MBG: Modus, pola dan keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi Dadan dkk di program MBG – ‘Kalau Kejagung punya nyali, ungkap aktor lainnya’

Merujuk Keputusan Kepala BGN No 401.1 Tahun 2025, yayasan adalah pihak penerima bantuan pemerintah yang bekerjasama dengan BGN untuk menyiapkan fasilitas maupun bekerja sama dengan mitra lain dalam melaksanakan kegiatan MBG.

Setiap yayasan mandiri mendapat jatah izin membentuk 10 SPPG. Sementara itu, yayasan khusus yang dikelola TNI/Polri, ormas, dan lembaga lain, dapat memiliki lebih dari 10 SPPG.

Bahkan, kerugian dan resiko dalam operasional SPPG menjadi beban dan tanggung jawab mutlak mitra pengelola, sedangkan yayasan dibebaskan dari segala tuntutan.

Di balik tanggung jawab besar dan kemewahan yang dimilikinya, persyaratan pembentukan yayasan cukup berbadan hukum, punya modal, dapur dan dokumen legalitas.

Proses pendaftarannya pun dilakukan secara online yang kemudian diverifikasi lapangan.

Tahap yang sulit adalah apakah yayasan itu dipilih atau tidak sebagai mitra BGN, kata Agus dari TII.

Pasalnya, tambahnya, proses penunjukkan yayasan dilakukan secara tertutup dengan skema bantuan pemerintah, dan bukan melalui skema yang sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa yang bertahap dan melalui LPSE.

“Bagaimana mekanisme penilaiannya? Siapa yang menilai layak atau tidak? Indikatornya apa si A atau si B lolos. Enggak ada indikatornya dan standarnya. Nah ruang tertutup itu membuka celah sangat besar terjadinya praktik korupsi dalam penentuan yayasan mitra BGN yang nantinya membuat dapur-dapur MBG,” kata Agus dari TII.

Selain itu, kata Agus, jika merujuk peraturan menteri keuangan, anggaran dalam skema bantuan pemerintah seharusnya diberikan langsung kepada penerima manfaat, bukan pihak ketiga atau eksternal seperti yayasan.

Penyelewengan dalam skema bantuan itu pernah terjadi dalam kasus korupsi bansos Covid-19 oleh bekas Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Bahkan, BGN memiliki kewenangan mutlak dan sepihak dalam memilih dan menunjuk langsung yayasan yang akan jadi mitranya, tambah Agus.

Dia bilang BGN berlindung di balik program prioritas presiden, yang mana pelaksanannya menggunakan metode penunjukkan langsung sesuai Peraturan LKPP No. 2 Tahun 2025.

“Metode itu sangat dekat dengan potensial kickback. Apalagi yang ditunjuk penyedia-penyedia yang belum punya pengalaman,” kata Agus.

Senada, Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha berkata, penunjukkan yayasan mitra tidak tunduk pada regulasi yang berlaku, seperti harus punya kompetensi, kualifikasi, punya pengalaman.

“Di BGN, siapapun yang mengajukan menjadi yayasan mitra, memenuhi syarat, tanpa dilihat kualifikasinya, mereka bisa menjalankan. Dan itu berpotensi besar menjadi ladang korupsi,” ujar Egi.

Ketidakjelasan itu, kata Egi, akhirnya diduga memberi ruang kewenangan yang besar bagi para pejabat BGN untuk mengatur siapa yang akan menjadi pemenang.

“Dalam hal ini Dadan misalnya. Dia diduga mengatur ke pihak-pihak yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Caranya bisa langsung atau lewat orang yang terafiliasi dengan dirinya. Dan itu praktik yang kerap terjadi di korupsi pengadaan barang dan jasa,” tambah Egi.

Terbukti, kini Kejagung tengah menyidik dugaan keterlibatan pihak yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka, praktik korupsi dugaan jual beli izin SPPG, penyalahgunaan insentif operasional, dan pengelembungan anggaran pengadaan barang.

“Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Syarief Sulaiman dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (03/06).

Syarief bilang, para yayasan itu dapat menjadi mitra diduga karena adanya pengaturan dalam proses verifikasi melalui portal mitra BGN dan memperoleh insentif dalam jumlah sangat besar.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh DH, SS, dan LP,” tambah Syarief.

Berangkat dari keterangan Kejagung itu, Agus dari TII melihat ada dua kemungkinan.

Pertama, para tersangka Dadan dkk diduga memiliki yayasan dan mengelola dapur SPPG sendiri, baik itu atas nama diri mereka ataupun menggunakan nama orang lain. Jadi, uangnya diduga langsung masuk ke kantong para tersangka.

Kedua, para tersangka diduga menerima suap balik (kickback) dari sekelompok pengusaha agar yayasan mereka yang terpilih.

Suap balik adalah praktik di mana seseorang yang memiliki wewenang menerima uang imbalan secara ilegal dari pihak ketiga.

Imbalan itu diberikan sebagai balas jasa karena telah membantu pihak ketiga itu memenangkan proyek, tender, atau transaksi tertentu.

“Saya melihat polanya mungkin terjadinya kickback dari para pengusaha agar yayasannya dipilih,” katanya.