Ekonomi: Polemik penutupan izin Alfamart dan Indomaret di NTB hingga nasib toko kelontong

Pada 2007, jumlah warung kelontong berada di angka 6,1 juta unit.

Diduga kuat penyusutan itu akibat pesatnya ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang lebih longgar.

“Banyak yang termajinalkan, terpinggirkan. Hidup segan, mati jangan dulu,” kata Peneliti Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Hempri Suyarna, Jumat (29/05).

Terungkapnya masalah ini juga membuktikan bahwa struktur ekonomi di Indonesia tidak memberikan perlindungan kepada kalangan usaha kecil, kata analis ekonomi.

Seperti apa temuan hasil riset terkait masalah ini? Dan seperti apa tawaran jalan keluar yang disodorkan pengamat?

Apa yang dialami pemilik toko kelontong ketika dihadapkan gencarnya ekspansi retail-retail modern hingga ke pelosok kota?

Peneliti Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Hempri Suyarna, menilai, terungkapnya masalah tata kelola perizinan retail modern di NTB, merupakan bukti “ketidakkonsistenan regulasi pemerintah daerah dalam menata toko modern berjejaring”.

Hempri juga menganggap fungsi pengawasan terhadap upaya ekspansi retail modern itu di berbagai daerah “tidak berjalan”.

“Seharusnya kalau pemerintah serius mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan, sistem yang berpihak pada ekonomi rakyat, seharusnya sudah ditata dari dulu, dan bukan baru sekarang, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Jumat (29/05).

Dalam amatannya, toko-toko modern berjejaring sudah menjamur di berbagai pelosok kota di Indonesia.

Hanya saja, demikian Hempri, pemerintah “seolah-olah tidak mau tahu, tidak konsisten untuk melakukan perlindungan ekonomi rakyat”.

Dia berargumen, kasus penutupan puluhan gerai retail modern di NTB tidak akan terjadi, jika pemerintah daerah sejak awal bersikap konsisten dalam menata berbagai syarat dalam perizinannya.

“Bagaimana dengan aspek zonasi, jarak toko modern dengan pasar rakyat, berapa komoditi yang harus dijual di pasar modern, itu menjadi penting,” ujarnya.

Dari hasil riset Pusat Studi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), syarat-syarat itu sering dilanggar, karena fungsi pengawasannya tidak berjalan.

“Kurang terkontrol pengawasannya (perizinan) sejak dari hulu sampai ke hilir,” ujarnya.

Temuannya menunjukkan ada kasus-kasus pemilik gerai modern “menyiasati izin masyarakat”.

“Katakanlah itu namanya sosialisasi tapi dianggap seolah-olah sebagai izin,” ungkap Hempri.

Amburadulnya tata perizinan ini, menurutnya, membuat retail modern itu merambah ke mana-mana, dan membuat nasib toko-toko kelontong dan pasar tradisional “makin terpinggirkan”.

“Banyak yang termajinalkan, terpinggirkan. Hidup segan, mati jangan dulu,” katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengungkap bahwa jumlah warung kelontong di Indonesia “terus menyusut”.

Hingga akhir 2025, menurut APKLI, ada sekitar 3,9 juta unit.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, mengaku angka ini menurun drastis dari 6,1 juta pada 2007.

Artinya, kata Ali , ada lebih dari 2,2 juta warung kelontong gulung tikar akibat pesatnya ekspansi ritel modern dan kebijakan perizinan yang lebih longgar.

Pada akhir Februari 2026 lalu, Ali mengatakan kebijakan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberadaan usaha rakyat.

APKLI mengusulkan penerapan peraturan pemerintah tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern diperkuat kembali.

Dihubungi secara terpisah, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengatakan, langkah penertiban oleh Pemkab Lombok Tengah, NTB, yang baru dilakukan belakangan, itu “salah”.

“Jadi benar dia tentang penataan ruang, tapi dia salah karena ketika dia sudah diberikan izin, lalu dicabut. Enggak boleh begitu. Dia tidak konsisten,” kata Ichsanuddin saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (29/05).

Alasannya, pencabutan izin itu menganggu menganggu masalah ketenagakerjaan.

“Yang ujungnya akhirnya bisa meningkatkan kriminalitas. Jadi di sini Pemda Lombok Tengah harus diingatkan,” katanya.

Kementerian Perdagangan tidak memungkiri ada masalah tata kelola perizinan pendirian retail di balik kasus penutupan puluhan gerai retail di NTB.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, dalam rapat kerja dengan Komisi lima DPR, Selasa (26/05), meminta pemerintah daerah bersikap transparan dalam perizinan tersebut.

“Perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar,” kata Budi Santoso.

Langkah penataan zonasi dan regulasi, demikian Budi, harus diselesaikan sebelum izin usaha diterbitkan.

Karena itulah, Budi mempertanyakan sikap Pemkab Lombok Tengah, NTB, yang baru memasalahkannya sekarang.

“Kami juga menyayangkan ketika ritel ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang,” ujarnya.

Pengaturan teknis seperti jarak antar gerai retail modern, jarak gerai tersebut dengan pasar tradisional, adalah menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Ini diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di sinilah, aturan zonasi setiap daerah bisa berbeda. Kendati begitu, Budi mengingatkan aturan itu tetap dijalankan secara adil dan tidak merugikan pelaku usaha yang sudah terlanjur beroperasi.

Bagaimanapun, demikian klaim Budi, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan pemda setempat.

Belum jelas bagaimana ujung dari penutupan puluhan gerai retail tersebut.

Sejauh ini, Pemkab Lombok Tengah berjanji menggelar pertemuan berkala dengan DPRD terkait persoalan itu.

Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, juga berjanji memanggil jajaran manajemen pengusaha ritel modern tersebut.

Tujuannya, merumuskan solusi terbaik demi iklim investasi daerah dan nasib para pekerja puluhan gerai retail.

Pathul pun menegaskan kembali alasan penutupannya.

“Murni karena penegakan Perda. Tidak ada kaitannya dengan program pemerintah terhadap pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih yang dihajatkan oleh pemerintah pusat,” kata Pathul Bahri, Selasa (26/05).

Dia tidak menjelaskan kenapa baru sekarang aturan itu baru ditegakkan sekarang.

Ada 25 gerai minimarket waralaba Alfamart dan Indomaret yang ditutup oleh Pemkab Lombok Tengah. Mereka dianggap melanggar aturan jarak minimal dari pasar tradisional atau pasar rakyat.

Keputusan ini membuat para pekerja puluhan gerai itu menggelar aksi protes, Rabu (20/05) di depan Kantor Bupati Lombok Tengah. Intinya mereka khawatir kehilangan pekerjaan.

Di bawah langit mendung di sebuah sudut jalan di Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat, sebuah toko kelontong ‘Warung Ateu Mawar’ berdiri.

Lokasi toko kelontong itu tidak jauh dari sebuah jaringan retail modern.

Sore itu, Reni Sumarni (47)—pemilik warung kecil itu—tampak sibuk merapikan tumpukan jajanan pasar dan rentengan saset minuman dingin yang bergantung padat di langit-langit warungnya.

Bagi perempuan yang telah mendedikasikan 15 tahun hidupnya di dunia retail akar rumput ini, warung gadang—istilah setempat untuk warung yang beroperasi hingga larut malam—miliknya sedang berada di ambang mati suri.

Lanskap bisnisnya tidak hanya dikepung oleh persaingan klasik minimarket modern, tetapi kini diguncang oleh kehadiran kompetitor baru, yaitu ‘warung Madura’—istilah yang merujuk toko kelontong yang dikelola warga pendatang dari Madura.

Dalam menghadapi persaingan, Reni berada di tengah-tengah dua model bisnis raksasa yang memiliki dampak berbeda terhadap kelangsungan usahanya.

Keberadaan gerai minimarket modern tepat di sebelahnya diakui Reni menggeser perilaku belanja masyarakat kelas menengah ke atas yang mencari kenyamanan dan variasi produk komplit.

“Kalau yang orang banyak duit dengan gaya hedon sudah pasti ke minimarket. Terus mungkin di sana komplit juga. Tapi kan kalau kayak rakyat yang menengah ke bawah, otomatis dia carinya ke warung,” kata Reni saat ditemui wartawan Siti Fatimah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia di lokasi, Jumat (29/05).

Namun, dampaknya tidak sepenuhnya mematikan karena ritel modern tidak melayani pembelian eceran per batangan atau per biji.

Reni bahkan kerap memanfaatkan momentum promo dari minimarket tersebut untuk kulakan barang kelontongnya jika harganya terbukti lebih murah dari agen grosir.

Ancaman paling nyata justru datang dari fenomena warung Madura yang masuk ke ceruk pasar yang persis sama dengan warung lokal.

Berbeda dengan jaringan ritel ber-AC yang memiliki batas jam operasional, warung Madura buka tanpa henti selama 24 jam penuh.

Mereka dan menerapkan strategi pemotongan harga ekstrem yang mendekati harga grosir.

“Mereka menjatuhkan harga. Kalau kita jual gas Rp21.000, mereka berani jual Rp20.000. Rokok kita jual Rp30.000, mereka jual Rp29.000. Ditambah lagi mereka buka 24 jam, katanya baru tutup kalau sudah kiamat,” seloroh Reni, menirukan jargon pengelola warung rivalnya tersebut.

Reni, atau yang akrab disapa Ateu, mengenang kembali masa kejayaannya beberapa tahun lalu.

Dimulai dari sebuah konter pulsa di kontrakan seharga Rp300.000 per bulan, bisnisnya terus berkembang hingga mampu menyewa ruko besar dan merambah ke usaha kelontong.

Dari hasil keringatnya memutar modal warung, ia sukses mengantarkan anak-anaknya mengenyam pendidikan tinggi, bahkan salah satunya kini bersiap melanjutkan studi S2.

“Dulu, dari jam sembilan malam sampai jam tiga subuh saja, saya bisa mengantongi omzet Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta,” kenang Reni.

Namun, roda berputar drastis. Saat ini, untuk mendapatkan Rp500.000 dari pagi hingga malam saja rasionya sudah sangat sulit.

“Sekarang semangat jadi jatuh, kena mental juga. Jadi malas-malasan, kadang buka siang, kadang enggak,” tuturnya dengan nada pasrah.

Kondisi pelik ini diperparah dengan rantai pasok minimarket dan warung Madura yang kuat. Keduanya bergerak berbasis korporasi dan komunitas terorganisir.

Reni menyayangkan minimnya kekompakan warga lokal dalam melindungi ekosistem ekonomi tetangga sendiri.

Kini, warung Ateu Mawar hanya mengandalkan sisa-sisa pelanggan setia dan sokongan finansial dari sang suami agar dapur rumah tangga tetap bisa mengepul.

Ia memilih bertahan seadanya demi mengisi waktu, sembari berharap ada regulasi atau kesadaran kolektif yang mampu menyelamatkan nasib warung kelontong tradisional dari kepunahan di tanah mereka sendiri.

Di Sumatera Barat, meski tidak ada retail besar seperti Indomaret dan Alfamidi, para pedagang kelontong tetap kesulitan untuk bisa bersaing dengan toko ritel lokal yang berkuasa di daerah tersebut.

Yanti (55) saat diwawancarai wartawan Halbert Caniago yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Jumat (29/05), mengatakan bahwa belakangan warung kelontong miliknya memang agak sulit untuk mendapatkan pembeli.

“Tapi saya tidak tahu pasti apakah memang karena adanya swalayan itu atau memang karena daya beli yang menurun. Tapi memang jauh berbeda dibanding biasanya,” sebutnya.

Menurut perempuan yang telah memulai usaha kelontong sejak 2011 silam itu keberadaan ritel besar yang berjarak hanya puluhan meter dari kedai miliknya itu memiliki target pembeli yang berbeda.

“Bisa jadi target market mereka itu orang-orang yang membeli dalam jumlah banyak. Sementara saya hanya mengandalkan orang yang lewat dan warga di dekat sini saja dan itu belanjanya juga tidak banyak,” katanya.

Yanti tidak terlalu menganggap keberadaan swalayan tersebut menjadi penyebab penjualannya berkurang sejak beberapa tahun terakhir. Tetapi lebih kepada perekonomian yang dianggap semakin menurun.

“Bisa jadi karena memang daya beli masyarakat yang berkurang. Sehingga tidak banyak lagi orang lewat yang berbelanja di sini akhir-akhir ini,” katanya.

Tetapi, hal berbeda diungkapkan oleh seorang pedagang kelontong yang ada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang juga hanya berjarak puluhan meter dari salah satu swalayan besar di daerah itu.

“Dulu di sini ada beberapa warung seperti saya. Tapi satu per satu tutup karena tidak sanggup bersaing dengan swalayan itu,” kata pria yang enggan disebutkan namanya itu.

Menurut pria paruh baya itu, warungnya yang saat ini di ambang kebangkrutan pernah ramai dan memiliki banyak stok barang di dalamnya.

“Sejak ada swalayan itu, distributor tidak mau lagi membongkar barangnya di warung kecil yang ada di sekitar sini. Bahkan ada sales yang meminta kami membeli barang dari swalayan itu,” katanya.

Menurutnya, meski tidak adanya Alfamidi dan Indomaret di Sumatra Barat, tetapi para pebisnis lokal bahkan sudah membuat para pedagang kecil kesulitan.

“Menurut saya mereka bahkan lebih kejam dibanding yang itu. Saya bisa bertahan sampai saat ini karena tetap menjalankan pekerjaan lainnya seperti mengojek dan beternak ayam di bagian belakang warung ini,” sebutnya.

Tidak adanya Alfamidi dan Indomaret di Sumatera Barat diamini oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Pedagangan Provinsi Sumbar, Novrial, yang menyatakan bahwa hal itu sudah lama dilakukan.

“Itu kan memang sudah berlangsung lama,” katanya.

Menurutnya, aturan tertulis untuk pelarangan Indomaret atau Alfamidi untuk beroperasi di wilayah Sumatera Barat tidak ada sampai saat ini.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumatra Barat, Endrizal beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pelarangan ritel besar dari luar Sumatera Barat itu dilakukan atas kesepakatan bersama.

“Aturan resminya memang tidak ada, tapi itu kesepakatan bersama yang dibuat untuk melindungi para pemilik UMKM di Sumatra Barat,” katanya.

Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, dibutuhkan syarat tambahan dalam menata keberadaan gerai-gerai retail raksasa di daerah-daerah.

Selain tata ruang (zonasi), jam buka-tutup, serta jarak antar gerai dan pasar tradisional, Ichsanuddin mengusulkan “hak kepada lingkungan” di sekitar gerai.

“Itu berarti ada kepemilikan di wilayah itu,” kata Ichsanuddin kepada BBC News Indonesia, Jumat (29/05).

Kepemilikan itu bisa berupa koperasi di tingkat kecamatan, tambahnya.

“Apa poinnya? Di situ akan berputar uang di wilayah itu, untuk kepentingan di situ, dan kemudian membesar,” paparnya.

Lainnya? “Anda melibatkan tenaga kerja dari orang setempat,” ujarnya.

Lalu yang keempat, lanjutnya, para retail raksasa itu harus melibatkan warung-warung kecil atau toko kelontong di sekitarnya.

“Di situ ada ritel-ritel kecil seperti warung Madura, atau ritel-ritel kecil lainnya. Ritel-ritel raksasa itu akan memasok bagi ritel Madura dan yang lain. Dengan begitu ada pembagian keuntungan,” papar Ichanuddin.

“Yang kelima, ini yang menarik, dia memberikan pajak redistribusi daerah yang tidak terlalu membebani,” ungkapnya.

“Kenapa? Karena kehadiran retail modern ini sudah berbagi banyak hal, sehingga retribusi pajak daerahnya tidak membebani mereka. Tapi dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pekerjaan macam-macam,” katanya.

“Jadi memang ada belanja perpajakan, atau belanja retribusi dari daerah yang berkurang, tetapi daerah dapat empat manfaat itu tadi,” tambah Ichsanuddin.

Jurnalis Siti Fatimah di Sukabumi, Jabar, dan jurnalis Halbert Chaniago di Padang, Sumbar, berkontribusi dalam liputan ini.