Presiden Prabowo mendekat ke AS, apa manfaatnya untuk rakyat Indonesia?
Sumber gambar, Evan Vucci – Pool / Getty Images
-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
4 german11Waktu membaca: 16 menit
Salah satu hal yang menonjol dalam politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah kedekatannya dengan Amerika Serikat. Sejumlah keputusan sudah dihasilkan di antara kedua negara. Tapi, tidak semua disambut positif.
Mengenakan setelan jas berdasi, Prabowo terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gawai yang dia genggam di tangan. Dia menghidupkan loudspeaker dan perbincangan pun terjadi.
Orang yang menjadi lawan bicaranya ialah Donald Trump. Prabowo mengucapkan selamat atas terpilihnya Trump setelah mengalahkan Kamala Harris dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.
Prabowo bahkan berkata akan menyusul Trump di manapun lokasinya. Namun, agenda kenegaraan yang sedang Prabowo jalankan seketika menyurutkan niat tersebut.
Dalam percakapan yang relatif singkat itu, sekitar hampir tiga menit, Prabowo terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa, terlebih saat Trump melontarkan pujian kepadanya.
Trump menyebut Prabowo adalah sosok yang terhormat, dan dia memberikan apresiasi khusus terhadap apa yang telah Prabowo capai di Indonesia.
Kemampuan berbahasa Inggris Prabowo turut disinggung Trump sebagai hal yang mengesankan.
Prabowo lantas membalasnya dengan pengakuan bahwa dia pernah menghabiskan pendidikan militer di Amerika Serikat—tepatnya di Fort Bragg dan Fort Benning— pada 1980-an.
Sumber gambar, Suzanne Plunkett – Pool/Getty Images
Jelang akhir obrolan, kedua pemimpin negara saling bertukar janji. Tentang harapan Trump untuk menyambangi Indonesia. Tentang Prabowo yang diminta mengontak Trump kapanpun waktunya. Tentang Prabowo yang bersedia kembali berjumpa dengan menantu Trump, Jared Kushner.
Berjarak setahun lebih dari momen itu, di hadapan para delegasi negara-negara yang terlibat dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), Trump menyebut nama Prabowo di sela-sela pidatonya.
Bagi Trump, Prabowo merupakan pemimpin yang cerdas serta tangguh.
“Saya tidak mau melawannya,” ucap Trump.
“Apakah kalian pikir akan mudah berurusan dengannya?”
Berturut kena hantam: Dari tarif dagang sampai BOP
Di balik pujian maupun testimoni yang meluncur dari keduanya, apa yang mereka sepakati di ranah formal justru menuai tekanan publik.
Kendati ditentang sejak masih dalam tahap pembicaraan, pemerintah Indonesia tetap bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Donald Trump.
Dewan Perdamaian adalah forum internasional—beranggotakan sejumlah negara—yang bertujuan menyelesaikan isu Palestina dan Israel, termasuk proses rekonstruksi hingga stabilisasi di Gaza.
Kritik yang berkorelasi mengenai keanggotaan ini ialah Indonesia dipandang tidak lagi memegang prinsip dalam mendukung kedaulatan penuh untuk Palestina.
Selain itu, iuran per anggota yang dikabarkan mencapai US$1 miliar kian menebalkan masalah, terlebih pemerintah tengah beradu dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma, melihat desain Dewan Perdamaian begitu hierarkis dengan peran Amerika Serikat yang mendominasi. Menurut Waffaa, Dewan Perdamaian tak ubahnya alat politik Amerika Serikat dalam memuluskan kepentingan mereka di Kawasan Teluk.
Indonesia sendiri, sebetulnya, tidak dalam posisi yang wajib turut berpartisipasi. Dengan bergabung, Indonesia diprediksi tidak leluasa bergerak.
“Ketika Indonesia sudah berada di dalam (keanggotaan), itu akan lebih susah menyampaikan aspirasi, atau memengaruhi keputusannya (Dewan Perdamaian). Jadi, ini akan menjadi forum yang sulit dinavigasi,” papar Waffaa kepada BBC News Indonesia, Rabu (15/4).
Beda Dewan Perdamaian, beda pula persoalan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dalam perjanjian yang ditandatangani Februari silam, ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat dikenai tarif resiprokal 19%, kecuali untuk produk-produk tertentu yang akan menerima tarif timbal balik 0%. Tarif 19% merupakan hasil negosiasi berbulan-bulan, setelah sebelumnya angkanya di 32%.
Di sisi lain, masih mengacu kesepakatan ini, Indonesia bakal membebaskan tarif bea masuk produk Amerika Serikat. Sekitar lebih dari 99% produk Amerika Serikat yang dikirim ke Indonesia—dari pertanian, kesehatan, sampai bahan kimia—tidak diterapkan tarif masuk.
CELIOS, lembaga think tank ekonomi, berpendapat kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat amat menyudutkan Indonesia.
Konsekuensi yang berpeluang terjadi, ambil contoh, yakni banjir impor produk pangan, teknologi, sampai minyak maupun gas yang mampu menekan neraca perdagangan sekaligus pembayaran. Alhasil, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah.
Lalu, sektor industri di dalam negeri terancam sempoyongan dengan ketiadaan transfer teknologi berkualitas. Ditambah lagi penghapusan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) menyasar sektor serta produk tertentu—yang bisa mendorong negara lain menerapkan langkah serupa.
Kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dinilai sebagai “sesuatu yang membahayakan rakyat,” ucap pengajar hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah.
Pasalnya, “semua sumber daya kita seperti diberikan ke Amerika Serikat,” imbuhnya.
“Dan ini efeknya akan terasa langsung terhadap rakyat,” tegasnya saat diwawancarai BBC News Indonesia, Rabu (8/4).
Sumber gambar, Samsul Said/Bloomberg via Getty Images
Sementara baru-baru ini, bertepatan dengan perjumpaan kedua negara dalam rangka kerja sama pertahanan, ramai penolakan ihwal proposal akses udara bagi pesawat militer Amerika Serikat (blanket overflight access). Kementerian Luar Negeri mengungkapkan ide itu berasal dari pemerintah Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia mengaku masih mengkaji secara intensif permintaan Amerika Serikat seraya menggaris bawahi bahwa kedaulatan negara ditempatkan di urutan paling atas dalam pertimbangan pengambilan kebijakan.
Berkaca dari ketentuan yang dipraktikkan di beberapa negara, pesawat militer Amerika Serikat, tatkala akses udara diizinkan, dapat bebas keluar serta masuk ke wilayah bersangkutan hanya bermodal pemberitahuan.
Pada kondisi yang spesifik, militer Amerika Serikat bisa memanfaatkan pangkalan udara suatu negara untuk keperluan operasional.
Dosen hukum internasional di Universitas Indonesia, Aristyo Darmawan, melalui analisisnya, mengingatkan pemberian akses kepada pesawat militer Amerika Serikat mampu “mengurangi kewenangan Indonesia dalam memastikan keamanan udaranya.”
Yang lebih mengkhawatirkan, tulis Aristyo, adalah kemungkinan penggunaan area udara Indonesia untuk “tujuan respons krisis.”
“Yang mungkin berarti respons terhadap konflik yang terjadi di kawasan tersebut,” jelasnya.
“Hal ini menimbulkan bahaya serius bagi keamanan nasional Indonesia.”
Indonesia, Aristyo meneruskan, harus menjaga netralitas wilayah udaranya—sesuai kebijakan luar negeri yang independen.
Relasi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak lahir dalam semalam. Sejarah memperlihatkan hubungan keduanya terbentuk lewat kebutuhan untuk saling memenuhi kepentingan satu serta lainnya.
Namun, di antara garis batas yang memisahkan kepentingan-kepentingan tersebut tak jarang—atau mungkin selalu—dibarengi dengan konsekuensi yang tidak sedikit, yang jejaknya bisa ditemukan sampai sekarang.
Di bawah ‘Perang Dingin’
Ketika pemerintahan Amerika Serikat berganti pemimpin dari Harry Truman ke Dwight Eisenhower, awal 1950-an, muncul ketakutan Indonesia bakal menjadi salah satu front komunis terbesar di Asia Tenggara—bahkan dunia.
Bagi pemerintah Amerika Serikat, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi itu: luas wilayah, populasi, serta cadangan sumber daya alam yang melimpah.
Ditambah, rezim sebelumnya, ketika Truman menjabat, dikritik habis-habisan lantaran dipandang gagal mencegah China dari “pelukan” komunisme, pada 1949.
Satu lagi yang membuat Amerika Serikat waswas: Sukarno.
Kala itu, Sukarno memutuskan Indonesia tidak memihak blok manapun: Barat atau Timur. Indonesia mengambil langkah untuk netral.
Menurut Amerika Serikat, sikap netral inilah yang menyimpan daya ledak. Asumsinya: tidak memihak sama dengan memihak kelompok Timur—komunis.
Apalagi dalam beberapa kesempatan, Sukarno—di balik netralitas tersebut—justru cenderung mendekat ke Timur, klaim Amerika Serikat.
Pada 1955, Sukarno mengambil perhatian di tengah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, yang didatangi negara-negara nonblok.
Sukarno adalah orator ulung yang piawai membakar semangat warga. Pesan-pesan populis yang termuat di pidatonya kerap bernuansa sosialis dan disukai masyarakat dalam negeri.
Sumber gambar, Abbie Rowe/PhotoQuest/Getty Images
Dengan posisi Sukarno sedemikian rupa, maka Amerika Serikat melihatnya sebagai bentuk ancaman. Kehilangan Indonesia di Asia Tenggara ke spektrum politik Kiri bakal merugikan Amerika Serikat yang sedang membangun kekuatan.
Upaya menjegal pengaruh Sukarno lantas ditempuh Amerika Serikat melalui badan intelijen mereka, Central Intelligence Agency (CIA).
Saat Pemilu 1955 berlangsung, CIA mencoba memanipulasi prosesnya dengan—secara diam-diam—memberikan US$1 juta kepada Masyumi, partai Islam sekaligus antikomunis, merujuk Four Who Dared: The Early Years of the CIA (2006) karangan Evan Thomas.
Langkah CIA gagal total. Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih posisi empat nasional, dengan enam juta suara, di bawah PNI, NU, dan Masyumi. Bersamaan itu, Sukarno pun muncul lebih kuat dibanding sebelumnya.
Tak berhenti, Amerika Serikat terus mencari celah serta kesempatan.
Kali ini berwujud kelompok pemberontak di beberapa daerah yang dimotori para kolonel TNI yang tidak puas dengan cara Sukarno memerintah.
Amerika Serikat melihat peluang emas untuk menuntaskan misinya: Sukarno.
Mereka berpikir bahwa kolonel-kolonel militer yang membangkang dan membangun kekuatannya sendiri adalah pintu masuk yang strategis dalam mengurus masalah di Indonesia, catat Kenneth Conboy dan James Morrison lewat risetnya yang dibukukan, Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958 (2018).
Amerika Serikat pun memasok persenjataan—juga finansial—kepada dua kelompok: Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Lagi-lagi, keputusan Amerika Serikat tidak membuahkan hasil.
Nasib PRRI dan Permesta tidak bertahan lama. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun sejak mereka mengobarkan perlawanan, TNI, di bawah komando AH Nasution, berhasil meredam gerak-geriknya. Ini sudah mencakup penangkapan pilot Amerika Serikat, Allen Pope, yang dituduh hendak mengebom kampung di Ambon, Maluku.
Penangkapan Pope turut membongkar keterlibatan intens Amerika Serikat di pemberontakan PRRI dan Permesta.
Memasuki dekade 1960, pengaruh Sukarno, yang cenderung mendekat ke PKI, kian kokoh.
PKI, di waktu yang sama, menjelma kekuatan politik besar di Indonesia, dengan total keanggotaan resmi menyentuh tiga juta orang—belum termasuk organisasi yang terafiliasi ke mereka seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), atau Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).
Hitung-hitungan tiga juta orang ditulis oleh sejarawan Geoffrey B. Robinson lewat bukunya bertajuk The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66 (2018).
Angka tersebut menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet.
Situasi saat itu, tak pelak, membikin Washington cemas.
Maka, tentara dan pemerintah Amerika Serikat bersekutu dalam rangka membangun kemitraan antikomunis, mengutip buku The Jakarta Method (2020) yang disusun Vincent Bevins.
Indikatornya terlihat, contohnya, melalui pengiriman tentara Indonesia untuk mempelajari taktik operasi, intelijen, dan logistik ke Amerika Serikat. Per 1962, berdasarkan The Jakarta Method, terdapat lebih dari 1.000 tentara yang menuju ke basis militer di Amerika Serikat, mayoritas di Fort Leavenworth, sehubungan kegiatan pelatihan.
Dinamika politik antara TNI, PKI, dan Sukarno berubah ketegangan serta memuncak pada September 1965 dengan pembunuhan enam perwira tinggi di tubuh militer, salah satunya Ahmad Yani, yang saat itu menjabat Panglima TNI Angkatan Darat (TNI AD).
Militer lalu bereaksi dengan menjadikan PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal dan turut menuduh mereka hendak mengudeta pemerintahan Sukarno, menurut analisa John Roosa di Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia (2006).
Perburuan orang-orang Kiri, serta yang terhubung ke PKI, dijalankan secara besar-besaran tidak lama setelahnya.
Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Di sinilah Amerika Serikat punya kontribusi yang tidak sedikit.
Oktober 1965, mengutip The Jakarta Method, kantor CIA di Bangkok, Thailand, menyuplai persenjataan kepada kontak militernya di Jawa Tengah “untuk digunakan melawan PKI,” bersamaan dengan persediaan medis yang bakal dikirim dari kantor yang sama.
Tidak cuma senjata dan obat-obatan, CIA memberikan elemen lain yang begitu penting: informasi.
“Anda tidak membutuhkan persenjataan yang sangat canggih untuk menangkap warga sipil yang hampir tidak memberikan perlawanan. Namun, bagi tentara (Indonesia), yang benar-benar dibutuhkan adalah informasi,” papar Bevins, penulis The Jakarta Method.
Analis CIA membantu pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat menyusun daftar yang memuat nama-nama yang termasuk anggota atau diduga PKI. Jumlahnya ribuan. Daftar ini diserahkan kepada tentara sehingga dapat dibunuh dan dicoret, terang Bevins.
Seorang pejabat Kedubes Amerika Serikat di Jakarta mengatakan bahwa daftar itu “benar-benar membantu tentara.”
“Mungkin saya memiliki banyak darah di tangan saya. Tapi, itu bukan hal yang sepenuhnya buruk,” tegasnya.
Ini kali ketiga sepanjang sejarah saat taktik “pembuatan daftar komunis” dirumuskan oleh intelijen Amerika Serikat dan pejabat kedutaan besar, sebut Bevins. Yang pertama di Guatemala (1954). Kedua di Iran (1963).
Skala kerusakan di Indonesia melampaui apa yang sudah terjadi di dua negara sebelumnya.
Distribusi daftar “orang komunis,” jelas Saskia Wieringa dalam Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2018), dibarengi dengan gencarnya militer memproduksi proganda buruk terhadap PKI; bahwa mereka menyiksa jenderal TNI secara sadis dan telah menyiapkan kuburan massal bagi orang-orang yang akan mereka bunuh.
Pembantaian massal 1965 mengantarkan sosok jenderal bernama Soeharto mengambil alih kekuasaan.
Dalam sebuah kabel rahasia, CIA mengaku sudah mengetahui sosok Soeharto setidaknya sejak September 1964.
Di situ, CIA menyatakan Soeharto sebagai salah satu jenderal militer yang dianggap “bersahabat” dengan kepentingan Amerika Serikat dan antikomunis. Kabel tersebut juga mengajukan gagasan ihwal koalisi militer dan sipil antikomunis yang mampu merebut kekuasaan dari rezim sebelumnya.
Di era Soeharto, hubungan Indonesia dan AS begitu mesra.
Pada Mei 1967, sebuah laporan internal Amerika Serikat mengatakan rezim Soeharto berupaya mendorong perusahaan-perusahaan Barat untuk ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, selain penandatanganan kesepakatan konsesi dengan perusahaan minyak, tambang, sampai kayu.
Perusahaan pertama yang memperoleh karpet merah tersebut yakni Freeport, entitas bisnis asal Amerika Serikat, yang dipasrahi pengelolaan tambang emas di Papua, mengacu Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia (2003) yang disusun Denis Leith.
Tiga tahun berselang, Mei 1970, menurut satu dokumen, Soeharto melawat ke Amerika Serikat untuk bersua presiden kala itu, Richard Nixon. Ini kunjungan pertama Soeharto ke Amerika Serikat selepas menjabat presiden. Pertemuan turut dihadiri penasihat keamanan Nixon, Henry Kissinger.
Selama kunjungan dua hari, Gedung Putih meyakinkan para pejabat—termasuk Soeharto—ihwal komitmen berkelanjutan mereka di Asia Tenggara.
“Dan berjanji untuk meningkatkan bantuan militer menjadi US$18 juta agar Indonesia dapat membeli 15.000 senapan M-16,” terang dokumen itu.
Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Selain itu, bantuan Amerika Serikat juga bersifat soft power, yang bertujuan memengaruhi lewat persuasi dan budaya, salah satunya lewat beasiswa.
Periode 1950-1965, papar Farabi Fakih dalam bukunya, Authoritarian Modernization in Indonesia’s Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965) (2020), menandai masifnya aliran dana dari luar negeri, didominasi pemerintah Amerika Serikat, Ford Foundation, dan lembaga-lembaga terafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Uang itu dipakai untuk memperkuat institusi pemerintahan, kemitraan universitas, pengiriman ahli, sampai penyaluran uang pendidikan kepada mahasiswa.
Transfer serupa dilakukan negara-negara Blok Timur—China, Uni Soviet (Rusia), Ceko, hingga Jerman Timur—walaupun jumlahnya tidak sebesar yang disodorkan Amerika Serikat.
Kalau ditotal, bantuan finansial dari Amerika Serikat ke Indonesia selama rentang periode tersebut mencapai US$800 juta.
Pengaruh Amerika Serikat yang cukup dalam kepada Indonesia pada era Orde Baru tak jarang diganjar harga yang mahal.
Makalah ini menunjukkan demi mencegah Timor Leste menjadi wilayah dengan pengaruh komunis, Amerika Serikat meminta Indonesia melakukan operasi militer pada pertengahan 1970. Hasilnya ialah krisis kemanusian selama berpuluh-puluh tahun setelahnya.
Indonesia, tak ketinggalan, disorot dunia internasional lantaran keterlibatan mereka di sejumlah dugaan pelanggaran HAM berat seperti tragedi Santa Cruz.
Pascakejatuhan Soeharto, hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia masih terjalin di bawah presiden-presiden berikutnya. Setiap pemimpin memiliki pola kedekatan masing-masing, tidak terkecuali Prabowo yang tumbuh membawa status mantan tentara.
Hubungan yang (kelak) rumit
Kebijakan luar negeri di era Presiden Prabowo berpijak dengan pandangan dunia hari ini masih tersentralisasi kepada kekuatan besar (superpower), demikian ujar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma. Kekuatan besar tersebut, salah satunya, mewujud di Amerika Serikat.
Hasilnya berupa kecenderungan diplomasi luar negeri Indonesia yang bergerak ke Washington. Prabowo percaya bahwa memupuk relasi yang erat bersama Amerika Serikat merupakan resep signifikan guna menunjang keberhasilan bermacam ambisi besar di dalam negeri.
“Nah, strateginya beliau adalah yang ini, bagaimana kalau boleh nanti saya sampaikan, saya enggak terlalu setuju sebetulnya, apa yang dikenal sebagai appeasement,” sebut Waffaa.
“Dalam artian mencoba menyenangkan power-nya supaya kita (Indonesia) enggak kena target, kurang lebih begitu.”
Waffaa mencontohkannya dengan keputusan Indonesia untuk bergabung ke Dewan Perdamaian. Menurutnya, pilihan itu menggambarkan adanya “konsesi-konsesi” yang disepakati bersama Amerika Serikat—selaku inisiator—yang kemudian menggeser sedikit tradisi politik luar negeri Indonesia, terlebih dalam merespons isu Palestina.
Sumber gambar, Fabrice COFFRINI / AFP via Getty Images
Dari sisi Amerika Serikat, Indonesia bisa dibilang masih memegang titik yang strategis untuk urusan menghalau pengaruh negara besar lainnya di kawasan Asia.
“Amerika Serikat punya kepentingan di Indonesia. Dia ingin Indonesia tidak terlalu dekat dengan China. Sepertinya yang itu terlihat,” kata pengajar hubungan internasional di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra.
Dalam perspektif Radityo, Prabowo “jauh lebih agresif” mendekat ke Amerika Serikat. Prabowo, sambung Radityo, hendak menampilkan diri sebagai pemimpin kuat. Berada di satu forum bersama Amerika Serikat—di bawah pemerintahan Donald Trump—adalah caranya menuntaskan misi itu.
Sayangnya, sikap politik luar negeri Indonesia yang muncul dalam beberapa waktu belakangan telah menyebabkan dampak yang begitu terasa.
Tatkala Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran, sikap Indonesia seolah abu-abu—tidak mengutuk aktor di balik serangan tersebut. Radityo berpendapat ketidakjelasan ini membikin Iran berpikir bahwa Indonesia masuk ke gerbong Amerika Serikat.
“Indonesia mau nawarin apa saja enggak akan bisa, enggak akan tembus,” tandas Radityo.
“Sementara (negara) yang lain, yang posisinya jelas atau posisinya bahkan bisa kontra dengan Amerika Serikat, mereka bisa menawarkan mediasi atau bahkan mendapatkan keleluasaan (untuk) kapalnya bisa dengan mudah lewat (dari Selat Hormuz).”
Pola kedekatan semacam ini dijumpai pula di era kepemimpinan sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Bedanya, pemerintahan Jokowi dianggap lebih merapat ke China dengan tujuan pemenuhan hilirisasi, pembangunan, hingga pembiayaan proyek-proyek infrastruktur.
Yang tampak terang: perdagangan sekaligus eksploitasi komoditas nikel.
Mengutip pernyataan dosen hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah, kebijakan politik luar negeri baik di era Jokowi maupun Prabowo sama-sama mengkhawatirkan.
“Harusnya Indonesia siapa pun presidennya harus punya bargaining position. Dengan siapa pun itu. Apa itu bargaining position?” tanya Tia.
“Kita harus mutualism. Kamu kasih apa ke kita, kita kasih apa ke kamu. Kalau Pak Prabowo ke Trump, saya kasih semua. Jokowi juga begitu. Sama China sampai dikasih akses langsung ke nikel kita.”
Sumber gambar, Mandel NGAN / AFP via Getty Images
Presiden Prabowo menegaskan politik luar negerinya tidak memihak kepada kubu tertentu, Barat atau Timur.
Dia menambahkan bahwa Indonesia tetap menganut politik bebas aktif. Semua tindakan ditempuh untuk kepentingan masyarakat luas.
“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita, bebas aktif, tapi non aligned. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun, saya katakan,” terangnya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, awal Februari kemarin.
“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, apalagi satu musuh. Itu garis kita.”
Dalam konteks keputusan luar negeri yang panen kritik, terkhusus berkaitan dengan Amerika Serikat, pemerintah mengaku sudah merumuskannya secara penuh perhitungan.
Pemerintah mengatakan di kasus Dewan Perdamaian, ambil contoh, pilihan Indonesia untuk bergabung didasari keyakinan betapa hal itu dapat menghentikan serangan ke Palestina secara konkret.
Pakar hubungan internasional dan pendiri lembaga penelitian Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, mengungkapkan kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat membuat arah politik bebas aktif seperti tereduksi.
Pertama, Indonesia justru tidak bebas manakala “mengikat diri” ke perjanjian dagang bersama Amerika Serikat maupun bergabung dalam Dewan Perdamaian.
“Tanpa alasan yang jelas serta dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa keberadaannya di sana tidak merugikan Indonesia,” terang Dinna ketika dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (8/4) silam.
Yang kedua, sehubungan keaktifan, Indonesia “tidak punya posisi selain menunggu Amerika Serikat,” imbuh Dinna.
Prinsip bebas serta aktif yang menjadi pedoman politik luar negeri Indonesia, mengacu argumen Dinna, “jelas selalu masih relevan” dalam menghadapi turbulensi di level global.
“Tapi, oleh rezim sekarang dibikin tidak relevan karena politik luar negeri hanya sebagai sikap dan perspektif presiden,” tuturnya.
“Dan presidennya sangat khawatir dengan perspektif Amerika Serikat pada Indonesia.”
Sumber gambar, Suzanne Plunkett – Pool/Getty Images
Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, ke depan, diproyeksikan berjalan rumit. Pasalnya, Amerika Serikat, dengan konstruksi relasi yang sekarang, berada dalam posisi yang bakal terus “meminta” lebih kepada Indonesia.
“(Negara) superpower akan minta lagi. Itu kelihatan tendensinya sekarang ketika Amerika Serikat banyak menuntut dari NATO, banyak menuntut dari Jepang, banyak menuntut dari ally-nya sendiri untuk membantu perang yang dia lakukan di Iran, contohnya,” papar peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Muhammad Waffaa Kharisma.
“Yang enggak terlalu dekat malah biasa-biasa saja.”
Related posts
Latest Post
No Comments