TNI: ‘Semua diambil tentara’ – Kisah warga Rancapinang dalam konflik lahan pembangunan batalyon

Konflik tanah yang menyertakan unsur militer, sepengamatan dosen hukum dan HAM dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang Wiratraman, menjadi sebuah realitas konflik sosial yang menghadapkan rakyat melawan negara.

Keadaan itu, sambung Herlambang, memberi gambaran betapa konfigurasi politik dalam konflik agraria tidak saja mengajak serta militer, tapi juga pemerintahan sipil.

Mengacu perspektif Herlambang, penguasaan lahan oleh militer tidak bisa disederhanakan sebatas “tindakan negara” atau “perilaku pemerintah.” Ini lantaran militer, sebenarnya, adalah entitas politik otonom yang berperan aktif serta memiliki kepentingan materialnya sendiri.

Sejarah mencatat militer punya riwayat panjang dalam urusan klaim tanah. Saat Soeharto merebut pemerintahan pada pertengahan 1960-an, militer secara masif menduduki banyak lahan warga yang dituduh bagian dari kelompok komunis. Aksi ini merentang dari Jawa sampai Sumatra.

Oleh tentara, lahan-lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan markas atau fasilitas militer, selain diserahkan kepada negara. Tak jarang, negara lantas mengajak korporasi menggarap lahan ini melalui konsesi.

Terkait pembangunan batalyon, Herlambang bilang, hal itu tidaklah mengejutkan. Yang membedakan ialah cara membungkus penguasaan lahannya.

“Situasi sekarang memanfaatkan narasi-narasi pembangunan dalam rangka strategis atau proyek-proyek populis, seperti, katakanlah, kepentingan pertahanan atau ketahanan pangan,” terangnya saat diwawancarai BBC News Indonesia, awal Agustus.

Tidak cuma itu, perbedaan lain yang cukup menonjol adalah penggunaan instrumen hukum serta politik.

Herlambang mencontohkannya dengan proses sertifikasi lahan. Pengambilan tanah rakyat, pendeknya, dilegitimasi lewat sertifikat legal. Alhasil, masyarakat kerap dibikin tak berkutik di depan dokumen resmi atas nama militer.

“Jadi, saya kira memang hari ini birokrasi tanah militer itu difasilitasi oleh birokrasi pertanahan sipil,” tukasnya.

Herlambang pernah meneliti kasus di Kebumen, Jawa Tengah, di mana 15 desa secara tiba-tiba diklaim sebagai lahan kepunyaan tentara. Otoritas pertanahan sipil, imbuh Herlambang, tak melakukan tindakan apa pun demi mengurai benang kusut permasalahan itu.

Bicara tentang penguasaan tanah untuk batalyon, Herlambang mengemukakan setidaknya dua poin krusial.

Pertama, kebutuhan lahan dalam konteks pembangunan batalyon amat besar mengingat pemerintah menargetkan ratusan unit baru sampai 2029. Militer tak lagi “lapar tanah,” melainkan “rakus tanah,” tambahnya.

Di balik rencana tersebut, terselip peluang konflik dengan masyarakat andaikata militer memilih langkah manasuka.

Kedua, proses pembangunan batalyon, dari tahap perencanaan hingga eksekusi, seringkali berjalan tak setara. Masyarakat, ungkap Herlambang, tidak diajak berpartisipasi.

“Bagi saya, itu tidak mengejutkan karena memang selama ini proses-proses birokrasi pertanahan militer itu sangat sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

“Ditambah lagi, karakternya amat represif, seakan-akan kalau militer yang butuh tanah itu adalah kepentingan negara yang tidak bisa diganggu gugat.”

Menanggapi polemik pembangunan markas batalyon di beberapa wilayah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Inf Donny Pramono, menyatakan hal tersebut “bagian dari proses demokrasi yang wajar dan harus disikapi secara bijak.”

TNI AD, Donny menuturkan, akan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog dengan “menjelaskan secara terbuka tujuan, fungsi, serta manfaat keberadaan satuan TNI bagi keamanan dan pembangunan wilayah setempat.”

Kemudian, Donny meneruskan, TNI AD secara aktif “membuka ruang komunikasi” lewat sosialisasi, pertemuan dengan tokoh adat, masyarakat, maupun agama, hingga berkoordinasi erat bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

“Setiap masukan menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses perencanaan, sehingga keputusan yang diambil tidak mengabaikan kearifan lokal dan kondisi sosial masyarakat,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.

Untuk mengantisipasi potensi penolakan di daerah lain, TNI AD sejak awal menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta kepatuhan terhadap mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Donny menggarisbawahi bahwa setiap rencana pembangunan satuan dilaksanakan secara bertahap, melalui kajian yang matang, serta tidak dilakukan di atas lahan yang masih bermasalah atau belum mendapat kejelasan dan persetujuan yang sah.

“Pada prinsipnya, TNI AD hadir bukan untuk menimbulkan kegelisahan, melainkan untuk menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” pungkas Donny.

“Oleh karena itu, dialog dan pendekatan humanis akan selalu menjadi landasan utama dalam setiap langkah yang diambil.”

Masih terekam kuat di ingatan Tajudin tatkala mesin berat mulai menggusur lahan milik warga di Desa Rancapinang, barisan padi yang tertanam di sana sebetulnya telah menguning; tinggal menunggu waktu panen.

Harapan itu seketika sirna. Sawah dan kebun berganti tanah yang rata.

Tajudin mengaku kehilangan lahan seluas 25 hektare yang diwariskan para pendahulunya. Di tanah tersebut, Tajudin menaruh banyak mimpi; membayangkan segala yang dia tuai akan memberikan berkah hingga anak dan cucunya nanti.

Kedatangan tentara yang membawa rencana pembangunan batalyon mengubah lanskap Desa Rancapinang secara drastis.

Tajudin bercerita bahwa warga tak lagi bisa pergi berkebun atau ke ladang. Padahal, sambung Tajudin, mayoritas dari mereka mengandalkan hasil bumi supaya bertahan hidup.

Masyarakat, menurut Tajudin, tak pernah tahu ihwal rencana pembangunan batalyon. Pihak berwenang sama sekali belum melakukan sosialisasi. Satu pertemuan formal dengan pemangku kebijakan memang sempat dilangsungkan. Tapi, sifatnya hanya menegaskan jika pembangunan tetap bergulir.

Protes terbuka warga pun, Tajudin mengungkapkan, disambut pembubaran paksa. Di hadapan aparat bersenjata yang mengamankan proses pembersihan lahan, masyarakat diminta berhenti demo.

“Kami akhirnya mendatangi bupati, ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), DPRD (Kabupaten) Pandeglang, sampai Komnas HAM. Semua enggak ada titik temu,” tutur Tajudin kepada BBC News Indonesia, akhir Juli.

“Dari situlah kemudian kami mengajukan gugatan ke PTUN.”

Dalam gugatannya, masyarakat Rancapinang mendesak pengadilan membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Pakai (SHP) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang untuk Kementerian Pertahanan terhadap lahan yang dikelola komunal.

Warga merasa penerbitan sertifikat mengandung kesalahan prosedur, yuridis, serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Kami memperjuangkan apa yang sudah kami jaga selama puluhan tahun, sehingga gugatan ini menjadi semacam upaya mencari keadilan atas apa yang kami alami,” terang Tajudin.

“Kami hanya mau tanah-tanah itu bisa kembali ke masyarakat.”

Gugatan warga Rancapinang, pada kenyataannya, ditolak oleh PTUN Serang.

Melalui putusannya, pengadilan berkesimpulan meski objek maupun subjek sengketa memenuhi unsur “sengketa tata usaha negara,” tapi pokok persengketaannya tidak dapat dilepaskan dari isu keperdataan, utamanya menyoal kepemilikan tanah.

“Pengadilan menilai bahwa terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu, yakni siapa yang paling berhak secara hukum menguasai atau memiliki tanah atas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa,” demikian bunyi putusan pengadilan.

“Sehingga, secara substansi, yang harus diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan masalah hak.”

Mendengar putusan itu, Tajudin hanya bisa lemas.

“Kalau sakit hati, pasti sakit hati,” ucapnya.

“Ini bukan semata untuk sekarang, ini juga untuk ke depannya, turun-temurun, ke anak dan cucu.”