Kesehatan: Korban dugaan keracunan MBG di Karo alami gangguan ingatan

Kedua adalah Bacillus cereus, yaitu bakteri pembentuk spora yang dapat mencemari makanan berkarbohidrat tinggi, seperti nasi.

“Racun / toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini tidak hilang meskipun makanan dipanaskan ulang. Bakteri ini dapat menghasilkan toksin yg menyebabkan muntah atau diare akut,” kata Ferry.

Ketiga adalah Escherichia Coli, yang bisa menyebabkan diare berat atau berdarah, kerusakan sel darah, trombosit turun, hingga gagal ginjal akut melalui HUS (hemolytic uremic syndrome).

Dokter Ferry bilang terdapat banyak kemungkinan yang menyebabkan seseorang yang keracunan berpotensi mengalami gagal ginjal hingga infeksi ke saraf otak.

“Panel pemeriksaan pada hasil lab hanya mencari beberapa bakteri, yaitu Salmonella -E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Sementara keracunan massal juga dapat disebabkan oleh virus, bakteri lain, parasit, toksin. kontaminasi kimia, pestisida, dan logam,” kata Ferry.

Selain itu, ujarnya, ada juga kemungkinan faktor lain seperti dehidrasi berat, diare berat, muntah terus menerus, tekanan darah turun.

“Ketika aliran darah ke ginjal berkurang, bisa menyebabkan cedera ginjal akut juga. Dan, untuk infeksi saraf otak, perlu diperiksa kembali kemungkinan adanya syok atau sepsis,” ujar Ferry.

Senada, dokter dan ahli gizi masyarakat, Tan Shot Yen, bilang keracunan makanan bisa menyerang saraf.

Salah satu contohnya adalah jika makanan itu terpapar bakteri penghasil neurotoksin, seperti bakteri Clostridium Botulinum.

Tan bilang, bakteri itu sering ditemukan pada makanan kalengan dan rumahan yang diolah dengan cara tidak steril sehingga terkontaminasi.

“Jadi bisa saja masalah-masalah neurologis yang disebutkan itu terjadi. Tapi sekali lagi, semua harus ada audit, penelusuran,” kata Dokter Tan.

Dalam studi terbaru Celios pada 8 September 2026, makanan MBG yang beracun dapat menciptakan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang bagi mereka yang mengosumsinya.

Jangka pendek berupa mual, muntah, diare, nyeri perut, demam, dan lainnya.

Sedangkan jangka panjang adalah kerusakan ginjal (sindrom hemolitik uremik, HUS), gangguan saraf hingga kelumpuhan (Sindrom Guillain-Barré), infeksi berat pada darah (septikemia), pneumonia aspirasi, infeksi tulang, infeksi sendi hingga gangguan pencernaan kronis.

Ternhag meneliti lebih dari 100.000 pasien tentang efek jangka pendek dan jangka panjang dari infeksi bakteri saluran pencernaan (gastrointestinal).

“Gangguan pencernaan kronis itu yang luput dari perhatian publik dan pemerintah. Program yang dirancang untuk memperbaiki status gizi justru berpotensi menimbulkan beban kesehatan jangka panjang,” kata spesialis kebijakan kesehatan dari MBG Watch, Isnawati Hidayah.

Selain masalah kesehatan, Celios mencatat, keracunan MBG juga menyebabkan kerugian sosial ekonomi.

Pertama adalah biaya medis, produktivitas dan pengeluaran pribadi (out-of-pocket) yang mencapai hingga Rp40,38 miliar. Dan, hampir Rp12 miliar harus ditanggung keluarga korban.

Hingga akhir Agustus 2026, total setidaknya ada 43.838 korban keracunan terduga karena MBG.

Celios mencatat, dalam tiga hari pertama September saja, lebih dari 1.908 orang kembali menjadi korban dari setidaknya enam dapur SPPG berbeda.

Dan, ada 5.700 korban keracunan sejak Sudaryono menjabat sebagai Kepala BGN.

Namun sayangnya, kata Isnawati, solusi yang ditempuh untuk mengatasi keracunan itu reaktif dan sporadis.

“Polanya adalah pimpinan BGN akan mengunjungi korban, kemudian SPPG-nya akan di-suspensi, kepala SPPG-nya akan dipecat,” kata Isnawati.

Selain itu, kebijakannya yang diambil juga absurd dan tak menyentuh akar persoalan, seperti memberi label makanan empat jam, CCTV terpusat, logbook digital, apel jam dua pagi, kit pengecekan makanan hingga wacana ompreng pakai kecerdasan buatan (AI).

“Tanpa ada studi yang mumpuni dan itu diberikan hanya untuk men-tone down publik menunjukkan bahwa mereka melakukan sesuatu ketika ada keracunan. Itu yang sangat kami sayangkan,” ujarnya.

Padahal, kata Isnawati, sumber daya yang dimiliki BGN sangat luar biasa, dari tenaga kerja, anggaran, hingga keleluasaan membuat kebijakan.

“Jadi kami mendorong, mendesak pemerintah untuk menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan karena MBG. Karena ini sudah terlalu banyak korbannya,” ujarnya.

Selain itu, Isnawati bilang, para korban dugaan keracunan dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat negara atas kegagalan dalam memberikan perlindungan Kesehatan pada rakyatnya.

Pertama adalah melalui tuntutan hukum yang dilakukan secara pribadi.

“Itu bisa dilakukan oleh orang tua atau wali mewakili anaknya karena anaknya menjadi korban atau mendapatkan dampak negatif dari kebijakan atau program yang dilakukan oleh negara,” kata Isnawati.

Kedua adalah melalui gugatan perwakilan kelompok (class action), yang dilakukan oleh sejumlah korban untuk mewakil kelompok besar korban keracunan MBG.

Namun, kata Isnawati, dari 43.838 korban keracunan MBG, hingga kini belum ada yang menuntut negara.

“Di lapangan kami temukan dua kemungkinan, yaitu adanya dugaan intimidasi sehingga korban tak melapor dan kedua kurangnya pengetahuan atau mereka bingung untuk meminta bantuan ke siapa,” kata Isnawati.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai berkata, pemerintah dan swasta wajib melakukan pemulihan bagi korban keracunan MBG.

Salah satunya adalah korban harus memperoleh pemulihan (remedy).

“Pemulihan dapat berupa antara lain restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan tidak berulang, serta mekanisme hukum atau administratif yang efektif,” kata Pigai dalam keterangan pers, Selasa (08/09).