Isu LGBTQ ‘digerakkan’ aktor negara – ‘Ini kepanikan moral yang sengaja dipelihara, tanpa peduli perlindungan kelompok rentan’

Percakapan mengenai isu LGBTQ ini bergulir dipicu peristiwa pada Juni 2026. Dari intimidasi pers mahasiswa UI yang menerbitkan isu LGBTQ pada pertengahan Juni 2026 hingga protes penyanyi Baskara Putra pada ujaran kebencian terhadap LGBTQ yang muncul ketika konsernya pada 25 Juni 2026.

Jendela pemantauan yang dibuka pada 30 Juni oleh Monash University Indonesia menunjukkan volume harian unggahan di media sosial terkait isu LGBTQ ini rendah, meski sempat ada pemantik peristiwa sebelumnya.

Volume harian yang rendah ini bertahan dari 30 Juni hingga 3 Juli 2026 dengan narasi masih terbatas dan seputar narasi keagamaan.

Namun, terjadi lonjakan pada 4 Juli saat narasi “Prabowo mengumumkan Perpres ancaman nonmiliter” disebarkan. Narasi ini lalu meningkat drastis dari 992 teks pada 4 Juli ke 2.156 teks pada 5 Juli. Puncaknya, menjadi 4.643 teks pada 6 Juli. Lalu, perlahan surut menjadi 4.343 teks pada 7 Juli dan 2.022 pada 8 Juli.

Lonjakan ini turut disumbang oleh unggahan MUI secara institusi. Dari individu, ada selebrita, Aldi Taher yang merespon protes Baskara Putra dan unggahan BEM Psikologi UI mengenai LGBT. Selain Aldi, ada musisi dan kader partai Gerindra, Ahmad Dhani.

“Tapi karena jendela data dibuka pada 30 Juni, penggerak paling awal (patient zero) tidak dapat dipastikan. Yang dapat dibuktikan oleh data adalah bahwa penggerak awal yang teramati dalam jendela waktu itu bersifat institusional (MUI) dan aktor kebijakan negara, bukan individu anonim,” ungkap Ika.

“Isu ini merupakan isu institusional, bukan isu akar rumput. Karena isu ini dimulai oleh otoritas keagamaan yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah dengan narasi keamanan negara. Keduanya saling menopang dan membentuk sasaran yang dilawan oleh mayoritas kritis yang jauh lebih besar.”

Sosiolog dari Universitas Brawijaya, Wida Ayu Puspitosari menilik fenomena isu LGBTQ yang ramai di media sosial dan pemberitaan media arus utama ini sebagai “kepanikan moral” yang dipelihara.

Wida menyoroti narasi “antek-antek asing” yang selalu disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Para ahli ekonomi yang mengkritik kebijakan populis dan berbeda pendapat dilabeli “antek asing”. Para mahasiswa yang berdemonstrasi menggugat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mempertanyakan situasi perekonomian juga dituding ditunggangi “asing”. Ini tak mempan lagi.

“Sekarang diganti ke isu LGBT dengan menjadikannya ancaman nonmiliter. Ini menggeser diskusi tentang persoalan yang ada dan tidak terselesaikan, bukan lewat argumen tapi kemudian lewat penempatan simbolik,” kata Wida.

Ia merunut problem negara yang tengah mencuat. Dari skandal korupsi MBG, nilai tukar rupiah yang masih lemah, ruang fiskal yang menyempit, kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak, sampai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang turun.

Dalam situasi seperti ini, lanjut dia, diciptakan musuh untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai penyaluran kemarahan publik dengan dalih moral bangsa.

“Tidak perlu skenario besar, cukup memilih isu yang bisa bekerja dan mudah diamplifikasi. Sasarannya kemudian pada kelompok rentan ini.”

Stanley Cohen melalui buku berjudul “Folk Devils and Moral Panics” menjelaskan obyek kemarahan dalam konsep kepanikan moral ini disebut sebagai folk devil atau musuh bersama.

Mereka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suatu ancaman moral dan diklasifikasikan sebagai penyimpangan. Umumnya dari kasus yang ada, musuh bersama ini berasal dari minoritas atau kelompok rentan. Kali ini, LGBTQ yang disasar.

Dalam konsep Cohen ini, para elit disebut sebagai aktor utama pencipta kepanikan moral. Cara ini acapkali dimainkan karena publik dianggap terlalu mudah tertipu oleh para elit tersebut.

Di Indonesia, upaya semacam ini dapat ditelusuri secara historis. Era Orde Lama, Soekarno menjadikan gaya baru dari negara barat dan intervensi asing sebagai musuh bersama melalui konsep Neokolonialisme dan Imperialisme (Nekolim). Era Orde Baru, Partai Komunis Indonesia (PKI) dijadikan musuh bersama.

Jelang reformasi pada 1998, etnis Tionghoa menjadi sasaran amuk massa dengan narasi yang disebar bahwa kelompok minoritas ini merupakan musuh bersama.

Dengan mengadopsi konsep Cohen ini, Wida mengaitkannya dengan fenomena digital melalui para pendengung yang memfabrikasi isu secara masif.

“Semacam ilusi keserempakan, seolah ada keresahan yang sifatnya natural dan meluas secara organik. Padahal sebagian besar volumenya itu diproduksi oleh mereka sendiri,” tutur Wida.

Ia menggambarkannya seperti “lingkaran setan” yang tidak terputus. Sebab, keramaiannya dibuat untuk dijadikan pembenaran bahwa ada keresahan masyarakat. “Dari keresahan masyarakat itu, jadi landasan untuk sebuah kebijakan. Itu berputar seperti itu,” kata Wida.

Ika Idris dari Monash University juga berpendapat senada. Target pada kelompok LGBTQ ini berulang. Salah satunya pada Pemilu Presiden 2024. Bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), pemantauan media sosial saat itu memperoleh ujaran kebencian tertinggi menyasar LGBTQ.

Sebelumnya pada 2016, isu LGBTQ juga pernah ramai bertepatan jelang Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, Aliansi Cinta Keluarga melayangkan permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar kelompok LGBT bisa dipidana. MK menolak permohonan tersebut.

Sejumlah menteri dan anggota DPR menyatakan LGBTQ berbahaya dan merusak moral bangsa. LGBT juga dianggap penyimpangan dalam kerangka agama.

“Ujaran kebencian yang dilontarkan pejabat di Indonesia terhadap LGBT melalui media pada akhirnya bukan sebatas pilihan personal, namun berubah menjadi diskursus yang politis. Pemerintah menjadi subyek utama yang berkuasa dan mendominasi diskursus tentang LGBT.”

Ujaran kebencian para pejabat bahwa LGBTQ merupakan penyimpangan dan berbahaya ini selalu dilandaskan pada pendekatan agama ketimbang pendekatan ilmiah.

Padahal American Psychiatric Association (APA) secara resmi telah menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental dalam manual DSM sejak Desember 1973.

Berdasarkan tinjauan ilmiah ini, APA dan berbagai asosiasi psikologi dunia tidak lagi mengklasifikasikan orientasi LGBTQ sebagai bentuk penyimpangan, kelainan, atau penyakit jiwa.

Bahkan pada 8 Maret 2016, APA pernah melayangkan surat ke Indonesian Psychiatric Association (IPA) bahwa pengklasifikasian homoseksualitas sebagai suatu penyimpangan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah.

Surat ini merespon seorang dokter spesialisasi kejiwaan yang menyebut LGBTQ merupakan penyimpangan psikologis dalam sebuah acara di televisi.

BEM Psikologi UI yang mengunggah tinjauan ilmiah dari APA bahwa LGBTQ bukan penyimpangan ini juga berujung dirundung di media sosial beberapa waktu lalu.

Wida Ayu Puspitosari dari Universitas Brawijaya berkata langkah pejabat dalam merespons isu LGBTQ ini murni politis, meski berlindung dalam kerangka agama.

“Kalau menentang itu biaya politiknya lebih mahal. Karena itu, lembaga yang pro pemerintah berlomba menyelaraskan diri untuk mengamankan relevansi dan citranya lewat kampanye moral. Seolah-olah memberi solusi,” ujar Wida.

Selain itu, sikap pemerintah yang memelihara kepanikan moral dengan tidak memperhatikan perlindungan pada kelompok rentan ini dinilai bertentangan dengan konstitusi.

“Konstitusi kita menjamin bahwa hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, hak atas rasa aman, hak untuk tidak disiksa dan direndahkan martabatnya,” kata Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah.

Hal ini juga dijamin oleh hukum internasional, yakni memastikan adanya jaminan tentang perlindungan hak privasi.

“Terkait dengan LGBT yang dipandang sebagai salah satu ancaman nonmiliter di dalam Perpres, tentu saja ini bisa menimbulkan potensi adanya pelanggaran HAM. Padahal selama ini, kelompok LGBT sudah sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan persekusi.”