Aparat bungkam jurnalis dan aktivis dengan narasi antek asing, sebut laporan
Sumber gambar, Reuters
Aparat, termasuk militer, disinyalir melancarkan disinformasi menggunakan narasi antek asing terhadap jurnalis dan aktivis. Tujuannya: membungkam suara-suara kritis. Dalam satu kasus, narasi antek asing berujung pada teror fisik seperti yang menimpa Andrie Yunus.
Melalui riset itu, menurut Amnesty International, kampanye narasi antek asing, salah satunya, dimotori oleh tentara.
Penyematan label “antek asing,” menurut laporan Amnesty International, berkontribusi atas praktik-praktik pembungkaman sekaligus menutup pintu bagi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kampanye antek asing disimpulkan sudah menggerogoti kebebasan berekspresi masyarakat sipil di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia benar-benar berada di bawah tekanan karena gagal melindungi masyarakat,” sebut Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International yang terlibat dalam penyusunan laporan.
“Namun, alih-alih mengatasi keluhan-keluhan itu, kita melihat bahwa pejabat mengalihkan frustrasi publik kepada kambing hitam. Dan kambing hitam tersebut adalah aktor masyarakat sipil, jurnalis, atau pembela hak asasi manusia yang kini dicap antek asing.”
Dalam satu titik, narasi antek asing menjelma serangan nyata, menargetkan mereka yang kritis. Andrie Yunus, pegiat KontraS yang disiram air keras, tidak sendirian.
Akhir Desember 2025, kediaman Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, dilempari bangkai ayam dengan selembar kertas bertuliskan pesan ancaman: jagalah ucapanmu apabila ingin melindungi keluargamu.
Insiden ini muncul bersamaan dengan kritik Iqbal dalam konteks penanganan bencana ekologis di Sumatra yang menghancurkan tiga provinsi: Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.
“Sebelumnya sudah ada banyak yang menganggap aku antek asing. Posting-an buzzer, begitu, bilang aku antek asing dan segala macam. Ketika aku datang ke sebuah podcast dan mengkritik pemerintah dalam penyelesaian banjir (Sumatra), tekanannya semakin kuat,” jelas Iqbal kepada BBC News Indonesia, Senin (18/5).
“Dan puncaknya bangkai ayam itu,” tambahnya.
Fenomena antek asing tidak lahir dari ruang kosong; dia bersumber dari narasi yang disuburkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
BBC News Indonesia menghitung “antek asing,” atau yang memiliki definisi sejenis, telah diungkapkan Prabowo sebanyak 25 kali dalam pidato-pidatonya pada rentang Oktober 2024 sampai Februari 2026.
Ini bukan hal baru yang melekat kepadanya. Sebelum dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia, Prabowo cukup rajin menargetkan kelompok asing sebagai biang dari segala masalah yang menimpa Indonesia.
Namu, menurut Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom), istilah tersebut lahir dalam konteks diskusi kedaulatan serta kepentingan nasional.
Bakom meyakinkan “antek asing” tidak dimaksudkan untuk melabeli kelompok tertentu di ruang publik domestik.
Lalu, siapa sebenarnya yang disasar dengan sebutan antek asing?
Bagaimana pola distribusi retorika “antek asing” bekerja? Dan mengapa narasi ini senantiasa digaungkan?
Bagaimana kampanye narasi antek asing dilancarkan?
Penelitian yang dibikin Amnesty International menyebutkan retorika antek asing menjadi kampanye disinformasi terkoordinasi yang membungkam kritik masyarakat sipil.
Dalam banyak kasus yang didokumentasikan Amnesty International, disinformasi antek asing disajikan tanpa menyajikan bukti kredibel. Sementara di sejumlah peristiwa, tuduhan antek asing berangkat dari keterhubungan subjek dengan donor atau kemitraan internasional yang lantas melahirkan “klaim konspirasi menyesatkan,” imbuh Amnesty International.
“Masyarakat sipil digambarkan diduga menerima dana asing dan mempunyai agenda terselubung untuk memecah belah, mendestabilisasi, bahkan melemahkan Indonesia,” tulis Amnesty International.
“Berbagai bentuk informasi palsu dan menyesatkan yang dijelaskan di atas menjadi sangat terlihat selama momen-momen meningkatnya ketegangan politik, termasuk (di) siklus protes besar.”
Saat demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ pecah pada Februari 2025, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Indonesian Corruption Watch (ICW) diserang oleh banyak akun di platform X—dulu Twitter—dengan narasi antek asing.
Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Anadolu via Getty Images
Tak lama berselang, serangan antek asing kembali mencuat kala publik menentang revisi Undang-Undang TNI, yang berjarak sejengkal dari protes ‘Indonesia Gelap.’
Penolakan revisi Undang-Undang TNI ditandai dengan aksi penggerudukan rapat tertutup antara pemerintah dan DPR di sebuah hotel berbintang di Jakarta.
Pentolan aksi tersebut ialah Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Usai protes, video berisikan klaim palsu mengenai para aktivis mulai beredar di berbagai platform media sosial, merujuk observasi Amnesty International. Video dikemas dengan menyertakan sosok Andrie Yunus disertai teks berbunyi “agen asing sedang bergerak.”
Dari 17 sampai 19 Maret 2025, video itu disebarluaskan puluhan akun di lintas platform—Instagram, Facebook, X, serta YouTube. Amnesty International mendapati akun-akun yang membagikan konten sebagian terhubung dengan unit militer.
Sumber gambar, AMNESTY INTERNATIONAL
Bergeser ke demonstrasi Agustus 2025, pemandangan serupa juga menyeruak ke permukaan. Massa yang turun ke jalan dianggap bagian dari upaya pihak ‘luar’ dalam mengacaukan Indonesia. Pihak luar yang dimaksud yakni filantropis George Soros.
Sebelumnya, nama Soros turut pula dipakai dalam menyerang Tempo. Akun-akun di platform media sosial menuduh Tempo dimodali Soros. Kejadian ini berangkat dari pidato Prabowo sewaktu perayaan ulang tahun partainya, Gerindra. Di sana, Prabowo berujar terdapat media yang disuntik dana oleh pihak asing.
Amnesty International menemukan akun-akun terafiliasi militer—lagi-lagi—mengamplifikasi konten-konten yang ada.
Memasuki 2026, gelombang retorika antek asing tidak surut. Yang mencolok adalah konten yang dibuat pegawai Kantor Staf Presiden (KSP). Di konten tersebut, staf KSP mempertanyakan independensi sejumlah organisasi nonpemerintah, utamanya dari segi pendanaan.
Staf KSP menilai organisasi sipil seperti Walhi, YLBHI, KontraS, serta CELIOS memperoleh dana asing amat besar dari mitra internasional.
“Ada enggak KPI-nya (indikator penilaian) dan dampak yang terukur dalam aktivitas mereka kemudian dipaparkan ke publik, begitu?” terang staf KSP.
“Atau memang dana-dana yang mereka terima itu fokus untuk memprovokasi dan mengkritik pemerintah saja? Atau bahkan digunakan untuk mengorkestrasi demo yang kemudian berujung ricuh, pembakaran, (dan) penjarahan?”
Chanatip Tatiyakaroonwong, peneliti Amnesty International yang berkontribusi dalam perumusan riset, menyatakan beberapa hal sehubungan narasi antek asing di Indonesia.
Pertama, narasi ini didistribusikan oleh aktor negara serta mereka (kelompok atau individu) yang mendukung agenda-agenda pemerintah.
Kedua, media sosial memegang peran krusial dalam penyebaran narasi antek asing. Tak jarang, konten-konten ini eksis sampai lintas platform—dari TikTok ke Instagram, dari Instagram ke X, dan seterusnya.
Masih soal media sosial, Chanatip menggarisbawahi bahwa platform—X, TikTok, Instagram, Facebook, atau YouTube—tidak pernah merespons secara serius keberadaan konten-konten antek asing yang diidentifikasikan Amnesty International sebagai disinformasi serta misinformasi.
Faktor penyebabnya, Chanatip berpendapat, ialah kepentingan yang coba dilindungi para platform.
“Model bisnis platform yakni bahwa semakin kontennya kontroversial atau provokatif, maka semakin besar engagement-nya, semakin banyak pengguna yang bisa mereka tarik, dan semakin mudah mereka menjual iklan,” papar Chanatip kepada BBC News Indonesia, Senin (18/5).
“Nah, konten antek asing yang memuat disinformasi ini bukan pengecualian. Konten-konten ini jelas kontroversial dan menarik banyak engagement.”
Sumber gambar, AMNESTY INTERNATIONAL
Ketiga, sambung Chanatip, ide narasi antek asing adalah bagaimana membangun “musuh bayangan” guna menutupi inkompetensi pemerintah. Mereka yang menyebarkan retorika antek asing, jelas Chanatip, sedang menciptakan kondisi betapa terdapat “pihak-pihak lain” yang mengganggu kestabilan negara—dan itulah masalahnya.
“Mereka menciptakan ilusi bahwa musuh yang harus dihadapi adalah orang-orang yang mengkritik korupsi daripada (persoalan) korupsi itu sendiri,” tandasnya.
Terakhir, keempat, Chanatip menerangkan, antek asing bukan sekadar kata tanpa makna yang dilontarkan banyak aktor. Implikasi dituding antek asing sangatlah nyata, imbuh Chanatip.
“Ini melahirkan lingkungan yang dipenuhi ketakutan. Banyak narasumber yang kami hubungi mengaku sekarang takut untuk berbicara. Banyak pula yang meminta identitasnya disembunyikan untuk laporan ini,” paparnya.
“Iklim ketakutan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat.”
Kapan narasi antek asing digunakan?
Dalam pidatonya pada peresmian produksi perdana Lapangan Minyak Forel dan Terubuk pada 16 Mei 2025, Presiden Prabowo meminta masyarakat waspada sebab “banyak kekuatan-kekuatan yang tidak ingin Indonesia kuat.”
Sebulan berikutnya, 2 Juni 2025, pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu dan “jangan menjadi sumber gontok–gontokan.”
“Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan asing, yang tidak suka Indonesia kuat. Tidak suka Indonesia kaya,” katanya.
“Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita.”
Mirip dengan itu, beberapa bulan sebelumnya, 15 Februari 2025, pada perayaan ulang tahun Gerindra ke-17 di Sentul, Jawa Barat, Prabowo berujar bahwa terdapat “ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia.”
Lagi-lagi Prabowo mengemukakan pandangannya terkait LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dimodali asing. Kali ini ditambah media massa.
“Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan ini. Kisi-kisinya, huruf pertamanya, enggak, enggak mau saya,” tandasnya.
Menjelang 2025 tutup buku, Prabowo, dalam agenda penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara, sekali lagi menyatakan ‘kegelisahannya’ perihal kekuatan asing.
“Bagaimana negara ini bisa bertahan, ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik, oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat (adalah) kehormatan bagi saya,” terang Prabowo.
Sekira tiga bulan setelahnya, dalam kegiatan Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026, Prabowo menghubungkan pendemo dengan “kekuatan asing.” Bahwa, menurut Prabowo, mereka yang demo hendak “berharap kerusuhan.”
“Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung. Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi, dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan,” paparnya.
“Jadi, kelompok-kelompok ini saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya, dan saya punya bukti, dan saya menghimbau mereka, ‘Hei, warga negara Indonesia. Apakah kau tidak kasihan sama rakyatmu?'”
Sumber gambar, Ezra Acayan / POOL / AFP via Getty Images
Hubungan Prabowo dan antek asing tidak saja terjalin kala dia duduk di kursi kekuasaan. Jejaknya sudah terbangun jauh.
Saat debat edisi Pilpres 2014, contohnya, Prabowo menyebut “kekayaan nasional kita diambil dan mengalir ke luar negeri.” Dalam mengatasinya, Prabowo berpegangan pada “kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”
Narasi kontra kepada asing turut dia munculkan selepas pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014. Dia menuding keterlibatan asing berpihak ke Jokowi-JK sehingga membuat dia, yang maju bersama Hatta Rajasa, kalah.
Walaupun aktif mengirim pesan “bahaya asing,” Prabowo, di sisi lain, juga menyatakan keterbukaannya terhadap “asing,” terlebih jika membahas aspek ekonomi.
Pada debat capres 2014, misalnya, Prabowo “mendukung investasi asing” selama “tidak mematikan ekonomi rakyat.”
Dua tahun usai kalah dari Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2014, Prabowo mewanti-wanti perihal “kekuatan lain yang mengincar dan mengintervensi Indonesia.”
“Dan yang paling adalah setelah saya pelajari sejarah kita, dokumen kita, ternyata luar biasa kekuatan asing selalu ingin Indonesia rusuh, selalu ingin Indonesia kacau,” kata Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV.
Lalu pada November 2023, dia menegaskan kalau “tidak mengajak benci orang Barat” melainkan berharap “masyarakat jangan terlalu lugu” agar tidak mudah dimanipulasi kelompok lain.
Prabowo mempertegas kembali penerimaannya atas “kelompok asing” tatkala deklarasi dukungan guru besar dan cendekiawan di Pilpres 2014. Dia mendorong Indonesia “belajar kepada semua pihak,” tak terkecuali negara asing.
“Kita tidak anti-asing. Tapi, kita tidak mau dilecehkan oleh orang asing. Kita ingin bersahabat, tapi kami tidak mau jadi kacung-kacungnya. Bangsa Indonesia bukan bangsa kacung,” ujar Prabowo.
Sumber gambar, Jacqueline Hernandez – Pool/Getty Images
Sewaktu debat capres yang pertama dalam Pilpres 2024, pada Desember 2023, Prabowo mengutarakan siklus kekerasan serta masalah pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia) di Papua turut disumbang “campur tangan asing.” Jawaban Prabowo merespons pertanyaan seputar isu Papua.
“Ini sudah kita ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ (Papua). Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” tegasnya.
Pada Januari 2024, bertepatan momen kampanye calon presiden (capres) yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo menegaskan masa depan Indonesia gemilang. Kalau ada pihak yang menyatakan Indonesia suram “jangan terlalu didengarkan,” ucapnya, sebab “jangan-jangan mereka itu antek-antek asing yang selalu mau Indonesia miskin.”
“Pemilihan tahun ini sangat penting. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia pecah. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia terus lemah. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara maju,” tandasnya.
Sumber gambar, Mustafa Yalcin / Anadolu via Getty Images
Balik lagi ke situasi terkini, BBC News Indonesia mendapatkan Prabowo mengeluarkan narasi “antek asing” sekurang-kurangnya 25 kali dalam setahun lebih roda pemerintahannya bergulir.
Jika disandingkan dengan konteks yang ada, pidato-pidato Prabowo yang memuat materi “kekuatan asing” lahir ketika gelombang kritik dari publik menyasar beberapa kebijakannya.
Pada awal 2025, masyarakat memprotes rencana revisi Undang-Undang TNI yang dicemaskan bakal memperluas kewenangan militer di ranah sipil.
Bersamaan dengan itu, masyarakat juga menekan pemerintah yang dianggap mengeluarkan kebijakan tak berpihak: efisiensi anggaran, pendirian Danantara, sampai janji penciptaan lapangan pekerjaan yang masih jauh panggang dari api.
Suara publik lantas terangkum lewat tagline ‘Indonesia Gelap‘ yang masif beredar di platform media sosial.
Masih di tahun yang sama, Agustus 2025, publik kecewa atas kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai “tidak sensitif” di tengah kesusahan sehari-hari. Kemarahan publik meluas setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi berlangsung.
Demonstrasi ini berujung dengan penangkapan massal, mencapai ribuan orang, di kota-kota besar di Indonesia.
Berjalan ke 2026, narasi antek asing Prabowo sampaikan manakala publik beramai-ramai mengkritik penanganan bencana di Sumatra oleh pemerintah yang dipandang lamban dieksekusi. Di luar itu, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), program andalannya, panen sorotan lantaran kasus-kasus keracunan yang terus hadir di tengah implementasi.
Predikat antek asing, merujuk analisa profesor studi Asia di University of Melbourne, Vedi R. Hadiz, utamanya diberikan kepada mereka yang kritis ke pemerintah—organisasi sipil, jurnalis, hingga akademisi.
Prabowo, sambung Vedi, hendak membingkai mereka sebagai “operator dari kepentingan-kepentingan asing.” Tujuannya: menghilangkan legitimasi atas kritik yang ditujukan terhadap pemerintah.
“Dan itu sangat berkaitan dengan pola dia untuk mengatakan bahwa politik Indonesia tidak mengenal kritik yang pedas. Kalau kritik semacam itu, sama juga (identik dengan) Barat,” tuturnya saat diwawancarai BBC News Indonesia, Februari lalu.
Dengan demikian, label antek asing konsisten disematkan Prabowo agar publik mengetahui bahwa mereka yang kritis “punya kepentingan berlawanan dari Indonesia,” Vedi melanjutkan.
“Tapi, juga menegaskan (kritik itu) secara kultural asing buat Indonesia. Jadi, dia mau mengklaim legitimasi kultural di sini,” pungkasnya.
Apa kata pemerintah?
Menanggapi soal “antek asing,” Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom) menekankan bahwa istilah tersebut lahir dalam konteks diskusi kedaulatan serta kepentingan nasional.
Pemerintah, Bakom bilang, memahami frasa itu “dapat ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak.”
Terkait dugaan pemakaian “antek asing” dalam upaya membungkam kritik, Bakom meyakinkan “antek asing” tidak dimaksudkan untuk melabeli kelompok tertentu di ruang publik domestik.
“Di sisi lain, ruang kritik dan dialektika tetap tersedia dan dijamin sesuai mandat konstitusi kita. Media lokal maupun asing, akademisi, dan masyarakat sipil tetap aktif menyampaikan pandangan secara terbuka dan itu tercermin dari kondisi saat ini,” sebut Bakom.
‘Semakin kita bersuara, ancaman itu semakin naik’
Iqbal Damanik tak pernah memosisikan dirinya sebagai influencer. Jumlah pengikutnya di Instagram, dulu ketika masih aktif, cuma 1.000-an akun.
Tapi, Iqbal, yang sehari-hari bekerja di Greenpeace, menyatakan dirinya justru diterkam teror.
Pertengahan 2025, sosok Iqbal viral selepas mengampanyekan kawasan Raja Ampat yang, saat itu, ditekan tambang-tambang nikel. Videonya ‘mendobrak’ konferensi nikel internasional di Jakarta seraya bersuara lantang ‘Papua bukan tanah kosong‘ dibagikan dari satu pengguna ke pengguna lainnya, dari satu platform ke platform lainnya.
Pada akhir 2025, nama Iqbal kembali melambung akibat kritik-kritik yang dia suarakan dalam penanganan bencana di Sumatra. Iqbal menyesalkan lambatnya gerak pemerintah menanggapi kenyataan pahit yang dialami masyarakat di tiga provinsi terdampak banjir serta longsor.
Kritik Iqbal memperoleh panggung untuk berkembang luas usai dia diundang di beberapa siniar yang digandrungi publik.
Sumber gambar, Tim Advokasi untuk Demokrasi
Sepasang momentum tersebut juga memunculkan tudingan antek asing kepada Iqbal.
“Sejak Raja Ampat itu, sebetulnya, sudah mulai muncul. Namun, setelah aku diajak podcast di Denny Sumargo untuk membahas bencana di Sumatra, narasi antek asing makin banyak,” cerita Iqbal kepada BBC News Indonesia, Senin (18/5).
“Bahkan ada yang sampai mengedit fotoku menjadi kayak perempuan, memakai gincu, gitu, dengan tulisan antek asing atau antek Soros.”
Iqbal tidak menyangka apabila serbuan narasi antek asing itu berujung pengiriman bangkai ayam ke halaman rumahnya, sekira Januari 2026. Di atas bangkai ayam, ada secarik kertas dengan pesan peringatan yang kurang lebih bernada: jagalah ucapanmu, mulutmu harimaumu.
Iqbal menjelaskan ada semacam tahapan yang mengiringi ancaman kepadanya.
Mula-mula adalah komentar di laman media sosial. Kemudian, berpindah ke direct message. Tak mempan, dengan kata lain Iqbal tidak menggubrisnya, tekanan menuju nomor WhatsApp. Masih tak direspons, teror lalu berubah hal yang terlihat di depan mata.
“Tapi, aku enggak tahu apakah ini eskalasi. Yang jelas, semakin kita bersuara, ancaman itu memang semakin naik,” ucap Iqbal.
Situasi kiwari, dengan retorika antek asing yang rutin ditebar, Iqbal mengungkapkan, sangat berat. Membuktikan siapa yang bertanggung jawab terhadap teror pun tidak semudah membalik telapak tangan.
“Apakah ada campur tangan pemerintah atau tidak, itu sangat sulit dibuktikan, bahkan kalaupun sampai di tahap pengadilan,” ujarnya.
Iqbal memberi contoh kasus yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Andrie disiram air keras sehubungan penolakannya atas perluasan peran militer di ranah sipil. Pengadilan militer tak pernah membuka terang aktor di balik penyerangan ke Andrie.
Meski begitu, narasi antek asing, menurut Iqbal, berandil dalam “menimbulkan keberanian untuk meneror aktivis, jurnalis, atau mereka yang kritis kepada pemerintah.”
Iqbal menyayangkan pemerintah yang terkesan tidak serius dan tegas dalam mengusut teror-teror yang datang bergantian. Kalau tidak diusut sampai tuntas, Iqbal percaya insiden serupa tak menutup kemungkinan bakal terulang.
Pada akhirnya, Iqbal menyebut pemerintah sedang bermain kontradiksi tentang antek asing.
“Kami dianggap mengganggu. Padahal, narasi asing itu sangat jauh dari apa yang kami lakukan. Di Raja Ampat, misalnya, kami itu berupaya melindungi lingkungan Indonesia dari asing,” tutupnya.
‘Karena kamu orang Indonesia, harusnya dukung pemerintah’
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, bercerita bahwa organisasinya mendapatkan laporan dari beberapa jurnalis soal kampanye antek asing. Salah seorang jurnalis memberi tahu AJI bahwa identitas pribadinya dibuka ke umum tanpa persetujuan (doxxing) oleh para pendengung (buzzer).
Pangkalnya, Nany menambahkan, jurnalis bersangkutan menerima beasiswa peliputan (fellowship) dari lembaga internasional.
“Semacam dipertanyakan nasionalisme dari jurnalis tersebut karena didanai oleh asing,” tegasnya lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia, Senin (18/5).
Bagi Nany, serangan dengan membawa embel-embel antek asing merupakan wujud delegitimasi yang menyasar “orang-orang yang kebetulan punya daya kritis.” Masalahnya, Nany meneruskan, yang ditarget bukan kontennya—laporan jurnalistik—melainkan karakter maupun individunya.
Padahal ketika jurnalis berhasil lolos fellowship, pemerintah tidak mungkin tidak tahu tentang aliran dana yang masuk. Pasalnya, fellowship dengan nominal besar pasti dikenakan pajak, tutur Nany. Artinya, latar belakang beasiswa liputan bukan sesuatu yang dilakukan sembunyi-sembunyi.
Sumber gambar, YASUYOSHI CHIBA/AFP via Getty Images
Narasi antek asing lambat laun membuka “ruang pembenaran” terhadap teror yang sifatnya digital, Nany menggarisbawahi.
“Karena dia tidak nasionalis, maka orang ini wajib dan bisa dibuka (identitasnya), di-doxxing, diintimidasi, secara online,” paparnya.
Secara logika, penyematan antek asing tidak masuk di akal Nany. Kalau organisasi sipil—tidak terkecuali jurnalis atau media—mendapatkan uang dari pihak luar, bukankah pemerintah juga bertindak hal yang sama, Nany bertanya.
Kendati demikian, satu hal yang pasti, kampanye antek asing diakui Nany telah menyebarkan kecemasan sekaligus ketakutan di lingkup para jurnalis. Tidak sedikit yang merasa khawatir dengan konsekuensi dari berita yang mereka tulis. Pihak yang tidak suka bisa menempuh langkah-langkah pembungkaman.
Retorika antek asing menjadi bagian dari usaha untuk meredam laju demokrasi di Indonesia. Pernah suatu waktu Nany berjumpa pejabat di pemerintahan dalam sebuah pertemuan formal. Sang pejabat berkata kepada Nany agar jurnalis atau media membuat berita yang “narasinya netral serta mendukung (kerja-kerja) pemerintah.”
Pendeknya, media tidak perlu mewartakan yang buruk-buruk perihal Indonesia, ujar Nany menirukan ulang pernyataan pejabat yang bersua dengannya.
“Karena kamu orang Indonesia, harusnya dukung pemerintah,” Nany mengibaratkan.
“Jadi, caranya adalah daripada memperbaiki apa yang dikritik, mereka menyerang orang-orang yang mengkritik.”
Nany mengambil idiom: kill the messenger. Menghukum yang membawa pesannya.
Apa tujuan narasi antek asing?
Tujuan narasi antek asing, mengutip dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM, Wisnu Prasetyo Utomo, adalah “mengalihkan perhatian dari substansi kritik.”
Ketika kebijakan dikritik, Wisnu melanjutkan, pemerintah tidak perlu repot-repot menjawab argumennya. Cukup tempelkan label antek asing kepada pengkritiknya.
“Ini serangan guilty by association yang klasik. Pesannya sederhana: jangan dengarkan apa yang mereka katakan, lihat saja siapa yang diduga membiayai mereka,” terangnya kepada BBC News Indonesia, Senin (18/5).
Narasi antek asing, tegas Wisnu, juga dipilih sebab gampang dan murah. Tidak ada negara atau kepentingan spesifik yang ditunjuk sebagai sumber ancaman.
Wisnu membandingkannya dengan Amerika Serikat atau negara-negara di Eropa yang sering kali menempatkan Rusia serta China menjadi musuh konkret serta kemudian diartikulasikan oleh politisi-politisinya.
Di Indonesia, kata “asing” cukup berdiri sendiri dan kerap bermakna abstrak, ungkap Wisnu. Namun, karena abstrak, “antek asing” mampu dilekatkan ke siapapun yang dianggap antipemerintah.
“Kritik kebijakan yang substantif sulit dijawab. Memunculkan musuh bersama jauh lebih murah dan efektif tanpa perlu susah-susah menjawab kritik dengan terstruktur,” ucapnya.
Sumber gambar, Igor IVANKO / POOL / AFP via Getty Images
Dalam retorika antek asing, sosok filantropis bernama George Soros sering dibawa. Dia dituding menjadi pemain di belakang layar yang ‘menggerakkan’ protes publik.
Bagi Wisnu, Soros merupakan figur asing yang bentuknya paling konkret dan jelas. Lewat organisasinya, Open Society Foundation (OSF), Soros mengirimkan dana untuk berbagai program di banyak negara, termasuk Indonesia.
Aliran dananya nyata sekaligus dapat ditelusuri, tambah Wisnu. Oleh sebabnya, dia mudah dipakai sebagai “bukti seolah-olah ada tangan asing yang sedang membiayai gerakan-gerakan tertentu,” imbuhnya.
Menyoal kenapa Soros bisa sampai di Indonesia, Wisnu menduga “cara ini sudah digunakan di tempat lain.”
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerang Soros di dalam negerinya, begitu pula Viktor Orban (Hungaria) serta Narendra Modi (India). Dan kini giliran Indonesia.
“Menuduh Soros juga relatif aman karena dia bukan pemerintah. Kalau yang dituduh pemerintah asing, ada risiko diplomatik yang bisa membuat pemerintah sendiri repot,” kata Wisnu.
“Soros figur yang pas. Asing yang jelas, tapi tidak punya kekuatan diplomatik untuk membalas.”
Bagaimana rekam jejak pelabelan dalam politik Indonesia?
Praktik pelabelan dengan identitas tertentu punya tempat tersendiri dalam lanskap kekuasaan di Indonesia.
Maka dari itu, masyarakat diminta tetap waspada. Militer, di lain sisi, bakal terus memantau serta mengawasi bahaya laten komunisme.
Rezim Orde Baru secara ajeg menampilkan komunisme sebagai ancaman eksistensial yang “harus dihadapi oleh sebuah bangsa yang bersatu,” tulis Gloria. Mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah adalah pengganggu stabilitas nasional serta dicap simpatisan komunis.
Saat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang berbasis Islam, mencalonkan Jaelani Naro untuk duduk di kursi wakil presiden pada 1988, Soeharto secara terbuka menyatakan calon yang tidak menjaring dukungan mayoritas sebaiknya mengundurkan diri.
Langkah PPP, dalam pandangan Soeharto, ialah wujud provokasi yang mampu “menciptakan ketidakpercayaan antarfraksi (politik).”
“Dan doktrin seperti itu hanya dimiliki oleh kaum komunis,” jelas Soeharto, mengutip Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1991).
Di bawah kendali tangan besi Orde Baru, arsitektur propaganda terhadap komunis didirikan dengan amat masif dan terstruktur. Soeharto memanfaatkan bermacam medium, mulai dari buku sejarah, film, sampai monumen, demi melenyapkan pengaruh gerakan Kiri di Indonesia.
Kepada yang tak sepakat dengan pemerintahannya, otomatis dikategorikan komunis yang berbahaya, yang hendak mengusik pembangunan serta kemakmuran bersama.
Narasi “hantu” komunis masih terasa pascakejatuhan Soeharto. Pada 2017, ambil contoh, massa mengepung serta membubarkan paksa acara yang dihelat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Hoax yang beredar menyebut peserta kegiatan tengah melakukan rapat konsolidasi PKI atau menyebarkan gagasan komunisme.
Di luar daerah besar seperti Jakarta, stempel “komunis” dikerahkan dalam rangka memenjarakan para petani yang melindungi lahannya. Ini dijumpai, salah satunya, di Banyuwangi, Jawa Timur, manakala aparat meringkus warga yang vokal menolak tambang dengan tudingan menganut paham komunisme.
Sumber gambar, Pix/Michael Ochs Archives/Getty Images
Tak hanya komunis, “musuh bersama” yang dibentuk oleh penguasa adalah narasi kelompok “radikal.” Taktik ini, mengacu analisis bertajuk Politicising the Label Radical? (2019) yang ditulis akademisi Australian National University, Kate Grealy, masif terjadi pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Label “radikal,” juga “ekstremisme,” Kate menulis, tidak lagi bermakna yang semestinya. Pemerintah memanfaatkan penyematan radikal guna menekan kritik serta merepresi masyarakat sipil.
Konteks radikal sendiri berawal dari kebijakan pemerintah yang membubarkan organisasi kemasyarakatan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 2017. Dalam perspektif pemerintah, HTI bertentangan dengan Pancasila lantaran mengusung ideologi khilafah (negara Islam).
Definisi radikal, secara politik, lantas diperlebar. Targetnya tidak sekadar mereka yang pro-khilafah, melainkan para pengkritik kebijakan rezim.
Ketika demonstrasi besar ‘Reformasi Dikorupsi‘ meletus pada 2019, narasi yang dipakai untuk melemahkan protes publik yaitu tudingan bahwa aksi massa disusupi kelompok Islam berhaluan ekstrem, papar Kate.
Pemandangan tak jauh berbeda tersaji dalam periode revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK dipandang melemahkan independensi lembaga sehingga ditolak publik. Ini yang turut memicu ‘Reformasi Dikorupsi.’
KPK, jelang pengesahan revisi tersebut, dilabeli “sarang radikalisme.” Di media sosial, buzzer menghembuskan isu pegawai KPK terafiliasi dengan kelompok Taliban di Afghanistan. Komentar-komentar lainnya mempersoalkan gaya berpakaian sehari-hari sebagian anggota KPK yang “Islami”—celana di atas mata kaki dan janggut panjang.
“Ada dugaan bahwa kampanye kotor ini dirancang agar masyarakat Indonesia mendukung pelemahan KPK,” jelas Kate.
Dari komunis, radikal, dan sekarang antek asing, sejarah mungkin berulang kembali.
Related posts
Latest Post
No Comments