Demo mahasiswa: Kontroversi Aliansi BEM Bersatu ‘disambut negatif oleh mayoritas warganet’

“Media sosial mengamplifikasi ‘mahasewa’ di mana pengguna membagikan meme dan komentar yang mengejek atau mengkritik pihak-pihak yang dilabeli demikian. Wacana daring ini sering mencerminkan frustrasi masyarakat yang lebih luas terhadap manipulasi politik dan persepsi menurunnya aktivisme mahasiswa yang otentik,” jelas Ika.

Dalam perkembangannya, sejumlah akun organisasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan tentang pencatutan oleh perwakilan mahasiswa Aliansi BEM Bersatu.

Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang, BEM Fakultas Hukum Nahdlatul Ulama Indonesia, BEM Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta juga melaporkan nama mereka dicatut oleh mahasiswa yang hadir dalam konferensi pers Aliansi BEM Bersatu.

Saat ini sejumlah akun warganet memampang wajah mereka dalam bentuk poster lucu-lucuan dan seakan-akan masuk dalam daftar pencarian orang.

Ini bukan hal baru dalam gerakan, kata Symphati Dimas Rafi’i, Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN).

“Ketika ada upaya konsolidasi dan persatuan berbasis pada isu dan tuntutan yang objektif, maka akan ada narasi dan kelompok tandingan yang pasti tidak murni,” katanya.

Kelompok ini membawa tuntutan di antaranya agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, hingga menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Dimas, kemunculan “kelompok mahasiswa tandingan” merupakan “upaya rezim menghadang perjuangan ini”.

“Termasuk membangun polarisasi. Tujuannya pasti untuk meredam, mengaburkan dan memecah belah gerakan,” katanya.

Dimas berkata, momentum tersebut hanya untuk membangun citra demokratis dan aspiratif.

“Kami yakin rezim tidak pernah tidur. Kami bersatu, mereka pasti berupaya memecah belah. Kami aktif dalam berjuang, pasti akan ada upaya pasifikasi gerakan.

Kami akan respons polarisasi dan upaya pecah belah ini dengan memperkuat persatuan, memperluas perlawanan,” katanya.

PDI Perjuangan (PDIP) membantah tuduhan Aliansi mahasiswa BEM bersatu soal kedekatan Tiyo Ardianto dengan parpol berlambang banteng ini.

Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan tuduhan mengaitkan aksi-aksi mahasiswa yang menolak MBG dengan partainya “adalah fitnah yang tidak berdasar, absurd, dan mencederai integritas gerakan moral mahasiswa”.

Ia menyoroti tuduhan bahwa kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni. Siti adalah adik Letjen TNI (Purnawirawan) Setyo Sularso yang merupakan besan dari Jenderal TNI (Purnawirawan) Andhika Perkasa.

Andhika diketahui bagian dari tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

“Menghubungkan kepemilikan sebuah kendaraan… untuk kemudian melompat pada kesimpulan bahwa PDI Perjuangan berada di balik aksi mahasiswa, adalah sesat pikir yang nyata,” kata Guntur seperti dikutip Detikcom.

Ia mendesak BEM Bersatu berhenti menyebarkan narasi dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.

Kami telah menghubungi Tiyo Adrianto untuk menjawab tudingan ini, tapi sampai berita dirilis belum mendapat respons.

Kembali pada percakapan media sosial yang dikaji Monash University Indonesia.

Percakapan riuh dalam sepekan terakhir di jagat maya tentang demo mahasiswa dan upaya meredamnya saling berkelindan.

Monash membuatkan lini masa tentang dominasi sentimen negatif sejak BBM nonsubsidi naik 32%, sampai perdebatan pejabat dengan mahasiswa di UGM.

Saat pemerintah dan Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, banyak warganet menyampaikan rasa frustrasi di tengah meningkatnya biaya hidup. Perbincangan Pertamax didominasi sentimen negatif warganet.

“Sentimen ini mencerminkan kecemasan yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, di mana kenaikan harga BBM dipandang sebagai gejala dari persoalan yang lebih mendalam,” kata Ika.

Sentimen positif tentang kenaikan harga Pertamax dipicu pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyatakan dampaknya terhadap inflasi akan terbatas.

Purbaya menyebut Pertamax tidak umum digunakan pengangkutan barang, sehingga dampak keseluruhannya terhadap logistik dan harga kebutuhan pokok akan minimal.

Demonstrasi mahasiswa yang rencananya akan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia mendapat banyak dukungan di media sosial, kata Ika Idris. Warganet menekankan pentingnya hak mereka menyuarakan keresahan terkait meningkatnya biaya hidup dan kebijakan pemerintah.

Suara ini kemudian direspons Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, meskipun Pertamax di Indonesia mengalami kenaikan harga, namun masih jauh lebih murah dibanding negara lain di ASEAN.

Kata Ika Idris, sebagian percakapan juga memuat sentimen negatif terkait motif di balik aksi mahasiswa. Mereka melabeli mereka “mahasewa” alias demonstran bayaran dan tidak benar-benar mewakili aspirasi publik.

“Narasi ini diperkuat oleh klaim mengenai pendanaan asing, dan tidak nyambung antara tuntutan mahasiswa dengan realitas yang dihadapi warga biasa. Aksi dituduh untuk menggoyahkan pemerintahan saat ini,” katanya.

Di saat bersamaan, terjadi sentimen negatif terhadap BEM UI terkait dukungan mereka terhadap hak-hak LGBT. BEM UI dituduh mengabaikan Pancasila, khususnya sila pertama.

Mantan ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menghadapi berbagai bentuk intimidasi, termasuk penemuan alat pelacak yang dipasang pada kendaraannya. Insiden ini memunculkan kekhawatiran warganet tentang pengawasan dan perlakuan terhadap suara-suara kritis di Indonesia.

Di hari yang sama, perdebatan seputar harga Pertamax terus berlangsung dan menunjukkan adanya perbedaan pandangan warganet. Sentimen positif ke pemerintah mengatakan kenaikan harga dapat dibenarkan karena pengaruh harga minyak global.

Sementara pihak lain mengatakan, kenaikan itu secara tidak adil membebani kelas bawah dan menengah.

Suara pendukung pemerintah juga menarasikan protes mahasiswa tersebut digerakkan segelintir kelompok privilese, bukan mayoritas masyarakat yang masih memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.

“Hal ini memicu perdebatan lebih lanjut mengenai representasi suara mahasiswa dalam diskursus politik, serta apakah tuntutan mereka mencerminkan sentimen publik yang lebih luas. Banyak mahasiswa merasa bahwa protes mereka penting untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang kurang mampu,” kata Ika.

Sebanyak 15 orang perwakilan mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta, bertemu dengan Gibran. Dari pertemuan itu, para mahasiswa berkata “aspirasi mereka diterima”.

Muncul sentimen negatif ke mahasiswa dipicu advokat sekaligus Ketua Umum Ternak Mulyono (Termul) Firdaus Oiwobo melaporkan Tiyo Ardianto ke Polres Tangerang Selatan. Ia menuding Tyo menghina Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta memfitnah program MBG.

Di hari itu juga, muncul sentimen negatif ke gerakan mahasiswa dipicu pernyataan Aliansi mahasiswa BEM Bersatu yang menolak gerakan mahasiswa yang ditunggangi kepentingan politik praktis.

Mereka menilai gerakan mahasiswa harus menjadi suara rakyat, bukan alat merebut kekuasaan. BEM Bersatu juga menuduh Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu.

Suara warganet juga dikejutkan rencana BEM mahasiswa menggelar demonstrasi terhadap dugaan perlakuan istimewa dalam keterlibatan politik, khususnya terkait penerimaan perwakilan perguruan tinggi swasta oleh Gibran.

“Aksi ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan mahasiswa mengenai representasi politik dan inklusivitas suara mahasiswa dalam dialog nasional,” kata Ika.

Pada diskusi lain, sentimen negatif muncul terhadap sejumlah mahasiswa UGM yang membubarkan diskusi di Jogo GIK, UGM. “Sentimen ini diramaikan oleh influencer-influencer besar pro-pemerintah,” tambah Ika.

Wacana seputar “mahasewa” semakin menguat, disertai tuduhan bahwa kelompok mahasiswa tertentu didanai untuk mengganggu aktivisme yang asli.

Media sosial mengamplifikasi “mahasewa” di mana pengguna membagikan meme dan komentar yang mengejek atau mengkritik pihak-pihak yang dilabeli demikian.

Wacana daring ini sering mencerminkan frustrasi masyarakat yang lebih luas terhadap manipulasi politik dan persepsi menurunnya aktivisme mahasiswa yang otentik.

Profesor di Monash University Indonesia, Ika Idris, juga menyoroti respons pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa belakangan ini apa yang ia sebut “mengkhawatirkan bagi demokrasi”.

“Jika kita runut peristiwa dan statement di media sosial, alih-alih merespons keresahan publik dengan penjelasan yang substansial, solusi kebijakan, atau tawaran perbaikan yang konkret, respons yang muncul justru didominasi oleh dua strategi: denial (penyangkalan) dan disinformasi,” katanya.

Penyangkalan, kata Ika, terlihat dari pernyataan pejabat pemerintah seperti menteri keuangan dan sekretaris kabinet “yang cenderung mengecilkan persoalan”.

Isu yang dibawa mahasiswa tersebut dibingkai seolah-olah dampaknya terbatas, tidak signifikan, atau hanya dirasakan kelompok tertentu. “Aspirasi publik tidak diperlakukan sebagai masukan penting,” jelasnya.