Lingkungan: Nasib nelayan Pulau Numbing terkikis rencana ekspor pasir laut

Alhasil, ekstraksi ini menimbulkan kerusakan fisik ekosistem pesisir yang dipicu abrasi, selain mengancam terumbu karang, melenyapkan ikan, hingga—dalam titik ekstrem—berpeluang menenggelamkan pulau-pulau kecil.

Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan ihwal pasir laut yang disambut positif.

Berangkat dari gugatan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023, MA memerintahkan presiden serta menteri terkait mencabut pasal 10 ayat (2), 10 ayat (3), dan 10 ayat (4). Ketiga pasal tersebut dipandang MA bertabrakan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Kelautan yang mengatur pelestarian lingkungan laut.

Walaupun demikian, aturan perihal sedimentasi, sebagaimana termaktub di regulasi pemerintah, masih bercokol, jelas Susan dari KIARA. Terlebih, ketentuan ekspor tetap diperbolehkan selama “kebutuhan dalam negeri terpenuhi.”

“Ini yang kemudian menjadi tugas bersama, bahwa ke depan gugatannya perlu diarahkan ke Peraturan Pemerintah Nomor 26,” ucapnya.

Masalah sedimentasi laut, Susan menggarisbawahi, menggambarkan bagaimana tangan-tangan kekuasaan memberikan keistimewaan untuk lingkaran pengusaha tanpa memikirkan nasib masyarakat—beserta ruang hidupnya—bakal terjepit.

Pengamatan Susan menunjukkan rezim mengambil cara apa pun agar kepentingannya terpenuhi. Dalam konteks sedimentasi laut, utak-atik regulasi merupakan penanda paling terang.

“Akhirnya, kita dipertontonkan perampokan (sumber daya alam) dengan tindakan yang sangat vulgar,” tutupnya.

Kegiatan pengelolaan sedimentasi laut bekerja mengikuti mekanisme hukum pasar: adanya lonjakan permintaan. Singapura, negara tetangga, merupakan pihak yang menawarkan permintaan tersebut. Kebutuhan Singapura memperluas wilayah daratan berandil dalam pencarian terhadap pasir laut.

Rekapitulasi data yang dihimpun Global Trade Algorithmic Intelligence Center (GTAIC) memperlihatkan Singapura konsisten menjadi importir terbesar pasir laut. Indonesia, yang secara geografis begitu berdekatan, menangkap kesempatan ini.

Pemerintah Indonesia meyakini dengan mengizinkan ekspor sedimentasi, utamanya pasir laut, pemasukan dari pajak bakal bertambah besar.

Namun, riset yang disusun Center of Economic and Law Studies (CELIOS), lembaga penelitian ekonomi, pada 2024 menyajikan temuan berkebalikan. Masyarakat di pesisir diproyeksikan kehilangan pendapatan menyentuh triliunan rupiah imbas surutnya tangkapan ikan. Ini belum menghitung aspek kerugian lingkungannya.

Model pengerukan pasir laut (atau sedimentasi) yang berpijak kepada pengisapan serta pengangkutan dengan tongkang juga dipandang cenderung padat modal (capital intensive) alih-alih padat karya (labor intensive).

CELIOS menyimpukan ekspor sedimentasi laut—dengan elemen pasir yang menonjol—tidak mempunyai korelasi bagi “pertumbuhan ekonomi berkualitas.”

“Yang kami temukan adalah hubungan negatif antara ekspor pasir laut dengan produksi perikanan tangkap. Hubungan negatif ini seperti apa? Ketika ekspor pasir laut itu meningkat, maka produksi tangkapan ikan menurun. Itulah hubungan negatif,” tutur peneliti CELIOS yang mengerjakan kajian itu, Nailul Huda, kepada BBC News Indonesia, Juni kemarin.

Penelusuran BBC News Indonesia mendapati bahwa kegiatan pengelolaan sedimentasi laut, seperti tengah digaungkan di Pulau Numbing, Kepulauan Riau, disesaki aktor-aktor yang berjejaring dengan lingkar kekuasaan.

Mengapa ini bisa terjadi, Huda bilang, tak lepas dari persekutuan antara mereka yang berkepentingan mengumpulkan pundi-pundi keuntungan.

“Permintaan pasir laut dari Singapura itu ladang cuan bagi pengusaha. Ketika ladang cuan dibatasi, dilarang, maka orang yang memiliki informasi terkait celah itu yang bisa memanfaatkan permintaan dari Singapura,” tegasnya.

“Dan tentunya siapa yang memanfaatkan celah itu yang dekat dengan pengambil kebijakan.”

CELIOS meminta pemerintah tak semestinya mengencangkan aktivitas ekstraktif di kawasan pesisir.

Alternatif ekonomi yang lebih ‘ramah’ bukannya tak bisa direngkuh. Huda mencontohkannya dengan pengembangan serta pengolahan perikanan tradisional. Atau, kalau mau ditarik lagi, memajukan pariwisata.

Opsi semacam itu, sambung Huda, menggambarkan ekonomi pesisir tidak mutlak dihabiskan untuk ekspor yang ekstraktif.

“Nah, sementara pemerintah dari dulu maunya serba instan. Ini yang akhirnya model-model ekonomi alternatif yang berjangka menengah atau panjang, tidak menarik buat mereka,” tandas Huda.

BBC News Indonesia sudah berupaya meminta konfirmasi sehubungan rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi laut ini ke pihak-pihak yang berkepentingan.

Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami mengirimkan daftar pertanyaan terkait rencana sedimentasi laut di Pulau Numbing, Kepulauan Riau. Pertanyaan kami diterima salah satu staf bagian kehumasan dan akan “diteruskan ke atasan.”

Lebih dari seminggu, mereka tak memberi jawaban.

Di sisi lain, kami juga telah melayangkan kesempatan untuk berkomentar kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui wakil gubernur, Nyanyang Haris Pratamura. Dia lantas mengarahkan kami ke pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Kami tak pernah peroleh tanggapan darinya.

Sedangkan untuk belasan perusahaan yang tengah memproses izin kegiatan pengelolaan sedimentasi laut di sekitar Pulau Numbing, mereka tidak merespons permintaan wawancara.

BBC News Indonesia mencoba bermacam kanal demi mendapatkan konfirmasi, mulai dari pesan WhatsApp, sambungan telepon, email, hingga menyambangi langsung alamat kantor yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum.

Dari belasan perusahaan itu, hanya satu yang membalas, yakni PT Sabbia Andalan Mulya. Kami mengontak nomor kantor pemegang saham mayoritas, Astrid Endah Pratiwi.

Seorang pegawai yang tersambung dengan kami mengaku tidak mengetahui rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi laut. Dia turut membantah kalau Astrid Endah Pratiwi memiliki saham di perusahaan. Telepon kami langsung ditutup.

PT Berkah Lautan Kepri mulanya menjanjikan bakal merespons usaha konfirmasi dari kami. Saat kami menelepon mereka di tenggat yang ditentukan, operator menyebut “nomor sedang sibuk.” Kami mencobanya lagi sebanyak empat kali dalam jarak waktu yang tidak berdekatan dan hasilnya setali tiga uang.

Tatkala kami mengunjungi sebuah gedung di kawasan perkantoran di Jakarta Selatan, resepsionis yang bertugas mengatakan bahwa nama PT Askara Maritim Indonesia tidak terdata di sana.

Kami berpedoman pada alamat yang tertulis di dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Hal sama dijumpai ketika kami mencari kantor PT Energi Indah Mandiri serta PT Dwidaya Tambang Energi. Petugas yang tengah berjaga tidak mendapati masing-masing entitas usaha yang dimaksud.

Secara hitam di atas putih, keduanya menyertakan alamat kantornya di area perkantoran di Jakarta Selatan.

Rodiyah selalu teringat pesan almarhum sang ayah yang meminta anak-anaknya menjaga laut sebaik mungkin. Rodiyah, yang lahir pada 1968, dibesarkan di lingkungan nelayan. Masih terekam kuat di lapisan memorinya tentang rutinitas sang ayah.

Rodiyah berkisah ayahnya berangkat melaut sejak pagi buta, dan baru menginjakkan kaki di rumah jelang pergantian hari.

Dulu, teknologi melaut belum secanggih sekarang sehingga ayah Rodiyah cuma bermodal perahu yang digerakkan memakai dayung.

“Kalau anginnya kuat, mereka tarik layar,” kenangnya ke saya pada Mei 2026.

Di tengah keterbatasan itu, tangkapan ikan yang ditumpuk hari demi hari oleh sang ayah berandil besar dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Waktu duduk di bangku sekolah dasar, pernah Rodiyah tak mengenakan seragam seperti murid-murid lainnya. Alasannya: keterbatasan finansial. Namun, kekurangan yang dihadapinya lambat laun terselesaikan.

Rodiyah punya seragam. Rodiyah dibelikan sandal.

Semuanya, dia menekankan, berkat laut beserta isinya. Tanpa hal tersebut, Rodiyah tak pernah tahu jawaban atas masa depannya.

Laut kian mendekat kepadanya mengikuti pertumbuhan usia. Rodiyah menikah dengan nelayan. Anak-anaknya pun dibesarkan dari tangkapan ikan. Tatkala suaminya meninggal, Rodiyah mengaku kenyataan itu juga tak luput dari lautan.

Suatu hari, suami Rodiyah menunaikan pekerjaan sebagaimana biasanya. Di tengah laut, gelombang besar datang serta menghempaskannya.

Tubuhnya terbentur badan perahu dengan amat keras. Setelahnya, kesehatan suaminya terus menurun sampai akhirnya maut memanggil.

“Bahkan saat sudah tidak lagi sehat, dia tetap menarik (dengan) mata pancing untuk menafkahi keluarga,” tambahnya.

Ikatan yang terjalin kuat sekaligus langgeng antara Rodiyah serta laut membikinnya menancapkan prinsip bahwa dia bakal menjaga kelestarian perairan di sekitar Pulau Numbing hingga kapan pun.

Dia tak menghendaki laut dirusak supaya tidak menyisakan pahit yang teramat kepada banyak keluarga.

“Kalau memang laut di Pulau Numbing ini mau dirusak, kami menolak keras, kami tidak setuju, karena itu tempat kami mencari makan,” ujarnya.

Yang dilakukan Rodiyah, rupanya, diamini para perempuan di Pulau Numbing. Mereka sepakat melawan rencana kegiatan sedimentasi oleh pemerintah serta perusahaan.

Penolakan mereka berakar dari keyakinan bahwa kehilangan tangkapan ikan akan memengaruhi bagaimana perempuan-perempuan di Pulau Numbing mengatur sumber daya.

“Di laut itu kami, sehari-hari, mencari makan. Kalau hilang, kami mencari makan ke mana?” tanya Titin Hidayanti, salah satu perempuan di Pulau Numbing.

“Kalau makan tak bisa, rumah tangga pun juga kami susah mengurusnya. Anak kami bagaimana?”

Kelompok perempuan di Pulau Numbing aktif berpartisipasi dalam setiap upaya mempertahankan kawasan perairan dari pembangunan yang meminggirkan.

Begitu dilangsungkan demo, Titin menuturkan, para perempuan turut serta di barisan. Dari Pulau Numbing, mereka berlayar ke Tanjung Pinang, mendatangi kantor gubernur, dinas terkait, sampai perwakilan rakyat.

Di sana, mereka bersuara lantang; mendesak pemangku kebijakan menaruh perhatian atas apa yang dialami, dicemaskan, serta ditakutkan masyarakat.

Meski begitu, harapan untuk didengar kerap memunggungi mereka.

“Kami berkali-kali demo, jumpa siapa pun, tapi suara kami diabaikan sama orang-orang (pejabat) yang di atas,” tukasnya.

Dalam konflik lingkungan, posisi perempuan berada di struktur yang fondasinya di ambang kerentanan berlapis.

Raibnya sumber mata pencaharian lantaran pembangunan menjadikan perempuan mesti memikul beban ganda.

Mereka dituntut bekerja ekstra keras mengingat urusan dapur tak dapat ditepikan. Sedangkan di lain sisi, perkara domestik—mengurus anak, memasak—tetap mereka pegang.

Di Pulau Numbing, para perempuan menyadari rencana kegiatan pengelolaan sedimentasi laut, apabila diteruskan, bakal membawa hari-hari mereka dalam ketidakpastian.

“Seandainya terjadi sedimentasi pasir laut, minimal laut bakal hancur. Kalau hancur, suami tidak turun ke laut. Kami yang mesti menanggungnya,” aku perempuan Pulau Numbing lainnya, Elsi.

“Kami, minimal, bertanya-tanya: mau memasak apa?”

Saya mendarat di Pulau Numbing sehari sebelum perayaan hari raya kurban. Masyarakat setempat baru saja membereskan beraneka sajian lauk yang disiapkan untuk disantap bersama.

Di depan kediaman Rodiyah, Elsi, Titin, juga perempuan lainnya berkumpul serta bencengkerama.

Mereka bertukar obrolan seputar rencana sedimentasi laut. Sesekali raut wajah mereka tampak serius. Selebihnya mereka melontarkan lelucon dan yang terpampang hanyalah tawa.

Untuk sementara, jarum jam seolah berdetak cukup lambat.

Tubuh Jaya tak terusik sedikit pun tatkala gelombang air laut berkali-kali membanting pompong yang kami tumpangi.

Badannya tetap tegap, sedangkan kedua kakinya tak terlihat kelimpungan mencari pijakan yang kokoh. Kedua matanya, saya memperhatikan, awas menatap permadani laut yang seperti tak terputus.

Sejurus kemudian, dia menyaksikan saya yang tengah terduduk lemas. Dia tertawa.

“Sebentar lagi ombaknya akan lewat,” dia mencoba menenangkan saya.

Jaya lantas bercerita mengenai pengalamannya melaut hingga perairan dekat Malaysia. Suaranya membelah deru mesin pompong serta terjangan ombak yang saling berebut ruang.

Jaya menghabiskan berhari-hari di sana. Itu momen terjauh sekaligus terpanjangnya dalam mencari ikan, klaimnya.

“Suatu malam, ombaknya besar dan tinggi sekali. Pompong saya hampir tenggelam. Saya pikir saya bisa mati malam itu. Beruntungnya tidak jadi,” ucapnya.

“Itu saya sendirian!” dia menambahkan. Nada bicaranya terdengar antusias.

Petualangan Jaya terbayar tuntas. Dia memperoleh banyak ikan yang uang sisa dari hasil penjualannya ditabung untuk biaya tambahan bikin pompong baru.

Terlepas dari itu, Jaya menyatakan bahwa para nelayan tak punya siapa-siapa ketika bertarung di lautan lepas. Mengandalkan keberuntungan serta bertahan seorang diri.

Tanpa disangka, gelombang laut yang menggoyang pompong kami sudah tak terasa lagi. Perairan yang kami lewati amat tenang tak bergelombang. Dari jarak relatif jauh, dermaga penduduk sudah menampakkan keberadaannya.

Jaya mengangkat badan lalu berjalan menuju ruang kemudi. Tak lama, dia balik ke tempat kami bersemuka dan bercakap.

Tangannya mengambil ember berwarna hitam yang tergeletak di samping saya serta memindahkannya ke sudut di belakangnya yang telah terisi jala, pancing, hingga tumpukan terpal setengah basah berkat terpaan air.

“Ini barang-barang melaut besok sudah saya siapkan. Saya kira pagi tadi berangkat. Ternyata, setelah lihat tanggal, yang benar besok,” dia mendadak memberitahu saya.

“Mudah-mudahan cuaca bagus supaya ikan-ikan juga tidak susah ditangkap.”

Di Pulau Numbing, realita hari ini yang berdiri di hadapan para nelayan rasanya tidak sebatas berhenti di persoalan cuaca.

Dalam mengatasi itu, dengan mengingat kembali ungkapan Jaya, mereka hanya mampu memegang pundaknya sendiri.

Muhammad Islahudin, jurnalis dari Batam, Kepulauan Riau, berkontribusi dalam liputan ini.

Ini laporan pertama dari liputan khusus bertema nasib masyarakat di pesisir Kepulauan Riau yang dikepung pembangunan.

Laporan pertama berfokus pada rencana sedimentasi laut, sementara yang kedua akan mengulik posisi nelayan di depan Proyek Strategis Nasional.