Prabowo: Apa saja yang dipertaruhkan Prabowo dalam pidato kenegaraan hari ini?

Menurut Bawono dari Indikator Politik, karena itu publik kemungkinan tidak hanya ingin mendengar berapa banyak penerima manfaat MBG yang telah dijangkau atau berapa banyak koperasi yang telah dibentuk.

Yang lebih penting adalah apakah Presiden mampu menunjukkan bahwa pemerintah telah belajar dari berbagai persoalan yang muncul dan memiliki rencana perbaikan yang jelas.

“Yang perlu didengar publik adalah sekarang pemerintah lebih tertata. Tata kelolanya lebih baik,” kata Bawono.

Ia menilai publik juga akan mencermati apakah Presiden memberikan sinyal mengenai perbaikan pengawasan, perubahan target penerima manfaat, atau penyesuaian terhadap desain program agar anggaran yang sangat besar tersebut menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Dengan kata lain, tantangan Prabowo dalam pidato besok mungkin bukan lagi meyakinkan publik apakah MBG dan Kopdes merupakan program yang baik.

Tantangan Prabowo, kata Bawono, adalah meyakinkan publik bahwa pemerintah mampu menjalankan berbagai program tersebut secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan negara saat ini.

Nota keuangan tahun ini hadir hanya beberapa pekan setelah putusan penting Mahkamah Konstitusi terkait program Makan Bergizi Gratis.

MK memutuskan bahwa MBG tidak dapat lagi dimasukkan sebagai bagian dari komponen utama anggaran pendidikan, paling lambat tahun 2028. Pemerintah diberi masa transisi untuk melakukan penyesuaian.

Publik disebut akan melihat apakah MBG akhirnya akan dipisahkan dari anggaran pendidikan tahun 2027.

Selain itu, secara umum, peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menilai perhatian publik tidak akan semata tertuju pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah.

“Bukan seberapa besar anggaran yang diajukan, tapi orientasi anggaran itu mau diarahkan ke mana dan tujuannya untuk apa,” ujarnya.

Apalagi dalam dua tahun terakhir berbagai program prioritas pemerintah kerap memunculkan perdebatan mengenai trade-off fiskal, yaitu pilihan antara mendanai program unggulan nasional atau mempertahankan alokasi untuk kebutuhan lain yang juga dianggap penting.

“Lalu dia harus bisa berbicara secara clear bahwa dengan anggaran yang besar ini secara memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” kata Nicky.

Pertanyaan serupa juga muncul terkait alokasi transfer ke daerah dan dana desa.

Djayadi Hanan dari LSI menyoroti bahwa berbagai kebijakan fiskal pemerintah mulai dirasakan langsung oleh pemerintah daerah yang bergantung pada transfer dari pusat untuk menjalankan layanan publik dan pembangunan.

Menurut Djayadi, sejumlah kepala daerah kini menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, sementara pada saat yang sama pemerintah pusat mendorong berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.

Bagi pemerintah daerah, dokumen itu akan dibaca sebagai petunjuk mengenai ruang fiskal yang tersedia dalam beberapa tahun ke depan. Sementara bagi pasar dan investor, nota keuangan menjadi indikator mengenai konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.

Selain ekonomi, persepsi terhadap penegakan hukum menjadi faktor kedua yang paling sering muncul dalam penjelasan para pengamat mengenai turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Survei SMRC menunjukkan 37,6% responden menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Angka tersebut meningkat dibandingkan survei-survei sebelumnya, menandakan persepsi negatif publik terhadap sektor ini terus bertambah.

Karena itu, salah satu hal yang akan dicermati dari pidato kenegaraan Presiden kemungkinan apakah isu penegakan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, penilaian tersebut tidak muncul dalam ruang kosong.

“Di tengah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, publik melihat kasus-kasus korupsi besar,” katanya.

Djayadi menyebut contohnya kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah, dengan barang bukti 74 kilogram emas batangan dan uang sekitar Rp282,4 miliar.

Menurut Djayadi, kombinasi antara tekanan ekonomi dan munculnya kasus-kasus korupsi menciptakan dampak politik yang sangat kuat.

Djayadi berkata, ketika masyarakat merasa harga kebutuhan pokok semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan daya beli menurun, ekspektasi terhadap pemerintah untuk menjaga integritas pengelolaan uang negara justru menjadi semakin tinggi.

Karena itu, menurutnya, kasus korupsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial.

“Di tengah masyarakat mengencangkan ikat pinggang, lalu mereka melihat uang negara dikorupsi dalam jumlah besar. Itu sangat memengaruhi cara publik menilai pemerintah,” ujar Djayadi.

Sorotan publik juga mengarah pada sejumlah perkara yang menyentuh institusi penegak hukum.

Menurut Djayadi, ketika kasus hukum menyentuh pejabat atau lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, dampaknya terhadap kepercayaan publik menjadi jauh lebih besar. Situasi itu memperkuat kesan bahwa persoalan akuntabilitas tidak hanya terjadi pada program tertentu, melainkan juga pada institusi negara yang bertugas mengawasinya.

Perhatian publik terhadap isu hukum juga meningkat setelah muncul dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Sejauh ini, setidaknya ada tujuh tersangka kasus dugaan korupsi MBG, termasuk eks ketua BGN, Dadan Hindayana.

Djayadi berkata, karena MBG merupakan program yang paling melekat dengan identitas politik Prabowo, setiap persoalan hukum yang muncul di sekitarnya dengan cepat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas tentang tata kelola pemerintahan.

Terkait pidato Jumat ini, persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tapi juga dengan cara kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menilai komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor penting yang ikut memperburuk persepsi publik dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, ada dua persoalan komunikasi, yaitu komunikasi kebijakan dan komunikasi politik secara lebih luas.

Yang pertama berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan-kebijakannya kepada publik.

Djayadi berpendapat sejumlah kebijakan penting dalam dua tahun terakhir sering kali dipersepsikan masyarakat sebagai kebijakan yang muncul secara mendadak, berubah-ubah, atau disampaikan tanpa penjelasan yang memadai. Akibatnya, ketidakpastian meningkat dan kepercayaan publik menurun.

“Komunikasi kebijakan dan komunikasi politik pemerintah itu bermasalah,” katanya.

Menurutnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di tingkat Presiden, tetapi juga pada jajaran kabinet.

Persoalan kedua, menurut Djayadi, adalah cara pemerintah merespons kritik.

Ia mencontohkan sejumlah istilah yang sempat muncul dalam perdebatan publik, seperti “antek asing” maupun “londo ireng”, yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk pelabelan terhadap kelompok kritis. Alih-alih meredakan ketegangan, penggunaan istilah-istilah semacam itu justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan sebagian masyarakat.

“Banyak figur publik, aktivis, pengamat, yang memberikan kritik kepada pemerintah justru dinilai sebagai orang yang merongrong negara,” ujar Djayadi.

Dalam situasi ketika tingkat kepuasan publik sedang menurun, pendekatan seperti itu dinilai berisiko membuat pemerintah terlihat defensif dan tidak bersedia mendengar masukan.

Menurut peneliti CSIS Nicky Fahrizal, risiko terbesar jika pidato gagal menjawab keresahan publik adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

“Level of distrust akan naik,” ujarnya.

Menurut Nicky, dalam politik, turunnya kepercayaan publik sering kali lebih berbahaya dibanding merosotnya popularitas.

Popularitas dapat berubah seiring membaiknya kondisi ekonomi atau munculnya kebijakan yang disukai publik. Namun ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang dipertanyakan bukan lagi satu atau dua kebijakan tertentu.

Nicky berkata, program baru pemerintah juga akan lebih sulit mendapatkan dukungan. Bahkan capaian yang nyata pun berisiko dipandang dengan skeptis. Nicky menggambarkan proses itu sebagai efek bola salju.

Ketika kepercayaan menurun, keraguan terhadap kepemimpinan meningkat. Ketika keraguan terhadap kepemimpinan meningkat, dukungan politik ikut terkikis. Pada akhirnya dampaknya dapat terasa hingga menjelang Pemilu 2029 jika tren tersebut tidak berhasil dibalikkan.

Namun konsekuensinya tidak hanya bersifat elektoral.

Menurut para pengamat, menurunnya kepercayaan publik juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan agenda-agenda besarnya selama tiga tahun ke depan.

Program prioritas seperti MBG, Kopdes, maupun agenda pembangunan lainnya membutuhkan dukungan politik dan legitimasi publik yang kuat agar dapat berkelanjutan.

Namun peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, juga mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak mungkin dicapai hanya melalui komunikasi politik.

Optimisme yang dibangun Prabowo harus diikuti oleh kebijakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Misalnya, kata Bawono, melalui perbaikan kondisi ekonomi, peningkatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, penyempurnaan program-program prioritas, atau langkah-langkah lain yang secara langsung menjawab sumber ketidakpuasan publik saat ini.

“Approval rating bisa dipulihkan, tetapi harus diikuti dengan kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Bawono.