Palestina: Hamas sepakat melucuti senjata – Akankah kesepakatan ini bertahan?

Pemerintah AS menekankan bahwa cetak biru perdamaian ini dirancang dengan prinsip “tanpa kepercayaan” dan verifikasi ketat. Artinya, baik Hamas maupun Israel dilarang beranjak ke tahap berikutnya sebelum masing-masing pihak benar-benar merampungkan kewajibannya.

Setelah itu, barulah Hamas membongkar infrastruktur militer berskala besar miliknya, mulai dari jaringan terowongan, gudang senjata, hingga fasilitas produksi—sebuah proses yang mereka akui akan memakan waktu jauh lebih lama.

Setelah tahapan tersebut selesai, otoritas Palestina yang baru akan memegang kendali penuh atas persenjataan di Gaza, termasuk persenjataan milik kepolisian Hamas di Gaza.

Kemudian, akan ada “proses penonaktifan” senjata berat, yang mencakup penutupan terowongan serta pemberhentian sementara para petempur yang mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut.

Ini akan menjadi “proses yang sangat teknis”. Salah satu pertanyaan kuncinya adalah bagaimana menyimpan senjata yang telah dikumpulkan dengan aman?

Pada akhirnya, semua senjata pribadi di Gaza harus “ditangani” sesuai hukum Palestina.

Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai penarikan pasukan Israel.

Koresponden BBC Amerika Utara, Shaimaa Khalil, menulis: “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini kurang menunjukkan keinginan untuk menarik pasukannya secara permanen dari Gaza. Dia menghadapi tekanan dari mitra koalisi sayap kanan yang telah lama menentang langkah tersebut.”

Ada banyak pertanyaan operasional juga, katanya. Misalnya, kepada siapa pasukan Israel menyerahkan kendali? Apakah zona penyangga yang dikenal sebagai Garis Kuning akan dimasukkan dalam penarikan pasukan?

Abualouf juga mengatakan masih terlalu dini untuk menilai apakah kesepakatan itu akan diimplementasikan.

Namun jika hal itu terwujud, ini akan menjadi “langkah kredibel pertama” menuju penghentian pertikaian di Gaza, yang berlangsung hampir tiga tahun.

Langkah ini diambil tak lama setelah Hamas menyelesaikan pemilihan pemimpin yang mengantarkan Khalil al-Hayya ke pucuk pimpinan gerakan tersebut.

Para pejabat Palestina yang terlibat dalam perundingan tersebut meyakini bahwa kepemimpinan baru siap mengambil keputusan paling penting dalam sejarah Hamas, yang dilatarbelakangi oleh kondisi kemanusiaan nan memprihatinkan yang dihadapi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.

Sejak 2023, Israel melakukan serangan ke Gaza yang menyebabkan lebih dari 73.290 orang tewas, termasuk 21.280 anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas. Penghitungan tersebut dianggap dapat diandalkan oleh PBB.

Gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku Oktober lalu. Namun menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, setidaknya 1.168 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel sejak saat itu.

Selanjutnya, Kairo akan “segera” menjadi tuan rumah pertemuan antara para mediator rencana perdamaian Gaza, demikian dilaporkan oleh kantor berita Mesir, Al-Qahera , pada Jumat (30/07) pagi. Para mediator tersebut mencakup Mesir, AS, Qatar, dan Turki.

Media tersebut berbicara dengan “sumber-sumber Mesir” yang tidak menyebutkan kapan pertemuan itu akan berlangsung. Meski demikian, sumber-sumber itu “menegaskan komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan ketentuan perjanjian.”