AS-Indonesia: Bandara Kertajati jadi pangkalan militer AS?
Sumber gambar, Getty Images
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 9 menit
Rencana kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memanfaatkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, sebagai “bengkel internasional” pesawat Hercules/C-130 memiliki risiko keamanan nasional yang besar ketimbang keuntungan secara finansial, kata pengamat.
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, mengatakan Bandara Kertajati beroperasi penuh dengan konsep penerbangan sipil dan tidak mempunyai kapasitas pertahanan maupun militer yang memadai.
Sementara, lebih dari 90% populasi pesawat Hercules/C-130 yang beroperasi di seluruh dunia merupakan varian berspesifikasi militer yang tentunya harus mendatangkan personel militer atau kontraktor militer asing.
“Di situlah muncul risiko keamanannya,” kata Ziva.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, juga meminta pemerintah berhati-hati terkait kerja sama tersebut.
Menurut dia, kerja sama itu tidak bisa dipandang sekadar proyek industri biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
Kepala Biro Informasi Pertahanan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, mengatakan pembahasan proyek ini masih dalam tahap awal.
Rico mengklaim, rencana Bandara Kertajati sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 tidak bertujuan membangun pangkalan militer AS di Indonesia.
Bagaimana awal mula ide itu muncul?
Tawaran untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 muncul dalam Rapat Kerja Bersama antara Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dengan Komisi I DPR dan TNI pada Selasa (19/05).
Di situ, Sjafrie menyebut Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, menawarkan kerja sama agar Indonesia menjadi tempat pemeliharaan pesawat angkut Hercules/C-130 se-Asia.
Pete Hegseth, klaimnya, bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan.
“Dia (Pete Hegseth) menawarkan dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’,” kata Sjafrie.
“Saya lapor (ke) Bapak Presiden, beliau katakan, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” dia menambahkan.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, membenarkan soal tawaran dari AS tersebut.
Ia berkata, saat ini terdapat rencana untuk menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) Hercules/C-130 di Asia.
Bandara Kertajati dipilih karena mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang disebutnya sudah memadai.
Rencananya, pengembangan Bandara Kertajati sebagai MRO atau hub pemeliharaan Pesawat Hercules/C-130 se-Asia dilakukan secara bertahap.
Hal itu, sambungnya, sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional.
Soal nilai investasi dari proyek ini, Rico mengklaim pemerintah belum memiliki rincian resmi.
Yang pasti, ia bilang seluruh aktivitas tetap tunduk pada kedaulatan Indonesia, hukum nasional, serta mekanisme lintas kementerian dan lembaga, terkait pengaturan ruang udara, keselamatan penerbangan, dan prosedur masuk pesawat asing.
Bandara Kertajati terbesar di Indonesia, bagaimana nasibnya kini?
Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018.
Ide pembangunan bandara ini muncul sejak awal tahun 2000-an karena Bandara Udara Husein Sastranegara dianggap sudah terlalu padat.
Studi kelayakannya dimulai sekitar 2003, dan pembangunan besar dimulai pertengahan 2010-an.
Bandara ini memiliki runway sekitar 3.000 x 60 meter, bisa melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330, mempunyai puluhan parking stand, serta dirancang juga untuk penerbangan haji, umrah, dan kargo.
Sumber gambar, Getty Images
Bisa dibilang, Bandara Kertajati termasuk salah satu bandara terbesar di Indonesia dari sisi luas area yang dikembangkan untuk kapasitas jangka panjang hingga sekitar 29 juta penumpang per tahun.
Tetapi, sejak beroperasi hingga kini, Bandara Kertajati seperti mati suri gara-gara lokasinya yang jauh dari pusat kota Bandung dan konektivitas transportasi yang semula belum optimal.
Itu mengapa, jumlah penumpang yang mendarat di Bandara Kertajati sempat rendah dan beberapa maskapai menghentikan rute penerbangannya.
Sepanjang 2024, Bandara Kertajati melayani sekitar 413.240 penumpang. Angka ini naik sekitar tiga kali lipat dibanding 2023 yang sekitar 135.000 penumpang.
Belakangan, pemerintah mencoba menghidupkan Bandara Kertajati dengan cara: membuka rute internasional, penerbangan haji dan umrah, pengembangan kawasan industri Rebana Metropolitan, juga pusat perawatan pesawat atau MRO.
Apa risiko saat Bandara Kertajati menjadi pusat perawatan pesawat Hercules?
Pakar penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, mengatakan meskipun Bandara Kertajati dikembangkan sebagai pusat perawatan pesawat, tapi konsep awalnya hanya untuk pesawat sipil.
Sementara itu, lebih dari 90% populasi pesawat Hercules/C-130 yang beroperasi di seluruh dunia merupakan varian berspesifikasi militer, yang tentunya harus mendatangkan personel militer atau kontraktor militer asing.
Apabila Bandara Kertajati disulap menjadi ‘bengkel internasional’ untuk pesawat-pesawat militer maka memiliki risiko keamanan nasional.
Sumber gambar, Getty Images
Apalagi di sana tidak ada kapasitas pertahanan maupun militer yang memadai untuk mengawasi gerak-gerik personel militer maupun kontraktor militer asing.
“Nanti siapa yang mengawasi mereka dan memastikan bahwa mereka selama masa aktivitasnya itu berada dalam koridornya,” ujar Ziva Narendra.
“Saya melihat banyak kompleksitas di sini, bukan berarti saya menuduh mereka nanti menyelundupkan senjata atau apa… atau ada pasukan masuk lewat Jawa Barat, enggak se-ekstrem itu.”
“Tapi, saya menyebutnya ‘bocor halus’.”
“Jadi ketika bandara sipil digunakan untuk pekerjaan atau misalnya aktivitas yang digunakan untuk aset militer, akan ada konsekuensi atau risikonya,” ia menambahkan.
Adapun kekhawatiran soal Bandara Kertajati bakal menjadi basis atau pangkalan militer AS, menurutnya terlalu berlebihan.
Sebab, kalau ingin membangun pangkalan militer ada banyak lokasi yang lebih strategis ketimbang Jawa Barat.
Selain itu untuk menjadi pangkalan militer sebuah negara juga harus ada pengiriman personel maupun aset militer yang cukup signifikan.
“Kemudian mendirikan barak, ada batalion, atau skuadron, misalnya. Jadi harus ada investasi aset berupa sumber daya manusia atau peralatan yang besar untuk bisa disebut pangkalan militer,” jelasnya.
Atas dasar itulah, ia menilai penggunaan Bandara Kertajati sebagai ‘bengkel internasional’ pesawat militer seperti Hercules/C-130 kurang tepat dan bakal mengorbankan risiko keamanan ketimbang mendapat keuntungan secara ekonomi maupun politik.
Sumber gambar, Getty Images
Selain itu, perkiraannya, pengguna pesawat Hercules/C-130 di wilayah Asia tidak lebih banyak daripada Amerika Serikat dan Eropa.
“Saya melihat keuntungan ekonomi atau politiknya tidak sebanding dengan risiko keamanannya.”
Menurut Ziva, pemerintah bisa menjajaki lokasi lain jika ingin melanjutkan kerja sama ini tanpa mengorbankan risiko keamanan nasional.
Dia mencontohkan Bandara Halim Perdanakusuma yang merupakan pangkalan militer milik TNI AU namun juga mengelola operasional sipil. Begitu pun pangkalan utama TNI AU seperti di Surabaya, Jawa Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; dan Batam.
Bandara-bandara tersebut, baginya, lebih tepat lantaran memiliki personel pengawasan militer yang jelas dan sesuai.
“Dan jelas juga peruntukan ruang udaranya.”
Apakah penempatan itu melanggar aturan Indonesia?
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules/C-130 seperti yang diusulkan pemerintah Amerika Serikat.
TB Hasanuddin menilai kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.
Ia juga menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat Hercules/C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.
Sumber gambar, Getty Images
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia,” kata TB Hasanuddin.
“Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” sambungnya.
Lebih dari itu, dia berkata bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Perang AS, bukan dari perusahaan pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni.
Karenanya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil.
Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.
“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Di sejumlah negara, katanya, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik.
Tetapi, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik.
Itu mengapa, dia meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia.
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” ia melanjutkan.
Apa sikap pemerintah?
Hingga saat ini pembahasan terkait proyek penyiapan Bandara Kertajati menjadi pusat pemeliharaan pesawat Hercules/C-130 masih dalam tahap awal.
Namun, kata Kepala Biro Informasi Pertahanan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, kerja sama ini sangat strategis karena akan memberikan dampak baik bagi penguatan pertahanan Indonesia.
Salah satunya, Indonesia semakin mudah dalam membangun kerja sama dan hubungan diplomasi dengan negara-negara Asia pengguna pesawat angkut Hercules.
“Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional,” sebutnya.
Kendati demikian, Rico tidak menjelaskan secara rinci seperti apa progres pembangunan MRO itu. Dia juga tidak menjelaskan tenggat waktu pembangunannya.
Sementara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, memastikan lahan di kawasan Bandara Kertajati cukup memadai untuk dibangun pusat MRO.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai pabrikan asal Amerika Serikat (AS), Lockheed Martin yang membangun fasilitas MRO di sana, Dudy membuka kemungkinan tersebut. Menurutnya, Kementerian Pertanahan akan bekerja sama dengan pihak penyelenggara.
“Ya untuk kalau dari Kementerian Pertahanan itu akan melakukan pengadaan Hercules. Biasanya mereka akan bekerja sama termasuk diantaranya penyelenggaran maintenance. Kalau memang pabrikan menyetujui ya mereka pasti sudah ada perbicaraan,” terang Dudy.
Related posts
Latest Post
No Comments