Rencana Presiden Argentina izinkan jual tanah ke orang asing picu gejolak politik

Selama berbulan-bulan, rancangan regulasi ini telah terhambat di Majelis Tinggi. Pemungutan suaranya juga telah ditunda pada Juli lalu karena kesepakatan yang tak memenuhi kuorum.

Bullrich mengatakan, penghapusan bab tentang kepemilikan asing itu “disetujui secara bulat oleh para anggota fraksi, dengan tujuan agar mereka membahas bab tersebut dan mencapai tingkat konsensus yang lebih tinggi.”

Regulasi itu berpotensi mengubah Undang-Undang Pertanahan di Argentina yang berlaku sejak 2011.

“Penundaan ini tidak berarti penghapusan bab tersebut dari rancangan undang-undang, melainkan mencerminkan kemauan politik untuk terus mengerjakan teks itu dan memperkaya isinya dengan masukan-masukan baru,” demikian bunyi pernyataan yang dibacakan Bullrich.

Rencana pemerintahan Javier Milei untuk mempermudah warga asing membeli tanah merupakan bagian paling kontroversial dari sebuah proyek yang jauh lebih besar, yang oleh pemerintah disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Hak Milik Pribadi.

Undang-undang ini, yang diajukan ke Kongres pada Maret lalu, antara lain bertujuan untuk mempercepat proses penggusuran penduduk, menghambat proses pembebasan tanah, serta mengurangi perlindungan terhadap kawasan yang terdampak kebakaran.

Program ini bertujuan untuk menghapus berbagai peraturan terkait kepemilikan tanah yang dianggap oleh pemerintahan Milei sebagai hambatan bagi investasi dan kepastian hukum.

Dalam bab ketiga rancangan beleid itu, yang kini telah ditarik kembali dari Senat, pemerintah hendak mencabut poin inti dari Undang-Undang Lahan Pedesaan, yang telah berlaku di negara tersebut sejak 2011 dan disahkan pada masa pemerintahan Cristina Fernández.

Versi terbaru undang-undang yang diusulkan oleh Milei menetapkan bahwa warga asing dapat memiliki hingga 25% dari wilayah negara.

Undang-undang tahun 2011 tersebut menetapkan, antara lain, bahwa warga asing tidak boleh memiliki lebih dari 15% lahan di Argentina, baik di tingkat provinsi maupun kota.

Selain itu, regulasi itu juga menetapkan batas setara dengan 1.000 hektare per pemilik asing dan mengatur akuisisi lahan yang terletak di perairan permanen, kawasan perbatasan, serta kawasan yang dianggap strategis karena sumber daya alamnya.

Batas kepemilikan individu dalam satuan hektare mengacu pada lahan-lahan yang berada di “zona inti”, yaitu lahan pertanian yang paling produktif.

Di sisi lain, regulasi tahun 2011 yang berlaku saat ini juga mengatur bahwa warga negara asing tidak boleh memperoleh tanah yang mencakup atau berbatasan dengan perairan permanen yang luas, maupun—secara prinsip—properti yang terletak di zona keamanan perbatasan.

Tujuan pemerintahan Javier Milei adalah menghapus semua pembatasan tersebut. Namun, karena kekurangan suara, mereka terpaksa menghentikan inisiatif tersebut.

Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Milei berusaha mencabut Undang-Undang Pertanahan melalui sebuah dekrit yang dia keluarkan pada Desember 2023. Namun aturan darurat itu dia urungkan karena kurang mendapat dukungan.

Kali ini, partai berkuasa melakukan segala upaya untuk mengamankan suara untuk mengesahkan regulasi yang diinginkan Milei, meskipun pada akhirnya mereka tetap tidak berhasil.

Presiden Javier Milei mengklaim proyeknya akan menarik investasi asing, merevitalisasi pasar properti pedesaan, dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi pemilik properti.

Oleh karena itu, menurut Milei, pemerintahannya perlu menghilangkan hambatan yang dimunculkan undang-undang saat ini.

“Dalam bentuknya saat ini, undang-undang tersebut melarang investasi asing langsung di bidang pertanahan, pertanian, pelabuhan, dan industri kehutanan,” kata Menteri Deregulasi dan Transformasi Negara, Federico Sturzenegger, Mei lalu.

Sturzenegger berkata, jika undang-undang tahun 2011 tersebut dicabut, Argentina dapat memperoleh investasi sebesar hampir US$15 miliar (sekitar Rp267 triliun). Tapi dia tidak memberikan rincian mengenai asal dana tersebut.

Roberto Frenkel, presiden perusahaan properti pedesaan, Bullrich Campos, mendukung rencana pemerintah ini. Dia berkata, peraturan yang saat ini berlaku “memperparah keterbelakangan di daerah-daerah yang seharusnya bisa makmur jika modal dapat masuk secara bebas.”

“Ada demonisasi terhadap orang asing, tapi provinsi-provinsi membutuhkan investasi,” katanya kepada BBC Mundo, sebelum pengumuman penarikan reformasi mengenai kepemilikan tanah oleh pihak asing.

Investasi asing, klaim Frenkel, tidak akan menimbulkan kemiskinan maupun berdampak pada sumber daya alam.

Sebaliknya, menurut dia, “tanah tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak diolah”. Dia berkata, yang dibutuhkan adalah penciptaaan kekayaan, lapangan kerja, dan pembangunan, terlepas dari apakah yang berinvestasi adalah warga Argentina atau orang asing.

Menanggapi kritik mengenai ancaman terhadap kedaulatan nasional akibat penjualan lahan seluas-luasnya di zona perbatasan, para pendukung reformasi berargumen bahwa tanah tersebut akan selalu tetap menjadi bagian dari wilayah Argentina, meskipun pemiliknya memiliki kewarganegaraan lain.

Salah satu argumen utama dari pandangan ini adalah bahwa tidak ada dasar ekonomi yang membenarkan pembatasan pembelian lahan, dan juga tidak ada dasar geopolitik yang berkaitan dengan perbatasan negara.

Mereka juga berpendapat bahwa proyek pemerintah tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat setempat, petani kecil, maupun sumber daya alam.

“Ini adalah lahan-lahan yang terbengkalai,” kata Frenkel.

Pemerintah Argentina juga mengeklaim, pemberlakuan batasan kepemilikan tanah yang semata-mata berdasarkan kewarganegaraan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta hak setiap investor yang ingin memperoleh tanah untuk pengembangan.

Frenkel mnyebut Argentina harus bersaing dengan negara-negara tetangga, seperti Uruguay dan Brasil, yang memberlakukan lebih sedikit pembatasan terhadap modal asing.

Mereka yang menentang reformasi pemerintah Milei adalah berbagai organisasi sosial, pedesaan, dan lingkungan, serta kelompok ilmuwan dan anggota legislatif dari kubu oposisi. Mereka telah mengajukan serangkaian argumen untuk mempertahankan Undang-Undang Pertanahan yang berlaku sejak 2011.

Mereka berpendapat, tanah adalah sumber daya strategis yang tidak dapat disamakan dengan investasi swasta pada jenis aset lainnya.

“Ini adalah pengambilalihan lahan oleh pihak asing yang menguntungkan perusahaan multinasional besar,” kata Matías Oberlin, sejarawan dan anggota kelompok lingkungan Observatorio de Tierras, dalam wawancara dengan BBC Mundo.

Oberlin berpendapat, mereka bukanmenentang orang asing yang ingin pindah ke Argentina. Dia berkata, mereka hanya menolak dana investasi besar atau para taipan yang berbisnis tanpa regulasi apa pun.

“Mereka ingin menjual Argentina,” kata Oberlin.

Para penentang wacana ini khawatir regulasi baru ini akan meningkatkan konsentrasi kepemilikan lahan, yang merugikan produsen kecil dan menengah serta masyarakat lokal.

Organisasi advokasi lingkungan, Observatorio de Tierras, menerbitkan sebuah studi yang menunjukkan bahwa sekitar 5% wilayah Argentina dimiliki oleh orang asing. Salah satu poin utama yang menjadi perdebatan bukanlah luas tanahnya, melainkan lokasi strategis di mana tanah tersebut berada.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa, meskipun saat ini terdapat 13 juta hektarw tanah yang berada di tangan pihak asing, distribusinya tidak merata.

Walau kepemilikan asing sangat sedikit di beberapa wilayah Argentina, di wilayah lain jumlahnya melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam risetnya, Observatorio de Tierras menyebut berbagai wilayah yang menjadi fokus kepentingan komersial tersebut mengandung sumber daya strategis seperti air tawar, mineral, hutan, pelabuhan, dan pos perbatasan.

“Ini adalah titik-titik rawan,” kata Oberlin.

Oberlin berkata, lembaganya mendeteksi 36 wilayah di dalam provinsi yang lahannya dibeli oleh perusahaan atau individu asing melebihi batas 15% yang ditetapkan oleh undang-undang saat ini.

Berbagai kawasan ini, kata Oberlin, terletak di kawasan yang berdekatan dengan perbatasan teritorial dan kaya akan sumber daya alam.

Para penentang regulasi baru ini berargumen, reformasi yang didorong oleh Presiden Javier Milei dapat menimbulkan kerusakan serius di Patagonia dan wilayah lain di negara ini, sehingga membahayakan akuifer, danau, lahan basah, atau cadangan air tawar.

Mereka juga berpendapat, penjualan lahan kepada pihak asing di wilayah perbatasan dapat memfasilitasi kegiatan kejahatan terorganisir dan mengancam kedaulatan nasional.