Kontroversi Patriot-Merah Putih Bond – Apa yang sejauh ini diketahui?

Instrumen Patriot Bond disebut menggunakan skema penawaran terbatas (private placement), yang artinya tidak terbuka lebar bagi publik. Sasarannya, kalangan konglomerat dan elite bisnis nasional. Partisipasinya sepenuhnya bersifat sukarela dan voluntary.

Saat itu beredar di media sosial daftar 46 konglomerat Indonesia yang menjadi pembeli Patriot Bond. Hal ini tidak dibantah ataupun dibenarkan Danantara.

Sejumlah pemberitaan menyebutkan Patriot Bond ditawarkan dalam dua tenor yaitu lima dan tujuh tahun, dengan imbal hasil 2%.

Selain Patriot Bond, ada pula instrumen Merah Putih Bond. Tak banyak banyak informasi resmi terkait surat utang khusus ini.

Namun, pada awal Juni, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan secara umum, Merah Putih Bond sebagai “surat utang khusus” dari Danantara.

Purbaya berharap, penerbitan instrumen tersebut dapat memperluas sumber pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek strategis nasional.

“Penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi, kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional, akuntabel dan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sahih,” katanya.

Payung hukum Patriot Bond dan Merah Putih Bond disahkan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (04/06).

Beleidnya diatur dalam Revisi Undang Undang No.04/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Sidang pengambilan keputusan tingkat I dipimpin Wakil Ketua DPR-RI, Sufmi Dasco Ahmad yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Suparatman Andi Agtas. Seluruh fraksi di DPR setuju untuk pengesahan.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan laporan pembahasan RUU yang telah berlangsung sejak 4 Februari 2026 bersama pemerintah.

Menurutnya, revisi UU PPSK diperlukan untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Adanya kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan peran sektor keuangan melatarbelakangi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK,” ujar Hekal.

Pengaturan surat utang Danantara hanya satu dari 17 pokok materi dalam revisi UU PPSK. UU PPSK juga mengatur penguatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Selain itu ada aturan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring; hingga penguatan mekanisme penegakan hukum di sektor jasa keuangan

Sampai Senin malam (22/06), BBC News Indonesia belum menemukan UU No.24/2026 tentang PPSK di portal resmi kementerian atau lembaga terkait. Tapi hukumonline.com telah memuatnya.

Berdasarkan regulasi yang dibagikan portal berita ini, aturan tentang surat utang khusus yang dikeluarkan Danantara diselipkan di antara Pasal 50 dan Pasal 51, yaitu Pasal 50A.

Pasal ini mengatur wewenang Danantara yang dapat mengeluarkan surat utang, serta surat utang khusus termasuk Patriot bond dan Merah Putih bond.

Ayat (4) merujuk pada setiap pembelian instrumen surat utang khusus termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Pada ayat (5), disebutkan “negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata”.

Lalu, ayat (6), mengatakan “data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan”.

Pada ayat lain disebutkan, pembeli surat utang termasuk mereka yang sudah ikut program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak.

Aturan teknis mengenai penerbitan surat utang khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dosen Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran, Rully Herdita Ramadhani menyoroti ayat (5) dan (6). Ia menilai norma tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Ia mengurai sejumlah catatan terkait dua pasal tersebut yang memunculkan pertanyaan sekaligus kekhawatiran mendasar terkait pertanggungjawaban pidana, asas legalitas, dan sistem pembuktian.

“Jadi yang pertama itu apakah ketentuan itu dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam hal ini investor, selaku pihak yang membeli, menurut normanya itu surat hutang khusus ya,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa norma dalam ayat (5) pada dasarnya memberikan perlindungan luas terhadap pembelian instrumen keuangan tertentu, yang dalam praktiknya bisa diartikan sebagai bentuk penghapusan penuntutan.

“Jadi norma itu pada hakikatnya menciptakan alasan penghapus penuntutan. Atau yang kita sebut sebagai ground for non-prosecution. Jadi sifatnya itu absolut, preventif, dan berlaku sebelum proses pembuktian,” jelasnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa secara formal, ketentuan tersebut sah karena dibentuk melalui undang-undang. Namun, secara materiil, norma itu tetap harus diuji berdasarkan prinsip keadilan dan rasionalitas hukum.

“Secara legalitas formil, norma itu memang sah, dan dibentuk oleh undang-undang, tapi menimbulkan persoalan,” katanya.

Rully juga mengingatkan adanya potensi moral hazard jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara mutlak. Ia menggambarkan kemungkinan penyalahgunaan oleh pelaku kejahatan.

“Jadi interpretasi itu, penafsiran itu menimbulkan semacam bentuk moral hazard. Jadi, pelaku kejahatan itu dapat menempatkan hasil kejahatan, kemudian mengonversinya menjadi surat utang khusus, kemudian memperoleh kekebalan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama hukum pidana yang mengedepankan perlindungan masyarakat dan penegakan norma.

“Pemberian imunitas absolut itu dapat menghilangkan fungsi hukum pidana dengan adanya norma itu,” katanya.

Ia juga menekankan, prinsip dasar dalam hukum pidana tak boleh memberikan ruang bagi pelaku kejahatan lolos dari pertanggungjawaban hanya karena memanfaatkan instrumen keuangan tertentu.

Selain soal imunitas, peneliti di pusat studi kebijakan kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini turut menyoroti ketentuan pada ayat (6) yang membatasi penggunaan data dan informasi sebagai alat bukti di pengadilan.

Padahal, menurutnya, dalam KUHAP baru tahun 2025, informasi elektronik justru diakui sebagai alat bukti yang sah.

Ia menilai pembatasan tersebut berpotensi mengganggu kewenangan hakim dalam mencari kebenaran materiil. “Jadi, hakim itu tidak boleh kehilangkan kewenangan untuk menilai suatu fakta yang relevan terhadap perkara,” katanya.