Sejarah: Kesedihan, perlakuan buruk, dan diskriminasi keluarga tentara KNIL Maluku yang dipindahkan ke Belanda pada 1951

Tahun berganti tahun dan mereka masih di Belanda.

Di luar campur tangan pemerintah, Wim berkata, sekelompok eks tentara KNIL itu mulai bekerja secara informal di Belanda, seperti menjadi buruh pabrik, pemetik buah musiman dan pekerja bangunan.

Pada 1956, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan swadaya, yaitu menghentikan segala bantuan untuk warga Maluku itu.

Imbasnya, mereka harus mencari pekerjaan, membeli makanan dan memasak sendiri. Jika tidak dapat pekerjaan, mereka bisa mengajukan tunjangan sosial.

Seperti yang dilakukan ayah Minggus yang menjadi petani serabutan dan buruh di pabrik kaca.

Kemudian, pemerintah membangun lebih dari 60 kampung atau permukiman khusus (wijk) Maluku pada 1960.

Salah satu alasannya adalah karena kamp sudah tak layak huni dan jauh dari lokasi tempat kerja.

Minggus berkata, awalnya rumah itu disewa dengan harga murah. Namun setelah pemerintah menyerahkan pengelolaan ke koperasi, “Biaya sewa jadi sangat besar.”

Perlahan, kehidupan keluarga Minggus membaik. Ayahnya dan beberapa anggota keluarganya sudah bekerja.

Setelah lulus SMP, Minggus bekerja di pabrik kaca.

Mereka pun pindah ke rumah yang lebih besar di Leerdam, dekat Utrecht pada 1975.

Puluhan tahun berlalu, orang tua Minggus memutuskan pulang dan menetap di kampung halaman mereka, di Ambon pada 1998.

“Sampai mereka meninggal, segala janji tak pernah ditepati. Kadang mereka bilang Belanda itu parlente (tukang bohong). Sebagai tentara Belanda, di satu sisi, mereka merasa sudah berkhianat ke Indonesia. Tapi di Belanda, mereka diabaikan dan hidup menderita,” ujar Minggus.

Langkah yang sama juga diambil Minggus. Kini dirinya menghabiskan hari tua bersama sang istri di Kota Ambon.

Kisah yang serupa juga disampaikan Yopi Abraham, generasi ketiga keturunan Maluku di Belanda.

Kakek dan nenek Yopi berasal dari Maluku Tengah, yaitu Pulau Seram dan Pulau Nusa Laut.

Yopi yang lahir pada 1974 di Belanda bilang, neneknya meninggal akibat asma. Sakitnya disebabkan oleh fasilitas perumahan yang buruk.

Selain itu, dia juga mendengar dari orang tuanya tentang makanan hingga layanan kesehatan yang tak memadai.

Pada periode awal 1951, angka kematian bayi dan anak Maluku di kamp cukup tinggi. Contohnya di kamp Schattenberg, sebanyak 9,5% dari 146 bayi yang lahir meninggal dunia. Angka itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional Belanda.

Perlakuan diskriminasi juga dialami Yopi. Contohnya saat dia mendaftar menjadi militer Belanda.

Yopi mendapat formulir yang berisi pernyataan diskriminatif, seperti “Apakah orang tua Anda terlibat dalam aksi politik RMS? Apakah orang tua Anda menentang kebijakan pemerintah Belanda?”

Sedangkan rekan Belanda-nya hanya ditanya, “Apakah Anda alergi terhadap jenis makanan tertentu? Apakah Anda memiliki penyakit?”

“Saya keberatan. Saya tidak mau mengisi formulir itu, saya tak jadi daftar,” ujarnya yang kini berprofesi sebagai seniman yang membawa identitas budaya Maluku.

Selain itu, Yopi juga pernah mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

“Di jalan, diteriaki monyet, kacang (pinda dalam bahasa Belanda, yang adalah ucapan rasis merujuk warna kulit coklat), kembali ke negaramu, dan hal semacam itu.”

“Lalu saat keluar dari toko, saya selalu meminta struk belanja. Karena sering kali saya dihentikan di pintu keluar toko untuk menunjukkan isi tas saya, dan hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Dan hal itu, kata Yopi, masih terjadi sampai sekarang, khususnya di wilayah perbatasan Belanda dengan Jerman yang tidak banyak mengenal dan berinteraksi dengan orang Maluku.

Peristiwa itu setidaknya dapat dilihat ketika Jepang mengalahkan Belanda untuk menduduki Indonesia pada 1942.

Kekalahan itu menyebabkan tentara KNIL menjadi tahanan. Namun dalam perkembangannya, tentara KNIL dari Jawa, Melayu, dan lainnya dibebaskan, sementara pasukan KNIL Maluku tetap dijadikan tahanan perang oleh Jepang.

Situasi politik kembali berubah ketika Jepang kalah dari Sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Belanda mencoba masuk ke Indonesia lewat Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Dan, KNIL menjadi tangan Belanda untuk melakukan Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.

Namun, agresi itu gagal. Indonesia dan Belanda lalu berunding dalam Konferensi Meja Bundar pada 1949.

Hasilnya, Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka.

Selain itu, kedua pihak menyepakati pembubaran dan peleburan KNIL ke dalam satuan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Keputusan itu kemudian dilaporkan menimbulkan ancaman bagi pasukan KNIL Maluku yang tersebar di seantero Indonesia.

Ditambah lagi, munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada 1950 yang dipimpin oleh Dr Soumokil dan mantan prajurit KNIL Maluku. RMS menolak integrasi wilayah Maluku ke dalam RIS.

Padahal, sejarawan Wim Manuhutu berkata, para tentara Maluku sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan tentara Indonesia ketika statusnya masih sebagai tentara RIS. Namun, mereka menolak perubahan saat bentuknya ke negara kesatuan.

Presiden Soekarno merespon dengan memerintahkan Operasi Pasupati dan menginvasi Kota Ambon.

Di tengah situasi perang itu, rencana pemulangan prajurit KNIL yang tersebar di berbagai titik wilayah Indonesia ke Maluku tak jadi dilakukan. Hal itu dikhawatirkan akan memperkuat perlawanan RMS.

Dalam situasi itu kemudian muncul delegasi Aponno, seorang mantan prajurit KNIL, yang menggugat negara Belanda ke pengadilan Tinggi Den Haag.

Mereka menentang pemindahan paksa pasukan KNIL Maluku ke wilayah RIS.

Upaya Aponno pun berhasil. Pemerintah Belanda sepakat memindahkan pasukan KNIL Maluku ke Belanda untuk sementara waktu dan kemudian dipulangkan kembali.

Mereka diberangkatkan secara bertahap dari Surabaya, dan wilayah pelabuhan lainnya ke Rotterdam, Belanda.

Setibanya di Belanda, peneliti berdarah Maluku dari International Institute of Social Studies (ISS) – Erasmus University Rotterdam, Tamara Soukotta berkata, para tentara itu langsung dipecat dari militer Belanda.

Pemberhentian itu, kata Nur Aisyah Kotarumalos, menjadi “titik awal kebencian mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda yang tidak tahu balas budi walau mereka telah mengabdi dengan sebaik-baiknya.”

Namun tak semua pasukan KNIL Maluku pindah ke Belanda. Ada juga yang tetap tinggal di kota-kota Indonesia, seperti Jakarta.

Tentara Kerajaan Belanda (KNIL) dibentuk setelah berakhirnya Perang Diponegoro, pada abad ke-18. Selama lebih dari satu abad, KNIL bertugas menjaga keamanan kolonial di wilayah Hindia Belanda.

Jumlah mereka diperkirakan mencapai puluhan ribu personel, dan pasukan KNIL Maluku sekitar 4.000 orang pada 1930. Angka itu lebih kecil dari pasukan KNIL asal Jawa.

Relasi antara Maluku dan Belanda mulai terjadi sejak abad ke-16, saat organisasi perdagangan Hindia Timur Belanda, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) memonopoli rempah seperti cengkeh dan pala dari Maluku.

“Maluku dijajah benar-benar 350 tahun. Sebelum Belanda sudah ada Portugis, sudah ada Spanyol, Inggris sempat masuk juga. Jadi Maluku boleh dibilang mengalami semua penjajahan Eropa,” kata Tamara.

Selama berabad-abad, ujar Tamara, orang Maluku mengalami penderitaan, seperti penghancuran empat kesultanan di Maluku melalui politik adu domba, genosida Banda oleh VOC pada 1621, dan penjajahan Hindia Belanda.

“Tidak hanya penghancuran alam dan manusia lewat operasi militer, tapi juga penghancuran sistem hidup lewat pemaksaan agama untuk membuat mereka patuh ke penjajah,” kata Tamara.