Harga LPG dan BBM nonsubsidi naik, warga kelas menengah protes
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
-
- Penulis, Quinawaty Pasaribu
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
8 german11Waktu membaca: 10 menit
Kenaikan harga BBM maupun LPG nonsubsidi masing-masing sekitar 60% dan 19% disebut bakal membuat warga menengah dan menengah atas “turun kelas”. Pelaku usaha makanan juga “semakin terbebani” lantaran kenaikan tersebut sudah di luar kemampuan mereka.
Itu mengapa, menurut sejumlah pengamat ekonomi, dalam waktu dekat akan terjadi perpindahan besar-besaran dari pembelian barang nonsubsidi ke subsidi—yang efeknya bisa memicu kelangkaan jika situasinya berkepanjangan.
Sejumlah pelaku usaha makanan mengamini situasi tersebut. Pemilik rumah makan di Makassar, Sulawesi Selatan, Arfah, misalnya, mengaku selama ini memakai gas LPG ukuran 5,5 kilogram dan menghabiskan setidaknya tiga tabung sebulan. Kini, menyusul kenaikan harga LPG, dia beralih ke tabung 3 kilogram.
“Seandainya ada bahan bakar kayu, kita pakai kayu (untuk memasak)),” keluhnya.
Di Kota Jayapura, Papua, seorang pemilik rumah makan, Suroto, sama resahnya. Dalam sebulan dia biasa menghabiskan 16 tabung LPG berukuran 12 kilogram yang dibeli seharga Rp370.000 per tabungnya.
“Di Jayapura tidak ada yang menjual gas LPG 3 kilogram, terus mau beralih ke minyak tanah tidak memungkinkan karena akan membuat kerja kita terhambat, (kenaikan harga) ini sangat membebani,” ungkapnya.
BBC News Indonesia sudah berupaya menghubungi Juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto. Namun hingga artikel ini diterbitkan belum ada tanggapan.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, mengatakan kenaikan harga gas LPG nonsubsidi seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab, klaimnya, yang memakainya tergolong mampu. Ia juga mengingatkan masyarakat yang mampu agar tidak membeli LPG 3 kilogram.
Mengapa pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG nonsubsidi?
Pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi dalam rentang waktu yang nyaris bersamaan.
Merujuk pada pernyataan di situs resminya tertulis PT Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar.
Penyesuaian, atau lebih tepatnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut, berlaku sejak 18 April 2026 untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Rata-rata kenaikannya sebesar 60%.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Andri Saputra
Untuk di wilayah Jakarta, misalnya, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100, kemudian Dexlite Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200, dan Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500.
Adapun Pertamax dan Pertamax Green sejauh ini masih belum ada kenaikan. Meskipun, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memberi sinyal harga untuk kedua jenis bensin itu akan disesuaikan mengikuti harga minyak dunia.
Bahlil juga menjelaskan kenaikan beberapa harga BBM nonsubsidi itu merupakan imbas dari melonjaknya harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Pada perdagangan Selasa (21/04) pagi, harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran US$94,92 per barel, turun dari penutupan sebelumnya US$95,48 per barel. Sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di US$88,50 per barel, lebih rendah dari posisi Senin di US$89,61 per barel.
Pelemahan harga perdagangan ini disebut dipengaruhi oleh perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang sedang berlangsung di tengah gencatan senjata.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Bahlil bilang harga BBM nonsubsidi akan selalu ada penyesuaian. Untuk tahap pertama, seperti yang diputuskan baru-baru ini.
“Tahap berikutnya, kita lihat penyesuaian (lagi),” cetusnya.
Masih di waktu yang bersamaan, PT Pertamina juga melakukan penyesuaian, atau kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi 5,5 kilogram dan 12 kilogram per 18 April 2026. Rata-rata kenaikannya sebesar 19%.
Pihak Pertamina menyebut keputusan ini diambil karena mempertimbangkan perkembangan harga energi global dan nilai tukar rupiah, serta untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.
Melansir laman resmi Pertamina Patra Niaga, harga LPG 5,5 kilogram untuk wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat naik menjadi Rp107.000 per tabung dari sebelumnya Rp90.000. Sedangkan untuk tabung 12 kilogram naik menjadi Rp228.000 dari sebelumnya Rp192.000.
Kenaikan tertinggi berlaku di wilayah Maluku dan Papua: harga LPG 5,5 kilogram dipatok menjadi Rp134.000 dan tabung 12 kilogram sebesar Rp285.000.
Meskipun begitu, Pertamina memastikan LPG subsidi 3 kilogram tidak mengalami kenaikan harga dan akan tetap disalurkan secara tepat sasaran.
Siapa yang terdampak oleh kenaikan harga BBM dan LPG?
Direktur Riset dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan masyarakat calon kelas menengah dan menengah atas adalah kelompok yang paling terbebani dari kenaikan harga BBM dan LPG nonsubsidi ini.
Sebab, kelompok masyarakat yang disebutnya berpenghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) ini tidak cukup miskin untuk mengakses BBM atau LPG bersubsidi. Tapi, di sisi lain, tak bisa dibilang kaya untuk menikmati BBM maupun LPG nonsubsidi.
Itu mengapa, kata Andri, mereka disebut kelas menengah vulnerable (rentan).
“Jumlah mereka yang berada di tengah-tengah ini sekitar 70%. Mereka masih ada kemewahan untuk membeli Pertamax Turbo karena, mungkin, sayang dengan kendaraannya. Tapi mereka tidak bisa menggunakan gas LPG 3 kilogram karena keterbatasan akses,” ujar Andri kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, Getty Images
“Dan juga masyarakat yang secara akses geografis paling jauh dan susah. Artinya mereka jauh dari pusat-pusat kota. Itu yang akan paling merasakan andaikan harga-harga naik,” sambungnya.
Di tengah kenaikan drastis harga BBM dan LPG nonsubsidi ini, Andri memperkirakan warga calon kelas menengah dan menengah atas tersebut akan mencari akal untuk bertahan hidup.
Yakni, berbondong-bondong pindah dari yang sebelumnya tidak membeli barang-barang nonsubsidi akhirnya memilih ke produk subsidi.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, sependapat.
Ia mengatakan disparitas harga yang cukup tajam antara BBM dan LPG nonsubsidi dengan yang bersubsidi, akan membuat warga calon kelas menengah dan menengah atas “turun kelas”. Termasuk pemilik rumah makan UMKM.
Karena, bagaimanapun, kenaikan harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka.
“Mereka, mungkin, akan berusaha daftar di aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan barcode dan sebagainya.”
Jika situasinya seperti itu dan berkepanjangan, maka bisa memicu kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi, kata Andri. Ujungnya, kenaikan belanja subsidi tersebut bakal mendorong pemerintah untuk menekan atau mengurangi stok barang-barang subsidi.
Sayangnya, Andri belum bisa memastikan seberapa besar nominal atau persentase yang mesti ditanggung masyarakat ketika pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG nonsubsidi.
Namun perkiraannya, dari segi inflasi tidak akan melebihi dari batasan Bank Indonesia sebesar 3,5%. Mengingat kenaikan BBM maupun LPG terbatas pada jenis nonsubsidi saja.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
“Tapi bukan berarti peningkatan inflasi itu merefleksikan daya beli dari masyarakat. Karena dari segi pendapatan, apakah tumbuh sama seiring inflasi, biasanya tidak terjadi,” paparnya.
“Jadi walaupun angka inflasi naik, atau masih terkontrol, daya beli turun.”
Yang pasti, dalam waktu dekat kenaikan terhadap barang di pasaran dan jasa tak terhindarkan meskipun angkutan logistik menggunakan BBM yang bersubsidi.
Penyebabnya, karena ada ekspektasi inflasi, di mana para pelaku usaha merasa kenaikan BBM maupun pengeluaran terkait transportasi lain menuntut adanya kenaikan dari sisi seluruh produk barang dan jasa.
‘Kami sebagai kelas menengah, selama ini terjepit oleh berbagai kebijakan’
Krisna, pekerja swasta di Kota Bandung, Jawa Barat, bilang sudah pasti terdampak akibat kenaikan harga BBM dan LPG.
Keluarga kecilnya selama ini selalu menggunakan gas LPG 12 kilogram untuk kebutuhan memasak di rumah. Tapi, begitu ada “penyesuaian harga” dari pemerintah, ia terpikir untuk beralih ke gas LPG 3 kilogram.
“Kalau harga gas LPG 12 kilogram naik, mau tidak mau saya harus berhitung, mana yang lebih sedikit pengeluarannya. Apakah tetap pakai gas LPG 12 kilogram atau beralih ke 3 kilogram,” ungkapnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Putra M. Akbar
Pria 47 tahun ini memutuskan pindah ke LPG bersubsidi, karena kondisi ekonomi yang dirasa semakin sulit. Jauh sebelum pemerintah memutuskan menaikkan BBM dan LPG, harga-harga sejumlah kebutuhan pokok sudah keburu merangkak naik.
Sebut saja, misalnya beras, minyak goreng, daging. Sementara upahnya tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Bapak dua anak ini mengaku menerima gaji sesuai UMP Kota Bandung. Namun besarannya tak sebanding dengan melonjaknya harga-harga pangan.
Sebelumnya, dia bilang uang belanja bulanannya sekitar Rp2,5 juta. Tapi, sekarang bisa lebih dari Rp3 juta.
“Dengan situasi saat ini, gaji habisnya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, selain untuk pendidikan anak. Boro-boro bisa menabung atau memikirkan liburan,” keluhnya.
“Kami tidak berharap bantuan sosial, hanya saja kebijakan yang dibuat tolong dipikirkan manfaatnya bagi semua golongan. Kami sebagai kelas menengah, selama ini terjepit oleh berbagai kebijakan. Masuk ke kelompok miskin enggak, tapi kaya juga enggak,” imbuhnya.
‘Jujur saja, kenaikan harga LPG sangat membebani’
Keluhan juga datang dari para pelaku usaha kecil.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pemilik rumah makan Al Kahfi, Dito, bercerita sudah merasakan kenaikan harga-harga bahan baku pangan sebelum “penyesuaian harga” BBM dan LPG.
Karena itulah, dia memutuskan menaikkan harga jual makanannya antara Rp1.000 hingga Rp2.000 agar konsumen tidak terlalu “merasa” ada kenaikan.
Sebagai gantinya, Dito mencari bahan baku yang lebih murah. Termasuk menyiasati gas LPG yang tadinya menggunakan tabung 5,5 kilogram, sekarang berpindah ke 3 kilogram.
Sumber gambar, Muhammad Aidil
“Saya lagi coba pakai gas (LPG) 3 kilogram, pakai yang subsidi. Jadi bisa stabil dan menutupi pengeluaran,” imbuhnya.
Dalam sebulan, Dito biasa menghabiskan empat tabung gas ukuran 5,5 kilogram yang dibelinya seharga Rp110.000 per tabung. Tapi kini, harganya melonjak menjadi Rp120.000 per tabung.
Di tengah situasi itu, pria yang telah 13 tahun berdagang tersebut cemas apalagi jika harga pangan di pasar terus merangkak naik.
“Kami pusing sebenarnya untuk menentukan harga (jual). Ini saja beras dan lain-lain, apalagi telur sudah naik semua. Daging ayam juga naik,” keluhnya.
Demi bisa terus berdagang, ia mengatur strategi: menaikkan harga menu makanan secara perlahan atau mengurangi porsinya. Meskipun, katanya, pelanggannya banyak yang mengeluh.
“Jujur saja, sangat-sangat membebani (kenaikan harga BBM dan LPG), sumpah.”
“Saya mau naikkan harga nanti takutnya orang enggak datang. Karena pembeli kami itu kebanyakan mahasiswa dan orang-orang kantoran.”
Sumber gambar, Muhammad Ikbal.
Di Kota Jayapura, Papua, seorang pemilik warung makan juga sama peningnya.
Suroto yang sudah bertahun-tahun merantau dari Jawa ke Papua, mengatakan kenaikan harga-harga bahan baku pangan sudah terasa bahkan sebelum adanya pengumuman BBM dan LPG. Sebut saja, plastik, beras, dan minyak goreng.
Meskipun begitu, dia belum berani menaikkan harga jual makanannya lantaran khawatir pelanggannya pada kabur. Paling-paling yang bisa dilakukannya mengurangi porsi makanannya.
“Takut, kalau (harga jual) naik pelanggan kabur, kasihan juga rakyat kecil. Selama masih ada untung biar sedikit ya disyukuri meski terpaksa,” ucapnya.
“Sekarang mungkin siasatnya mengurangi ukuran ayam, yang biasanya ukuran satu kilogram dibagi empat bagian, kini ayam ukuran kecil dibagi empat.”
Pria asal Jember ini juga hanya geleng-geleng kepala ketika ditanya kapan bakal menetapkan harga baru untuk makanannya.
Sebab, kalau dia menaikkan sepihak alias tidak serentak bersama para pedagang lainnya, yang ada malah menimbulkan kerugian.
“Makanya, mudah-mudahan para pedagang lalapan ini kompak menaikkan harga. Karena kalau tidak kompak, sama saja kita bunuh diri.”
Dalam sebulan Suroto mengaku dalam sebulan biasa menghabiskan 16 tabung LPG berukuran 12 kilogram yang dibeli seharga Rp370.000 per tabungnya.
Masalahnya, para pedagang tak punya alternatif lain untuk mengganti ke LPG yang lebih murah. Musababnya, di Jayapura, LPG bersubsidi tidak tersedia bagi pelaku usaha sepertinya.
Sementara penggunaan minyak tanah dianggap tidak efisien.
“Di Jayapura tidak ada yang menjual gas LPG 3 kilogram, terus mau beralih ke minyak tanah tidak memungkinkan karena akan membuat kerja kita terhambat, (kenaikan harga) ini sangat membebani,” ungkapnya.
Apa tanggapan pemerintah?
BBC News Indonesia sudah berupa menghubungi Juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, untuk menanggapi kemungkinan terkurasnya LPG bersubsidi akibat masifnya pergeseran masyarakat menggunakan elpiji 3 kilogram.
Namun hingga artikel ini diterbitkan belum ada tanggapan.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan kenaikan LPG 12 kilogram semestinya tidak menjadi masalah karena pengguna gas nonsubsidi itu adalah orang kaya.
“Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Ya udah orang mampu, kan gini, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya adalah mereka yang tidak mampu…”
“Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu aja kok,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM.
Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang mampu tidak membeli LPG 3 kilogram.
“Ya masa orang kata pendapatannya di atas Rp500 juta per bulan disuruh pakai LPG 3 kilogram? Sorry ye.”
Terlepas dari itu, dia mengklaim stok LPG saat ini dalam kondisi aman, meskipun kebutuhan LPG Indonesia masih banyak bergantung pada impor.
Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Muhammad Aidil di Makassar, dan Muhammad Ikbal di Jayapura, berkontribusi untuk laporan ini.
Related posts
Latest Post
No Comments