Bencana: Karhutla 2026 meluas dan hanguskan ribuan hektare di tengah El Nino Godzilla

Sebelumnya, BNPB juga menyebut bahwa karhutla besar pada 2019 yang menimbulkan kerugian Rp75 triliun dan menghanguskan 328.724 hektare disebabkan ulah manusia.

“Saya mempunyai data, penyebab Karhutla adalah 99% ulah manusia ada yang disengaja ada yang lalai, dan 80% lahan yang terbakar pada akhirnya menjadi kebun,” kata Kepala BNPB saat itu, Doni Monardo.

Motif pembakaran itu, kata Uli dan Basuki, yaitu untuk pembersihan lahan (land clearing), sebagai cara mudah dan murah agar lahan ditanami oleh sawit dan tanaman perkebunan lainnya.

Motif lainnya, tambah Uli, adalah strategi untuk mendapatkan asuransi. Tujuannya adalah untuk menambah modal untuk menanam sawit dan tanaman lainnya.

Kedua adalah pengaruh dari fenomena El Nino, yaitu pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang di atas rata-rata normal. El Nino menyebabkan kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.

BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli hingga September 2026, yaitu 12,26% luas daratan Indonesia mencapai puncak kemarau pada Juli, 48,84% pada Agustus dan 25,41% pada September 2026.

BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal 2027.

Ahli forensik kebakaran hutan dari IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo berkata, El Nino di Indonesia tahun ini spesial, bahkan mendapat julukan El Nino Godzilla.

Merujuk beberapa badan riset internasional, dia berkata, El Nino Godzilla tahun ini bahkan disebut paling kuat dalam periode 150 tahun terakhir.

Bambang bilang, tahun lalu tanpa El Nino, karhutla telah membakar 359.000 hektare dan bahkan asapnya dilaporkan satelit Sentinel telah sampai ke Malaysia.

“Dan beberapa melaporkan kemungkinan El Nino tahun ini berpotensi setara dengan kebakaran 1997/98, yang kebakarannya sampai 10 sampai dengan 11 juta hektare,” kata Bambang.

Ahli IPB, Bambang melihat prediksi BMKG dan badan riset internasional tentang potensi karhutla itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah.

Dia melihat pemerintah tidak serius untuk segera melakukan persiapan personel, sarana prasarana, hingga menjadikan karhutla sebagai skala prioritas.

“Saya sekarang sedang di Ketapang. Saya lewat lahan yang kebakaran sampai ke bukit. Saya tanya, siapa yang memadamkan, ada berapa personelnya? Sumber airnya darimana? Ternyata tidak ada persiapan untuk itu,” tambahnya.

“Akhirnya yang terjadi omission, pembiaran dari tingkat paling bawah hingga atas. Terlihat bahwa karhutla ini dianggap bukan sebagai persoalan penting. Akhirnya berulang terus karhutla,” kata Bambang.

Selain itu, ujarnya, indikator dugaan pembiaran terlihat menurun drastisnya anggaran penanggulangan bencana melalui BNPB.

Pada 2026, anggaran BNPB sebesar Rp 491 miliar, menurun dibandingkan 2025 sebesar Rp2,01 triliun.

Kemudian pada 2024 sebesar Rp 4,92 triliun, 2023 sebesar Rp 5,43 triliun, dan 2022 sebesar Rp 5,05 triliun.

Bahkan saat pandemi Covid-19 pada 2020, anggaran BNPB pernah mencapai rekor tertingginya yakni Rp 11,78 triliun.

Padahal, karhutla menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan menimbulkan kerugian triliunan rupiah.

Pada 2025, kerugian negara akibat karhutla pada 2025 sebesar Rp 6,7 triliun, dengan luas area yang terbakar mencapai 359.619 hektare.

Pada 2024, karhutla menyebabkan 376.805 hektare terbakar dengan total 629 kejadian bencana. Angka ini lebih luas dari 2025.

Pada 2023, kerugian akibat karhutla diprediksi mencapai Rp31 triliun, dengan luas area terbakar mencapai 1,16 juta hektare.

Pada 2019, kerugian mencapai Rp75 triliun, dengan total area terbakar 942.485 hektare.

Pada 2015, kerugiannya mencapai hingga Rp220 triliun, dengan luas 2,61 juta hektare terbakar dan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penanganan karhutla di Indonesia.

Uli dan Bambang sepakat bahwa rangkaian karhutla yang terjadi saat ini belum mencapai titik tertinggi.

Pasalnya, puncak musim kemarau diprediksi hingga awal tahun 2027.

“Ini belum selesai, baru babak awal dari karhutla,” kata Bambang.

Bambang merujuk peringatan kebakaran hutan dan lahan yang dikeluarkan BMKG.

Hasilnya, menunjukkan mayoritas wilayah Indonesia masuk dala zona merah, yaitu sangat mudah terbakar di lapisan atas permukaan tanah.

“Merah itu artinya bahan bakar siap, hanya menunggu percikan, hanya menunggu sentuhan itu bakar,” kata Bambang.

Senada, Uli bilang “kalau enggak ada penanganan serius maka karhutla tahun ini bisa jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi anggaran bencana kita telah berkurang drastis angkanya,” kata Uli.

“Ditambah untuk memadamkan api butuh air, tapi airnya enggak ada karena kemarau. Jadi krisis bertemu dengan krisis dan situasinya semakin buruk,” kata Uli.

Untuk itu, kata Uli, pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata untuk meminimalisir potensi meluasnya karhutla.

Pertama adalah membenahi tata kelola hutan dan lahan. Salah satunya adalah dengan mengevaluasi izin-izin korporasi di wilayah yang rawan terjadinya karhutla, kata Uli dari Walhi.

“Presiden Prabowo harus segera memimpin proses penegakan hukum dengan mengevaluasi menyeluruh perizinan, terutama yang berada di ekosistem gambut dan hutan alam,” kata Uli.

Kedua, kata Basuki dari IPB, adalah dengan segera memperkuat manajemen air di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran, walaupun telat.

Di antaranya adalah membangun embung dan sumur-sumur sebagai sumber air jika terjadi kekeringan dan kebakaran.

“Lalu membangun sekat bakar, yaitu jalur atau area kosong yang sengaja dibuat untuk memutus jalur rambatan api dan mencegah karhutla meluas,” kata Basuki.

Ketiga, menurut Bambang dari IPB, adalah menciptakan efek jera dengan menghukum korporasi yang tak mampu menjaga wilayahnya dari kebakaran, dari pidana hingga denda.

“Kalau sentuhan gakkum minim nanti dianggap seperti melegalkan kebakaran hutan. Para pelaku akan tenang-tenang saja karena enggak dihukum dan akhirnya terus berulang karhutla,” ujar Bambang.

Terkait meluasnya karhutla, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkata bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman karhutla yang berpotensi terjadi di musim kemarau.

“Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, pemerintah siap melindungi warga negara kita dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Negara hadir untuk mencegah kebakaran hutan,” kata Menhut Raja Antoni.

Walaupun demikian, Raja Antoni optimistis Indonesia mampu menekan angka karhutla meski El Nino 2026 diperkirakan datang lebih cepat akibat perubahan iklim.

“Mudah-mudahan tahun ini angka karhutla jauh lebih rendah dibandingkan 2023, dengan dampak yang seminimal mungkin bagi masyarakat,” katanya.

Menko Polkam Djamari Chaniago berkata hingga Senin (10/08), karhutla telah membakar 107.000 hektare di seluruh Indonesia.

Djamari menambahkan, pemerintah mengupayakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengatasi karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Dia bilang sebanyak 43 helikopter dikerahkan.

Selain lewat udara, penanganan melalui operasi darat tetap dilakukan, terutama karena ketersediaan air di sejumlah lokasi mulai terbatas.

Pemerintah, kata Djamari, menyiapkan sejumlah alternatif, seperti penggunaan flexible tank untuk menampung dan mendistribusikan air.

Pemerintah juga mempertimbangkan pembuatan sumur di lokasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan air dalam penanganan karhutla.

Wartawan Rahman Muchtar berkontribusi untuk artikel ini.