Demo dan narasi tandingan dukung MBG di berbagai kota – ‘Pola dari rezim ke rezim, bukan murni ekspresi masyarakat’

Menurut Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Amalinda Savirani, pola ini bekerja di tiap rezim pemerintahan ketika ada keresahan dan protes terhadap satu kebijakan dari satu kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Aksi kelompok ini juga adalah hak warga negara dan juga dijamin oleh konstitusi. Tapi kita juga melihat pola dari satu rezim politik satu ke rezim politik lain. Tiap ada keresahan terhadap satu kebijakan, selalu ada demo tandingan yang isinya narasi yang berkebalikan,” ujar kepada BBC News Indonesia, Senin (22/06).

Di Jakarta, aksi mendukung program MBG digelar di kawasan Patung Kuda, tak jauh dari Monumen Nasional (Monas), Senin (22/06).

Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, mengaku keterlibatan seluruh peserta aksi murni atas kemauan sendiri dan tanpa bayaran.

Menurut Edi, mereka merasakan manfaat MBG.

Dalam aksi di Jakarta tersebut, sebagian peserta demo menenteng wajan baru, susu, buah-buahan, dan bahan pangan lain menjelang aksi berakhir.

Desi, peserta aksi yang mengaku dari Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta, mengaku dia menerima yang transpor sebesar Rp100.000.

Agus Sarwono dari perwakilan MBG Watch menyampaikan jika pemberian barang dan bagi uang ini benar berkaitan langsung dengan aksi, maka demonstrasi dukungan MBG bukan lagi ekspresi aspirasi warga, melainkan rekayasa untuk membentuk opini publik.

“Praktik semacam ini berbahaya karena mengubah ruang demokrasi menjadi alat propaganda. Massa aksi dipergunakan untuk memberi kesan bahwa program MBG dibela rakyat, padahal yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ujar Agus.

Di Batam dan Jember, peserta aksi berasal dari Aliansi Relawan Pekerja Dapur MBG, pemilik SPPG, hingga siswa SD dan SMP.

Berbagai unjuk rasa yang mengusung dukungan terhadap MBG ini dilaporkan mendapat respons positif dari pemerintah daerah setempat.

Di Jakarta, perwakilan aksi diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.

Di kota lain, seperti Jember, Batam, Medan, dan Mataram, para peserta aksi ditemui anggota DPRD hingga kepala daerah.

Namun Kepala Badan Komunikasi, Muhammad Qodari, menilai unjuk rasa mendukung MBG “lahir dari masyarakat”.

MBG merupakan visi misi dan janji kampanye Prabowo saat menjadi capres di tahun 2024, kata Qodari.

“Wajar jika ada masyarakat yg setuju dan tidak setuju sebagai tercermin dari hasil survei Cyrus Network April 2026 ini. Ada 65% yang setuju MBG dan 32% yang tidak setuju. Ada banyak asosiasi pendukung MBG baik mitra, relawan, maupun penerima manfaat.”

Seperti diketahui, Cyrus Network merupakan lembaga survei yang didirikan oleh Hasan Nasbi yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Kendati demikian, Hasan mengaku telah melepas segala kepemilikan dan tidak lagi ikut campur dalam semua urusan berkaitan dengan Cyrus Network.

Sebelum tumbuh aksi dukung MBG, berbagai koalisi masyarakat sipil sudah lebih dulu turun ke jalan dan gencar menyuarakan tuntutan penghentian program ini.

Salah satunya adalah Aliansi Perempuan Indonesia (API) yang melakukan unjuk rasa pada Kamis (18/06).

Mereka berhasil menembus Bundaran Hotel Indonesia (HI) setelah melewati pengamanan yang cukup ketat dari aparat dan berulangkali dialihkan untuk menjauhi Bundaran HI.

“Aksi adalah hak konstitusional tiap warga negara. Bundaran HI adalah bundaran milik rakyat, dulu aksi-aksi Suara Ibu Peduli 98 dan juga aksi-aksi rakyat berpusat di wilayah tersebut. Kami ingin terus merawat memori tersebut. Kami sadar bahwa Hak Untuk Protes harus terus diperjuangkan dan dipertahankan,” ujar Mutiara Ika Pratiwi dari API kepada BBC News Indonesia.

Ia menambahkan, keresahan terkait program MBG sudah lama dirasakan sejak melihat banyak hal yang tidak beres dalam eksekusi dan pengelolaanya.

Bahkan API juga mengeluarkan pernyataan sikap “Hentikan MBG” pada Oktober 2025.

Dari ribuan anak keracunan, makanan rendah gizi yang dibagikan, hingga kebijakan rentan korupsi disuarakan dalam pernyataan sikap tersebut.

Namun, seruan API yang juga senada dengan pernyataan berbagai peneliti hingga masyarakat, tidak pernah ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh pemerintahan Prabowo.

Mutiara menyampaikan, pernyataan sikap dan aksi turun ke jalan untuk “Hentikan MBG” yang selama ini dilakukan dilatarbelakangi oleh keresahan bahwa “program MBG adalah program yang menghancurkan keberdayaan perempuan dan justru menambah beban persoalan bagi perempuan”.

“Program MBG menghancurkan pengetahuan perempuan soal pangan yang bergizi dan menyehatkan. Jika dilihat dari pengelolaan nya yang menggunakan pendekatan militeristik, maka konsep program ini memang bertujuan utk menghancurkan agensi perempuan,” ujar Mutiara.

Adapun pendekatan militeristik yang dimaksud, berkaca dari segi pengelola yang mayoritas adalah purnawirawan militer hingga segi kebijakan yang tersentral dan minim partisipasi.

“Mengingat pendekatan militeristik maka akan sangat sulit menyuarakan kritik terhadap program ini. Aksi turun ke jalan kami maksudkan untuk dapat menembus kesulitan tersebut. Pun kami tidak heran jika kemudian juga marak terdapat aksi dengan narasi yang berbeda, mendukung MBG,” kata Mutiara.

Sebelumnya, Jumat (12/06), mahasiswa Universitas Indonesia (UI) juga melakukan aksi dengan salah satu poin tuntutan penghentian MBG.

Mereka ingin beraksi di Bundaran HI, tapi berulangkali dihalangi aparat dengan dalih Bundaran HI bukan dilarang sebagai lokasi unjuk rasa mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta.

Secara terpisah, Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim membantah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang demo di Bundaran HI.

Pada Rabu (10/06), MBG Watch yang merupakan gabungan dari berbagai koalisi masyarakat sipil melakukan aksi agar MBG dihentikan.

Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “Bunyikan Klakson, jika muak dengan MBG”. Para pengendara yang melintas pun merespons dengan membunyikan klakson.

Setelah maraknya aksi demo menolak MBG, timbul unjuk rasa dengan narasi sebaliknya.

Berawal dari aksi Aliansi Masyarakat Jakarta pada Kamis (18/06) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, demo Dukung MBG ini muncul juga di sejumlah kota dari Sabtu (20/06) hingga Senin (22/06).

Aksi Dukung MBG pertama kali tersebut bertepatan dengan aksi API di Bundaran HI yang kemudian lanjut juga sampai di Patung Kuda, Monas.

Hanya saja aksi dukung MBG ini tak mengalami pengawalan ketat dari aparat, bahkan perwakilan mereka ditemui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro.

Di Batam, aksi berlangsung dua hari yaitu pada Sabtu dan Minggu. Pada Sabtu, kelompok yang mendukung berasal dari Aliansi Relawan Pekerja Dapur MBG.

Esok harinya, siswa SD dan SMP se-Kota Batam yang terlihat di jalan mengikuti aksi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Batam dan disebut sebagai aksi pawai mendukung MBG.

Sebanyak 100 sekolah dikerahkan untuk hadir dalam pawai tersebut. Mereka melakukan aksi di depan kantor DPRD Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam. Sebagian murid dan guru menggunakan baju olahraga.

Tidak ketinggalan masing-masing mereka juga membawa atribut layaknya aksi massa.

Mereka membawa spanduk dan poster mendukung MBG Prabowo Subianto, seperti: “Terima kasih Pak Prabowo, lanjutkan program MBG untuk Indonesia emas” hingga “SD Negeri 003 Sungai Beduk mendukung program makan bergizi gratis”.

Di lokasi pawai juga terdapat mobil komando orasi bertuliskan “MBG lanjut, korupsi diusut, yang melarang MBG dibenjut,”. Dari mobil komando juga dibunyikan yel-yel “Oke Gas, Oke Gas”.

Informasi aksi unjuk rasa tersebut sudah beredar pada Sabtu (19/06) malam. Beberapa media lokal memberitakan guru-guru keberatan dengan rencana tersebut.

Rani, seorang guru yang ikut dalam aksi mengaku mendapatkan undangan dari grup sekolah. Ajakan tersebut beredar setelah Kepala Dinas Pendidikan mengumpulkan Kepala Sekolah.

“Ajakan pawai mendukung MBG saja di WA, tak ada undangan resmi. Sebenarnya kalau pribadi, mana mau kita ini, ini karena ada perintah aja, hari minggu lagi,” katanya.

Ajakan tersebut berbunyi “izin menyampaikan informasi urgent untuk besok Minggu 21 Juni 2026 pawai damai mendukung MBG”.

Dalam undangan, disebutkan juga agar membawa spanduk ukuran 2×1 meter dengan tulisan “kami mendukung program pemerintah (MBG)”. Begitu juga ada yang diminta membuat video dukungan terhadap MBG.

Sementara itu, para orang tua murid yang anak-anaknya ikut dalam aksi tersebut mengaku khawatir terkait keamanan anak-anak mereka. Beberapa komentar di media sosial pada unggahan video aksi itu berbunyi:

“Anak saya setiap Senin sampai Jum’at dapat MBG, tapi tidak pernah dimakan dan disuruh gurunya ikut pawai MBG, anak saya mau ikut pergi karena takut dimarahi gurunya dan saya bilang gak usah pergi. Lucu sih menurut saya.”

Sebagian komentar mengaku memberikan izin anak untuk datang pawai karena acara pawai disebut memperingati Tahun Baru Islam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan membenarkan pawai mendukung MBG adalah hasil mobilisasi pihaknya untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kota Batam.

Alasan Hendri kegiatan pawai ini didasari karena banyak masukan dari orang tua akibat terhentinya MBG karena anggaran yang tidak cair beberapa hari lalu.

Untuk itu, pihaknya berinisiatif menggelar pawai mendukung MBG setelah menjalin pertemuan dengan guru.

Ia menyebut tidak hanya dari sekolah, tetapi juga pihak SPPG ikut serta dalam rangka mendukung program (MBG) tetap berjalan.

Menurut dia, pelajar ikut serta karena merupakan penerima manfaat MBG. Sedangkan para pekerja dan relawan SPPG berpotensi kehilangan pendapatan jika program MBG dihentikan.

Hendri menegaskan tidak ada instruksi khusus dari pemerintah pusat. Ia juga mengaku tidak mewajibkan guru untuk datang.

“Tidak ada kewajiban, kami hanya menawarkan bagaimana kalau seandainya mau (ikut pawai mendukung MBG), sekalian memperingati hari tahun baru Hijriah,” ujarnya

“Dalam kesempatan pawai ini kami mendukung terkait tata kelola, salah urus dan sebagainya silakan diperbaiki untuk ke depan lebih baik. Terkait program ini sangat bermanfaat dan bagus, pada saat ini anak-anak melaksanakan pendidikan sekolah butuh asupan gizi cukup,” tambahnya.

Aksi ini ditemui oleh Anggota DPRD Kota Batam Fraksi Gerindra, Anwar Annas yang juga berorasi saat aksi. Dalam orasinya di atas mobil komando, Anwar menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasi mendukung MBG.

Saat dihubungi, Anwar berkata kehadirannya di lokasi acara sebagai anggota legislatif yang menyambut masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Selanjutnya, aspirasi ini akan disampaikan ke pemerintah pusat.

“Saya datang karena tahu, teman-teman akan ada pawai dan menyampaikan aspirasi, fraksi Gerindra makanya datang,” kata Anwar yang menampik tudingan mobilisasi massa karena punya dapur SPPG.

“Semua tuduhan itu tidak benar, kalau ada yang bisa membuktikan saya punya dapur satu saja, saya siap mundur,” katanya.

Ia menambahkan dirinya wajib menemui massa pawai yang mendukung MBG karena program itu mengantarkan Prabowo menjadi Presiden.

Di Garut, aksi dukung MBG digelar pada Senin (22/06) pagi. Aliansi Masyarakat Garut Bersatu (Magatu) menyampaikan dukungannya di halaman Kantor Bupati Garut.

Koordinator Lapangan, Restik Permatahari, berkata aksi dari Aliansi Magatu ini bertujuan untuk mempertahankan MBG.

“Kami masyarakat Garut Bersatu hanya ingin menyampaikan aspirasi kami yaitu pertahankan program MBG. Usut tuntas semua kasus korupsi MBG, perbaiki menu dengan layak, lalu harus sesuai dengan segala macam yang ingin menjadikan rakyat ini menjadi sehat, menjadi baik, Gizi bagi anak-anak kami sangat dibutuhkan,” ujar Restik.

Ia juga berkata hanya ingin aksinya didengar saja dan tidak ingin berdialog dengan jajaran pemerintah.

Di Jember, Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) juga melakukan aksi dukung MBG di depan Gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Sabtu (20/06).

Dikutip dari Kompas.com, salah satu orator dalam demonstrasi tersebut adalah pemilik dua SPPG di Bintoro, Kecamatan Patrang, Achmad Sudiyono.

Dalam orasinya, Achmad yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Jember dan pernah menjadi calon legislatif, mengklaim kebijakan MBG bukan hanya dinikmati pemilik SPPG, tapi dirasakan banyak orang, termasuk pegawai SPPG, petani, dan siswa penerima manfaat.

Aksi yang ditemui oleh Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim ini diikuti ratusan pekerja SPPG yang tersebar di Jember.

Pada Senin, demo dukung MBG kembali bergulir di Jember. Kali ini, massa yang turun mengatasnamakan Pro Garda Indonesia Bersatu (ProGIB).

Menilik berbagai rentetan demonstrasi belakangan ini, Guru Besar dari UGM, Amalinda Savirani berkata aksi-aksi warga sejatinya adalah bagian dari ekspresi warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

Aksi demonstrasi ini, kata dia, juga bentuk keprihatinan atas kondisi ekonomi yang semakin sulit dan membawa dampak langsung pada warga negara.

Selain itu, aksi yang dilakukan masyarakat sipil dan mahasiswa beberapa waktu lalu juga bentuk kekecewaan dan kemarahan pada rezim yang tidak memiliki sense of crisis yang kuat.

“Rezim juga tidak memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menangani situasi ini. Kebijakan-kebijakan yang memboroskan uang negara seperti MBG dan KDMP terus berlanjut,” kata Amalinda.

Lalu, bagaimana dengan aksi lain yang memiliki narasi berbeda dan cenderung mendukung program pemerintah?

Amalinda memahami aksi kelompok tersebut memang merupakan hak warga negara. Akan tetapi, ia meminta untuk lebih jeli menelaah dari sejarah. Bahwa munculnya narasi tandingan usai ada protes kebijakan nyari selalu ada di tiap rezim.

Ia memberi contoh, ada entitas yang Bernama Pam Swakarsa (Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa) pada Orde Baru. Mereka dilatih dan dikukuhkan keberadaannya oleh TNI, dan tugasnya membendung aksi mahasiswa pada 1998.

Begitu pula narasi tandingan yang kemudian benturannya dimainkan antar warga. Terlebih saat media sosial makin menggeliat, benturan narasi ini kian mudah digaungkan. Meski banyak pihak yang sudah melek literasi digital, benturan narasi ini tetap masih terjadi dan kini secara terang-terangan dilakukan lewat aksi di lapangan.

“Praktik saling menabrakkan sesama warga negara, dan disponsori oleh negara, telah jadi pola di negeri ini di saat aksi protes marak. Aksi tandingan bukanlah partisipasi yang genuine dari warga, melainkan mobilisasi,” kata Amalinda.

Dari fenomena adu domba warga ini, ia menilai “terlihat jelas pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin menyelesaikan masalah” terkait MBG.

“Tapi malah sibuk mencari pendukung, memoles citra, dan abai pada akar masalah yang sesungguhnya. Kalau pemerintah akan mengevaluasi MBG segera lakukan, karena uang negara sudah terlanjur banyak yang dikeluarkan,” ujar Amalinda.

Terlebih lagi, sudah ada kajian yang menunjukkan bagaimana kebijakan MBG bermasalah baik secara proses dan secara produk kebijakan. Bahkan jelas ada pencurian uang negara untuk kepentingan pribadi yang kini sedang ditindak penegak hukum.

“Argumen bahwa MBG bertujuan mengurangi stunting juga tidak dapat ditemukan datanya. Di wilayah stunting rendah, SPPG malah banyak. MBG juga menjadi bancakan parpol, kepolisian dan TNI. Argumen peserta aksi soal kemanfaatan program MBG, misalnya menyerap tenaga kerja, harus dilihat secara menyeluruh,” tutur Amalinda.

“Benar, ada warga yang menjadi pegawai SPPG, tapi ada juga warga yang dagangan kantinnya tidak lagi laku dan bangkrut karena tidak ada yang membeli. Pedagang pasar sepi pembeli, karena ibu-ibu tidak lagi memasak. Program MBG yang sesungguhnya menjadi kesempatan mendorong agenda kedaulatan pangan, dengan memanfaatkan pangan lokal, tidak dapat dimanfaatkan.”

Peneliti dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono berkata adanya insentif bagi peserta unjuk rasa ini merupakan praktik berbahaya karena mengubah ruang demokrasi menjadi alat propaganda.

Dugaan mobilisasi aksi berbayar, lanjut dia, harus dipahami bukan sebagai insiden terpisah, melainkan sebagai gejala tata kelola yang sejak awal sarat manipulasi.

Sebelumnya, terbukti ada indikasi intervensi penunjukan mitra SPPG, afiliasi yayasan dengan pejabat, serta penggelembungan pengadaan: mulai dari motor listrik bernilai sekitar Rp1 triliun, sepatu, tablet, televisi, hingga dugaan proyek CCTV ratusan miliar.

Atas dasar itu, Agus menyampaikan, muncul dugaan kuat bahwa legitimasi publik juga “dikelola” dengan cara serupa, seperti diatur, dibayar, dan dipertontonkan.

“Ini bukan sekadar soal demo berbayar, tapi sebagai alat untuk memaksakan legitimasi atas proyek publik yang sedang dibelit kasus korupsi,” ujar Agus.

ia menilai sangat problematik bila keresahan pekerja SPPG, ibu-ibu, bahkan anak usia sekolah dijadikan bahan bakar mobilisasi untuk mempertahankan program yang justru perlu diaudit total.

“Ketakutan kehilangan pekerjaan adalah persoalan nyata, tetapi rasa takut itu tidak boleh dieksploitasi untuk membentuk tameng sosial bagi pihak yang seharusnya bertanggung jawab di hadapan hukum,” kata Agus.

Ia pun menegaskan, MBG tidak boleh dipertahankan dengan demonstrasi yang diduga direkayasa.

“Saat dugaan korupsi belum tuntas,opini publik sudah lebih dulu dibentuk melalui pengerahan orang-orang rentan yang dibayar, dijanjikan, atau ditakut-takuti,” ujar Agus.

“MBG sudah seharusnya diuji dengan ukuran yang sah seperti, bagaimana transparansi anggarannya, integritas pelaksana program, dan keberanian negara menindak siapa pun yang menjadikan program gizi rakyat sebagai ladang rente.”

Artikel ini dikerjakan juga oleh Yogi Eka Sahputra di Batam dan Yuli Saputra di Bandung