Rupiah: Harga obat-obatan melonjak akibat rupiah melemah, sebagian masyarakat ‘hanya bisa pasrah’

Ini juga dialami Tanti, warga Yogyakarta. Ibunya yang kini berusia 81 tahun harus rutin minum obat untuk penyakit jantung dan asmanya. Setidaknya, ada lima obat wajib yang harus ditebus tiap bulan.

Antara lain, Ascardia 80 mg untuk mencegah pengumpalan darah yang bisa memicu serangan jantung dan stroke, Valsartan 80 mg untuk mengontrol tekanan darah dan biasanya digunakan rutin pada mereka yang pernah mengalami serangan jantung, Seretide Diskus 50/250 mg untuk asma, Bisoprolol, serta obat racikan.

Obat-obatan ini tidak boleh terlewat karena bisa berakibat fatal pada ibunya yang lanjut usia. Untuk itu, kenaikan harga yang terjadi tetap harus dihadapi meski di luar kendali.

“Kebetulan ibu saya tidak pakai BPJS karena antrenya lama dan kami cuma berdua. Jadi, kalau berobat hanya saya yang mengantar. Saya harus bekerja juga sehingga waktunya tidak sesuai. Ibu juga sudah tua, kalau menunggu terlalu lama kasihan,” ujar Tanti yang sehari-hari bekerja lepas sebagai desain grafis.

Kondisi ini, lanjut dia, jelas mempengaruhi keuangan bulanan yang telah diaturnya. Sebagai pekerja lepas, Tanti harus disiplin mengelola pengeluarannya. Meski sempat memperkirakan kenaikan harga perawatan kesehatan ini, perhitungannya ternyata meleset.

“Kebayang kalau mereka yang benar-benar butuh tapi pada akhirnya kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, ini terus gimana? Padahal ada obat-obatan rutin yang harus diminum seperti Ibu saya, misalnya,” ujar Tanti.

Secara terpisah, Stefanie Siburian yang didiagnosis kanker pada tahun lalu mengalami tantangan yang berbeda. Pengobatan yang sempat dijalaninya di tanah air, kini berpindah ke Penang.

Alasannya pada penanganan dan solusi tenaga medis, serta biaya yang ternyata lebih mahal di Indonesia.

Namun kenaikan mata uang asing yang merambat perlahan dan mencapai puncaknya beberapa pekan terakhir ini dirasakan benar oleh perempuan asal Jakarta ini.

“Tahun lalu, kurs ringgit masih Rp3.600-an, sekarang udah Rp4.500-an,” tutur Stefanie.

Selain konsultasi, Stefanie menjalani kemoterapi selama di Penang. Siklus pertama hingga keenam dijalaninya per tiga minggu. Berlanjut siklus tujuh sampai sembilan per empat minggu. Saat ini, ia melanjutkan pengobatan dengan terapi selama tiga bulan dan kemo oral tiap hari.

“September nanti baru ke sana lagi. Sekali kemo di sana itu sekitar Rp4.000-an ringgit. Aku berobat di Penang ini sepenuhnya mandiri dan enggak punya asuransi swasta,” ungkapnya.

Untuk memenuhi biaya pengobatan ini, ia mengaku terseok-seok dan harus menjual berbagai barang-barang, seperti mobil hingga tanah. Ia meyakini ada jalan yang terus dibukakan untuknya. Meski ia tetap berharap situasi ekonomi juga kembali membaik, karena dampaknya tidak pandang bulu.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai pelemahan nilai tukar rupiah ini juga merupakan ancaman terhadap kesehatan publik.

Meski akses BPJS Kesehatan mampu menjangkau lebih dari 98% penduduk Indonesia, faktanya, kata dia, tidak semua peserta BPJS Kesehatan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.

Ini seperti yang dialami Tanti, Rosi, maupun Stefanie. Mereka tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bahkan ada yang memilih keluar negeri.

“Sebabnya bisa terkait pelayanan, antrean, dan banyak lagi. Ini artinya kan masyarakat masih mengeluarkan banyak uang (out of pocket) untuk berobat,” kata Tulus.

“Datanya mencapai Rp180 triliun per tahun. Apalagi ditambah melambungnya harga obat sudah pasti memicu kenaikan fenomena out of pocket yang lebih tinggi dari masyarakat untuk belanja kesehatannya,” ujar Tulus.

Adapun kenaikan harga obat ini, lanjut Tulus, memang sukar dihindari mengingat 85% sampai 90% bahan baku obat di Indonesia merupakan produk impor. Ia mengambil contoh, infomasi dari konsumen, harga obat HIV akan naik sekitar 39-40% per dosis. Saat ini, harga obat HIV ini sekitar Rp450.000 per dosis.

Selain fenomena out of pocket, Tulus berpendapat kenaikan harga obat ini akan mengganggu keterjangkauan masyarakat dalam mengonsumsi obat. Tanpa ada kenaikan harga akibat kurs saja, Tulus berkata harga obat di Indonesia menjadi salah satu yang termahal di dunia. Beda harganya dengan pasar global bisa mencapai dua hingga enam kali lipat.

“Ini menjadi anomali. Pasti ada masalah, baik dari sisi hulu maupun hilir. Dengan ambruknya kurs rupiah terhadap dollar ini, berpotensi mengerek harga obat di Indonesia makin mahal.”

Kondisi ini juga berpotensi mengancam industri farmasi menengah bawah gulung tikar. Menurut Tulus, keterkaitan dominasi bahan baku impor dan kurs yang terus menanjak ini mengakibatkan industri farmasi menengah bawah tidak akan mampu membeli bahan baku obat, sehingga tidak mampu berproduksi.

“Ancaman gulung tikar dan PHK menjadi tak terhindarkan,” ujar Tulus.

Terakhir, naiknya harga obat ini juga akan menghantam anggaran BPJS Kesehatan yang menuju defisit.

“Pihak fasilitas kesehatan, FKTR dan FKTP, akan mengajukan klaim yang lebih lebih besar pada BPJS Kesehatan, atas melambungnya harga obat tersebut. Dampak finansialnya, cash flow BPJS Kesehatan akan makin boncos,” kata Tulus.

Saat ini saja, Tulus menyoroti anggaran BPJS Kesehatan yang tersisa hanya mampu menutup kurang dari 1,5 bulan bayar.

“Intinya BPJS Kesehatan sudah defisit. Atau, bisa jadi pelayanan faskes akan menurun, karena alokasi anggarannya diprioritaskan untuk cover kenaikan harga obat.”

Untuk mengatasi situasi ini, Tulis menyebut perlu pemangkasan ketergantungan pada bahan baku impor obat.

Apalagi, kata dia, Indonesia sejatinya unggul dalam fitofarmaka (obat tradisional berbahan alam). Hanya saja, menurutnya, perlu pengembangan riset lebih jauh agar bisa menjadi bahan baku obat.

Selain itu, Tulus menyebut mafia obat yang memburu rente juga harus diberantas agar tidak melanggengkan impor bahan baku obat.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar pun mengingatkan hubungan kenaikan obat ini dengan BPJS Kesehatan. Ia khawatir pelayanan terhadap pasien akan terdampak. Tanpa ada kenaikan harga obat saja, para pasien BPJS Kesehatan kerap berhadapan dengan pelayanan yang bermasalah.

Sedangkan, para pasien BPJS, terutama penerima bantuan iuran, ini tak punya pilihan cara mengakses fasilitas kesehatan jika biaya kesehatan terus melonjak.

Sebab, kenaikan harga obat ini tak diikuti dengan perubahan harga kapitasi maupun tarif klaim berdasarkan paket INA-CBG’s. “Perubahan tarif ini kan harus ada regulasinya. Ini yang kemudian akan menekan rumah sakit dan berdampak juga pada pasien,” ujar Timboel.

Tarif paket klaim dan harga kapitasi ini sempat disesuaikan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023.

Ada pembayaran yang dilakukan di muka setiap bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, tanpa melihat apakah peserta tersebut berobat atau tidak. Mengacu pada Permenkes tersebut, besaran tarifnya berkisar:

Sementara itu, tarif INA-CBG’s berlaku untuk Rumah Sakit dan pembayaran klaim dalam bentuk paket berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan tindakan. Tarif yang dibayarkan mencakup seluruh layanan medis, obat, hingga akomodasi selama pasien dirawat di rumah sakit. Besaran tarifnya juga tergantung pada regional wilayah dan kelasnya.

Misal untuk penanganan kanker dengan BPJS Kesehatan, biaya pengobatannya dibagi dalam tiga kategori, yakni ringan, sedang, dan berat. Berikut rinciannya:

Untuk kemoterapi (rawat jalan/rawat inap)

“Pemerintah harus objektif melihat kondisi rupiah tertekan begini. Harus meninjau ulang INA-CBG’s. Karena di situ 50% sampai 60% itu komponen obat walau ada juga komponen rawat inap, dokter, dan lain-lain. Tapi yang dominan tetap obat,” ujar Timboel.

Selain obat, ia juga menyinggung mengenai alat kesehatan yang juga impor. “Alat kesehatan juga kalau dibelinya dengan dollar yang lebih kuat, artinya dia akan menggunakan rupiah yang lebih banyak, sehingga dia harus mengkonversi itu dengan biaya layanan,” kata Timboel.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berupaya untuk mengendalikan biaya kesehatan ini. Salah satunya harga obat yang jika naik tidak akan dalam persentase yang cukup besar sehingga memberatkan masyarakat.

Laporan ini dikerjakan juga oleh Yuli Saputra dari Bandung, Jawa Barat