Gempa NTT: Penyintas erupsi Gunung Lewotobi mesti hadapi dampak gempa
Sumber gambar, ANTARA FOTO
Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/08) memicu kembali trauma para penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur.
Setelah kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan akibat erupsi, mereka menghadapi dampak guncangan gempa di pengungsian dan hunian sementara.
Di sisi lain, Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus Level III atau Siaga, sehingga mereka tetap harus waspada.
Situasi ini diperparah oleh kondisi ekonomi mereka. Para penyintas Gunung Lewotobi yang kehilangan lahan pertanian kini terpaksa menggantungkan hidup dari pekerjaan serabutan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari menjual seng bekas hingga berdagang di pinggir jalan.
Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno menilai kondisi tersebut menunjukkan bagaimana bencana dapat memperpanjang kemiskinan dan memberi dampak paling berat kepada kelompok masyarakat yang sudah lebih dahulu rentan.
Senada, Peneliti SMERU Nila Warda mengatakan pemulihan pascabencana tidak cukup hanya menyediakan bantuan kebutuhan dasar, tetapi juga perlu membantu penyintas membangun kembali sumber penghidupan agar tidak terjebak dalam kerentanan berkepanjangan.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyatakan bantuan pangan, dana tunggu hunian, dan pembangunan hunian tetap masih terus berjalan bagi ribuan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke desa asal mereka.
Berjualan seng untuk bertahan hidup
Hampir dua tahun setelah erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki memaksanya meninggalkan rumah, Anastasia Naran, 34 tahun, masih tinggal bersama suami dan empat anaknya di sebuah bangunan bekas kantor kehutanan di wilayah perbatasan Kabupaten Sikka dan Flores Timur.
Tempat itu menjadi rumah sementara bagi keluarga Anastasia. Namun bangunan yang atapnya telah rusak akibat abu vulkanik itu seperti mau runtuh ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/08).
Sumber gambar, Arnold Welianto
Anastasia menuturkan, saat guncangan terjadi pada pagi hari, ia berada di bangunan bekas kantor kehutanan itu bersama empat anak dan ibu mertuanya. Suaminya saat itu sedang berada di Kabupaten Lembata untuk urusan keluarga.
Guncangan yang dirasakan membuat mereka panik. Karena khawatir bangunan yang mereka tempati tidak aman, Anastasia segera mengajak anak-anak dan ibu mertuanya keluar dari bangunan tersebut.
“Waktu gempa itu kami di rumah bersama empat anak dan mama mantu. Suami saya sedang di Lembata. Waktu gempa kami langsung bangun dan lari keluar ke jalan,” kata Anastasia pada Jumat (21/08).
Keluarga tersebut kemudian bertahan di pinggir Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka hingga malam hari.
Untuk menghindari risiko jika terjadi gempa susulan, mereka mengambil kasur dari bangunan tempat tinggalnya dan mengungsi sementara ke sebuah kios milik Lazarus, warga Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
“Malamnya kami bentang kasur di tanah dan tidur di kios warga di bawah jalan. Kami berjaga-jaga saja,” ujarnya.
Mereka bermalam satu malam di tempat tersebut. Setelah suaminya kembali dari Kabupaten Lembata keesokan harinya, keluarga itu memutuskan kembali menempati bangunan bekas kantor kehutanan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka.
“Karena suami saya sudah datang, kami kembali tidur di kantor ini,” katanya.
Namun pengalaman tersebut meninggalkan kekhawatiran baru.
Kini, selain masih menghadapi ancaman erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Anastasia dan keluarganya hidup dengan ketakutan adanya gempa susulan.
“Kami takut kalau ada gempa lagi. Tapi mau tinggal di mana lagi,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian itu, Anastasia tetap menjalani rutinitas yang menjadi tumpuan hidup keluarganya sejak kehilangan lahan pertanian akibat erupsi, yakni berjualan seng.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Sebelum bencana, keluarga itu menggantungkan hidup dari pertanian. Namun erupsi dan hujan abu vulkanik merusak rumah serta lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.
Kini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengumpulkan seng bekas yang dibuang warga. Seng-seng bekas atap rumah yang rusak akibat abu vulkanik itu diperbaiki dan dijual kembali.
Harganya hanya sekitar Rp2.000 per kilogram. Dalam sehari, mereka biasanya mampu menjual sekitar 30 kilogram, dan itupun tidak tetap.
Meski penghasilannya tidak besar, pekerjaan itu menjadi salah satu cara bertahan hidup. Pendapatan mereka hanya cukup untuk membeli makanan seadanya, termasuk ikan dan sayur, namun tak cukup untuk hidup layak.
Anastasia mengenang, ketika ia masih bertani, ia masih bisa mengumpulkan hingga Rp2 juta per bulan. Namun, sejak hanya berjualan seng, pendapatannya berkurang jadi hanya sekitar Rp500.000 per bulan. Sebagai perbandingan, upah minimum regional (UMR) NTT tahun 2026 adalah Rp2,45 juta.
Anastasia juga mengeluhkan, pekerjaannya ini sering membuatnya cedera.
“Kalau memperbaiki seng begini tangan dan kaki sering terluka,” kata Anastasia.
Pekan lalu, kaki kirinya terluka akibat terkena seng saat mengumpulkan barang bekas. Luka tersebut membuatnya sulit berjalan dan lebih banyak terbaring di tempat pengungsian.
Karena tidak memiliki biaya berobat, ia hanya mengandalkan pengobatan tradisional.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Kini dua anaknya, Maria Magdalena Tera, yang duduk di kelas II SMP, dan Karolus Anbi Klaru, yang masih bersekolah di tingkat dasar, ikut membantu mengumpulkan seng bekas.
Sementara suaminya menggarap kebun pinjaman milik warga Desa Boru untuk menanam ubi kayu.
Kondisi tempat tinggal mereka juga jauh dari layak. Bangunan bekas kantor kehutanan yang mereka tempati mengalami kerusakan pada bagian atap akibat abu vulkanik.
Keluarga itu sempat menutup bagian yang rusak dengan terpal, tetapi terpal tersebut kini kembali robek. Saat hujan turun, air masuk ke ruang tempat mereka beristirahat.
Situasi yang sama terjadi setiap kali erupsi kembali memuntahkan abu vulkanik.
Selama tinggal di lokasi tersebut, keluarga Anastasia juga tidak memiliki akses listrik. Pada malam hari, mereka mengandalkan lampu minyak sederhana yang dibuat dari kaleng bekas.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Untuk mendapatkan air minum bersih, mereka harus berjalan sekitar satu kilometer menuju Desa Hikong.
Pada malam hari, mereka tidur beralaskan tikar dan busa dari bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang diterima sejak awal erupsi, pada November 2024.
Anastasia mengatakan keluarganya sempat menerima bantuan kebutuhan pokok pada masa awal erupsi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, bantuan yang mereka terima berkurang sehingga kebutuhan sehari-hari harus lebih banyak dipenuhi secara mandiri.
“Kami hanya berharap pemerintah bisa melihat kondisi kami,” ujarnya.
Dari petani menjadi pedagang kaki lima
Kisah serupa dialami Fransiskus Ola Timun, 76 tahun, warga Desa Padang Pasir lainnya yang kehilangan sumber penghidupan setelah erupsi.
Mantan juru masak Seminari San Domingo Hokeng, yang kemudian kembali menjadi petani itu, kini tinggal di hunian sementara yang disediakan pemerintah.
Ia tinggal di hunian sementara desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur.
Untuk bertahan hidup, Fransiskus berjualan buah-buahan di pinggir Jalan Trans Flores.
Buah-buahan seperti jeruk, yang dibeli dari Maumere itu, dibeli sekira Rp20.000 per kilogram, dan dijual kembali sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Keuntungannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Perubahan hidup setelah bencana juga berdampak pada masa depan keluarganya. Kondisi ekonomi yang memburuk membuat anak semata wayangnya tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Kini, sang anak bekerja sebagai kernet mobil antarkabupaten, untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Terkait kondisinya setelah gempa, hingga artikel ini diturunkan, Fransiskus masih belum bisa dihubungi.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Fransiskus dan Anastasia hanyalah satu dari ribuan penyintas yang terpaksa meninggalkan pekerjaan lama mereka setelah erupsi.
Hingga kini, sebanyak 2.310 kepala keluarga dari enam desa masih hidup di pengungsian.
Mereka juga belum berani kembali ke kampung halaman karena aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih berada pada Level III atau Siaga hingga kini.
Pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki juga mencatat ribuan kali erupsi sejak peningkatan aktivitas vulkaniknya, dari November 2024 hingga saat ini.
Di lokasi hunian sementara yang disediakan pemerintah, warga mendapatkan tempat tinggal, akses listrik, air bersih, dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Sebagian besar penyintas yang tinggal di sana sebelumnya bekerja sebagai petani.
Namun hilangnya lahan dan sumber penghasilan membuat banyak warga harus mencari pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sebagian membuka kios kecil, menjadi buruh bangunan, tukang ojek, sopir, kernet, hingga merantau ke daerah lain karena kondisi ekonomi keluarga semakin terpuruk.
Untuk kebutuhan memasak, para penyintas di hunian sementara maupun pengungsian mandiri harus memenuhinya secara mandiri.
Sejumlah warga mengaku pasokan bantuan juga berkurang sejak Maret 2025.
Mereka mengatakan kini setiap kepala keluarga umumnya hanya menerima sekitar lima kilogram beras setiap bulan.
Sementara kebutuhan lain, mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari, harus mereka tanggung sendiri di tengah lahan pertanian yang rusak akibat abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki.
Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi para penyintas dalam membangun kembali kehidupan mereka setelah bencana.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Flores Timur, Jack Ara Kian, mengatakan pemerintah daerah masih menggunakan dana belanja tidak terduga untuk membantu kebutuhan warga dari enam desa terdampak erupsi.
Menurut Jack, bantuan pangan berupa beras masih disalurkan kepada pengungsi terpusat maupun pengungsi mandiri secara berkala, yakni setiap satu hingga dua minggu sekali.
Selain itu, pemerintah pusat melalui pemerintah daerah juga menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) yang dicairkan setiap enam bulan dan kini telah memasuki tahap kedua.
Sumber gambar, Arnold Welianto
Setiap kepala keluarga menerima dana tunggu hunian sebesar Rp1.875.600 pada setiap tahap pencairan.
Pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini juga mengusulkan pencairan tahap berikutnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jumlah total pencairan ini belum ditentukan, namun disebut akan terus dilakukan hingga hunian tetap bagi penyintas selesai dibangun.
Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah kabupaten Flores Timur juga ia sebut tengah menyediakan tiga lokasi hunian tetap, yang fasenya disebut “sedang berproses”.
‘Kelompok yang sebelumnya sudah miskin akan semakin rentan’
Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Eko Teguh Paripurno, mengatakan kisah para penyintas Lewotobi menunjukkan bagaimana bencana tidak pernah berdampak secara netral.
“Bencana itu selalu memukul kelompok yang rentan, paling berisiko. Yang enggak punya daya tahan ekonomi dan akses sumber daya,” katanya.
Menurut Eko, kehilangan rumah akibat bencana memang menjadi kerugian yang paling terlihat. Namun dampak jangka panjang yang sering luput diperhatikan justru hilangnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan secara stabil.
Dalam kasus erupsi Gunung Lewotobi, banyak warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika lahan rusak atau tidak lagi bisa diakses karena aktivitas vulkanik, sumber penghasilan keluarga ikut menghilang.
Akibatnya, warga terpaksa mencari pekerjaan apa saja untuk bertahan hidup, meski pendapatannya jauh di bawah pekerjaan sebelumnya.
“Bencana akan memperpanjang proses kemiskinan dan makin berkelanjutan,” katanya.
Menurut dia, kerentanan para penyintas sering kali bersifat berlapis. Selain miskin, banyak di antaranya juga merupakan perempuan, anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas yang menghadapi tantangan tambahan saat berada di pengungsian.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, persentase penduduk miskin di NTT mencapai 17,52%, peringkat keenam secara nasional. Posisi NTT berada di bawah Papua Tengah (30,41%) dan Papua Pegunungan (26,34%).
Kembali pada Eko, dia menilai sistem penanganan bencana di Indonesia juga masih cenderung berfokus pada kebutuhan darurat yang bersifat umum.
“Makanan sama, pakaian sama, fasilitasnya sama. Padahal kebutuhan tiap kelompok berbeda-beda. Kita masih sering menggunakan pendekatan one-size-fits-all dalam penanganan pengungsi,” katanya.
Padahal, menurut dia, pemulihan yang sesungguhnya bukan sekadar menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi membantu warga mendapatkan kembali penghidupan yang layak.
Ia mengatakan pemerintah selama ini lebih banyak menempatkan pemulihan ekonomi dan sosial setelah pembangunan fisik selesai dilakukan.
“Sering pemulihan fisik itu nggak selaras dengan pemulihan sosial dan ekonomi,” katanya.
“Jadi memang kita perlu berpikir ulang soal kecenderungan pemulihan ekonomi yang dalam tanda petik dinomorduakan.”
Menurut Eko, proses pemulihan seharusnya diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih aman, inklusif, dan tangguh, bukan sekadar memindahkan warga dari pengungsian ke hunian sementara atau hunian tetap.
‘Bantuan belum menyentuh akar masalah’
Pandangan serupa disampaikan Peneliti SMERU, Nila Warda.
Menurut Nila, pengalaman berbagai kelompok penyintas bencana di Indonesia menunjukkan bahwa bantuan darurat memang mampu membantu masyarakat bertahan pada fase awal, tetapi sering kali belum menyelesaikan persoalan yang membuat mereka rentan sejak awal.
“Pemerintah itu terlalu fokus pada shock response. Yang namanya juga shock response, harusnya cuma sebentar saja, sambil dikuatkan kapasitasnya biar mereka punya alternatif penghidupan lain,” katanya.
Nila menjelaskan bahwa banyak rumah tangga miskin hanya memiliki satu sumber pendapatan utama. Saat sumber pendapatan itu hilang akibat bencana, mereka tidak memiliki alternatif untuk segera bangkit.
Karena keterampilan dan akses pekerjaan mereka terbatas, banyak penyintas akhirnya beralih ke pekerjaan serabutan dengan pendapatan yang tidak menentu.
“Mereka hanya bergantung pada satu sumber penghasilan saja, ketika itu kena guncangan, itu hilang, mereka nggak punya alternatif lain,” katanya.
“Mereka harus mencari-cari seadanya pekerjaan lain.”
Menurut Nila, bantuan sosial seperti beras atau dana hidup memang diperlukan. Namun bantuan tersebut idealnya dibarengi program yang membantu penyintas membangun kembali sumber penghidupan mereka.
Bentuk bantuannya tidak harus selalu berupa uang tunai.
Ia mencontohkan pelatihan keterampilan, bantuan alat kerja, hingga program diversifikasi mata pencaharian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap daerah.
“Itu akan sangat bergantung sama kondisi di sana, seperti apa, peluangnya apa, kebutuhan mereka apa,” katanya. “Itu nggak ada satu silver bullet atau general recipe.”
“Need assessment itu yang lebih utama sebelum kemudian menentukan apa intervensinya.”
Terkait gempa NTT yang juga mengikuti bencana erupsi, ia menyebut bahwa dalam situasi seperti itu, kebutuhan dasar dan keselamatan pasti menjadi yang prioritas.
“Promotif itu hanya bisa ketika fase emergency sudah terlewati,” katanya.
Nila menambahkan bahwa ketidakpastian mengenai masa depan juga menjadi tantangan besar bagi para penyintas.
Selama tinggal di pengungsian atau hunian sementara, banyak keluarga tidak mengetahui kapan mereka akan kembali ke kampung halaman atau apakah mereka harus memulai hidup di tempat baru secara permanen.
Ketidakpastian itu membuat mereka sulit mengambil keputusan jangka panjang, mulai dari mencari pekerjaan baru hingga merencanakan pendidikan anak.
“Ketidakjelasan itu, ketidakpastian itu yang bikin mereka juga enggak bisa mengoptimalkan apa yang ada,” katanya.
Related posts
Latest Post
No Comments