PSN: Bagaimana akar masalah konflik yang berujung penggusuran lahan petani Laoli untuk PSN?

Sebagian warga juga menolak santunan yang ditawarkan pemerintah karena menilai biaya pembukaan lahan dan perawatan kebun selama bertahun-tahun tidak diperhitungkan dalam penilaian.

Namun, dokumen yang diperoleh jurnalis Muhammad Aidil menunjukkan bahwa sengketa ini kemungkinan berakar jauh sebelum pengosongan lahan dilakukan.

Penelusuran BBC News Indonesia menemukan bahwa konflik tersebut dapat ditelusuri hingga proses penyediaan lahan kompensasi untuk pembangunan PLTA Karebbe oleh PT International Nickel Indonesia (PT INCO), yang kini bernama PT Vale Indonesia, pada 2005-2007.

Perbedaan antara peta usulan awal lahan kompensasi dengan bidang tanah yang kemudian disertifikatkan dan akhirnya menjadi dasar penerbitan HPL Pemkab Luwu Timur diduga menjadi salah satu sumber sengketa. Kelompok warga dan pemerintah daerah memiliki penjelasan yang berbeda mengenai proses tersebut.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar, mengatakan proyek strategis nasional semestinya ditempatkan di lokasi yang sejak awal sudah “clear and clean” agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Konflik lahan antara petani Laoli dan pemerintah memuncak pada Kamis (30/07), ketika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel gabungan untuk membongkar permukiman dan lahan pertanian yang dikelola petani Laoli di Desa Harapan, Kecamatan Malili.

Warga yang menolak menyerahkan lahan, yang telah mereka kelola sejak 1998, untuk dijadikan lokasi kawasan industri PT IHIP, kata Asruddin, menjadi sasaran tindakan kekerasan aparat.

Mereka dipukul, diinjak, dipiting, hingga diangkut secara paksa dari lokasi.

Tanaman milik warga dirusak menggunakan ekskavator. Rumah-rumah mereka juga dibongkar.

Harumin Lumang, petani di Dusun Laoli, mengatakan dirinya juga diusir secara paksa oleh aparat gabungan saat berusaha mempertahankan lahan garapannya.

Pada Jumat (31/07) pagi, Harumin bersama warga lain sedang mengungsi di sebuah mushola di Dusun Laoli ketika sejumlah aparat gabungan datang.

Menurut Harumin, pengusiran terjadi saat warga tengah bersiap untuk sarapan. Warga yang menolak meninggalkan lokasi diangkut secara paksa.

“Kami di mushola itu dipaksa keluar karena mau dirobohkan, akhirnya Pak Fajri (pendamping hukum warga dari LBH Makassar) itu jadi korban pengeroyokan juga,” kenang Harumin.

Harumin mengatakan dapur-dapur darurat warga yang berada di sekitar lokasi juga dibongkar.

Koalisi Rakyat Sulsel Lawan PSN mengatakan pengosongan lahan tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami luka pada bagian kaki, perut, leher dan wajah. Petani perempuan juga dilaporkan menjadi sasaran tindakan aparat.

Menurut catatan koalisi, sedikitnya 17 rumah petani di Laoli telah dibongkar dan dirobohkan.

Perwakilan Koalisi Rakyat Sulsel Lawan PSN, M Ismail, mengatakan tindakan pengosongan lahan itu tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan.

“Negara hadir bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan berubah menjadi alat pemukul untuk memastikan proyek investasi berjalan tanpa hambatan, meskipun harus mengorbankan darah, air mata, hak atas tanah, dan masa depan warga sipil,” katanya.

Pemerintah daerah membantah telah bertindak sewenang-wenang terhadap para petani.

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Andi Muh Reza, mengatakan pengamanan dilakukan sebagai bagian dari upaya menertibkan dan mengamankan aset daerah yang telah bersertifikat.

Menurut Reza, proses itu juga dilakukan dalam rangka mendukung penyediaan lahan untuk kepentingan PSN PT IHIP.

Ia mengatakan pengamanan aset tidak dilakukan secara tiba-tiba.

“Pemerintah daerah yang dibantu aparat keamanan dan Satpol PP tidak serta merta datang langsung mengamankan, tetapi melalui tahapan proses penanganan dampak sosial yang sudah berlangsung kurang lebih enam bulan,” katanya.

Di balik bentrokan tersebut, terdapat konflik mengenai status lahan seluas 394,5 hektar di Dusun Laoli. Lahan yang menjadi sumber konflik, diklaim Pemda Luwu Timur sebagai aset daerah berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang terbit pada 2024.

Namun, menurut warga, sertifikat HPL Pemda Luwu Timur pada 2024 tersebut terbit tanpa sepengetahuan mereka.

Warga mengatakan, mereka dan keluarga mereka telah menguasai serta mengelola lahan tersebut sejak 1998. Namun, sayangnya, hingga konflik ini muncul, mereka tidak memiliki sertifikat ataupun hak atas tanah yang diakui secara formal.

Sebaliknya, Pemda Luwu Timur juga telah mengantongi HPL yang menjadi dasar pencatatan lahan sebagai aset daerah dan kerja sama pemanfaatannya dengan PT IHIP.

Untuk memahami mengapa warga mengklaim memiliki hubungan historis dengan lahan itu, perlu juga melihat kembali sejarah kawasan tersebut sebelum menjadi objek HPL pemerintah daerah.

Jauh sebelum konflik antara petani Laoli dan pemerintah daerah terjadi, kawasan itu merupakan area yang dikuasai PT Nusdeco Jaya Abadi, perusahaan perkebunan kakao dan kelapa sawit yang memperoleh izin lokasi pada 1994.

Namun pada 1998 izin perusahaan tersebut dicabut, setelah perusahaan dinyatakan gagal mengembangkan perkebunan kakao.

Asruddin menyebut, saat itulah, orang tuanya, yang bekerja di PT Nusdeco, diminta untuk melanjutkan pengelolaan kebun kakao yang telah ditinggalkan.

“Orang tua kami kerja dengan berkelompok, ada tiga kelompok pada saat itu. Setiap kelompok terdiri dari 20 sampai 30 orang,” katanya.

Sejak saat itu, kata dia, warga mulai menguasai dan mengelola lahan tersebut.

Mereka membangun kehidupan di kawasan yang kemudian berkembang menjadi Dusun Laoli.

Asruddin mengelola lahan sekitar satu hektar yang diwariskan dari keluarganya. Di lahan itu ia menanam sawit, jengkol, buah naga, rambutan dan kelapa.

Hal serupa dilakukan Harumin, yang mengelola sekitar empat hektar lahan yang sebelumnya digarap keluarganya sejak 1998.

Namun, situasi mulai berubah ketika warga mengetahui pemerintah daerah memiliki sertifikat HPL atas lahan yang mereka tempati tahun 2024.

Warga baru mengetahui hal itu setelah pemerintah mendatangi lokasi untuk memasang plang aset daerah pada 2025.

Menurut Asruddin, warga menolak pemasangan plang tersebut. Warga mempertanyakan bagaimana sertifikat dapat terbit di atas lahan yang menurut mereka telah dihuni dan dikelola selama puluhan tahun.

Selain itu, kata Harumin, keberadaan warga selama ini sebenarnya diketahui pemerintah daerah. Mereka membentuk kelompok tani dan tercatat dalam daftar pemilih pada berbagai pemilihan umum.

“Jadi itu di dalam bukan hanya sebagai lokasi perkebunan, tapi satu dusun, perkampungan,” katanya.

Warga juga mengaku pernah mencoba mengurus bukti kepemilikan tanah, tetapi tidak pernah mendapatkan kepastian.

Namun, dokumen yang diperoleh jurnalis Muhammad Aidil menunjukkan bahwa akar konflik kemungkinan dapat ditelusuri lebih jauh ke proses penetapan lahan kompensasi yang terkait dengan pembangunan PLTA Karebbe.

Berdasarkan kronologi yang disusun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT International Nickel Indonesia (PT INCO) yang kini menjadi PT Vale Indonesia, pada 2005 memperoleh persetujuan prinsip penggunaan sekitar 195 hektare kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas untuk pembangunan PLTA Karebbe dan fasilitas pendukungnya.

Karena proyek itu berada di kawasan hutan, perusahaan diwajibkan menyediakan lahan kompensasi seluas dua kali luas kawasan hutan yang digunakan.

Menurut Reza, PT INCO saat itu kesulitan mencari lahan yang memenuhi persyaratan Kementerian Kehutanan, di antaranya harus berstatus clear and clean dan bebas dari hak pihak lain. Karena itu, perusahaan meminta bantuan Pemkab Luwu Timur untuk mengidentifikasi lokasi yang sesuai.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada 31 Agustus 2006. Dalam lampirannya terdapat empat peta usulan atau peta indikatif calon lahan kompensasi, masing-masing berada di Desa Tokalimbo, Desa Puncak Indah, Desa Kawata, dan Desa Lampia yang kini masuk wilayah Desa Harapan.

Lokasi-lokasi itu kemudian dikaji melalui survei dan verifikasi lapangan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait. Berdasarkan hasil kajian tersebut, lokasi yang dinilai paling memenuhi kriteria Departemen Kehutanan berada di Desa Harapan, yang kini jadi konflik lahan.

Dalam kronologi yang disusun Pemkab, seorang mantan pegawai kehutanan yang terlibat dalam survei saat itu menyatakan tim tidak menemukan aktivitas berkebun, tanaman perkebunan, rumah tinggal, maupun pondok di lokasi yang kemudian dipilih sebagai lahan kompensasi.

Hasil verifikasi itu kemudian menjadi dasar penerbitan Keputusan Kepala BPN RI untuk memberi hak pakai seluas 395,81 hektare kepada PT INCO.

Pada Juni 2007, perusahaan mulai melakukan reboisasi sebagai bagian dari persyaratan, sebelum lahan kompensasi diserahkan kepada Departemen Kehutanan.

Pada Agustus 2007, setelah memenuhi persyaratan penyediaan lahan kompensasi, PT INCO memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan PLTA Karebbe.

Namun sebelum lahan kompensasi itu diserahkan kepada Departemen Kehutanan, aturan berubah. Menurut Reza, perusahaan kemudian diperbolehkan memilih antara menyerahkan lahan kompensasi atau memenuhi kewajiban penggunaan kawasan hutan melalui pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH).