Pesta Babi Film 2026: Ada apa di balik pembubaran Film Pesta Babi?

Di sisi lain, sang sutradara Cypri Dale menegaskan Film Pesta Babi bukan sekadar tontonan semata. Kata dia, film ini “menuntut jawaban” atas persoalan yang saat ini terjadi di Papua.

“Karena itu harus film ini untuk didiskusikan, dibicarakan dan untuk dicarikan solusinya. Karena itu forum nobar kita ini sangat demokratis dari komunitas untuk komunitas kita menghubungkan titik-titik solidaritas ini termasuk orang membicarakan masalah dari tempatnya sendiri,” kata Cypri.

“Biar orang tahu saja apa yang terjadi di Papua,” kata Dandhy Dwi Laksono.

Pria yang ikut menggarap Film Dirty Vote I dan II, mencatat setidaknya tiga persoalan besar saat ini terjadi di Papua, tapi jarang menjadi berita arus utama: konflik bersenjata setiap saat, arus pengungsi hingga seratus ribu orang, dan deforestasi besar-besaran.

“Tiga barang sebesar itu nggak ada di algoritma medsos (media sosial) kita. Menurutku ada sesuatu yang yang gawat banget lah dengan cara kita bermedia,” katanya.

Cypri Dale ikut menimpali. Dia bilang, sub-judul dari Pesta Babi yaitu “Kolonialisme di Zaman Kita” ingin menunjukkan cerita film ini merupakan kejadian kekinian, ada di depan mata.

“Tujuannya adalah untuk menyampaikan cerita tentang kekejaman dengan efek genosida dan ekosida yang sistematis sedang terjadi di Papua ini, supaya orang yang menontonnya tahu bahwa ini terjadi di zaman kita, di depan mata kita dan kita punya kesempatan untuk menghentikannya,” katanya.

Ada 21 insiden intimidasi dalam kegiatan pemutaran Film Pesta Babi yang diterima Watchdoc sejak dokumenter ini diluncurkan. Tapi angka sebenarnya lebih dari itu.

“Banyak yang panitianya nggak bersedia (melaporkan). Kami terus terang kewalahan dan nggak punya kapasitas untuk merekam semua data intimidasi, tapi setiap hari bertambah,” kata Dandhy.

Sejumlah video yang viral di media sosial menunjukkan pembubaran yang dilakukan oleh anggota TNI dan sekuriti di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara pada Selasa (12/05).

Insiden pembubaran lainnya terjadi di provinsi yang sama, tepatnya di Pendopo Benteng Oranje, Ternate Tengah pada Jumat (08/05). Pembubaran ini dihadiri langsung Dandim 1501 Ternate, Letkol Inf Jani Setiadi.

“Kami memonitor kegiatan ini. Kemudian keberadaan kegiatan ini, kami melihat di media sosial, banyaknya penolakan akan kegiatan film ini, karena banyak yang menilai ini bersifat provokatif dari judulnya,” kata Jani Setiadi dikutip Detik, Jumat (08/05).

Pada Kamis malam (07/05), nobar di Universitas Mataram (Unram) dibubarkan pihak rektorat. Wakil Rektor III Unram, Sujita tidak menjelaskan secara rinci alasan pembubaran tersebut. Tapi kata dia, “untuk menjaga kondusivitas sebaiknya film ini jangan ditonton”.

Di tempat terpisah, Rektor Unram, Sukardi berdalih, “pembubaran dilakukan murni karena alasan ketertiban dan bukan untuk membungkam ekspresi”.

Bagaimanapun, kata Dandhy, sejak mendapat intimidasi, permintaan nobar Film Pesta Babi dari komunitas-komunitas justru mengalami lonjakan.

“Request itu hampir lima ribuan ya, per kemarin (Selasa, 12/05),” katanya. Tapi tidak semua terealisasi karena keterbatasan tim untuk verifikasi penyelenggara.

“Ketika nobar dihalangi, ya sama sekali nggak menghentikan orang untuk bikin nobar,” tambah Dandhy.

Karena karakteristik dari film yang sudah diunggah dalam platform digital bersifat individual, kata Cypri Dale.

“Ini film sangat berat… Cerita macam begini tidak bisa orang akan nonton sendiri, lalu sedih sendiri, marah sendiri, menangis sendiri,” kata Cypri Dale.

“Cerita ini adalah cerita untuk dibagi, untuk didiskusikan, dan untuk dicarikan solusinya”.

Cypri mengakui, mungkin dengan streaming di platform berbagi video seperti YouTube akan memperoleh jutaan penonton.

“Tetapi kita kehilangan kesempatan untuk orang berkumpul dan berdiskusi tentang situasi di Papua dan juga berdiskusi tentang situasi mereka sendiri,” katanya.

Dengan nobar langsung, kata dia, dapat membangun nilai keguyuban dan “gotong royong”. “Jadi menurut saya ini semangat kekeluargaan yang kita tidak bisa dapat dengan streaming,” katanya.

Dandhy Laksono mengatakan, film ini tidak akan masuk ke platform digital berbagi video selama masih ada intimidasi pada kegiatan nobar.

“Supaya justru kita sekaligus menguji demokrasi kita, membersihkan demokrasi kita tindakan-tindakan anti-demokrasi dan melanggar hak asasi manusia, juga hak publik untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi,” katanya.

“Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya supaya orang tetap berkumpul”.

Pengkaji Film, Eric Sasono melihat tiga faktor yang melatarbelakangi Film Pesta Babi menjadi perhatian banyak orang.

Pertama, film ini menggambarkan apa yang terjadi di Papua adalah bentuk kolonialisme—merujuk dari subjudulnya.

Menurut Eric, film ini menunjukkan adanya kedaulatan Orang Papua terhadap tanahnya sendiri.

“Di film itu banyak sekali slogan Papua bukan tanah kosong,” katanya. Dalam film ini digambarkan eksploitasi alam melalui proyek nasional yang direspons perlawanan masyarakat adat di Papua.

Kedua, fakta yang ditampilkan dalam film tentang mobilisasi militer selama puluhan tahun di Papua ternyata berdampak terhadap “hajat hidup Orang Papua secara umum”.

“Ilustrasinya digambarkan di sana dengan pengungsi Di Nduga yang saat ini masih berada di pengungsian. Dan anak-anak yang dikasih nama ‘Pengungsi’… Ini kan juga sesuatu yang menggambarkan dapat buruk militerisasi di Papua itu,” kata Eric.

Dan, sekarang TNI mulai mengurus film dokumenter.

“Itu kan sesuatu yang sejak bertahun-tahun sudah ada. Kritik terhadap mereka lewat dokumenter, lewat media. Terus karena sedang berada dalam posisi dikritik dan tidak bisa menjawab dengan argumen balik, akhirnya ya melakukan tindakan semacam itu,” kata Eric.

Praktik intimidasi terhadap film dokumenter sebenarnya telah berlangsung lama. Yang berubah hanya bentuk dan polanya, kata Eric Sasono.

Film dokumenter sejak awal kerap berhadapan dengan kekuasaan karena karakter dasarnya yang kritis.

“Film dokumenter itu biasanya tidak menyasar penonton sebagai konsumen, tetapi sebagai warga,” ujarnya. Artinya, dokumenter tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mendorong publik mengambil sikap terhadap isu tertentu—baik itu politik, sosial, maupun hak asasi manusia.

Pada era Orde Baru, posisi film dokumenter justru dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Film-film pendamping di bioskop atau tayangan televisi digunakan menampilkan narasi tunggal tentang keberhasilan pembangunan. Dalam konteks ini, ruang kritik praktis tidak ada.

Saat muncul dokumenter kritis di luar arus utama, rezim tetap punya mekanisme mengendalikannya, baik melalui sensor, pelarangan, hingga tekanan langsung terhadap pembuat film.

Eric mencontohkan, salah satunya terjadi saat renovasi Borobudur (1973-1983). Saat itu seorang dosen dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) bernama Hadi Purnomo membuat film dokumenter terkait efek renovasi terhadap penggusuran masyarakat sekitar.

“Dia diminta untuk berhenti bikin film… Sesudah itu beliau tidak lagi bikin film dan menekuni teater dan tari,” kata lulusan doktoral bidang kajian film di King’s Collage, London ini.

Memasuki era Reformasi, ruang ekspresi menjadi lebih terbuka. Dokumenter berkembang sebagai medium kritik sosial-politik, didukung tumbuhnya komunitas film independen dan produksi televisi yang lebih variatif.

Namun, Eric menjelaskan, tekanan terhadap dokumenter tidak benar-benar hilang.

“Itu subjudulnya diminta dihilangkan The Army Forced Them to be Violent supaya bisa diputar di bioskop. Lalu akhirnya setelah protes diputarlah film itu di bioskop dengan dihilangkan itu subjudul,” katanya.

Lalu, film dokumenter “Prison and Paradise (Penjara dan Nirwana) yang disutradarai Daniel Rudi Haryonto dinyatakan tidak lolos oleh Lembaga Sensor Film.

Dokumenter yang mengisahkan keluarga pelaku Bom Bali 2002 ini dituding menyesatkan, meskipun mendapat apresiasi dan diputar di pelbagai festival di negara-negara lain.

“Posisi film dokumenter yang memang punya kritik keras terutama yang kaitannya sama tentara, sama TNI atau dengan kelompok-kelompok radikal Islam, nah itu mendapatkan perhatian cukup serius,” tambah Eric.