Sekolah Rakyat hampir setahun berjalan, mengapa muncul seruan agar dibenahi?

Saat ini di Sulsel terdapat 10 Sekolah Rakyat. Satu sekolah bisa menampung 1.080 peserta didik.

“Terakhir, baru masuk (didirikan SR) itu di Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan). Insha Allah tahun depan kita tambah lagi delapan. Jadi total akhir Juni 2027 kita sudah punya 18 sekolah rakyat permanen,” kata Malik.

Malik menambahkan, antusiasme warga Sulsel untuk masuk Sekolah Rakyat tergolong besar. Tapi rata-rata tidak memenuhi persyaratan.

“Persoalannya mereka tidak mau ikuti persyaratan. Persyaratannya itu kan anak-anak dari orang tua yang ada dalam kategori miskin atau miskin ekstrem,” kata Malik.

Warga berpendapatan rendah di sejumlah daerah mendambakan akses anak-anak mereka ke Sekolah Rakyat, tapi Kota Kediri, Jawa Timur punya cerita sendiri.

Sekolah rakyat yang sedang dibangun di Kelurahan Lirboyo sedang proses merekrut siswa sampai 30 Juni mendatang.

Namun, dari target penerimaan 270 siswa dari jenjang SD, SMP SMA, baru 110 yang positif akan masuk per Senin (08/06). Sebagian warga yang ditawarkan masuk Sekolah Rakyat menyatakan tidak bersedia.

Salah satu warga yang tidak bersedia anaknya masuk SR adalah Kusmiati, 55 tahun. Orang tua tunggal dari lima anak ini keberatan jika putrinya yang baru lulus SD itu masuk SR karena harus masuk asrama.

Kusmiati masuk sebagai keluarga sasaran Sekolah Rakyat karena masuk kategori keluarga “miskin”, menurut catatan dinas sosial setempat.

Tapi, ibu penjual donat pinggir jalan dengan penghasilan sekitar Rp1 per bulan ini mengikuti pilihan putrinya. Ia juga menolak iming-iming “bantuan Rp5 juta dan renovasi rumah jika anaknya bersedia masuk Sekolah Rakyat”.

“Pertimbangan lain, putri saya sudah diterima sekolah di SMPN 3 Kota Kediri lewat jalur afirmasi,” katanya.

Putri bungsu Kusmiati mengaku lebih memilih masuk SMPN 3 karena jarak dari rumah lebih dekat. Dia mengaku kurang tertarik masuk SR karena tak ingin jauh dari ibunya.

“Saya ingin di rumah, membantu ibu menggoreng donat tiap malam, untuk dijajakan esok pagi,” katanya.

Kusmiati tinggal di Kelurahan Ngadirejo.

Ketua RT di tempat tinggalnya, Hartini mengatakan ada sekitar 10 anak di lingkungannya berpotensi masuk SR. Tapi yang bersedia hanya empat anak.

Menurutnya, sebagian besar warga keberatan dengan sistem asrama.

“Salah satunya keponakan saya, yang mau masuk SD. Bapak ibunya bercerai, sehari-hari diasuh nenek. Neneknya tak rela cucunya jauh dari rumah, tidak tega. Keluarga rela jika anak itu masuk pondok pesantren daripada Sekolah Rakyat,” kata Hartini.

Dikonfirmasi soal ini, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan. “Ketika masyarakat itu memang inginnya ke sekolah reguler, ya monggo, tetap dipersilakan,” katanya.

Sejauh ini, kata dia, dinsos telah melakukan “penjangkauan” 200 keluarga prioritas dari kategori miskin dan sangat miskin. Tapi baru setengahnya yang positif bersedia memasukkan anaknya ke Sekolah Rakyat.

“Banyak yang masih ragu-ragu atau enggak setuju dengan pola asuhannya dan sebagainya,” katanya.

Pembangunan dan pembelian sarana serta prasarana Sekolah Rakyat di Kelurahan Lirboyo diklaim sudah mencapai 90%. SR yang berdiri di lahan seluas 5 hektare nantinya mampu menampung 1.080 siswa.

“Untuk bangunannya, fisiknya kemarin masih ada tersisa lima bangunan yang belum diatap,” kata Imam.

Program ini menelan anggaran Rp24,9 triliun atau hampir setengah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa seluruh Indonesia.

Sebagian besar anggaran sekolah rakyat diperuntukan pembangunan fisik (Rp20 triliun), dan operasional (Rp4,9 triliun).

“Menurut saya itu sangat pemborosan,” kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Abdullah Ubaid Matraji.

“Tapi bagi penerima manfaat anak-anak yang di Desil 1, 2, kemudian anak-anak yang tidak sekolah karena biaya, itu tidak bisa menikmati,” katanya.

Desil yang dimaksud adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi ekonominya. Desil 1 merujuk pada kelompok “sangat miskin” dan desil 2 merujuk pada “miskin”. Data desil tercatat di dinas sosial, salah satunya untuk menentukan penerima bantuan sosial.

Anggaran Sekolah Rakyat juga bisa menampung lebih siswa dari kelompok sangat miskin dan misikn, jika skemanya dibenahi, kata Ubaid.

Biaya sekolah ini meliputi uang pendaftaran, uang saku, uang transpor, dan biaya operasional seperti SPP, baju sekolah dan perlengkapannya, buku pelajaran, alat tulis, serta biaya lain yang dikeluarkan peserta didik.

Jika dikonversi dengan anggaran Sekolah Rakyat, maka ada 1,1 juta anak yang bisa memperoleh sekolah gratis SD hingga tingkat SMA, atau sebanyak 600.000 anak dari SD sampai perguruan tinggi.

Jumlahnya bisa jauh lebih banyak dari peserta didik yang saat ini duduk di Sekolah Rakyat.

“Para penerimaan manfaat itu justru kecil sekali ya, Rp20 triliun hanya mampu menampung 10.000-20.000 (peserta didik) itu kecil sekali,” katanya.

Pertama, karena sekolah rakyat berdiri di luar sistem pendidikan nasional, kata Ah Maftuchan, pengamat kebijakan publik dari The PRAKARSA.

Dia bilang, sekolah rakyat menggunakan pendekatan apa yang disebut crash-program alias respons cepat karena kedaruratan seperti program bantuan sosial bencana kelaparan dan bencana alam. Padahal, kata dia, pendidikan merupakan agenda pembangunan jangka menengah-panjang bahkan agenda sepanjang hayat.

“Sekolah Rakyat justru berpotensi menjadi sumber permasalahan baru dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) karena tidak diintegrasikan dengan sekolah yang sudah ada dalam payung Sisdiknas,” katanya.

Kedua, dengan anggaran jumbo yang menggoda, program pendidikan ini rawan tersandung persoalan transparansi.

“Mengacu pada praktik koruptif, kolutif dan nepotis yang terjadi di program MBG oleh pejabat di Badan Gizi Nasional, maka praktik yang demikian tidak menutup kemungkinan terjadi pada program Sekolah Rakyat,” tambah Maftuch.

Oleh sebab itu, ia mendorong Kementerian Sosial sebagai pelaksana teknis program menjalankan praktik pengelolaan anggaran secara terbuka, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

“Jangan sampai program yang mengatasnamakan kepentingan rakyat justru dinikmati oleh para koruptor,” katanya.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengajukan proposal agar pemerintah tidak menitikberatkan anggaran pada infrastruktur semata dengan sejumlah skema:

“Di daerah tertentu yang nggak ada sekolahannya mungkin penting untuk dibangun, tapi itu daerah-daerah yang sudah padat sekolahan, menurut saya pembiayaannya langsung ke anak saja,” tambah Ubaid.