Hukum: Konvoi kendaraan operasional TNI diduga menewaskan warga – Mengapa berulang?

Tim kuasa hukum menduga Kevin “tersenggol” mobil ambulans militer yang ikut dalam rombongan tersebut. Setelah kevin terpental, ambulans tetap melaju mengikuti konvoi.

Mobil Hilux TNI yang berada tepat di belakang ambulans sempat berhenti di lokasi.

Dari rekaman video lain yang diperoleh keluarga, tampak seorang personel berpakaian loreng berdiri di dekat Hilux sambil menelepon.

Saat itu, tidak satu pun personel yang menolong Kevin.

Warga sekitar yang melihat kejadian, kemudian turun tangan membawanya ke rumah sakit.

“Kalau ada bekas ban (di tubuh Kevin), selain ambulans tersebut, terus mobil siapa lagi yang lewat di badan anak saya?” kata Ully.

Ully juga tak habis pikir, mengapa kendaraan darurat kesehatan tersebut terus melaju saat ada korban kecelakaan yang butuh pertolongan.

“Kenapa kalau (ambulans) meninggalkan begitu, kalian tidak berhenti untuk menolong anak saya?”

Setelah keluarga berbicara kepada media melalui Cenderawasih Pos, cerita kematian Kevin segera menyebar.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto memberi keterangan kepada media bahwa kasus ini sudah dalam penyidikan.

Kodam juga menyampaikan belasungkawa.

Tri Purwanto membenarkan adanya insiden dan mengonfirmasi laporan keluarga telah diterima Pomdam.

Namun, ia membantah ada pelimpahan berkas resmi dari kepolisian dan menyebut kedua institusi masih menyelidiki kasus secara bersama-sama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tersangka yang ditetapkan.

BBC News Indonesia telah meminta konfirmasi terkait dengan temuan rinci dari pihak keluarga korban ke Tri Purwanto, namun belum mendapat respons. Pihak Polsek Sentani juga belum memberikan komentar.

Bagi keluarga korban, pernyataan dari TNI belum bisa menyembuhkan luka.

“Saya masyarakat biasa, saya cuma tahunya anak saya meninggal. Saya di sini butuh kejelasan. Saya butuh keadilan untuk almarhum anak saya,” kata Ully.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sederet insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota militer di jalan umum telah jadi sorotan media. Ada kecelakaan yang terjadi saat konvoi kendaraan operasional berlangsung, kendaraan dinas/operasional dan pribadi.

Korbannya bukan hanya warga sipil, tapi juga anggota TNI. Berikut daftar insiden yang kami himpun dari pelbagai pemberitaan dan telah menjadi menjadi perbincangan publik.

Sepasang suami-istri, Ahmad Sohinun dan Rochidah, meninggal dunia setelah sepeda motor mereka bertabrakan dengan kendaraan militer jenis Kikavser yang sedang berada dalam iring-iringan kendaraan TNI.

Kendaraan pengangkut berisikan pasukan dari Lanud 433/JS Kostrad berusaha menyalip kendaraan di depannya kemudian mengalami kecelakaan. Sebanyak lima prajurit meninggal dan 16 lainnya luka.

Tank yang mengangkut sekitar 20 anak pendidikan usia dini dan TK Sindurjan, Purworejo, tergelincir di Sungai Bogowonto. Seorang anggota TNI dan kepala TK meninggal karena terbawa arus akibat kelelahan saat berupaya menyelamatkan anak-anak.

Truk TNI AD Kima Menzikon/CRK Pusziad yang mengangkut anak-anak SD terlibat kecelakaan dengan pesepeda motor. Pesepeda motor berusaha menyalip dari kiri, terjatuh. Perempuan berusia 51 tahun berinisial AM yang dibonceng meninggal.

Dari sejumlah insiden ini, pihak TNI secara terbuka menjelaskan kronologi, penyampaian permintaan maaf, belasungkawa dan berjanji akan menyelidiki lebih lanjut.

Namun, tak banyak yang terus menyoroti kelanjutan penyelidikan, nasib keluarga korban, bagaimana kasusnya bergulir di persidangan, hingga bentuk hukuman kepada anggota TNI yang terjerat pidana.

Hal ini yang menjadi sorotan Bhatara Ibnu Reza, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

“Persoalannya adalah sampai di mana kemudian kasus ini diselesaikan,” katanya.

Menurut aturan, anggota TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum disidang melalui pengadilan militer, termasuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian—meskipun sebagian pendapat hukum mengusulkan agar pelanggaran tindak pidana umum disidang melalui Peradilan Umum.

Aturan mengenai Peradilan Militer belum lama digugat ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon berpandangan tidak seharusnya ada perlakuan khusus yang membuat anggota TNI berada dalam yurisdiksi peradilan militer ketika melakukan tindak pidana umum.

Dengan kata lain, dalam perkara ini, MK tidak mengatakan pasal-pasal UU TNI dan UU Peradilan Militer itu konstitusional ataupun inkonstitusional. MK hanya mengatakan permohonannya tidak memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bhatara Ibnu Reza yang terlibat dalam perkara uji materi lainnya, mengusung agenda reformasi sektor keamanan, penguatan supremasi sipil, dan kritik terhadap perluasan peran militer. Peradilan Militer, menjadi salah satu yang ia soroti.

Menurutnya, anggota TNI yang diproses dalam Peradilan Militer cenderung diberi hukuman ringan. Padahal, ini bertentangan dengan prinsip dasar di mana semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum.

“Anda bisa lihat dalam kasus (penyiraman air keras) Andrie Yunus. Apa yang terjadi? Rekan saya itu sudah cacat permanen. Tapi apakah ada kemudian hukuman yang setimpal? Tidak. Kita diberikan sandiwara selama terjadinya peradilan itu,” katanya.

Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, empat anggota TNI divonis penjara di bawah lima tahun.

Terdakwa 1, Edi, dipidana tiga tahun penjara. Terdakwa 2, Budhi, dipidana 2,5 tahun penjara. Keduanya dipecat dari kesatuan.

Sedangkan terdakwa 3 dan 4, Nandala dan Sami, masing-masing divonis dua serta 1,5 tahun penjara, dan tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Simak perjalanan kasus Andrie Yunus di sini:

“Sepanjang tidak ada penegakan hukum yang efektif. Dan penegakan hukum itu hanya dipahami sebagai mengadili kawan mereka sendiri, anggota mereka sendiri, dan mendapatkan hukuman ringan, maka tidak akan pernah kemudian ada efek jera,” katanya.

Menurut Bhatara, hal ini juga berlaku pada kasus pidana umum lainnya, termasuk pada kasus di lapangan: kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota TNI hingga menimbulkan korban jiwa.

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Lalu bagaimana hukuman bagi anggota TNI yang terlibat kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

Tidak ada data nasional yang memadai berapa jumlah kasus yang melibatkan anggota TNI dalam kecelakaan lalu lintas, tapi situs Pengadilan Militer di daerah-daerah mempublikasikan putusannya.

Dilansir dari situs Pengadilan Militer II-10 Semarang, pada periode 2015-2026 setidaknya terdapat 87 perkara yang diadili lewat Pengadilan Militer berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dengan terdakwa anggota TNI.

Dari puluhan perkara lalu lintas ini, pengadilan militer lebih banyak menyidang perkara administratif seperti mengemudi tanpa dilengkapi SIM, STNK dan helm SNI.

Dari jumlah perkara itu, terdapat tiga kasus yang disebut “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Pengadilan memutuskan terdakwa dalam tiga kasus ini dengan hukuman pidana penjara dua hingga lima bulan, dengan masa percobaan antara empat sampai tujuh bulan.

Dengan kata lain, terdakwa tidak perlu masuk penjara. Ia hanya menjalani masa pengawasan (percobaan). Jika selama periode pengawasan itu terdakwa tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, maka ia tidak perlu menjalani hukuman penjara.

Namun, jika melanggar syarat itu, hukuman penjara 4 bulan dapat diperintahkan untuk dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu contohnya, dalam perkara nomor 3-K/PM.II-10/AD/I/2026, putusan pengadilan menyebutkan:

“Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan”.

“Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 (enam) bulan”.

Putusan-putusan tentang perkara anggota TNI yang terlibat kecelakaan lalu lintas juga diunggah ke publik oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang. Pada periode 2016-2026 pengadilan militer di area ini telah memutus 266 perkara terkait lalu lintas dan angkutan jalan.

Sebagian besar perkara masih terkait masalah administratif, dan terdapat empat perkara pidana yang menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Dari empat kasus ini, hanya satu perkara—nomor 91-K/PM.I-04/AD/VIII/2023—di mana anggota TNI berpangkat sersan mayor dihukum pidana penjara 10 bulan, tanpa masa percobaan.