BBM: Kelangkaan solar picu antrean panjang dan korban jiwa di Sumatra, apa sebabnya?
Sumber gambar, Nefri Inge
Kelangkaan BBM memicu antrean kendaraan berjam-jam di berbagai SPBU di Palembang, Sumatra Selatan, dan Medan, Sumatra Utara. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa.
Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan.
Antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya selama sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang.
Di sejumlah titik di Medan, pengemudi ojek dan taksi daring serta sopir angkutan antarkota mengatakan antrean panjang membuat mereka kehilangan penumpang dan pendapatan.
Di Palembang, sopir bus antarkota hingga pedagang pakan ternak mengaku kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar.
Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, menyebut situasi itu sebagai “darurat BBM” bagi sektor transportasi.
Kesenjangan antara permintaan dan penyaluran solar bersubsidi disebut-sebut sebagai penyebab antrean BBM
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat antara BPH Migas dan pemerintah Provinsi Sumsel, dari total usulan kuota sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), realisasi yang disetujui hanya sekitar 630.000 KL.
Sumber gambar, Nefri Inge
Distribusi BBM juga menjadi sorotan.
Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menduga penyalahgunaan barcode MyPertamina dan praktik sindikat di tingkat distribusi turut memperparah antrean BBM.
Pertamina Patra Niaga menegaskan stok solar bersubsidi di Sumsel sebenarnya aman sesuai kuota yang ditetapkan dan menyatakan persoalannya lebih terkait pengawasan distribusi. Di Sumut, Pertamina sebut adanya “penyesuaian operasional armada distribusi”.
Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya (Unsri), M. Husni Thamrin, mengatakan publik butuh bukti, bukan sekadar narasi.
“Kalau mafia benar ada, bongkar. Kalau kuota memang tidak realistis, perjuangkan tambahan dengan data. Kalau distribusi bocor, tutup kebocorannya. Yang tidak boleh adalah semua pihak saling lempar tanggung jawab sementara masyarakat tetap antre dan ekonomi daerah terganggu,” katanya.
Palembang: Antrean mengular tiap malam
Berdasarkan pantauan jurnalis Nefri Inge di sebuah SPBU di Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, antrean kendaraan sudah terjadi sejak sore hari dan makin mengular hingga malam.
Ada kendaraan pribadi, truk, hingga mobil bertonase besar yang ikut antre dan membuat kemacetan terjadi setiap malam.
Pada Sabtu (11/07) malam sekitar pukul 22.45 WIB, antrean di depan SPBU masih panjang di ruas kanan jalan. Sementara di ruas kiri jalan, banyak truk tronton yang memarkirkan kendaraannya sehingga turut menimbulkan kepadatan, kondisi yang hampir terjadi setiap malam.
Kondisi serupa terjadi di SPBU daerah Sekojo, Palembang, yang juga mengalami antrean panjang, baik mobil pribadi maupun kendaraan bertonase besar. Kemacetan di lokasi ini semakin parah karena ruas jalannya lebih sempit, dan jalur putar balik yang berdekatan dengan SPBU membuat jarak antarkendaraan yang menumpuk di kedua sisi jalan semakin rapat.
Sumber gambar, Nefri Inge
Kelangkaan solar berdampak besar pada rutinitas Ronaldi (43), sopir bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) rute Padang–Palembang.
Perjalanannya membawa penumpang biasanya memakan waktu sekitar 20 jam, dimulai pukul 09.30 WIB dari Padang dan tiba di Palembang sekitar pukul 05.00 WIB keesokan harinya.
Dalam jeda sekitar tiga jam setelah tiba, Ronaldi biasa memanfaatkan waktu untuk beristirahat sekaligus mengantre solar di SPBU di Jalan Soekarno Hatta, Palembang, sebelum kembali melanjutkan perjalanan pulang sekitar pukul 09.30 WIB.
Namun rutinitas itu kini berubah drastis akibat kelangkaan solar yang menguras waktu dan tenaganya.
“Hampir setahun ini tidak bisa lagi PP (pulang pergi), makanya harus menginap dulu semalam di Kota Palembang. Siang hari saya harus ke SPBU untuk bersih-bersih dan sorenya baru mengantre solar hingga malam hari. Barulah besoknya berangkat lagi. Dan itu benar-benar capek, harusnya kami bisa istirahat tapi malah harus antre solar,” ujarnya kepada BBC Indonesia, Jumat (10/07).
Ronaldi merasakan perbedaan mencolok antara mengantre di Padang dan di Palembang. Di Padang, ia bisa mengisi solar tanpa antrean panjang karena tersedia dari pagi hingga sore, tanpa harus antre bersama kendaraan bertonase besar, meski solar sulit didapat di malam hari karena tidak banyak SPBU di Padang yang buka pada jam tersebut.
Sebaliknya, di Palembang, bus yang dibawanya harus antre bersama kendaraan bertonase besar hingga pukul 04.00 WIB, sehingga ia harus datang lebih awal agar tidak masuk dalam antrean panjang.
Kendala lain muncul ketika SPBU tidak memberikan jatah pengisian penuh dan hanya membatasi Rp200.000 untuk satu kali scan barcode. Jika ini terjadi, Ronaldi terpaksa membeli solar eceran yang harganya bisa dua kali lipat dari harga di SPBU.
“Kalau beli eceran, harga per 1 galon solar berisi 30 liter solar bervariasi. Kadang Rp380.000 hingga Rp600.000. Selisih biayanya biasanya ditanggung oleh perusahaan, tapi kalau tidak ada biaya tambahan, kami tidak mau berangkat. Daripada harus pakai biaya sendiri,” ucapnya.
Sumber gambar, Nefri Inge
Antrean panjang solar juga dialami Baim, pedagang pakan ternak, di SPBU Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Jalan Lintas Timur (Jalintim), pada Kamis (09/07).
Untuk mendapat giliran di SPBU Kayuagung pada malam hari, Baim harus berangkat dari Palembang sejak pagi dan mulai mengantre sekitar pukul 18.00 WIB. Ia bisa menghabiskan 3–4 jam dalam antrean karena banyak kendaraan bertonase besar yang turut mengantre.
Antrean panjang yang kerap memicu kemacetan juga membuat sebagian sopir tidak sabar menunggu, sehingga sering terjadi keributan akibat aksi menyerobot antrean.
“Kalau berpotensi terjadi keributan, saya lebih memilih mengalah dan memberikan antrean saya, daripada bentrok dan urusan jadi panjang,” ucapnya.
Antrean yang berlangsung hingga berjam-jam ini membuat Baim harus mengeluarkan biaya tambahan dan mengganggu jadwal distribusi pakan ternaknya. Namun ia tetap memilih mengantre ketimbang membeli solar eceran, yang selisih biayanya bisa mencapai Rp14 jutaan untuk 10 kali perjalanan dalam sebulan.
Medan: SPBU berhenti beroperasi di tengah hari
Sejak beberapa pekan terakhir, antrean panjang juga terlihat di sejumlah SPBU di Kota Medan dan sekitarnya. Tak sedikit SPBU bahkan berhenti beroperasi pada jam kerja karena belum mendapat distribusi BBM.
Aji, pengemudi taksi daring, mengaku sudah mengantre dua jam di salah satu SPBU di Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun.
Ia masih harus menunggu lebih lama lagi karena antrean masih mengular hingga ke tepi jalan, namun tetap bertahan karena khawatir SPBU lain justru tidak buka.
“Bagi driver, dampaknya lama menunggu order karena harus matikan akun. Jadi terhalang waktu. Karena di sini antre lama, customer malas menunggu,” ujar lelaki berusia 37 tahun ini pada Minggu (12/07).
Persoalan yang sama turut menghantui sopir angkutan umum antarkota. Agus, misalnya, membutuhkan waktu lebih lama untuk mengantar penumpangnya akibat antrean SPBU yang panjang.
Menurutnya, masalah ini sudah berlangsung sejak sebulan terakhir, tidak hanya di Kota Medan tetapi juga di beberapa daerah sekitarnya, dan turut menggerus penghasilannya karena ia kerap terpaksa membeli solar eceran yang jauh lebih mahal.
Saat ini harga solar bersubsidi di SPBU Kota Medan dipatok Rp6.800 per liter, sementara harga eceran rata-rata Rp10.000 per liter, ada selisih Rp3.200 per liter.
Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara
“Sebulan lebih, semua SPBU sampai Tarutung juga begitu. Akibatnya kami lebih lambat berangkat. Untung saja sewa kami paham kondisi solar sekarang,” ujar Agus.
“Tentu berdampak ke pendapatan. Soalnya kalau solar (di SPBU) habis, kami jadinya beli eceran, harganya Rp10.000 per liter,” sambungnya.
Selain antrean panjang, sejumlah SPBU di Kota Medan bahkan berhenti operasi, salah satunya SPBU di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota.
Menurut pengawas SPBU tersebut, Andri Syaputra, distribusi BBM tiba pada Minggu (12/07) pukul 07.00 WIB, namun delapan jam kemudian, tepatnya pukul 15.00 WIB, stok Pertalite sudah ludes terjual, sementara Pertamax juga nyaris habis.
Petugas akhirnya berkemas sambil menunggu pendistribusian berikutnya. Di lokasi ini, kata Andri, SPBU tidak menjual solar bersubsidi, jenis BBM yang tersedia hanya Pertalite dan Pertamax.
“Kami tutup karena belum datang pengiriman, sedang di perjalanan. Mungkin nanti malam atau subuh sudah masuk,” ujar Andri.
Menurut Andri, belakangan ini jumlah BBM yang didistribusikan ke SPBU tempatnya bekerja jauh lebih sedikit dari permintaan.
Dari 24 kiloliter yang dipesan, SPBU hanya menerima 16 kiloliter per hari, terbagi atas 8 kiloliter Pertalite dan 8 kiloliter Pertamax — kondisi yang membuat stok BBM lebih cepat habis dari biasanya.
“Sebabnya Pertalite ini tidak maksimal saat pengiriman. Seperti kemarin, kami belanja Pertalite itu 24 kiloliter, tapi yang datang tadi malam 8 kiloliter Pertalite dan 8 kiloliter Pertamax. Karena di mana-mana habis, ya, terpaksa orang antre ke sini semua,” ujar Andri.
Organda sebut kondisi ini ‘darurat BBM’
Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, menyoroti kematian sopir truk di Banyuasin sebagai fakta yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah atas kelangkaan solar bersubsidi di berbagai daerah di Indonesia.
“Hal ini yang akan menjadi potensi kecelakaan lainnya dikarenakan para pengemudi/awak kendaraan harus mengantri BBM berjam-jam, bahkan semalaman di SPBU Pertamina,” katanya dalam pernyataan tertulis.
Ia mengingatkan, jadwal perawatan kendaraan pun ikut terganggu, karena waktu yang seharusnya dipakai untuk servis kendaraan tersita untuk mengantre demi melayani pelanggan.
Kurnia turut mempertanyakan sejumlah SPBU yang membatasi pembelian BBM di bawah kuota barcode dengan dalih jatah pasokan terbatas, yang menurutnya menjadi keanehan tersendiri.
Organda juga menyayangkan sikap Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas yang dinilai saling menghindar dari akar masalah “tersendatnya supply BBM di lapangan”, tanpa ada keputusan dan sikap tegas dari pemerintah atas persoalan ini.
“Tidak ada keputusan dan kejelasan sikap pemerintah akan permasalahan kelangkaan BBM subsidi di republik tercinta ini,” katanya.
Kurnia menyebut sikap “abai” berbagai pihak itu sudah memakan korban nyawa dan memicu percekcokan, baik antara pengemudi dengan operator SPBU maupun sesama pengemudi yang mengantre.
Menurut Kurnia, akar masalahnya sudah jelas, yakni bahwa BPH Migas dinilai tidak mampu menegakkan regulasi yang dibuatnya sendiri.
Organda mengusulkan solusi berupa penggantian sistem barcode statis dengan barcode dinamis, serta membatasi permohonan barcode hanya untuk kendaraan umum yang taat aturan, dengan STNK, uji KIR, dan izin operasi yang masih aktif.
Kesenjangan antara permintaan dan realisasi
Data yang dipaparkan BPH Migas bersama Pemprov Sumsel dalam rapat pada Selasa (07/07) di kantor Pemprov Sumsel, menunjukkan betapa lebarnya jarak antara kebutuhan dan pasokan solar bersubsidi di 17 kabupaten/kota se-Sumsel sepanjang 2026.
Total usulan penambahan kuota solar dari seluruh daerah mencapai 2,81 juta kiloliter (KL), namun yang benar-benar direalisasikan hanya 630.963 KL, kurang dari seperempat dari yang diminta.
Kesenjangan paling mencolok terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, yang mengusulkan penambahan kuota hingga 1,62 juta KL, namun hanya menerima realisasi 8.530 KL.
Ketimpangan serupa, meski dengan skala berbeda, juga terjadi di banyak daerah lain. Kabupaten Banyuasin mengusulkan 354.600 KL namun hanya terealisasi 78.228 KL, sementara Kabupaten OKU Timur mengusulkan 225.779 KL namun hanya terealisasi 12.095 KL.
Kota Palembang mengusulkan 223.530 KL dengan realisasi 186.680 KL, Kabupaten Muara Enim mengusulkan 60.273 KL dengan realisasi 26.361 KL, dan Kabupaten Musi Rawas mengusulkan 57.024 KL namun hanya terealisasi 23.124 KL.
Sumber gambar, Nanda Fahriza Batubara
Pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya (Unsri), M. Husni Thamrin, menilai ada beberapa faktor yang memengaruhi kelangkaan solar bersubsidi di Sumsel. Namun faktor paling mendasar adalah selisih antara kebutuhan dan realisasi di lapangan yang sangat timpang.
Kesenjangan inilah, menurutnya, yang memicu keresahan masyarakat sehingga muncul antrean panjang dan kemacetan di berbagai daerah di Sumsel.
“Selisih jumlah solar yang dibutuhkan dan disalurkan itu sangat senjang. Ini selisih yang sangat besar dan wajar saja jika menimbulkan keresahan, apalagi Sumsel adalah daerah penghasil minyak dan aktivitas ekonominya juga tergantung pada transportasi, pertanian, perkebunan rakyat, UMKM dan logistik kebutuhan pokok,” ujarnya pada Minggu (12/07).
Dari realisasi solar subsidi yang hanya 600 ribu KL itu, Husni menilai Pemprov Sumsel dan pemerintah daerah perlu merincikan data secara jelas untuk memperkuat permintaan kekurangan 70 persen kuota kepada pemerintah pusat dan Pertamina.
Sehingga, tidak ada lagi klaim bahwa kuota solar bersubsidi di Sumsel sebenarnya cukup, hanya kurang tepat dalam penyebarannya.
Ia menekankan Pemprov Sumsel dan pemerintah daerah harus membenahi data secara akurat lebih dulu, memastikan distribusi tepat sasaran, sekaligus mengaudit kebutuhan dan distribusi solar bersubsidi, sebagai dasar pengajuan revisi kuota ke BPH Migas dan Kementerian ESDM.
Ia mencontohkan tingginya permintaan kuota di Kabupaten OKU Selatan, yang menurutnya dipengaruhi jarak yang jauh dari lokasi distribusi, sehingga daerah yang jauh dari pusat kota justru mendapat penyaluran solar bersubsidi lebih sedikit di tengah tingginya permintaan.
“Kalau mau menuntut (penambahan kuota solar subsidi), datanya dulu harus diperbaiki, seperti kebutuhan per SPBU dan per daerah berapa, kita harus lebih rasional. Kalau tidak, kita hanya jadi komoditi dari pemerintah pusat yang berkilah jika distribusi di Sumsel tidak tepat sasaran. Secara riil hanya ribut dengan angka, tapi antrean tidak berhenti. Pemerintah pusat pun selalu berkilah. Harusnya sama-sama by data,” ucapnya.
Menurutnya Pertamina seharusnya membuktikan bahwa distribusi yang sudah dilakukan di Sumsel sudah sesuai kebutuhan dan pemerataan solar bersubsidi di 17 kabupaten/kota di Sumsel.
Sebab, meski kuota yang ditetapkan BPH Migas sudah disalurkan, belum tentu solar itu sampai kepada pihak yang berhak, pada titik dan waktu yang tepat, tanpa bocor ke pengguna yang tidak sah. Patuh kuota, menurutnya, belum tentu berarti tata kelola distribusi sudah beres.
“Kalau antrean tetap panjang, berarti ada masalah pada desain kuota, pola distribusi, pengawasan SPBU, data penerima atau kombinasi semuanya. Pertamina Patra Niaga juga jangan hanya teriak cukup saja, harus buktikan dengan data yang rill juga agar tahu di mana selisih datanya,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kelangkaan solar bersubsidi di Pulau Sumatra yang jauh berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa, sebuah kesenjangan yang memicu dugaan “anak tiri” yang dialami Sumatra, sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama agar segera terselesaikan.
Sumsel yang terkenal sebagai daerah penghasil migas, menurutnya, tidak otomatis mendapat kuota solar bersubsidi lebih besar jika tidak dibarengi ketegasan pemerintah daerah dalam menanganinya.
Meski begitu, permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya solar, dinilai BPH Migas belum tentu menjadi solusi penguraian antrean kendaraan di Sumsel.
Anggota Komite BPH Migas, Hasbi Ansori, menyebut persoalan yang lebih penting adalah kemampuan SPBU dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat tanpa disalahgunakan.
Menurutnya, penambahan kuota harus dibarengi evaluasi kemampuan distribusi oleh pengelola SPBU, agar penyaluran tepat sasaran dan tidak berpotensi terjadi penyimpangan.
“Kapasitas penyaluran di tiap SPBU itu kan berbeda-beda, tergantung kapasitas tanki, nozel dan waktu pengisian kendaraan BBM. Jika di SPBU saja tidak cukup, bagaimana mau menyalurkannya dan jadi percuma saja. Saya tidak bisa berkomentar soal Sumsel kekurangan SPBU,” ucapnya.
Pola konsumsi masyarakat juga berpengaruh
Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra tidak hanya dipengaruhi faktor distribusi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi pasokan dan perubahan pola konsumsi masyarakat.
Menurut Fahmy, faktor eksternal berupa konflik AS-Iran turut berkontribusi terhadap ketatnya pasokan energi. Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan terganggunya jalur perdagangan minyak dunia.
“Penyebab pertama menurut saya tidak lepas dari kondisi di Timur Tengah, khususnya dengan ditutupkannya kembali Selat Hormuz,” kata Fahmy.
Meski demikian, ia melihat penyebab yang lebih nyata di dalam negeri adalah meningkatnya permintaan BBM subsidi. Fahmy menilai tingginya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite mendorong sebagian konsumen beralih ke bahan bakar yang lebih murah.
Saat ini, kata dia, harga Pertamax berada di kisaran Rp16.250 per liter, sementara Pertalite sekitar Rp10.000 per liter. Selisih harga sekitar Rp6.250 per liter tersebut dinilai cukup besar untuk memicu perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. “Sebagai konsumen rasional, dia akan mencari yang lebih murah,” ujarnya.
Menurut Fahmy, perpindahan konsumsi itu semestinya diikuti dengan penyesuaian kuota BBM subsidi. Jika jumlah pengguna Pertalite dan solar subsidi meningkat sementara kuotanya tetap, kelangkaan menjadi sulit dihindari. Ia memperkirakan sekitar 50 persen pengguna Pertamax berpotensi beralih ke Pertalite akibat perbedaan harga yang terlalu lebar, meskipun angka tersebut merupakan proyeksi pribadi dan bukan data resmi.
Fahmy juga meragukan distribusi sebagai satu-satunya penyebab kelangkaan. Menurutnya, persoalan distribusi biasanya dapat diselesaikan dalam waktu satu hingga dua hari. Jika antrean dan kekosongan stok terus berulang selama beberapa hari, ada indikasi masalah yang lebih mendasar pada keseimbangan antara permintaan dan pasokan.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan BBM sering kali lebih dulu terjadi di luar Pulau Jawa. Selain karena jaringan distribusi yang lebih panjang, pasokan di Jawa umumnya dijaga lebih ketat mengingat dampak ekonomi dan sosial yang lebih besar apabila terjadi gangguan.
“Kalau yang terjadi di Jawa, ini sangat mudah diketahui sehingga bisa terjadi masalah-masalah sosial,” kata Fahmy. Karena itu, menurutnya, wilayah luar Jawa cenderung lebih rentan mengalami kelangkaan ketika pasokan mulai mengetat.
Sebagai solusi, Fahmy mendorong pemerintah mempertimbangkan penurunan harga Pertamax agar selisihnya dengan Pertalite tidak terlalu jauh. Menurut dia, langkah tersebut dapat mengurangi insentif masyarakat untuk beralih ke BBM subsidi sekaligus menekan potensi kelangkaan.
“Kalau selisihnya tidak terlalu jauh, maka yang pindah ke Pertalite akan kembali ke Pertamax,” ujarnya. Selama disparitas harga masih tinggi, kata Fahmy, tekanan terhadap kuota Pertalite dan solar subsidi akan tetap besar sehingga risiko kelangkaan di berbagai daerah masih berpotensi berlanjut.
Pertamina Patra Niaga buka suara
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan terus memonitor ketersediaan stok BBM di SPBU serta memperkuat koordinasi dengan aparat setempat untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU yang padat.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap tertib saat mengantre di SPBU, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera menginformasikan kepada petugas apabila terdapat pengguna kendaraan yang mengalami kondisi darurat sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin,” kata Rusminto.
Ia menambahkan, stok untuk BBM solar bersubsidi masih aman dan mencukupi sesuai dengan kuota di SPBU di Sumsel yang juga sudah sesuai dengan BPH Migas. Namun harus ditelusuri lebih lanjut, apakah kendaraan yang antre tersebut memang pengguna solar atau penimbunan dan kepemilikan kendaraannya apakah pribadi atau perusahaan.
Hingga Juli 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menyebut telah memberikan sanksi kepada 130 SPBU dan 2 Pertashop yang terbukti melanggar, sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan.
Pemberian sanksi ini disebut bagian dari penguatan tata kelola penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.
Untuk menambah kuota penyaluran BBM subsidi solar juga, diakuinya memang tidak menjadi solusi utama. Karena semua SPBU di Sumsel harus dipetakan kebutuhan BBM solarnya, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pertamina Patra Niaga juga meyebut akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Sumsel dan menggandeng pihak kepolisian untuk mengecek kondisi di lapangan, terutama ke SPBU-SPBU yang mengalami antrean panjang.
Sumber gambar, Pertamina
Sementara itu, Fahrougi Andriani Sumampouw, Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, menyatakan terus mengoptimalkan penyaluran BBM di wilayah Sumatra Utara guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Pengawasan terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh fuel terminal serta SPBU terus dilakukan secara intensif agar distribusi berjalan optimal.
“Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara menghadapi penyesuaian operasional armada distribusi,” katanya dalam keterangan tertulis.
Untuk memastikan penyaluran tetap berjalan optimal, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan sehingga kapasitas distribusi dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Pertamina juga memperkuat operasional dengan menambah 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan guna mendukung kelancaran proses distribusi BBM dari fuel terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah Sumatra Utara, katanya.
Gubernur duga ada sindikat
Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya menduga ada indikasi praktik mafia dan sindikat yang melibatkan oknum di pengelolaan SPBU, yang memanfaatkan banyak barcode MyPertamina untuk mendapatkan BBM subsidi.
Praktik ini, menurutnya, berdampak besar pada penyaluran solar subsidi, hingga membuat beberapa SPBU di Sumsel menolak menerima tambahan kuota. Untuk mengatasinya, Pemprov Sumsel bersama BPH Migas, Polda Sumsel, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, Swarna Migas, dan kepala daerah di Sumsel berkoordinasi mencari solusi.
“Ada sindikat, baik internal SPBU masing-masing, operator punya barcode lima, ada yang tukang angkut, persoalan ini cukup klasik. Apa pun itu, ini adalah persoalan yang harus ditangani polisi,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Gubernur Sumsel akan menandatangani pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polantas di Sumsel, guna mengurai antrean panjang BBM subsidi. Solusi lain yang disiapkan adalah penambahan kuota solar subsidi, yang difokuskan ke SPBU-SPBU dengan antrean panjang, terutama di jalur logistik. Herman Deru mengingatkan agar tambahan alokasi solar subsidi tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
“Kami sudah meminta BPH Migas karena selama ini kuota dibagi berjenjang, mulai dari nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Ke depan, kami minta kuota provinsi langsung di-breakdown ke SPBU yang bermasalah,” ungkapnya.
Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP
Terpisah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, akan berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara untuk mengetahui penyebab di balik panjangnya antrean pembeli BBM di sejumlah SPBU akhir-akhir ini.
“Setelah ini kita akan koordinasi dengan pihak Pertamina. Nanti kita lihat bagaimana apakah stoknya atau distribusinya. Kalau memang dikatakan distribusinya, itu bisa kami bantu dipercepat. Tapi kalau karena stok, nanti kami tanya juga apa yang bisa dilakukan Pertamina,” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, Senin (13/07).
Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Merespons soal isu mafia ini, Rusminto Wahyudi dari Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, menyebut, sebagai penyedia BBM subsidi, Pertamina Patra Niaga sudah menerapkan penggunaan scan barcode, yang harus sesuai dengan jenis dan plat nomor kendaraan.
Namun konsumsi BBM solar subsidi juga bisa dilihat dari jenis kendaraan, seperti mobil roda 6 dengan kuota 200 liter solar per harinya, tidak mungkin habis dalam sehari saja jika aktivitasnya di dalam Kota Palembang saja, kecuali digunakan untuk perjalanan hingga ke lintas provinsi.
“Saya yakin tidak mungkin habis. Seperti kendaraan pribadi yang antre setiap hari, harus dicari tahu penggunaannya untuk apa. Kita juga akan memecat kerjasama dengan lembaga penyaluran SPBU yang terbukti curang,” katanya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Sriwijaya, Husni Thamrin, menyebut, isu mafia memperburuk keadaan.
Ketiadaan transparansi data dari pemerintah kepada masyarakat, ditambah lemahnya penertiban oleh pemerintah daerah dan aparat terkait di lokasi penyedia BBM bersubsidi, membuat masyarakat ikut berspekulasi soal kecurangan yang terkesan dibiarkan.
Ia mengingatkan agar istilah “mafia BBM” tidak sekadar menjadi kambing hitam baru. Jika benar ada mafia migas, menurutnya, harus dijelaskan modusnya, jaringannya dibongkar, transaksi dan barcode-nya diaudit, SPBU bermasalah diperiksa, lalu oknum yang terlibat diproses hukum.
Dia menegaskan publik butuh bukti, bukan sekadar narasi, apalagi dugaan yang muncul cukup serius, mulai dari oknum internal SPBU, penyalahgunaan barcode, praktik “tukang unjal”, hingga SPBU yang disebut enggan menerima tambahan solar karena tak tahan menghadapi permainan di lapangan.
“Jelas belum ada penertiban juga. Mungkin kita berpikir adanya mafia migas, punya penampungan dan diperjualbelikan di luar. Tapi yang terorganisir ini yang kita khawatirkan. Kalau semua transparan, masyarakat juga bisa melaporkan. Tapi ini, masyarakat yang menderita,” ucapnya.
Husni menilai peran DPRD Sumsel juga tidak boleh sekadar menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat dan mendorong penambahan kuota, tetapi harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk turun langsung ke lapangan untuk menelusuri titik kebocoran distribusi, mengawasi penyaluran secara tepat sasaran, dan memastikan angka kebutuhan penambahan kuota yang diajukan pemerintah daerah benar-benar valid.
“Kalau mafia benar ada, bongkar. Kalau kuota memang tidak realistis, perjuangkan tambahan dengan data. Kalau distribusi bocor, tutup kebocorannya. Yang tidak boleh adalah semua pihak saling lempar tanggung jawab sementara masyarakat tetap antre dan ekonomi daerah terganggu,” katanya.
Related posts
Latest Post
No Comments