Palestina: Hamas sebut sepakati pelucutan senjata di Gaza

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai seberapa yakin AS bahwa Israel akan menepati janji penarikan pasukan, seorang pejabat AS menegaskan bahwa Washington tidak menuntut hal baru di luar rencana 20 poin yang sebelumnya sudah disetujui Israel.

Pihaknya mengaku sangat yakin Israel akan mematuhinya, meski mengakui bahwa Trump akan “sangat kecewa” jika Israel mangkir, seraya tetap meyakini Israel adalah mitra yang dapat diandalkan.

Berdasarkan dokumen rencana yang telah ditinjau oleh BBC, proses ini mencakup pendataan dan penyimpanan sisa senjata berat Hamas di bawah pengawasan pihak Palestina. Ini dilihat sebagai langkah krusial untuk mengatasi hambatan terbesar dalam inisiatif damai yang didukung AS ini.

Pelucutan senjata akan dimulai dari kelompok-kelompok bersenjata yang lebih kecil. Setelah itu, barulah Hamas membongkar infrastruktur militer berskala besar miliknya, mulai dari jaringan terowongan, gudang senjata, hingga fasilitas produksi, yang disebut membutuhkan waktu lebih panjang.

Pemerintah AS menekankan bahwa cetak biru perdamaian ini dirancang dengan prinsip “tanpa kepercayaan” dan verifikasi ketat. Artinya, baik Hamas maupun Israel dilarang beranjak ke tahap berikutnya sebelum masing-masing pihak benar-benar merampungkan kewajibannya.

Board of Peace, pada unggahan di media sosial X, menyatakan kesepakatan tersebut “menjanjikan manfaat yang signifikan bagi rakyat Gaza”.

“Peta Jalan ini merupakan terobosan bersejarah. Untuk pertama kalinya, Hamas secara resmi berkomitmen pada rencana yang dapat dilaksanakan untuk melepaskan seluruh persenjataannya, yang kemudian akan diikuti oleh penarikan pasukan Israel dari Gaza,” katanya.

Dalam pernyataannya, Board of Peace menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah pada tahap implementasi kesepakatan tersebut.

Meski demikian, implementasi tahap kedua gencatan senjata ini sempat mandek selama enam bulan terakhir. Data PBB mencatat, pada periode 10 Oktober 2025 hingga 22 Juli 2026, serangan Israel masih berlanjut, menewaskan 1.180 orang dan melukai 3.810 lainnya di Gaza.

Kendati demikian, angin segar mulai berhembus. Al-Qahera News melaporkan pada Jumat (31/07) bahwa Kairo, Mesir, dijadwalkan segera menggelar pertemuan tingkat tinggi para mediator—yang terdiri dari AS, Qatar, Turki, dan Mesir.

Sebelumnya, sumber anonim menyebut kepada Reuters bahwa perundingan antara mediator dan petinggi Hamas di Kairo menunjukkan kemajuan signifikan yang jarang terjadi

Di sisi lain, seorang pejabat Israel menyatakan bahwa ketentuan yang diajukan masih belum memuaskan.

Menyusul pengumuman Trump, The Times of Israel melaporkan, dengan mengutip narasumber anonim, bahwa kesepakatan tersebut telah diteken oleh para negosiator Hamas, Board of Peace, serta negara-negara mediator.

Namun, laporan itu menyebutkan pula bahwa sebuah “kantor pemerintahan Israel” merilis pernyataan yang menilai usulan pelucutan senjata tersebut belum mengakomodasi tuntutan Yerusalem.

Sebelumnya, pada hari yang sama, media Israel sempat memberitakan penolakan Israel terhadap draf kesepakatan yang tengah dibahas dengan Hamas tersebut.

Menurut seorang pejabat senior Palestina yang mengetahui seluk-beluk perundingan, Hamas sempat menolak proposal pelucutan senjata dalam upaya perdamaian Gaza dari kubu Trump, pada April 2026 lalu.

Awal bulan ini, Hamas menobatkan Khalil al-Hayya sebagai pemimpin barunya. Ia menggantikan Yahya Sinwar yang tewas di tangan militer Israel di Gaza pada Oktober 2024.

Selaku kepala perunding Hamas, Hayya memimpin delegasi kelompok tersebut dalam perundingan gencatan senjata tidak langsung dengan para mediator di Mesir dan Qatar.

BBC sempat melaporkan awal tahun ini bahwa Board of Peace mulanya diinisiasi untuk meredakan perang antara Israel dan Hamas serta mengawasi proses rekonstruksi Gaza.

Kendati demikian, rancangan piagam badan tersebut ternyata sama sekali tidak menyinggung wilayah Palestina dan justru dirancang untuk mengambil alih fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Konflik terkini bermula ketika Hamas memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang merenggut nyawa 1.200 orang dan menyebabkan 251 lainnya disandera.

Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Gaza, yang validitasnya diakui oleh PBB, korban jiwa akibat agresi tersebut telah melampaui 73.290 orang, termasuk 21.280 anak-anak.

Sepanjang 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan kejahatan perang terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta komandan militer Hamas Mohammed Deif, meski Israel mengklaim Deif telah tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli.

PM Netanyahu mengecam langkah ICC tersebut sebagai tindakan “antisemit”, sementara Hamas memandang penerbitan surat penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant sebagai preseden historis yang penting.

Sementara itu, dalam laporan terpisah pada September 2025, komisi penyelidikan PBB menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel secara tegas menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai tuduhan yang “menyimpang dan palsu”.

Pada Februari 2026 lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono sempat mengatakan pasukan Indonesia tidak akan melucuti senjata kombatan di Jalur Gaza.

Indonesia menolak melakukan demiliterisasi wilayah Palestina yang merupakan salah satu misi Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).

Menurut Sugiono, Indonesia telah menyampaikan national caveats, atau batasan nasional, saat bergabung dengan ISF di Jalur Gaza.

“National caveats juga sudah kami sampaikan kepada ISF, bahwa kami tidak melakukan operasi militer,” kata Sugiono dalam keterangan pers daring pada Sabtu (21/02).