Bansos: Mengapa desil picu polemik di masyarakat?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana membatasi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Tujuannya agar BBM subsidi tepat sasaran.

Kemudian, Menteri Sosial dalam keputusannya Nomor 22 tahun 2026 menggunakan desil dalam menyalurkan perlindungan sosial.

Peneliti Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, berkata desil menjadi polemik karena digunakan sebagai “alat tunggal” verifikasi untuk penyaluran subsidi dan bansos.

Padahal, Yanu bilang, akurasi desil masih memerlukan banyak perbaikan dan dianggap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Inclusion serta exclusion error-nya memang tinggi. Contohnya, ada kelompok miskin masuk desil 10 (disebut exclusion error), atau sebaliknya yang mampu malah masuk desil bawah (inclusion error),” ujar Yanu.

Seharusnya, kata Yanu, desil digunakan hanya untuk memberikan gambaran deskriptif, bukan sebagai alat penentu seseorang layak menerima bantuan atau tidak.

“Garis kemiskinan saja tidak diukur dari riil pendapatan, tetapi masih proxy pengeluaran. Artinya, kita memang masih belum punya data yang benar-benar akurat terkait tingkat kemiskinan/kesejahteraan masyarakat,” kata Yanu.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita melihat, polemik desil itu muncul karena ada kesenjangan antara fungsi statistik dan penggunaannya sebagai dasar kebijakan individual.

“Masalah muncul ketika masyarakat melihat angka desil sebagai ‘label mutlak’ yang menentukan apakah seseorang kaya atau miskin,” kata Ronny.

Padahal, ujarnya, desil bersifat relatif. Tak semua orang yang masuk dalam desil 1 hingga 10 memiliki tingkat kemiskinan dan kekayaan yang sama.

Selain itu, kata Ronny, akurasi penetapan desil juga sangat bergantung pada kualitas dan pembaruan data dalam merepresentasikan kondisi riil masyarakat.

Pasalnya, ujarnya, kondisi ekonomi rumah tangga bisa berubah cepat yang diakibatkan kehilangan pekerjaan, kenaikan pendapatan, perubahan jumlah anggota keluarga, atau perubahan kondisi usaha.

“Jadi menurut saya, polemik bukan karena konsep desilnya salah, tapi karena ada risiko ketika instrumen statistik yang bersifat relatif digunakan secara langsung untuk mengambil keputusan terhadap individu tanpa verifikasi yang cukup,” ujar Ronny.

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet berkata, penggunaan desil akan menimbulkan persoalan ketika angka itu digunakan untuk menentukan akses ke banyak program negara.

Hal itu dialami oleh tukang becak di Madura, di Kulon Progo, pasien gagal ginjal di Banten, mahasiswi di Surabaya, 366 keluarga di Tulungagung dan kasus lainnya yang tak lagi menerima bantuan dari negara.

“Kesalahan klasifikasi akhirnya bisa berdampak pada bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi di masyarakat,” kata Yusuf.

“Salah memasukkan orang mampu relatif lebih mudah dikoreksi dibanding salah mengeluarkan rumah tangga miskin yang kemudian harus menunda pengobatan atau membuat anak mereka berhenti sekolah. Dampaknya bisa jauh lebih panjang,” tambahnya.

Untuk itu, menurut Ronny dari ISEAI, desil tidak seharusnya digunakan sebagai alat satu-satunya “vonis administratif” yang membuat kehilangan seluruh hak atau bantuan dari negara.

“Setiap program seharusnya memiliki tujuan dan kriteria yang berbeda. Rumah tangga yang tidak layak menerima bansos tunai, misalnya, belum tentu tidak layak mendapatkan dukungan pendidikan atau perlindungan sosial tertentu,” kata Ronny.

Bagi pemerintah, Ronny melihat, penggunaan desil memiliki manfaat besar untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran.

Jika subsidi atau bansos yang sebelumnya diterima kelompok mampu dapat dialihkan kepada yang membutuhkan, kata Ronny, maka akan membuat ruang fiskal menjadi lebih efisien.

Namun, tambahnya, penghematan anggaran semestinya tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Jika jutaan orang dikeluarkan dari daftar penerima hanya karena perubahan klasifikasi data tanpa proses verifikasi yang baik, pemerintah bisa memangkas anggaran, tetapi pada saat yang sama menciptakan kesalahan eksklusi dalam skala besar,” kata Ronny.

Oleh karena itu, kata Ronny, tujuan utamanya seharusnya bukan “mengurangi jumlah penerima bansos sebanyak mungkin”, tapi meningkatkan akurasi sasaran.

“Pemerintah harus membedakan antara penghematan yang berasal dari penutupan kebocoran dan penghematan yang berasal dari mengeluarkan orang yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua bisa menjadi masalah sosial,” ujarnya.

Yanu dari BRIN berkata, persoalan mendasar dari desil adalah tingkat akurasinya yang perlu banyak perbaikan, dalam memetakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ditambah lagi, pemuktahiran data dilakukan paling cepat per tiga bulan, di mana kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah total.

“Jadi, solusinya sementara adalah menyandingkan desil dengan basis data lain, pembobotan variabel yang lebih adil dan objektif, verifikasi dan validasi lapangan, pengaduan (usul sanggah yang benar-benar responsif), dan perlahan menuju kebijakan perlinsos yang universal, bukan targeted,” kata Yanu.

Senada, Ronny melihat bahwa desil adalah instrumen statistik dan penyaring awal yang penting dalam merumuskan kebijakan.

Namun, katanya, desil tidak cukup jika digunakan sendirian untuk menentukan nasib individu atau rumah tangga.

Dia bilang, pemerintah perlu menerapkan pendekatan berlapis lainnya, seperti verifikasi hingga pemutakhiran data, apalagi jika menyangkut pencabutan bantuan atau pembatasan akses masyarakat terhadap suatu program.

“Intinya, desil bukan musuh dan bukan pula solusi ajaib. Desil adalah alat yang sangat berguna untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi.”

“Tetapi ketika digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan, risikonya jauh lebih besar.”

“Yang harus kita kejar bukan hanya data yang rapi dan anggaran yang hemat, tetapi kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, dan tetap adil bagi masyarakat,” tutup Ronny.

Jurnalis Ahmad Mustofa di Pulau Madura, Jawa Timur, berkontribusi dalam artikel ini.