Cara Erdogan mengubah Turki dalam satu dekade

Pemerintah Turki menyalahkan jaringan ulama Islam yang berbasis di Amerika Serikat, Fethullah Gulen, sebagai dalang upaya kudeta tersebut.

Gulen membantah keterlibatan apa pun sampai akhir hayatnya pada 2024.

Keadaan darurat diberlakukan beberapa hari setelah komplotan kudeta terungkap, dan tetap berlaku hingga 2018 setelah diperpanjang tujuh kali.

Selama periode tersebut, pihak berwenang melakukan salah satu pembersihan terbesar dalam sejarah modern Turki.

Pemerintah mengatakan langkah-langkah itu diperlukan untuk membongkar jaringan Gulen.

Gerakan keagamaan Gulen dulu merupakan sekutu dekat Presiden Erdogan. Gerakan itu telah menduduki posisi-posisi berpengaruh di berbagai lembaga negara dan birokrasi Turki selama puluhan tahun.

Setelah upaya kudeta, puluhan ribu tentara—termasuk perwira militer senior dan jenderal—hakim, jaksa, polisi, akademisi, dan pegawai negeri ditangkap, diberhentikan, atau diskors dari jabatan mereka.

Ratusan sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang diduga berafiliasi dengan jaringan Gulen ditutup, bersama sejumlah universitas.

Para kritikus berpendapat bahwa tindakan keras tersebut tidak cuma menargetkan tersangka pelaku kudeta dan pendukung gerakan Gulen, tapi juga menargetkan kelompok penentang Erdogan secara luas.

Tokoh oposisi mengklaim bahwa setelah pembersihan itu, komunitas keagamaan lain memperoleh pengaruh di lembaga-lembaga negara.

Pejabat pemerintah menolak tuduhan tersebut.

Konsekuensi politik paling signifikan dari upaya kudeta adalah konsolidasi kekuasaan Presiden Erdogan.

Pada 2017, para pemilih dengan selisih tipis menyetujui perubahan konstitusi yang menggantikan sistem parlementer dengan sistem presidensial yang kuat.

Perubahan itu mulai berlaku pada tahun berikutnya, ketika jabatan perdana menteri dihapus dan kewenangan presiden diperluas.

Para pendukung mengatakan sistem baru itu memberikan stabilitas politik, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan tata kelola yang lebih efektif.

Namun para kritikus berpendapat bahwa sistem tersebut memusatkan terlalu banyak kekuasaan di tangan presiden dan khususnya pada satu individu.

Lembaga kajian Freedom House yang berbasis di AS berpendapat bahwa kemampuan anggota parlemen untuk membentuk kebijakan telah melemah secara signifikan di bawah sistem presidensial.

“(Erdogan) sering campur tangan terhadap kementerian dan badan publik independen yang tidak mengikuti keinginannya,” kata organisasi itu dalam laporan Turki terbarunya.

Profesor Madya Dogan Cetinkaya dari Universitas Istanbul sependapat dengan penilaian tersebut.

Menurutnya, sistem presidensial ditandai oleh “kesewenang-wenangan dan struktur kelembagaan yang ambigu”.

Pemerintah Turki telah menghadapi kritik terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil selama bertahun-tahun.

Namun, kekhawatiran meningkat setelah upaya kudeta dan pembersihan yang menyusul.

Ketika ribuan hakim dan jaksa dicopot dari jabatan mereka karena dituduh memiliki hubungan dengan gerakan Gulen, organisasi hak asasi manusia dan lembaga-lembaga Eropa menyuarakan kekhawatiran mengenai independensi peradilan.

“Setelah 15 Juli, lembaga-lembaga dalam sistem politik dan administratif Turki dibongkar dan kehilangan otonominya,” kata Prof Cetinkaya.

“Peradilan dan legislatif berhenti berfungsi sebagai pusat kekuasaan yang bermakna.”

Sejak saat itu, demonstrasi menjadi semakin sulit diselenggarakan. Pihak berwenang menanggapinya dengan memberlakukan pembatasan terhadap pertemuan dan mengerahkan langkah-langkah keamanan yang ketat.

Kebebasan pers juga memburuk di tengah meningkatnya pengaruh pemerintah terhadap kepemilikan media dan penuntutan terhadap jurnalis-jurnalis terkemuka.

Turki saat ini berada di peringkat ke-163 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 yang diterbitkan Reporters Without Borders.

Kebebasan berekspresi tetap menjadi pokok perdebatan.

Baru-baru ini, seorang komedian stand-up populer ditangkap karena menghina presiden—menambah daftar panjang jurnalis, politisi, dan tokoh publik yang menghadapi penyelidikan.

“Turki menjadi semakin otoriter selama satu dekade terakhir, mengonsolidasikan kekuasaan melalui perubahan konstitusi dan pemenjaraan lawan politik, jurnalis independen, dan anggota masyarakat sipil,” demikian argumen Freedom House.

Pada Maret 2025, Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu—yang dianggap sebagai calon penantang paling kuat bagi Erdogan dalam pemilihan presiden mendatang—ditangkap bersama puluhan pejabat kota atas tuduhan terkait korupsi. Tuduhan tersebut mereka bantah.

Persidangannya masih berlangsung.

Pada Mei 2026, sebuah perintah pengadilan secara efektif mengintervensi partainya—partai oposisi CHP— dan mengganti pemimpinnya dengan seorang pendahulu yang digambarkan kubu oposisi sebagai “kudeta yudisial”.

Namun, pemerintah Turki menolak tuduhan kemunduran demokrasi.

Pemerintah Turki berpendapat bahwa perubahan yang diterapkan pasca-upaya kudeta serta pembersihan para pejabat justru memperkuat stabilitas politik, keamanan nasional, dan institusi demokrasi. Pemerintah Turki menilai pembersihan tersebut bertujuan menyingkirkan individu-individu terkait dengan organisasi yang dianggap sebagai ancaman bagi negara.

“Saya melihat sistem saat ini sebagai respons yang dikembangkan negara untuk mengatasi ancaman eksistensial yang terungkap oleh upaya kudeta,” kata Nuri Salik, profesor madya di Universitas Yıldırım Beyazıt.

“Alih-alih melihatnya semata-mata sebagai langkah menuju otoritarianisme, saya melihatnya sebagai perpanjangan dari naluri negara untuk mempertahankan diri.”

Selama beberapa dekade, militer Turki memandang dirinya sebagai penjaga republik sekuler yang didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk.

Karena itu, militer Turki berulang kali melakukan intervensi dalam gejolak politik.

Setelah upaya kudeta 2016, serangkaian reformasi struktural menempatkan militer sepenuhnya di bawah kendali sipil.

Struktur rekrutmen dan komando baru diberlakukan. Akademi serta rumah sakit militer direorganisasi atau ditutup. Kemudian unit-unit militer mulai dipindahkan menjauh dari pusat kota.

Banyak analis percaya bahwa perubahan ini secara efektif mengakhiri era intervensi militer dalam politik Turki.

“Militer selalu ada sebagai mekanisme pengawasan terhadap politik,” kata Prof Salik.

“Dalam sejarah modern Turki, (pada 15 Juli) rakyat untuk pertama kalinya secara aktif melawan intervensi militer. Dalam pengertian itu, peristiwa tersebut menandai titik balik yang penting.”

Ia percaya militer kini telah “sepenuhnya kehilangan” kemampuan untuk membentuk politik Turki.

“Inilah perubahan yang paling signifikan,” katanya.

Kebijakan luar negeri Turki juga mengalami perubahan penting setelah upaya kudeta.

Dalam bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, Ankara meluncurkan tiga operasi militer lintas batas besar di Suriah utara, yang menargetkan kelompok Negara Islam dan Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Turki menganggap YPG berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Upaya untuk menghidupkan kembali proses perdamaian dengan PKK muncul dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kemajuannya masih tidak pasti.

Prof Salik berpendapat bahwa upaya kudeta memperkuat pendekatan yang berfokus pada keamanan dalam negara Turki.

“Perlindungan negara menjadi prioritas utama,” katanya.

Turki juga menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih beragam, memperkuat hubungan dengan Rusia meskipun tetap menjadi anggota penting NATO.

Pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia memicu keretakan besar dengan Washington, yang menyebabkan sanksi AS dan dikeluarkannya Turki dari program jet tempur F-35.

Namun, pekan lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia akan mencabut sanksi tersebut dan mengisyaratkan kesediaan untuk meninjau kembali isu penjualan F-35, meskipun langkah seperti itu kemungkinan akan menghadapi penolakan besar di Kongres AS.

Sementara itu, upaya Turki yang telah lama mandek untuk bergabung dengan Uni Eropa hanya menunjukkan sedikit kemajuan.