Afghanistan: Bagaimana Taliban memerintah setelah lima tahun berkuasa?
Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, kehidupan perempuan masih dibatasi oleh aturan ketat. Namun, sebuah percakapan di kantor seorang gubernur memberikan gambaran tentang bagaimana kelompok itu menjalankan kekuasaannya.
Hari itu, Gubernur di Provinsi Jawzjan, Abdullah Sarhadi, memberikan uang untuk biaya pengobatan seorang anak laki-laki yang mengalami patah lengan dan menyalurkan dana untuk sebuah masjid setempat.
Selanjutnya, seorang perempuan muda datang menyampaikan sesuatu.
Perempuan tersebut mengatakan kepada mantan komandan Taliban berjanggut abu-abu itu bahwa ia ingin bercerai dari suaminya. Perempuan itu mengatakan dirinya mengalami pemukulan selama berbulan-bulan.
Di negara yang melarang anak perempuan mengenyam pendidikan menengah, perempuan berusia 18 tahun itu menyampaikan alasannya dengan tenang dan penuh keyakinan, sementara wajahnya sepenuhnya tertutup cadar dan kacamata hitam.
“Jika masih ada peluang untuk hidup bersama, saya tidak akan berada di sini… Saya sudah mengambil keputusan,” katanya.
Setelah berusaha membujuknya agar tidak bercerai, sang gubernur kemudian berkomentar bahwa perempuan “tidak punya pikiran” dan “kurang cerdas”, yang disambut tawa para pejabat laki-laki, pengawal, dan tetua yang berada di sekelilingnya.
Momen itu memberikan gambaran tentang realitas kehidupan sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban, lima tahun setelah mereka menggulingkan pemerintahan yang didukung Amerika Serikat pada 2021.
Selama lima tahun terakhir, perempuan tersingkir dari sebagian besar dunia kerja, dilarang menempuh pendidikan di universitas, serta tidak diperbolehkan bepergian sendiri maupun mengunjungi taman dan pusat rekreasi.
Dalam serangkaian pertemuan selama dua tahun, BBC memperoleh akses yang jarang diberikan kepada sejumlah tokoh berpengaruh Taliban.
BBC menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dulu merencanakan serangan bom bunuh diri atau bertahun-tahun hidup bersembunyi di persembunyian bawah tanah, tetapi kini menjadi pejabat pemerintahan dan anggota pasukan keamanan.
Saat kembali berkuasa, Taliban mengatakan mereka telah berubah. Namun, banyak kebijakan yang mereka terapkan masih mencerminkan tafsir syariat yang sangat ketat seperti yang mereka berlakukan pada 1990-an.
Orang-orang yang jurnalis BBC temui tampak ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang masuk akal. Namun, mereka enggan membicarakan kekerasan yang pernah mereka lakukan.
BBC juga menyaksikan beberapa momen yang menunjukkan adanya jarak dan ketegangan antara penguasa dan rakyat yang mereka perintah.
Menurut Gubernur Sarhadi, perempuan itu, Tuba (bukan nama sebenarnya) sebaiknya tetap mempertahankan pernikahannya.
“Coba pikirkan, ‘Siapa yang akan menikahi kamu setelah bercerai?'” kata Sarhadi. “Kamu harus banyak berkompromi. Kalau tidak, kamu akan kehilangan martabat dan kehormatan.”
“Pak Gubernur, martabat dan kehormatan saya sudah hancur,” jawab perempuan itu.
Suaminya hanya mendengarkan sambil menunggu kesempatan berbicara.
Perempuan yang meminta cerai dan berharap suaminya menyetujui permohonan tersebut terkadang harus mengembalikan sebagian atau seluruh uang yang diterimanya saat menikah.
Biasanya kedua pihak mencapai kesepakatan soal kompensasi. Namun suami perempuan ini meminta empat kali lipat jumlah tersebut. Jumlah ini ditolak keluarganya.
Sarhadi mengatakan perempuan itu seharusnya diberi kamar sendiri. Ia juga mengatakan para pejabat akan memperingatkan sang suami agar tidak memukulnya lagi. “Kalau tidak, dia akan dipenjara.”
Namun keluarga Tuba tidak puas. Belakangan, ayahnya mengatakan kepada BBC bahwa mereka akan membawa kasus itu ke pengadilan. Meski demikian, di bawah sistem peradilan Taliban, perempuan sangat sulit memperoleh perceraian tanpa persetujuan suami.
Sumber gambar, EPA/REX/Shutterstock
Sarhadi adalah seorang komandan militer ketika Taliban pertama kali berkuasa pada 1990-an. Ia termasuk di antara ribuan anggota Taliban yang menyerah pada akhir 2001, ketika koalisi pimpinan Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan Taliban.
Setelah itu, ia ditahan selama beberapa tahun di fasilitas penahanan AS di Teluk Guantanamo sebelum akhirnya dibebaskan.
Ketika Taliban kembali berkuasa, Sarhadi ditunjuk sebagai gubernur, mula-mula di Provinsi Bamiyan. Saat jurnalis BBC menemuinya pada akhir Juni lalu, ia menjabat sebagai gubernur di Sheberghan, ibu kota Provinsi Jawzjan.
Belakangan, ia dipromosikan menjadi wakil komandan sebuah korps militer di Provinsi Kunduz, Afghanistan utara.
Sembari mengetuk-ngetukkan jari pada ponsel model lama dengan layar kecil, Sarhadi mengatakan larangan penggunaan ponsel pintar bagi para pejabat Taliban baru-baru ini telah memperlambat pekerjaan mereka.
“Dulu kami bisa mengirim pesan dengan cepat… mengirim dokumen dan segera mendapat balasan,” katanya.
Namun, ia enggan berbicara lebih jauh mengenai larangan tersebut. Jika ia mengatakan lebih banyak lagi, sebab katanya “bisa menimbulkan masalah”.
Meski begitu, dalam hal lain, pandangan dunianya tampak tidak banyak berubah dibandingkan sikap Taliban 25 tahun lalu.
Saat itu, ia merupakan komandan Taliban di Bamiyan, lokasi dua patung Buddha raksasa kuno yang dihancurkan Taliban. Tindakan ini memicu kecaman dan kehebohan internasional kala itu.
Awalnya, ia berusaha menghindari pertanyaan BBC mengenai situs bersejarah tersebut. Namun pada akhirnya, ia berkomentar terkait isu itu.
“Saya menghancurkannya dengan tangan saya sendiri.
“Apa yang kami lakukan dulu dan sekarang sesuai dengan petunjuk serta hukum Tuhan… Kami menghancurkan berhala, bukan menjualnya. Mengapa saya harus menyesal? Itu adalah kehendak Tuhan.”
Di Kabul, ibu kota Afghanistan, jurnalis BBC bertemu tokoh senior Taliban lainnya yang kini menjadi bagian dari pemerintahan, Habibullah Badr.
Badr mengajak jurnalis BBC berkeliling jalan-jalan Kabul dengan mobil lapis baja.
Ia mengatakan bahwa dulu dirinya “bertanggung jawab atas operasi para pelaku bom bunuh diri” di Kabul.
“Saya mengenal semua jalan dan gang di kota ini dengan sangat baik… kami memiliki semua informasi yang kami butuhkan tentang Kabul dan jalan-jalan kecilnya,” katanya. “Ada operasi yang membutuhkan waktu lama untuk direncanakan.”
Serangan bom bunuh diri Taliban telah menewaskan ribuan orang di Afghanistan, termasuk banyak warga sipil.
Namun, Badr berhati-hati ketika membicarakan masa lalunya. Ia khawatir hal itu akan “membuat orang sedih” dan “membuka kembali luka lama”.
Saat ditanya tentang korban sipil, ia mengatakan Taliban menargetkan konvoi militer AS dan telah memperingatkan warga sipil agar menjauh dari pangkalan-pangkalan asing.
Namun setiap kali jurnalis BBC mencoba menanyakan serangan tertentu yang terjadi di kawasan sipil, ia menghindari pertanyaan tersebut.
Saat ini, Badr nonaktif dari jabatan resminya untuk menjalani perawatan medis.
Namun sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil kepala lembaga pemasyarakatan Afghanistan dan bahkan memimpin penjara tempat ia pernah mendekam di sel hukuman mati pada masa pemerintahan sebelumnya.
Badr mengundang jurnalis BBC untuk menghadiri sebuah pertemuan suku, di mana seorang pimpinan lembaga amal berencana menganugerahinya sebuah medali. Namun acara itu kemudian mengambil arah yang tak terduga.
“Bapak Badr adalah kebanggaan Afghanistan dan seorang pejuang besar,” kata Sultan Mohammad Talaee. “Tetapi saya juga memiliki keluhan. Jika sekolah dan pendidikan dibuka untuk semua orang, itu akan menjadi langkah besar bagi Afghanistan. Saya harap ini tidak menyinggung Anda.”
Keheningan canggung pun menyelimuti ruangan. Para hadirin tampak tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Mikrofon Talaee segera diambil darinya.
Setelah acara itu, Talaee kembali bicara pada jurnalis BBC.
“Saya meminta agar sekolah untuk anak perempuan dibuka kembali… menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan dalam Islam,” katanya.
“Masih ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan, tetapi mereka tidak membiarkan saya berbicara lebih lama.”
Namun, orang-orang yang bersuara seperti itu sering kali menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat.
Sejumlah perempuan menceritakan kepada kami tentang keputusasaan yang mereka rasakan ketika impian mereka pupus akibat pembatasan pendidikan. Mereka juga berkisah tentang teman-teman yang dipenjara karena ikut berdemonstrasi.
Sebagian besar jurnalis yang BBC wawancarai mengatakan mereka pernah dipanggil atau diperiksa oleh Estikhbaraat, badan intelijen Taliban.
BBC menyampaikan sejumlah kekhawatiran tersebut kepada juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid.
Sejak 2021, Mujahid menjadi salah satu wajah publik pemerintahan Taliban. Ia masih menggunakan nama samaran yang dipakainya selama bertahun-tahun saat Taliban bergerilya. Namun kepada BBC, ia mengungkap untuk pertama kalinya nama aslinya kepada publik: Tahir Shah Seddiqi.
Di sebuah pusat pers megah yang dibangun dengan dana Amerika Serikat untuk pemerintahan Afghanistan sebelumnya, kami menanyakan kepadanya tentang konferensi pers pertama yang ia gelar di tempat itu, dua hari setelah Taliban mengambil alih kekuasaan.
Saat itu, ia mengatakan kepada dunia bahwa pemerintahan Taliban akan mengizinkan perempuan bekerja dan belajar “dalam kerangka kami”, serta bahwa mereka akan “sangat aktif” dalam masyarakat.
Lantas, mengapa janji itu tidak ditepati?
“Kami berkomitmen terhadap hak-hak perempuan, kebebasan berpendapat, dan hal-hal lainnya dalam kerangka syariat,” jawabnya. “Kita harus melihat segala sesuatu melalui kacamata syariat.”
Ia menambahkan, mengizinkan perempuan bekerja di kantor-kantor seperti kantornya “akan menimbulkan kemaksiatan” dan “martabat mereka akan direndahkan”.
Menurutnya, persoalan pendidikan bagi perempuan masih “sedang dibahas… kami membutuhkan solusi yang berdasarkan syariat”.
Ketika ditanya mengenai tindakan Taliban yang membatasi kebebasan media, ia menjelaskan pandangan Taliban terkait hal ini.
“Dalam masyarakat seperti Afghanistan, kami memiliki batasan-batasan tertentu. Kami tidak bisa membiarkan media menyebarkan propaganda sesuka hati… mereka tidak boleh menyiarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam,” katanya.
Pemerintahan Taliban memang berkedudukan di Kabul. Namun, Mujahid menghabiskan banyak waktunya di Kandahar, kota di Afghanistan selatan yang merupakan basis utama Taliban dan kini oleh sebagian orang dianggap sebagai ibu kota de facto negara itu.
Jurnalis BBC meminta untuk bertemu Pemimpin Tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada, yang bermarkas di sana.
Namun permintaan itu tidak terpenuhi.
Akhundzada jarang tampil di depan publik dan belum pernah memberikan wawancara kepada media. Jurnalis BBC diberi tahu bahwa pertemuan itu tidak mungkin dilakukan untuk saat ini.
Pembatasan di Kandahar juga semakin ketat sejak terakhir kali jurnalis BBC berkunjung dua tahun lalu. Kini laki-laki diwajibkan memelihara janggut. Stasiun radio tidak boleh memutar musik maupun menyiarkan suara perempuan.
Jurnalis BBC juga tidak diizinkan merekam gambar di dalam kota.
Dua jam perjalanan menyusuri jalanan berdebu dari Kandahar, sejumlah mantan anggota Taliban yang dikenal sangat loyal kepada kelompok itu memperlihatkan kepada BBC jaringan gua rahasia yang dulu digunakan para pemberontak.
Abid Lalai, mantan anggota Taliban yang kini bertugas di pos pemeriksaan sebagai anggota pasukan keamanan di bawah Kementerian Dalam Negeri, menunjukkan kepada BBC lubang-lubang tempat ia dulu melepaskan tembakan, serta sudut-sudut tempat ia menyimpan Al-Quran dan menggantung senapan AK-47 miliknya.
Atasan Lalai, Abdul Samad, mengajak kami melihat sebuah area pemakaman tanpa penanda. Di sana, katanya, ayahnya dimakamkan setelah tewas saat bertempur untuk Taliban.
Wilayah ini termasuk salah satu yang paling tertinggal di Afghanistan, negara yang menurut PBB masih memiliki tiga dari empat penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Samad mengatakan masyarakat setempat sangat membutuhkan akses air bersih, jalan, dan layanan kesehatan.
“Pejabat Emirat (Taliban) tidak melupakan kami,” kata Samad.
Menurutnya, para pemimpin Taliban saat ini mungkin masih disibukkan oleh prioritas lain.
“Kami berharap, suatu saat mereka akan memperhatikan kami.”
Lima tahun setelah Taliban kembali berkuasa, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi masih menjadi persoalan besar di Afghanistan.
Tokoh-tokoh Taliban yang BBC temui mengatakan mereka berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut.
Namun, jurnalis BBC juga bertemu warga lain yang meyakini bahwa Taliban justru merupakan sumber utama persoalan negara itu.
“Saya tidak habis pikir bagaimana kelompok yang tidak memahami kehidupan bisa tiba-tiba berkuasa,” kata Hoda, bukan nama sebenarnya, seorang perempuan yang pernah turun ke jalan memprotes Taliban saat kelompok itu kembali berkuasa.
“Perempuan tidak bisa menerima keadaan ini,” ujarnya kepada BBC. “Mereka mungkin bisa terus menambah pembatasan, tetapi keadaan ini tidak akan berlangsung selamanya.”
“Saya pikir Taliban takut pada perempuan berpendidikan,” tambahnya. “Itulah sebabnya mereka membatasi perempuan. Mereka menginginkan perempuan yang tidak berpendidikan agar tidak bisa membesarkan generasi yang berpikiran kritis. Karena itu akan mengakhiri Taliban.”
Hafizullah Maroof turut berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Related posts
Latest Post
No Comments