Setahun demo Agustus 2025: Apakah tuntutan masyarakat sudah dipenuhi pemerintah?
Sumber gambar, Getty Images/Robertus Pudyanto
Demo Agustus 2025 kini sudah berlalu satu tahun. Dari tekanan untuk menghapus tunjangan bagi anggota DPR, tuntutan yang dibawa massa meluas ke banyak perkara. Bagaimana realisasinya?
Seorang mahasiswa dari Makassar, Sulawesi Selatan, mengatakan kepada kami bahwa situasi tidak beranjak membaik. Bahkan, menurutnya, “pemerintah semakin menutup telinga” terhadap bermacam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Pedagang dan pengemudi daring—ojek online (ojol)—merasa hari-hari mereka masih diselimuti ketidakpastian. Biaya hidup, kata mereka, sulit disiasati.
Pemerintah, menurut pedagang dan ojol itu, seperti tak serius mencari solusi dan malah gencar mengeluarkan banyak anggaran untuk program yang manfaatnya dipertanyakan.
Demonstrasi Agustus 2025 berjalan secara simultan serta melibatkan berbagai elemen: buruh, mahasiswa, hingga pemengaruh (influencer). Pemicunya adalah kebijakan pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR yang dianggap tidak peka keadaan.
Isu yang dibawa dalam gelombang demo itu lalu melebar ke persoalan struktural lainnya—kesejahteraan buruh, militerisme, atau kekerasan aparat.
Palagan protes menyebar ke puluhan titik di seluruh Indonesia usai pengendara ojol bernama Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.
Respons kepolisian terhadap demo itu dipandang “sangat represif”. Penangkapan ribuan pendemo menjadikan langkah kepolisian itu sebagai “perburuan besar-besaran pasca-1998,” menurut koalisi organisasi sipil.
Pemerintah, diwakili Badan Komunikasi (Bakom), menyebut demo Agustus 2025 sebagai bagian dari “fungsi koreksi dan kontrol publik.” Aspirasi masyarakat, menurut pemerintah, tidak berhenti pada tahap “didengar serta dicatat.”
“Tapi, menjadi salah satu masukan dalam proses perumusan keputusan dan kebijakan pemerintah,” ucap Bakom.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Aksi turun ke jalan pada Agustus 2025 dinilai memiliki skala yang masif, mirip demo bertajuk ‘Reformasi Dikorupsi‘ (2019) dan ‘Tolak UU Cipta Kerja‘ (2020). Kendati demikian, daya ledak demonstrasi tidak berbanding lurus dengan hasilnya.
“Situasinya adalah sejauh ini yang terjadi itu tidak ada koneksi. Itu masalah di banyak sekali gerakan di Indonesia,” kata profesor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, Amalinda Savirani.
“Ketika sudah enggak terkoneksi, akhirnya cenderung tercerai-berai,” ucapnya.
Dalam konteks demo Agustus 2025, kritik seringkali menyasar inisiasi yang dimotori influencer. Menanggapi gelombang protes dari masyarakat, para influencer mengeluarkan kampanye berisikan tumpukan tuntutan yang terangkum dengan judul ’17+8.’
Satu analisis menjelaskan gerakan influencer yang menonjol pada demo Agustus 2025 menyimpan masalah serius: pragmatis, eksklusif, dan tak punya ketahanan politik guna menekan rezim secara konsisten.
‘Orang mungkin akan berpikir sekian kali untuk demo’
Kabar meninggalnya Affan Kurniawan seketika membikin Rudi marah bukan main. Waktu itu, Rudi tercatat sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurutnya, kematian Affan menggambarkan betapa kekuasaan negara tak segan melindas mereka yang lemah.
Sebelum berita kematian Affan memenuhi lini masa media sosial maupun grup-grup di aplikasi percakapan, Rudi lebih dulu dibuat muak dengan kebijakan tunjangan rumah kepada anggota DPR.
Rudi tak ikut dalam organisasi mahasiswa apa pun. Namun, dia tak mau berdiam diri.
Pada 25 Agustus 2025, Rudi memutuskan bergabung bersama barisan mahasiswa di Makassar yang mengambil pilihan untuk aksi ke jalan. Di pusat kota, Rudi berteriak lantang meminta pemerintah berbenah. Dia menyaksikan nuansa kekecewaan mengiringi raut wajah para mahasiswa.
Rudi mengira keadaan bakal bergulir ideal: pemerintah mendengar suara massa dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Rudi nyatanya keliru.
Empat hari berselang, 29 Agustus 2025, eskalasi meningkat selepas berita tewasnya Affan sampai ke Makassar. Massa murka. Demo lagi-lagi pecah serta berakhir dengan terbakarnya gedung perwakilan rakyat.
Sumber gambar, BBC News Indonesia/Abraham Utama
Peristiwa di malam itu menghasilkan reaksi keamanan yang besar. Ribuan personel kepolisian diterjunkan guna menangkapi massa pendemo.
Tanpa disadari, Rudi seketika berada di antara kekacauan yang sangat intens.
“Ketika saya sedang berupaya mencari lokasi yang aman, dari jarak tidak terlalu jauh, empat polisi dengan dua kendaraan bermotor mengejar saya dan dua orang kawan,” kata Rudi, Senin (10/08).
“Polisi sudah teriak dan mengangkat alat pukul. Kami langsung lari sekuat tenaga.”
Rudi berhasil menyelamatkan diri. Sayang, seorang kawan hilang dari pandangannya. Rudi panik serta berupaya menelusuri bangunan maupun ruas jalan di sekitarnya. Mereka baru bertemu satu jam kemudian di dekat warung kopi langganan.
Muka temannya pucat pasi. Tubuhnya sempoyongan. Hal sejenis juga menimpa Rudi.
“Rasanya pikiran tidak bisa lagi berpikir yang jelas,” akunya.
“Itu malam yang menakutkan sepanjang saya hidup.”
Kalau tidak lekas kabur, Rudi tak tahu apa yang akan dialaminya. Bisa jadi dia dipukul atau dibawa ke kantor polisi, ungkapnya.
Sumber gambar, Getty Images/Robertus Pudyanto
Setahun usai demo Agustus 2025, Rudi bilang tidak pernah lagi mengikuti aksi. Selain hendak mencurahkan waktu untuk urusan skripsi, dia menilai “pemerintah telah mengirim sinyal kuat” kepada mereka yang kritis melalui pemenjaraan besar-besaran massa peserta protes.
Peristiwa di Agustus 2025, dia menggarisbawahi, tak hanya gagal membuahkan hasil signifikan dalam pemenuhan tuntutan, melainkan turut ‘mematikan’ benih-benih protes dengan skala serupa di masa mendatang.
“Orang, mungkin, sekarang berpikir sekian kali untuk ikut demo setelah kemarin aparat menangkapi ribuan orang,” ujarnya.
“Istilahnya, demo bisa berujung ke penjara.”
Kenyataan hari ini, tepatnya pascademo Agustus 2025, “muram belaka,” Rudi menyimpulkan.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images/Suryanto Putramudji
Di Surabaya, Jawa Timur, pernyataan tak jauh berbeda dilontarkan Sukma, mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri. Selama Agustus 2025, Sukma, yang saat itu tergolong masih semester awal kuliah, aktif mengikuti perkembangan isu-isu seputar demo.
Ketika demo pecah, Sukma, tanpa pikir panjang, ikut berpartisipasi.
Sukma memendam keyakinan kondisi mampu berangsur membaik lantaran pada tahun yang sama, rentetan demo besar menyeruak ke permukaan.
Ada protes dengan bendera ‘Indonesia Gelap‘ serta penolakan revisi Undang-Undang TNI. Keduanya dilakukan dalam jarak relatif berdekatan—awal 2025.
“Makanya ketika tahu Agustus ada demo lagi, aku berkata dalam hati bahwa ini mungkin menjadi momentum yang tepat buat pemerintah berbenah,” ucapnya, Senin (10/08).
Nyatanya, berjarak satu tahun dari 2025, Sukma buru-buru meralat optimismenya.
Hari ini, Sukma menekankan, pemerintah justru mengarahkan kemudinya ke tujuan yang mundur—bukan melangkah maju sebagaimana dicita-citakan publik.
Dari sekian banyak tuntutan yang disodorkan dalam demo Agustus 2025, pemerintah cuma menindaklanjuti secara konkret di urusan tunjangan rumah anggota DPR, imbuhnya. Kebijakan ini langsung dihentikan oleh DPR begitu memicu protes meluas.
Sedangkan tuntutan lain yang sifatnya struktural seperti gejala militerisme tidak diotak-atik sama sekali, tukas Sukma.
“Sekarang tentara telah ada di mana-mana, dari ngurus Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP),” tegas Sukma.
“Padahal kerjaan mereka itu seharusnya pertahanan.”
Sukma juga mengamati bahwa kekerasan aparat keamanan masih saja dijumpai. Kematian Affan Kurniawan, rupanya, tidak memutus siklus tersebut.
Pemerintah, terang Sukma, selalu berjanji guna mendengar masukan masyarakat supaya kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar menyajikan manfaat. Realitanya, bagi Sukma, berbagai demo yang dilangsungkan tidak menjamin perbaikan itu.
“Sekarang aku sendiri karena chaos-nya keadaan sering menebak-nebak akan ada kabar buruk apa setelah ini?” pungkasnya.
‘Cuma kata-kata saja’
Jumhar masih ingat saat demo Agustus dilangsungkan, dia berangkat dari kontrakan petaknya di dekat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menaiki bus yang disewa secara patungan. Bus memuat sekira 20 orang, mayoritas buruh pabrik.
Setibanya di Jakarta, tepatnya di depan Gedung DPR-MPR di kawasan Gatot Subroto, rombongan Jumhar melebur dalam massa buruh lainnya.
Dalam kesempatan itu, massa buruh menuntut beberapa hal seperti penghapusan outsourcing, peningkatan kesejahteraan, hingga penolakan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Beres menyampaikan tuntutan, rombongan Jumhar balik kanan demi berkejaran waktu dengan shift kerja malam hari.
Hari berganti, bulan berlalu, tahun berubah. Jumhar menunggu realisasi dari tuntutan kelompok buruh, tapi tak kunjung diraih.
“Ternyata ketika demo Agustus itu saya dan buruh yang lain kayak buang napas saja,” ujarnya, Selasa (11/08).
“Permintaan kami tidak pernah didengar, apalagi diwujudkan,” kata dia.
Sumber gambar, LightRocket via Getty Images/Risa Krisadhi
Buruknya, pada awal tahun ini, Jumhar terkena PHK secara sepihak. Belasan buruh mendadak masuk daftar coret dari susunan pekerja. Perusahaan, menurut Jumhar, tidak sekali pun mengajak buruh duduk bersama.
Lalu perusahaan yang bergerak di bidang plastik ini turut memberitahu bahwa mereka tak berkenan membayar kompensasi dengan alasan kas keuangan yang menipis.
Jumhar berkali-kali meminta perusahaan tempatnya bekerja berlaku transparan, selain mendesak mereka menunaikan kewajibannya. Perusahaan bergeming. Akhirnya, dari situ, Jumhar memutuskan menyeret mereka ke otoritas berwenang dengan harapan belasan buruh mendapatkan keadilan.
Sampai detik ini, Jumhar belum terima kepastian.
Jumhar tak punya kemewahan untuk terus menunggu. Alhasil, melalui bantuan seorang teman, dia mendaftarkan diri ke layanan penyedia ojek online. Pendapatan yang dia bawa pulang memang tak pernah ajek dibanding dulu saat bekerja di pabrik.
Namun, Jumhar menyatakan itu bukan persoalan selama bisa membantu dapur keluarganya tetap mengebul walaupun amat pas-pasan.
“Pemerintah cuma bisa janji bakal bantu ini dan itu, bakal bantu nyediain pekerjaan, tapi suami saya malah di-PHK,” kata Aminah, istri Jumhar, kala ditemui di warung kopi miliknya di Jakarta.
Di depan warung itu, Jumhar tengah mempersiapkan perkakas ojol-nya. Dia menyeruput kopi hitam yang tinggal setengah gelas, lantas memanaskan motor bermesin empat-tak kepunyaannya yang warna body-nya mulai mengelupas.
“Demo Agustus kemarin itu cuma ngehasilin kata-kata saja. Masyarakat, akhirnya, dibiarkan sendirian,” ucapnya.
Bergesernya lampu sorot
Tuntutan demo Agustus 2025 diawali dengan penolakan terhadap tunjangan rumah untuk anggota DPR yang angkanya menyentuh sampai Rp50 juta per bulan. Keberadaan tunjangan ini dipandang tak tepat mengingat masyarakat sedang menghadapi situasi yang serba terbatas.
Semenjak Prabowo Subianto naik ke kursi presiden, pemerintah menempuh kebijakan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Maka, pemberian tunjangan rumah kepada anggota DPR disebut kontradiktif.
Perkembangan di lapangan memperlihatkan isu yang dikejar tak sebatas tunjangan anggota DPR.
Dari kelompok buruh, misalnya, tuntutan yang dikedepankan antara lain seputar perlindungan hak-hak buruh, termasuk salah satunya ihwal penolakan PHK.
Sementara dari elemen mahasiswa, mereka meminta pemerintah menyetop praktik rangkap jabatan.
Respons aparat keamanan dalam menangani demo memunculkan persoalan tersendiri, yang memuncak saat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, terlindas rantis Brimob. Sebelumnya, aparat dituding memakai cara-cara represif guna menghalau demonstran.
Dari sini, tuntutan meluas hingga reformasi total institusi kepolisian. Publik meminta Polri bertanggung jawab atas kematian Affan, di samping brutalitas lain—seperti penahanan sewenang-wenang—yang ditujukan peserta demo.
Di tengah-tengah itu, muncul gerakan yang diinisiasi oleh para influencer, terbungkus dengan judul 17+8. Angka itu merujuk tanggal kemerdekaan Indonesia.
Lampu sorot lantas berpindah ke mereka; mengemban predikat representasi ‘publik’ dalam demo Agustus 2025.
Dalam keterangan yang terpacak di situs resminya, gerakan ’17+8′ membagi tuntutan ke dua kategori: jangka pendek serta panjang.
Untuk tuntutan jangka pendek, tertulis bahwa gerakan ’17+8′ menyasar masalah-masalah paling aktual waktu itu: tunjangan rumah anggota DPR, kriminalisasi demonstran, sampai kekerasan aparat. Gerakan ’17+8′ memasang target seminggu bagi pihak-pihak yang ditargetkan—presiden, polisi, tentara, sampai partai politik—guna menyelesaikannya.
Sedangkan tuntutan jangka panjang, rentang periodenya lebih lama, alias satu tahun. Di ruang ini, gerakan ’17+8′ mencatat sejumlah topik seperti pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan lembaga eksekutif, penghentian ‘dwifungsi’ TNI, hingga reformasi sistem perpajakan yang berkeadilan.
Sumber gambar, LightRocket via Getty Images/Risa Krisadhi
Namun, eksistensi gerakan ’17+8′ tak luput dari kritik. Peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Deda Rainditya, dalam analisisnya mengatakan inisiatif ’17+8′ gagal menghadirkan daya kejut untuk membawa perubahan.
Deda mengidentifikasi sepasang persoalan serius yang melatarbelakangi premis tersebut.
Pertama, gerakan ’17+8′ memiliki pola yang pragmatis serta eksklusif. Dibilang pragmatis sebab cenderung memperjuangkan kepentingan ‘kelas menengah’ tanpa menyentuh isu mendasar seperti ketimpangan, kemiskinan, maupun permasalahan sosial akar rumput.
Kemudian untuk penilaian ‘eksklusif’ bersandar pada fakta betapa gerakan ’17+8′ lebih menonjolkan figur personal para influencer ketimbang membangun aliansi lintas kelas.
Kedua, gerakan ’17+8′ tak punya ketahanan politik untuk “menekan rezim” secara konsisten yang membikin solusi dari penyelesaian masalah bertumpu pada lobi-lobi politik. Alhasil, gerakan sipil justru tumpul.
BBC News Indonesia telah berusaha menghubungi perwakilan gerakan ’17+8.’ Sampai artikel ini tayang, mereka tak menanggapi.
Pemerintah: Kami menindaklanjuti masukan masyarakat
Dalam jawaban yang dikirim kepada BBC News Indonesia menyoal realisasi tuntutan massa pada demo Agustus 2025, Senin (10/08), pemerintah memandang peristiwa besar tahun lalu itu sebagai bagian dari fungsi koreksi serta kontrol untuk tata kelola yang akuntabel.
Oleh karenanya, kata Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi (Bakom), Kurnia Ramadhana, aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap “didengar dan dicatat,” melainkan menjadi salah satu masukan dalam “proses perumusan keputusan maupun kebijakan.”
Pemerintah, klaim Kurnia, sudah menindaklanjuti beberapa tuntutan massa demo Agustus 2025.
Tentang perlindungan serta kesejahteraan pekerja, Kurnia menyebut pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berpihak. Implementasinya, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi pengupahan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Beleid ini, sambung Kurnia, mengubah ketentuan mengenai pengupahan sekaligus penetapan upah minimum.
Bergeser ke agenda reformasi kepolisian, pemerintah sudah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Lembaga ini, tegas Kurnia, menyerap masukan dari ratusan kelompok masyarakat. Hasil dari penjaringan lantas diserahkan kepada presiden.
Terakhir, sehubungan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, presiden, terang Kurnia, “secara konsisten mendorong agar regulasi tersebut segera diundangkan.” Proses legislasinya, imbuh Kurnia, masih berjalan di DPR.
Kurnia mengaku pembahasan RUU Perampasan Aset dilangsungkan dengan membuka ruang partisipasi selebar mungkin untuk masyarakat.
Pemerintah, Kurnia menggarisbawahi, menyadari penyelenggaraan “pemerintahan yang baik tidak dapat dibangun secara sepihak.”
“Kritik, masukan, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan,” papar Kurnia.
“Oleh sebab itu, pemerintah terus membuka ruang dialog dan memastikan setiap aspirasi yang relevan dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan kebijakan.”
Mengapa gerakan protes di Indonesia kerap buntu?
Kebuntuan ‘gerakan sipil’ dalam demo Agustus 2025 membuka kotak masalah ‘gerakan sipil’ di Indonesia itu sendiri.
Mengutip argumentasi peneliti yang kerap mengkaji isu demokrasi serta gerakan sosial, Eduard Lazarus, gelombang demo dalam beberapa tahun belakangan kerap menawarkan harapan lantaran karakternya yang meluas sekaligus menyebar.
Tapi, Eduard menambahkan, sulit sekali memprediksi bagaimana mutasi gerakan protes ini. Demo di Indonesia tak jarang hanya bernapas singkat dan, di waktu bersamaan, gagal mendorong perubahan.
Pada kurun 2019 sampai 2020, ambil contoh, protes massa yang menuntut pembatalan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja, sepasang produk hukum yang dikritik lantaran problematik, tidak berbuah hasil yang diinginkan. Pasalnya, pemerintah tetap mengesahkan kedua aturan itu walaupun massa tumpah ruah di jalanan.
Bagi Eduard, akar masalah kenapa ‘gerakan protes’ di Indonesia tak mampu tumbuh berlipat ganda menjadi proyek politik yang lebih besar ialah karena pembantaian kelompok kiri pada 1965.
Penghancuran gerakan politik Kiri berkelindan erat dengan tertutupnya pembentukan “kelas baru” yang berpeluang merombak sistem pemerintahan secara signifikan.
Gantinya, dalam rangka melawan rezim bertangan besi, gagasan yang diajukan yakni “masyarakat sipil,” sebuah konsep yang menyatukan cita-cita good governance dengan “rasa saling pengertian antara pemerintah serta rakyat,” demikian tulis Eduard.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images/Claudio Pramana
Guru besar di Fisipol UGM, Profesor Amalinda Savirani, memaparkan gerakan sipil di Indonesia saat ini mempunyai potensi yang “sangat besar” untuk berkontribusi dalam perubahan.
Yang menjadi tantangan, menurut Amalinda, ialah bagaimana cara menyambungkan antara satu simpul masalah dengan simpul masalah lainnya.
Dalam perspektif Amalinda, elemen sipil di Indonesia masih terfragmentasi berdasarkan isu tertentu: entah itu lingkungan, buruh, atau perempuan.
Selain itu, tidak semua memperoleh pemahaman yang seimbang terhadap masing-masing masalah.
“Situasinya adalah sejauh ini itu tidak ada koneksi, dan akhirnya cenderung tercerai-berai,” tuturnya kepada BBC News Indonesia.
“Agenda membangun platform bersama itu semacam common ground yang paling merah atau krusial.”
Manakala gerakan protes tak lekas tersambung, konsekuensinya adalah rezim yang berkuasa dengan mudah bisa mempreteli satu per satu jejaring yang sudah terbentuk.
“Karena akhirnya rezim itu tahu persis. Gerakan protes hanya kencang di media sosial, sementara di akar rumput tetap lemah,” kata Amalinda.
“Penangkapan aktivis, ratusan anak muda, itu bagian dari upaya memotong kunci-kunci yang penting (dalam gerakan protes).”
Di luar keadaan terkini, Amalinda percaya protes dari publik tak lenyap. Kemarahan masyarakat, ujarnya, bakal meraih momentumnya untuk pecah.
“Yang ditahan akibat demo Agustus lebih dari 600 orang, tapi yang marah enggak cuma itu,” tegasnya.
“Kalau kebijakan ekonomi tidak berubah, masyarakat akan menumpuk kemarahan dan pada akhirnya enggak bisa dibendung lagi.”
Related posts
Latest Post
No Comments