Menteri Dody Hanggodo: Sederet polemik dan respons menteri pekerjaan umum

Bukan hanya pada topik terhangat soal Menteri Dody, ia mencontohkan komunikasi publik yang tidak memadai ini pada mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah terkait tuduhan aset emas dan uang yang ditemukan polisi.

Selain itu, ungkapan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait “inflasi pengamat” dan “pokoknya ada” juga dianggap bermasalah dalam konteks komunikasi publik.

“Catatan kami juga masih konsisten soal komunikasi yang tidak konsisten,” kata Adinda.

Adinda menduga dokumen perjalanan dinas Menteri Dody, istri dan anaknya ke AS yang bocor di publik merupakan bentuk “perlawanan” dari ASN di lingkungan Kementerian PU. Bagaimanapun, BBC News Indonesia belum bisa memverifikasi asal muasalnya kebocoran dokumen ini.

“Mereka juga punya cara resistensi, cara melawan yang berbeda,” katanya.

Kasus ini menambah daftar perlawanan ASN di lingkungan Pemerintahan Prabowo-Gibran, setidaknya yang mencuat di halaman pemberitaan:

Ernie Nurheyanti M. Toelle, sebelumnya menjabat Sekretaris Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM (eselon II.a), dimutasi ke jabatan fungsional analis HAM ahli madya.

Ia menilai perpindahan yang diputuskan 23 Januari 2026 ini merupakan demosi dan menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke PTUN Jakarta.

Pada Kamis (02/07), PTUN memenangkan gugatan Ernie Nurheyanti M Toelle. Pengadilan memerintahkan Menteri Pigai merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan pemohon seperti semula, setara eselon II.a sebagai Sesditjen.

Sebanyak 235 ASN dan pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) menggelar aksi demonstrasi di kantornya, Senin (20/01/2025). Aksi ini dipicu pemecatan atau pemindahan paksa seorang ASN bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang.

Aksi unjuk rasa ratusan ASN ini mendapat perhatian dari Istana dan DPR.

Di sisi lain, Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah melakukan mutasi secara sewenang-wenang. Tapi sebulan sejak aksi besar itu, ia mundur dari jabatan menteri.

Menurut Adinda, kasus-kasus resistensi ASN terhadap menteri ini menunjukkan adanya persoalan cara bos tertinggi di kementerian memimpin dan bekerja.

Selain itu, sistem penyaluran gagasan, keluhan dan pengawasan internal yang tidak berjalan optimal hanya menyebabkan akumulasi frustasi dari para ASN.

“Ketika sistem di dalam itu melempem, tapi orang sudah kadung tidak percaya, ya ini jalan keluarnya menjadi pihak yang lebih baik berseturu ketemu di meja hijau atau ketemu di jalan, atau ketemu di medsos,” katanya.

“Ini juga harusnya menjadi evaluasi dari presiden dan kementerian terkait”.

Dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU, Dody Hanggodo ke New York, AS bocor di media sosial. Warganet menyoroti istri dan anaknya yang ikut tercantum dalam surat bertanggal 29 Juni 2026.

Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda pada 13-19 Juli di AS.

Surat perjalanan dinas yang bocor ini bersirkulasi di media sosial mulai pekan pertama Juli.

Dalam sejumlah unggahan, komentar warganet mengaitkan perjalanan dinas Menteri Dody sekeluarga ini dengan perhelatan Piala Dunia apa yang disebut “aji mumpung”.

Lainnya, mempertanyakan apakah perjalanan ini menggunakan duit pribadi atau negara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto tak membantah surat yang bocor ini.

“Memang itu surat dari saya, selaku sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi memang kegiatan yang akan dilakukan itu sifatnya masih tentatif,” kata Apri di kantornya, Selasa (07/07).

Apri bilang, pencantuman anggota keluarga dilakukan atas arahan administrasi dari Kementerian Luar Negeri agar calon rombongan dimasukkan dalam satu data pengurusan visa. Kata dia, biaya perjalanan istri dan anak Dody tidak menggunakan dana APBN.

Saat itu Kementerian PU mencari pelaku yang membocorkan surat yang disebut “tidak seharusnya untuk konsumsi publik”.

Sehari kemudian, Menteri Dody Hanggodo mengonfirmasi pembatalan kunjungan ke AS.

“Kalau ke Amerika batal,” katanya saat meninjau Jembatan Enang-Enang yang diperbaiki warga secara mandiri di Bener Meriah, Aceh.

Beberapa hari berselang polemik perjalanan dinas keluarga Dody yang berakhir pembatalan, media sosial kembali bergejolak. Kali ini isunya soal mutasi ASN senior di lingkungan Kementerian PU.

Sejumlah akun di media sosial mengaitkan mutasi ASN sebagai “hukuman” atas bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo dan keluarga.

Dalam keterangan kepada media, Dody bilang perombakan jabatan dan mutasi di kementeriannya sebagai penyegaran struktural yang lazim dilakukan.

Di samping itu, ia mengklaim menerima laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal ribuan ASN Kementeria PU yang terlibat judi online dan praktik curang absensi elektronik.

Temuan PPATK, kata Dody, sebanyak 6.000 pegawai atau 15% dari total Kementeri PU terdeteksi punya aktivitas judi online. Lalu, 4.000 lainnya bermasalah dalam pemanfaatan sistem absensi digital.

Temuan PPATK ini diklaim ikut melatarbelakangi langkah Kementerian PU memperketat sistem pengawasan internal, termasuk rotasi jabatan.

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dikutip Suara.com, Kamis (16/07).

Namun tidak ada keterangan lebih rinci tentang akumulasi transaksi judi online, rentang waktu pemantauan dan status hukum dari 6.000 pegawai tersebut.

Isu ini juga santer di sosial media.

Tapi hal ini pun dibantah Dody seraya membuka sayembara, bagi pihak yang bisa membuktikannya akan dihadiahi “umrah sekeluarga”.

Yasti mengklaim menerima banyak keluhan dari ASN aktif maupun mantan ASN di lingkungan Kementerian PU: menerima sanksi disiplin berat, direktur dan pejabat dinonjobkan atau dipindahkan menjadi staf.

“Saya betul-betul merasakan bagaimana di KemenPU banyak duka cita,” katanya.

Mantan bupati Bolaang Mongondow ini mengutarakan ASN di lingkungan Kementerian PU “takut betul untuk melaksanakan program-program mereka, sangat hati-hati, sangat takut.”

“Saya khawatir, karena kehati-hatian mereka, sehingga program-program di Kementerian Pekerjaan Umum yang kita baru bahas nanti di 2027 tidak akan berjalan dengan baik,” kata Yasti.

Politikus PDI Perjuangan ini menginstrupsi di akhir rapat kerja dengan Menteri PU Dody Hanggodo.

Lasarus sebagai pimpinan sidang saat itu, merespons intrupsi ini dengan mengatakan soal mutasi sebagai “kewenangan penuh Pak Menteri”.

Ia kemudian mengingatkan agar menteri menjalankan sistem merit dan mengangkat secara definitif pejabat eseleon 1 yang masih berstatus pejabat pelaksana (Plt).