MBG: Hanya 1% dapur MBG di Papua, wilayah dengan stunting tertinggi

Pengecekan berlanjut ke ibu hamil yang sebentar lagi bakal melahirkan. Dengan cekatan, Grace memasang manset tensi ke lengan si ibu dan menekan tombol pada alat tersebut.

Tak berapa lama, deretan angka muncul untuk menunjukkan apakah tekanan darahnya dalam batas normal atau tidak.

“Hasilnya (tekanan darah) normal, tapi posisi bayi sungsang,” kata Grace yang menerka dari bentuk perut sang ibu hamil.

Perempuan yang sudah menjadi perawat selama 16 tahun ini lantas mengambil beberapa obat dan vitamin yang diboyongnya dengan tas jinjing hijau besar.

Diambilnya beberapa strip obat dan dimasukkan dalam plastik kecil bening. Di bagian luar ditulisnya 3×1 dengan spidol biru, yang artinya harus diminum tiga kali dalam sehari.

Warga Kampung Anggreso tampak sabar menunggu Grace merampungkan kesibukannya menuliskan resep obat untuk tiap-tiap orang yang dianggap membutuhkan.

“Di rumah ini ada anak kecil yang lumpuh,” kembali Grace berkata sembari melirik ke bangunan yang persis bersebelahan dengan pondok.

Betul saja, seorang nenek menggendong cucu laki-lakinya, Petra Merne.

Bocah itu dibaringkan dengan hati-hati di atas meja kayu. Grace lalu mengecek fisik anak tersebut, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala.

Mata anak itu melihat, tapi nampak kosong. Jari-jarinya tak berhenti bergerak seperti ingin menggapai sesuatu.

Ketika saya bertanya pada orang tua Petra, berapa usia bocah itu, sang ayah Maurenus Merne menggelengkan kepala. Ia tak tahu tanggal-bulan-tahun anak-anaknya lahir.

Ia hanya ingat tiga anak lahir di kampung lama mereka di tengah hutan belantara dan empat lainnya di Anggreso, kampung di pesisir Sungai Mamberamo.

Grace bercerita, sudah menjadi hal yang umum kalau warga di sini tak tahu kapan anak mereka lahir. Bahkan kalau ditanya berapa usia para orang tua anak-anak ini, mereka hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala.

Warga kampung Anggreso, kata Grace, mempunyai aturan adat yang tak biasa. Setiap ibu hamil yang mau melahirkan, bakal dibuatkan “rumah persalinan” persis di samping tempat tinggal mereka.

Bangunan semi-permanen ini bentuknya memanjang yang cukup untuk dihuni satu orang. Dinding dan atapnya terbuat dari seng serta kayu.

Beberapa hari sebelum dan saat akan bersalin, si ibu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain atau bidan.

Itu mengapa, tak ada yang mencatat tanggal-bulan-tahun anak-anak ini lahir.

Jika menebak dari fisiknya, Grace memperkirakan umur Petra sekitar empat tahun. Tapi, melihat kondisinya yang tak bisa duduk, berdiri, berjalan, dia langsung patah hati.

“Usia empat tahun, semestinya dia sudah bisa berbicara, jalan, komunikasi, melihat benda, atau menghafal sesuatu. Tapi ini kan belum… dia cuma bisa melihat dan menangis,” imbuhnya.

“Kalau sakit, dia menangis saja, tidak bisa bilang ‘Saya sakit di sini’. Cuma dengan air mata saja…”

“Haus, lapar, buang air hanya dengan air mata,” sambungnya.

Grace tak tahu pasti apa penyebab Petra lumpuh. Sebab, bocah itu belum pernah diperiksa dokter spesialis anak. Dugaannya, selama mengandung, mama Ester tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dan vitamin yang memadai.

Ditambah, Petra belum pernah ikut imunisasi.

Maurenus Merne tak menyanggah semua ucapan Grace.

Waktu Petra lahir, ia bercerita, semuanya terlihat normal. Hanya satu hal yang berbeda: matanya merah.

Maurenus lantas teringat pada dua anaknya yang telah meninggal, juga mengalami kejadian serupa.

“Yang dua anak mata merah, baru sekarang ini (Petra) macam begini sudah,” katanya duduk bersebelahan dengan sang istri yang sedang memangku Petra.

Bocah itu cuma bisa bersandar di dada mama Ester yang kurus.

Saat kami berbicara, dia menangis tanpa kami tahu mengapa. Grace tiba-tiba menyorongkan satu telur rebus kepada mama Ester untuk diberikan pada Petra.

Mama Ester menyuapi anaknya itu pelan-pelan dan Petra kembali tenang. Rupanya, dia lapar.

Petra, sambung Maurenus, selalu diberikan air susu ibu waktu bayi. Begitu sudah bisa duduk, diberikan makanan berupa papeda, sayur gedi, atau pisang.

Sampai suatu kali, seingatnya, Petra mengalami demam dan kejang lebih dari empat kali.

Maurenus lantas memboyong anaknya ke RSUD Kawera di Kasonaweja, yang jaraknya kira-kira sepuluh kilometer. Oleh tenaga kesehatan, Petra diberikan obat malaria.

Rumah Maurenus Merne bisa dibilang jauh dari layak. Bentuknya seperti rumah panggung, penyangganya adalah kayu dan atapnya dari daun sagu kering.

Tak ada dinding untuk menutup setiap sisi rumah. Sebagai penghalau panas atau hujan, dipasang lah terpal.

Satu ruang itu dipakai untuk segala aktivitas, mulai dari tempat tidur sampai menyimpan surat-surat berharga dan bahan makanan. Termasuk tiga ember besar berisi sagu yang sudah ditokok.

Di samping kiri dibuat dapur ala kadarnya.

Sehari-hari, Maurenus dan istri bolak-balik kebun yang jaraknya cukup jauh. Petra dan si bungsu biasa dititipkan ke rumah nenek yang berjarak beberapa langkah.

Hasil dari kebun, entah sayur-sayuran atau pisang sebagian dijual ke pasar. Sehari mama Ester bisa dapat Rp20.000-Rp30.000. Uangnya dipakai untuk membeli ikan, beras, atau keperluan dapur.

Tapi, uang segitu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Di sini, semua serba mahal.

Sebagai gambaran, satu kilogram beras di Mamberamo Raya berkisar antara Rp20.000-Rp35.000.

Harga satu ekor ikan mujair kisarannya Rp75.000-Rp150.000, tergantung beratnya.

Dan, satu butir telur dijual Rp5.000.

Maurenus berkata, tingginya harga-harga bahan pangan di Mamberamo Raya bikin keluarganya menyantap apa yang pasti tersedia: sagu.

“Makan ikan atau ayam itu sangat jarang, kalau tidak ada uang mau bagaimana lagi,” cetusnya.

Selama puluhan tahun, rumah warga di Kampung Anggreso tak mendapat pasokan listrik. Untuk penerangan, mereka bergantung pada panel tenaga surya pemberian anggota DPRD setempat.

Air bersih, sama susahnya.

Hampir setiap rumah di Kampung Anggreso punya tandon untuk menampung air hujan. Kalau sedang musim kemarau, air sungai yang keruh jadi andalan.

Di sungai itu, warga pakai untuk mandi dan mencuci.

Barang-barang perlengkapan masak seperti piring dicuci memakai pasir sebagai pengganti sabun.

Grace mengatakan penyakit paling umum di Anggreso adalah malaria.

Namun, dari 24 bayi dan balita di kampung ini, sekitar lima anak mengalami kekurangan gizi, satu kasus stunting, selebihnya cacingan, postur tubuh tidak baik, kusta hingga infeksi saluran pernapasan akut.

“Kalau cacingan, perutnya besar. Sementara gizi buruk bisa dilihat dari berat badannya segitu-segitu saja, tapi umurnya bertambah. Jadi memang di sini, gizi buruk dan cacingan paling banyak,” ucap Grace.

Ia terang-terangan bilang warga kampung sangat membutuhkan bantuan makanan tambahan untuk menambah gizi para ibu hamil dan balita. Tak cukup hanya sagu dan sayuran.

Persoalan tersebut, klaimnya, sudah sering diutarakan tapi entah mengapa tak pernah terwujud.

“Mereka harus mendapatkan macam susu, daging-daging, telur. Saya sangat berharap ada bantuan (makanan tambahan) begitu.”

“Kalau itu tidak terpenuhi, nanti mereka punya pertumbuhan lambat atau sakit-sakit,” dia menambahkan.

Kabupaten Mamberamo Raya masuk dalam administrasi pemerintahan Provinsi Papua. Letaknya berada di pesisir utara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik.

Wilayah ini membentang dari pantai utara hingga ke arah pedalaman Provinsi Papua dan dibelah oleh aliran Sungai Memberamo—yang dijuluki “Amazon-nya Papua”.

Untuk sampai ke Mamberamo Raya dari Jayapura, tak ada transportasi darat. Hanya ada kapal laut dan pesawat perintis yang beroperasi seminggu sekali.

Sementara, dari satu kampung ke kampung lain, masyarakat setempat harus menggunakan perahu kayu ketinting atau perahu mesin johnson.

Harga untuk sekali menyeberang jarak pendek Rp50.000. Lain lagi kalau ke pedalaman, bisa berjuta-juta.

Satu liter bensin di Mamberamo Raya mencapai Rp30.000.

Badan Pusat Statistik (BPS) Mamberamo Raya mencatat jumlah penduduk di kabupaten ini sebanyak 37,62 ribu jiwa pada 2024.

Puluhan ribu warga itu tersebar di sembilan kecamatan atau distrik—yang masing-masing memiliki kondisi geografis yang berbeda: dataran tinggi, pegunungan, sungai, dan pesisir.

Dengan luas wilayah 23.814 kilometer persegi, secara rata-rata penduduk Mamberamo Raya hanya 1-3. Artinya tiap satu kilometer, didiami oleh 1-3 keluarga.

Mengenai fasilitas tenaga kesehatan, persentase persalinan di Mamberamo Raya yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang merujuk pada proses persalinan anak lahir hidup adalah 50%.

Itu artinya, masih ada 50% persalinan lainnya yang tidak dibantu oleh tenaga kesehatan.

BPS Mamberamo Raya juga mencatat baru separuh balita umur 0-59 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap pada 2023. Jenis imunisasinya antara lain BCG, DPT, polio, campak, dan Hepatitis B.

Soal pemenuhan gizi, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk di Mamberamo Raya belum mampu memenuhi standar nasional alias di bawah angka kecukupan gizi yang ideal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, mengakui betapa terseok-seoknya pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Dari 13 puskesmas, lima di antaranya mati suri. Tidak ada sama sekali dokter spesialis. Bahkan, dokter umum hanya tersedia di tiga kampung: Burmeso yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten, Kasonaweja pusat perekonomian, dan Trimuris.

Mereka juga tidak punya infrastruktur listrik untuk mendirikan laboratorium dan hanya ada empat puskesmas yang bisa menyimpan vaksin.

Itu sebabnya, dia tak ragu menyebut Mamberamo Raya sebagai kabupaten 3T alias terpencil, tapi juga tertinggal, terlupakan, tersiksa, dan ter-ter lainnya.

“Jadi bukan 3T lagi, namun 10T,” sindir Yohanes.

“Padahal sebagai bagian dari provinsi Papua, seharusnya sudah tidak ada lagi daerah terpencil seperti ini,” tegasnya.

Dengan kenyataan sebagian masyarakat penghasilannya tak menentu, ditambah sumber pangan bergizi yang minim, kurangnya edukasi menjaga kebersihan, serta pelayanan kesehatan serba terbatas, membuat angka gizi buruk maupun stunting merata di Mamberamo Raya—bahkan tertinggi di Papua, klaim Yohanes Tebai.

Klaim itu cocok dengan laporan Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2025 yang menyebutkan: Mamberamo Raya menjadi wilayah tertinggi kedua setelah Supiori dengan prevalensi stunting pada anak balita yang mencapai 22,65%.

Tak cuma itu, Mamberamo Raya juga menjadi wilayah kedua tertinggi setelah Supiori dengan prevalensi malnutrisi pada anak balita yang mencapai 13,4%.

Sayangnya, kata dia, program untuk mengintervensi stunting seperti bantuan makanan tambahan belum pernah ada. Yohanes, yang menjabat Februari lalu, baru akan merencanakan proyek semacam itu akhir tahun ini.

“Saya mau intervensi bantuan makanan itu jangka panjang, jangan kita turun kasih makan, nanti hilang,” paparnya.

“Dan, kami berharap program Makan Bergizi Gratis dari Pak Prabowo itu. Sudah mau dua tahun berjalan, tapi di Mamberamo Raya tidak ada,” keluhnya.

Di Mamberamo Raya, sebetulnya ada satu pembangunan dapur makan bergizi gratis di Burmeso—kampung yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten setempat.

Saat BBC News Indonesia ke sana awal Juni lalu, fisik bangunan masih belum beres. Padahal, pekerjaan sudah dilakukan sejak Januari lalu dan semestinya selesai dalam 64 hari.

Dindingnya masih plester semen dan lantainya masih tanah.

Di bagian dalam kosong melompong, namun ada beberapa sekat ruang yang sepertinya akan difungsikan sebagai area memasak, menyimpan bahan makanan, dan mencuci.

Dapur ini memiliki luas bangunan 20×20 meter persegi, berdiri di atas lahan dinas pendidikan.

Mengapa pengerjaannya lambat, pengawas pembangunan dapur MBG di Mamberamo Raya, Welli Wali, bilang karena material bangunannya dikirim dari Surabaya, Jawa Timur, sebagian ada yang dari Jayapura dan Biak.

“Semua diangkat pakai kapal laut yang membutuhkan waktu berminggu-minggu. Setelah sampai sini, harus menunggu bongkar muat berhari-hari,” keluhnya.

Welli berkata penangkapan Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, turut menambah ketidakjelasan nasib proyek tersebut.

Sependek ingatannya, terakhir ada pekerjaan pembangunan dapur pada 12 Juni 2026 lalu, setelah itu berhenti total.

“Kami masih menunggu kiriman material seperti pintu, jendela, dan ubin. Setelah itu serah terima kunci. Pihak kontraktor berkomitmen untuk menyelesaikan dapur ini,” klaimnya.

Soal anggaran, Welli juga bilang, berdasarkan nilai awal kontrak sebesar Rp2,1 miliar. Hanya saja, gara-gara mahalnya ongkos angkut dan bahan material, biayanya membengkak hingga Rp3,5 miliar.

Terkait siapa yang akan menjalankan MBG di dapur itu, dia mengaku tidak tahu. “Mungkin menunggu keputusan dari BGN. Itu bukan urusan kami lagi.”

Kira-kira 10 menit berkendara motor dari bangunan dapur ini, mama-mama Papua sedang duduk santai sambil menunggu giliran bermain voli.

Yustina, salah satunya. Ibu dua anak yang berusia 8 dan 11 tahun ini mengaku tahu adanya pembangunan dapur MBG di Burmeso. Meskipun belum pernah melihat langsung.

“Pernah dengar, tapi saya belum pernah ke sana,” ucapnya sedikit ragu.

Mama Uti, begitu dia biasa dipanggil, bercerita sudah menunggu kehadiran MBG di kampungnya. Hanya saja, perempuan berusia kepala tiga ini merasa pelaksanaannya tak bisa disamakan dengan wilayah lain, terutama di Jawa.

Apalagi dari pemberitaan, ada banyak kasus keracunan dan sisa makanan yang terbuang percuma.

Ia sendiri, mengaku, lebih suka jika diberikan uang tunai untuk mengolah sendiri makanan bergizi teruntuk anak-anaknya ketimbang dimasak oleh orang lain.

“Lebih bagus dijadikan uang, masuk rekening. Supaya tidak ada buang-buang makanan,” usulnya.

“Belum lagi ada anak yang alergi makanan tertentu, atau orang tua mengeluh anaknya tidak bisa makan ini… atau makanannya sudah dingin,” ia menambahkan.

Samarina Tasti, ibu empat anak, juga tak menolak MBG asalkan yang memasak adalah mama-mama Papua.

Alasannya sederhana, karena merekalah yang tahu persis makanan apa yang disukai dan tak disukai anak-anak setempat.

“Tapi kalau makanan dibawa dari kota, tidak bisa, kami tolak,” katanya tegas.

Mama Rina, sapaan akrabnya, saban pagi selalu menyiapkan sarapan untuk sang anak. Menunya sangat lokal yang diambil dari kebun: sagu, sayur, dan ubi atau ketela.

Baginya, sarapan pagi sangat penting sebagai energi sehingga anaknya bisa fokus menyerap pelajaran dengan baik di sekolah.

“Kalau tidak makan, nanti mereka punya daya tangkap terlambat. Jadi anak-anak harus makan pagi supaya mereka punya daya tangkap cepat.”

Selvi Nameop, yang mempunyai tiga anak, juga lebih memilih menyiapkan sendiri makanan untuk sang anak ketimbang dimasak oleh orang lain.

Ia cemas, kalau anaknya sampai menjadi korban kasus keracunan makanan.

“Takut anak saya diracuni, jangan sampai kita percaya begitu saja mereka menyiapkan makanannya…”

“Jadi, kita perlu siapkan sendiri dari orang tua, bekal makanan, biar tidak kenapa-kenapa,” ucapnya.

Perempuan 26 tahun tersebut bercerita, dia selalu menyiapkan sarapan sebelum anak-anaknya pergi sekolah. Semisal nasi, telur, sayur.

Makanan itu sudah pasti habis dimakan. Dia pun tak bisa membayangkan, kalau dapur MBG tersebut kelak berjalan, menu seperti apa yang bakal disajikan. Apakah disukai oleh sang anak atau tidak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, menuturkan tidak tahu kapan dapur MBG itu bakal beroperasi.

Terlepas dari itu, ia mempertanyakan tujuan dari program jagoan Presiden Prabowo Subianto tersebut: akan seperti apa modelnya?

Kalau seperti yang sudah-sudah, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak dan kemudian menyalurkan ke ibu hamil serta balita, dirasa kurang pas dengan karakteristik daerah terpencil seperti Mamberamo Raya.

“Seperti yang saya sampaikan, rata-rata setiap satu kilometer hanya ada satu sampai dua keluarga saja. Bagaimana mau bagi-bagi makanan ke tempat yang jauh?” tanyanya.

“Orang masak, pergi kasih ke dua rumah, nanti jalan satu kilometer lagi, dapat dua (rumah). Kan susah sekali.”

Melihat fakta itu, Yohanes Tebai menilai proyek politik Presiden Prabowo ini mustahil bisa menyelesaikan masalah stunting dan gizi buruk melihat sulitnya akses transportasi dan kondisi masyarakat.

Kecuali, untuk memberi makan anak-anak sekolah, masih memungkinkan, katanya.

“Sudah lah, dananya (sebaiknya) dipakai untuk melatih keluarga mengelola makanan bergizi. Ikan banyak sekali di sini, telur maleo banyak, ulat sagu banyak. Itu semua kalau dilatih bagaimana mengolahnya, akan sangat baik,” terangnya.

Sebagai informasi, di Burmeso setidaknya ada 11 sekolah dari PAUD hingga SMK dengan jumlah siswa lebih dari 11.000 anak.

Jika satu dapur hanya mampu melayani paling banyak 3.000 anak, maka hanya 30% yang menikmati MBG.

Dalam pernyataan terbaru, Presiden Prabowo kembali menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memprioritaskan penerima manfaat MBG dari daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, golongan desil bawah, dan daerah tertinggal.

Di luar kategori itu, Presiden Prabowo menilai MBG perlu di-efisiensikan. Apabila dirasa tidak harus menerima program MBG, maka tak perlu mendapatkan lagi.

Intinya, Prabowo meminta BGN mengkaji seluruh program MBG dan memperbaiki data jumlah penerima manfaat, kata Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, setelah rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Rabu (15/07).

Jika bersandar pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, angka stunting tertinggi tercatat di:

Sementara angka stunting paling rendah ditemukan di:

Akan tetapi, sebaran dapur MBG justru lebih banyak tersebar di wilayah dengan angka stunting paling rendah di Indonesia.

Mengutip peta sebaran SPPG dari Badan Gizi Nasional (BGN) per 5 Juni 2026, jumlah SPPG terbanyak berada di:

Sedangkan, jumlah SPPG paling sedikit berada di:

Djimmy Yomaiwi Douw, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Papua, mengeklaim sejak tahun 2024 hingga sekarang, jumlah dapur makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua ada 224.

Sedangkan, merujuk data BGN, total dapur di Papua 275. Semula, targetnya hampir 2.500 dapur.

Artinya, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Papua hanya 1%.

Bandingkan dengan jumlah SPPG di Jawa yang mencapai 53%.

Adapun ratusan dapur di Papua tersebut paling banyak berada di area aglomerasi alias pusat kota. Bukan di zona 3T atau terpencil yang memiliki angka stunting tinggi.

Penyebabnya, kata Djimmy, sudah pasti akses jalan. Perkara lain, masih adanya penolakan dari masyarakat.

“Kalau di daerah terpencil macam Papua Pegunungan banyak orang yang masih punya luka lama terhadap sejarah. Itu yang bikin orang tidak mau terima program pemerintah,” ungkap Djimmy pada awal Juni lalu.

Djimmy menyebut pembangunan dapur MBG di daerah terpencil sebetulnya sedang digenjot. Hanya saja, penangkapan Dadan Hindayana, mantan kepala BGN oleh Kejaksaan Agung, membuat semuanya serba tidak pasti.

Ada kemungkinan, dapur-dapur yang sedang dikerjakan ditunda sementara.

“Paling yang 224 dapur akan diperkuat, mulai dari sanitasinya, pekerjanya, keamanan pangannya, dan distribusinya. Jadi kualitas yang didorong.”

BBC News Indonesia telah menanyakan kepada BGN mengapa baru sekarang—setelah 1,5 tahun—memikirkan untuk memprioritaskan dapur MBG di daerah terpencil dan memiliki angka stunting tinggi.

Padahal sejak awal mencanangkan program ini pada 2024, Presiden Prabowo menyebut MBG sebagai keharusan untuk menghapus stunting dan menciptakan generasi penerus yang bergizi baik.

“Tujuannya agar anak-anak kita tumbuh cerdas, kuat, menghilangkan stunting dan lain-lain,” ucap Presiden Prabowo saat itu.

Badan Gizi Nasional (BGN) menolak memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan BBC News Indonesia.

Sementara itu, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia, Mouhamad Bigwanto, menilai refocusing yang dilakukan BGN harus berpijak pada beban masalah gizi.

Semisal, wilayah dengan prevalensi stunting, kurang gizi, anemia, kemiskinan, dan kerawanan pangan yang tinggi.

“Kelompok sasaran juga perlu lebih difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita, karena intervensi pada kelompok ini memberikan dampak terbesar terhadap pencegahan stunting,” paparnya.

Karenanya, menurut Bigwanto, distribusi dapur MBG perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan rantai pasok pangan, ketersediaan tenaga pelaksana, kualitas dan keamanan pangan, sistem distribusi di wilayah terpencil, serta mekanisme pemantauan serta evaluasi yang baik.

Di daerah seperti Papua, menurut dia, pendekatannya harus berbeda dengan di Jawa karena tantangan geografis dan logistik yang serba mahal.

“Yang tidak kalah penting tapi sering dilupakan, MBG tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal untuk mengatasi stunting. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terintegrasi,” jelasnya.

Adapun, juru bicara Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, juga menambahkan pihaknya sebetulnya sudah pernah menyampaikan kepada BGN agar menyasar penerima program MBG ke daerah dengan stunting tinggi dan sangat tinggi.

Inisiator MBG Watch, Isnawati Hidayah, mengatakan semua kekacauan ini dimulai sejak awal program berjalan, Januari 2025. Kala itu ratusan ribu anak sekolah menerima ompreng berisi makanan yang diklaim bergizi.

Tapi, masalahnya, waktu itu belum ada dasar hukumnya, belum punya desainnya, dan tak tahu apa capaian yang hendak dituju. Para pejabat BGN, klaimnya, selalu sesumbar bahwa MBG untuk mencegah stunting.

Padahal, dengan kompleksitas masalah dan luasan wilayah Indonesia, pemerintah seharusnya melakukan kajian dan membuat proyek percontohan yang matang terlebih dahulu.

Dan kenyataannya sekarang—setelah 1,5 tahun berjalan—daerah dengan angka stunting tertinggi malah sepi MBG.

“Mereka (BGN) tidak melakukan itu dari awal. Negara seperti Indonesia tidak bisa membuat kebijakan hanya berdasarkan wangsit,” cetus Isnawati kepada BBC News Indonesia, Jumat (24/07).

“Kami masyarakat sipil sudah merasa muak, karena janji untuk mengaudit dan mengevaluasi MBG selama libur sekolah tidak juga ada. Faktanya beberapa hari setelah libur, terjadi keracunan…”

“Jadi, kami menyangsikan keseriusan BGN untuk memperbaiki ini, mereka telah gagal. Keberhasilan mereka hanya menghabiskan anggaran negara,” jelasnya.

Isnawati berkata, kalau pemerintah mau serius mengatasi persoalan stunting di wilayah terpencil, opsinya satu: hentikan program makan bergizi gratis dan bubarkan seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Kembalikan kebijakan intervensi gizi kepada Kementerian Kesehatan.

Sejak 2023, Kemenkes sudah punya program serupa—pencegahan stunting—yang berfokus pada 11 intervensi spesifik. Pemerintah, baginya, cukup mengoptimalkan yang sudah ada dan membuatnya lebih tepat sasaran.

Dalam analisis yang MBG Watch buat baru-baru ini, target intervensi gizi untuk daerah dengan stunting tinggi, wilayah 3T, dan keluarga tidak mampu hanya 26 juta orang.

Besaran anggarannya Rp67 triliun untuk per satu tahun.

“Pemerintah bisa memberikan dalam bentuk tunai kepada penerima manfaat yang dibarengi dengan edukasi gizi.”

“Kenapa tidak menggunakan skema SPPG, karena nanti akan tetap ada konflik kepentingan, ada potensi jual beli titik dapur. Jadi hanya akan mengulangi kesalahan yang sama.”