Sekolah Rakyat: Anggaran ‘tidak wajar’ memunculkan kecurigaan

Pada Jumat (08/05) ini, Saifullah dijadwalkan menemui pimpinan KPK untuk menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.

Program Officer Divisi Tata kelola Partisipasi dan Demokrasi Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mewanti-wanti agar indikasi penyimpangan seperti ini dibiarkan. Jika dibiarkan, menurutnya, terjadi normalisasi pengadaan berbiaya mahal yang berlindung di balik legitimasi program sosial.

“Masalahnya tidak lagi sekadar inefisiensi anggaran, melainkan pergeseran berbahaya menuju praktik korupsi yang terselubung dalam prosedur yang tampak sah secara administratif,” ujar Agus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, tidak memberikan respons saat ditanya mengenai tindak lanjut dari dugaan penggelembungan anggaran yang mungkin terjadi pada Sekolah Rakyat.

BBC News Indonesia menelusuri sistem pengadaan Inaproc yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Pencarian dibatasi hanya pada Kementerian Sosial.

Pada Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2026, Kementerian Sosial memiliki 3.645 paket pengadaan dengan total nilai Rp2,85 triliun. Dari rencana ini, sebanyak 933 paket telah direalisasikan dengan total nilai Rp336,9 miliar.

Penelusuran yang dilakukan pada realisasi 2026 belum menemukan adanya pengadaan sepatu, sejumlah atribut sekolah, maupun laptop. Namun, BBC News Indonesia menemukan pengadaan kaos kaki sebesar Rp2,42 miliar. Hal ini tidak sesuai dengan klaim menteri bahwa sepatu sudah termasuk kaos kaki.

Selain itu, ada sejumlah pengadaan yang ada perbedaan harga, seperti pada pengadaan drone, lambang garuda, foto bingkai presiden dan wakil presiden, jam dinding, gerobak angkut, dan mesin cuci dengan harga di atas pasaran atau toko resmi.

Pada pengadaan drone, misalnya, anggaran total realisasinya sebesar Rp4,03 miliar. Nama paketnya hanya tertulis “Pengadaan drone pada sekolah rakyat” yang dibagi dalam dua paket melalui dua penyedia, yakni Media Citra Komunikasi dan Pilar Kreasi Teknologi.

Pada laman Inaproc, Media Citra Komunikasi hanya memiliki dua jenis drone yaitu DJI Mini 5 Pro Combo RC2 Plus seharga Rp25 juta dan DJI Air 3S Fly seharga Rp31,7 juta. Sedangkan, harga resmi sebelum diskon di toko resmi DJI lebih rendah. DJI Mini 5 Pro dengan spesifikasi yang sama berharga Rp18 juta. DJI Air 3S Fly dijual Rp24 juta. Ada gap sekitar Rp7 juta.

Sementara itu, produk drone milik Pilar Kreasi Teknologi menawarkan pilihan DJI Air 3S Fly dan seri mavic, tapi tertulis belum aktif.

Begitu pula dengan mesin cuci dua tabung. Kebutuhan mesin cuci memang ada pada tiap Sekolah Rakyat mengingat konsep asrama yang dijalankan. Akan tetapi, harga yang ditawarkan penyedia sebesar Rp2,55 juta untuk mesin cuci dua tabung merk Polytron yang menjadi satu-satunya jenis mesin cuci yang ada di dalam katalognya.

Sedangkan, harga resmi dengan spesifikasi dan merk yang sama di toko resminya tercatat Rp1,82 juta.

Anggaran untuk jam dinding juga telah dikeluarkan sebesar Rp1,82 miliar melalui penyedia Nawara Cipta Permai. Dalam katalognya, satu-satunya jam dinding merk Seiko yang dijualnya berharga Rp666.000. Namun, tidak ada spesifikasi jam dalam katalog tersebut.

Harga untuk barang dengan bentuk yang mirip di toko resmi Seiko berkisar pada angka Rp360.000.

Satu hal lagi, foto bingkai Presiden dan Wakil Presiden direalisasikan sebesar Rp2,72 miliar dengan harga di penyedia sebesar Rp1 juta untuk sepasang bingkai dan foto.

Untuk pengadaan sepatu, realisasi yang sudah terjadi pada 2025 berupa sejumlah sepatu untuk guru dan siswa. Sepatu tersebut terdiri dari sepatu dinas, sepatu harian, dan sepatu olahraga untuk guru sebesar Rp4,23 miliar. Kemudian, ada juga sepatu harian, sepatu olahraga, serta sepatu PDH dan PDL untuk siswa sebesar Rp24,6 miliar.

Dari satu penyedia untuk sepatu olahraga, katalognya menyediakan dua sepatu olahraga bermerk Mills dan Specs. Tidak ada merk Stradenine yang kini ramai. Untuk sepatu Mills seri Cruz Triple Black dibanderol Rp505.000 padahal harga aslinya sebesar Rp369.000 di toko resminya.

Sepatu Specs seri Coanda dihargai Rp500.000 pada katalog, sedangkan di toko resminya harganya berkisar Rp599.000 hingga Rp749.000.

Untuk sepatu harian, ada tiga penyedia yang dipilih. Ketiganya tidak ada menampilkan sepatu keluaran Stradenine. Meski ada satu penyedia yang memberikan harga sepasang sepatu sekolah sebesar Rp499.000 dan sepatu olahraga sebesar Rp721.000 hingga Rp750.000 tanpa gambar dan spesifikasi yang jelas.

Semua pengadaan sepatu ini di bawah satuan kerja Sekretariat Jenderal dengan penyedia yang sudah tercantum sehingga semestinya tidak bisa sekolah membeli sendiri seperti klaim menteri.

Sementara itu, ⁠⁠berdasarkan catatan ICW, melalui sistem informasi rencana umum pengadaan dengan menggunakan kata kunci ‘sekolah rakyat’, pada 2026 total rencana belanja mencapai Rp3,8 triliun dengan rencana pengadaan sebanyak 1.013 paket. Ini tersebar pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Temuan ICW rencana belanja yang paling besar ada pada pekerjaan konstruksi yakni sekitar Rp3,1 triliun atau 80,5% total rencana belanja yang dikhususkan untuk sekolah rakyat.

“⁠⁠Besarnya rencana belanja untuk sekolah rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan,” ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono juga menemukan beberapa hal dalam Inaproc. Salah satunya terkait dengan konstruksi berupa biaya bongkaran gedung dan bangunan yang mencapai Rp3,8 miliar.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyoroti adanya pergeseran pola metode pengadaan yg sebelumnya kebanyakan tender, kini menjadi e-purchasing. Dengan metode ini, kementerian/lembaga/pemerintah daerah bisa memilih sendiri penyedia yang sesuai dengan kebutuhan.

Persoalannya, harga di e-katalog yang nilainya sangat besar dibandingkan e-commerce atau toko resmi. Di sisi lain, kementerian/lembaga/pemerintah daerah tidak melakukan negosiasi. Padahal, e-purchasing telah menyediakan fitur untuk bernegosiasi sehingga bisa melakukan penawaran harga.

“Ini harusnya bisa dilakukan, tapi yang terjadi harganya tetap dibiarkan tinggi tanpa ada penindakan dan pengawasan. Hal ini berpotensi menjadi celah korupsi yang difasilitasi oleh sistem dan regulasi.”

Data penindakan KPK sepanjang periode 2004 hingga 2025, terdapat 446 perkara berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari total 1.782 kasus. Penyelewengan pada pengadaan barang dan jasa ini menjadi modus perkara terbesar kedua setelah suap dan gratifikasi.

Secara terpisah, Agus berkata dugaan harga sepatu hingga Rp700 ribu dalam program Sekolah Rakyat bukan sekadar isu teknis pengadaan, tapi indikasi serius adanya potensi penggelembungan harga yang tidak bisa ditoleransi. Kondisi pasar normal, sepatu siswa dengan kualitas yang sangat baik tidak berada pada rentang harga yang tertera di e-katalog.

“Ketika negara justru membeli dengan harga yang sangat jauh diatas kewajaran, publik berhak curiga bahwa ada persoalan dalam proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga dalam proses penentuan penyedia,” ujar Agus.

“Situasi ini semakin problematik ketika sebelumnya pemerintah menyampaikan narasi yang tidak konsisten terkait komponen pengadaan, seperti kasus kaos kaki yang terbukti dianggarkan terpisah.”

Ia juga melanjutkan, persoalannya bukan hanya pada angka Rp700 ribu itu sendiri. Namun, ada pada pola sistemik pengadaan yang membuka ruang lebar untuk melakukan pembengkakan biaya.

Ruang lebar itu berupa pemisahan paket pengadaan, penggunaan e‑purchasing tanpa pengujian kewajaran harga, serta lemahnya transparansi dalam justifikasi spesifikasi merupakan kombinasi yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi.

Dalam banyak kasus, praktik semacam ini dilakukan secara “legal prosedural”, tetapi secara substansi merugikan keuangan negara dan merugikan hak siswa sekolah rakyat untuk mendapatkan kualitas barang/jasa yang lebih baik.

“Jika tidak diuji secara kritis, maka penggelembungan harga dapat dengan mudah disamarkan sebagai “spesifikasi khusus” atau “kualitas premium”,” kata Agus.

Agus pun mendorong KPK dan Kejaksaan untuk aktif dan tidak hanya menunggu laporan formal. Langkah proaktif melalui audit terhadap kewajaran harga dan penelusuran desain pengadaan menjadi keharusan, terutama karena program ini dibiayai uang publik dan menyasar kelompok rentan.

“Aparat penegak hukum harus menguji apakah harga tersebut wajar, bagaimana spesifikasi disusun, siapa penyedianya, dan apakah terdapat indikasi pengondisian. Pendekatan “follow the money” juga penting untuk memastikan tidak ada aliran keuntungan tidak sah di balik kontrak yang tampak formal.”

Di sisi lain, ia menambahkan situasi ini menjadi ujian serius bagi efektivitas Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terbaru, yaitu Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi itu menawarkan fleksibilitas tinggi tapi juga berpotensi mereduksi ketajaman pengawasan apabila tidak disertai kontrol yang kuat dan transparansi yang memadai.

Jika praktik semacam ini terjadi pada program yang menyasar kelompok paling rentan, maka konsekuensinya jauh lebih dalam: bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga erosi kepercayaan publik yang mendasar terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran.