Satelit Lampung-1 milik perusahaan China diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menilai kerja sama pemanfaatan teknologi satelit pada dasarnya merupakan perkembangan positif.

“Yang harus menjadi concern kita adalah seberapa penting dan seberapa urgen kerja sama satelit ini,” kata Ifran saat ditemui di kantornya, Selasa (04/08).

Ia juga mempertanyakan tujuan utama penggunaan satelit tersebut.

Menurut Irfan, berbagai data mengenai curah hujan, perubahan tutupan lahan, kawasan hutan, maupun lingkungan sebenarnya telah tersedia melalui berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Oleh karena itu, dia bilang, tantangan berikutnya bukan sekadar memperoleh data yang lebih cepat.

“Ketika data-data tersebut sudah didapatkan, apakah ini akan dibarengi dengan efektivitas tata kelola pemerintahan untuk menjawab persoalan yang ada?” katanya.

Iran juga mendorong transparansi bentuk kerja sama Pemprov Lampung, BRIN dengan perusahaan asal China tersebut.

“Kalau satelit ini gratis tentu menjadi kabar baik dari sisi politik anggaran. Tetapi apakah benar-benar makan siang gratis atau ada sesuatu di baliknya? Itu yang juga perlu dijelaskan,” katanya.

Menurut dia, keterbukaan informasi penting agar masyarakat memahami manfaat yang diperoleh pemerintah daerah sekaligus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama tersebut.

Data yang dihasilkan satelit Lampung-1 punya segudang manfaat, kata Direktur Centre for Air and Space Policy (CASP), Taufik R. Nugraha.

Pemprov Lampung akan lebih terbantu dalam mengelola banjir, longsor, kebakaran hutan sampai pembalakan liar.

“Jadi kalau ditanya untung ya pasti untung, dan ini program yang bagus… Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Provinsi Lampung memiliki hak dan akses penuh terhadap raw data-nya?” kata Nugraha.

Raw data merujuk pada data mentah yang dikumpulkan langsung oleh sensor sebelum diolah, disaring, atau dianalisis.

Dalam konteks satelit, raw data adalah seluruh informasi asli yang ditangkap sensor satelit saat mengamati suatu wilayah.

Menurut Nugraha hal yang perlu diperjelas bukan keberadaan satelit, tapi siapa yang menerima data mentah, siapa yang mengelola, dan siapa yang memiliki akses penuh terhadap hasil pengamatan.

“Kalau misalnya Pemerintah Lampung tidak punya akses terhadap raw data, maka ini akan menjadi masalah,” tambahnya.

Tanpa akses data mentah, maka pihak dari Indonesia hanya akan memperoleh data yang sudah diolah, diseleksi, dan tidak semua informasi hasil pengamatan ditampilkan.

Nugraha bilang, akses data mentah ini penting karena dapat memberikan verifikasi data secara independen.

“Apalagi tadi kalau kita hubungkan karena Lampung itu next to Sunda Strait (dekat dengan Selat Sunda), ini yang berpotensi menjadi permasalahan keamanan,” katanya.

Kerja sama Pemprov Lampung, BRIN dengan STAR.VISION dari China memunculkan kembali mimpi Indonesia mengembangkan teknologi antariksa yang mumpuni dan bersaing secara global.

Taufik R. Nugraha dan akademisi dari Universitas Padjajaran, Arfin Sudirman telah mengurai benang kusut perjalanan teknologi antariksa sejak orde lama, orde baru hingga reformasi.

Indonesia punya sejarah panjang di bidang antariksa. Sejak era Soekarno, Indonesia bahkan menjadi negara keempat di Asia yang berhasil membuat dan meluncurkan roket dari wilayahnya sendiri pada 1964.

Program antariksa kemudian berkembang melalui satelit Palapa di era Orde Baru. Namun di periode ini Indonesia beberapa kali kehilangan momentum seperti pembatalan partisipasi astronot Indonesia dalam misi NASA pada 1986 karena kecelakaan Challenger.

Menurut kedua penulis, saat ini Indonesia tidak memiliki ancaman langsung di luar angkasa. Namun, kedekatan Indonesia dengan Laut China Selatan membuat perkembangan keamanan di kawasan berpotensi berdampak terhadap kepentingan Indonesia.

“Keamanan antariksa Indonesia dapat menghadapi tantangan apabila konflik di Laut Cina Selatan meningkat,” tulis makalah ini.

Nugraha dan Arfin juga melihat pentingnya penguasaan teknologi antariksa di Indonesia.

Hal ini berguna untuk pengawasan wilayah laut yang luas; pemantauan daerah-daerah terpencil; dukungan intelijen, pengintaian, dan surveilans sampai deteksi aktivitas ilegal di laut, termasuk praktik dark shipping (kapal yang mematikan AIS untuk menghindari pemantauan).

Disebutkan juga, pada 2024 TNI AU membuka kemungkinan pembentukan Space Command seperti yang dimiliki China dan Australia. Tujuannya, meningkatkan kemampuan pengintaian dan pengawasan lintas wilayah Indonesia. Namun, gagasan tersebut belum terealisasi.

Keduanya juga melihat apa yang disebut sebagai “tantangan” dalam pengembangan teknologi antariksa Indonesia.

Pertama, ketidakjelasan lembaga seperti pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPAN-RI) pada 2014, peleburan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke BRIN pada 2021.