Media Sosial: Mengapa konten demo mahasiswa yang lama ramai lagi di medsos?
Sumber gambar, Anadolu via Getty Images
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 12 menit
Analisis media sosial dari Monash University Indonesia menemukan pola terorganisir dan hampir mustahil dilakukan secara manual terkait beredarnya kembali video-video demonstrasi mahasiswa dengan sejumlah narasi.
Situasi ini berlangsung hampir dua pekan. Banyak akun di media sosial yang secara bersamaan mengunggah video atau foto aksi mahasiswa dengan narasi, antara lain: “Demo sebesar ini enggak diliput media?”; “Demo chaos begini, media lokal pada bungkam”; atau “Demo rame di luar, tapi hilang pemberitaan di media arus utama”.
Jika dicermati, sebagian video dan foto tersebut berasal dari demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia yang berlangsung pada 12 Juni lalu.
Tak hanya demonstrasi, konten lain juga memuat pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya dan Jakarta. Belakangan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta sejumlah mal di Jakarta mencopot pagar tersebut.
Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan kemunculan konten-konten ini?
Bagaimana percakapan warganet tentang isu demo?
Monash University Indonesia menganalisis percakapan di X, Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook mengenai isu demonstrasi ini pada periode 26 Juli -1 Agutus 2026.
Percakapan yang dikaji menggunakan kata kunci “demo”, “demonstrasi”, “aksi”, “mahasiswa”, “video”, “liput”, dan “liputan”. Secara keseluruhan, terpantau 197.000 unggahan pada jendela waktu tersebut.
Analisis sentimen terhadap postingan tersebut didominasi netral sebanyak 57%. Sisanya, sebanyak 42% negatif dan hanya 0,9% positif.
Adapun dari 34.935 unggahan X yang dianalisis, sebanyak 99,46% merupakan retweet. Di sini, terlihat beberapa akun menunjukkan pola yang hampir mustahil dilakukan secara manual.
Sumber gambar, Anadolu via Getty Images
Sebuah akun, misalnya, melakukan sembilan retweet berbeda dalam waktu sekitar 105 milidetik. Sejumlah akun lainnya juga melakukan beberapa retweet dengan jeda kurang dari satu detik.
“Pola ini mengindikasikan penggunaan skrip, aplikasi otomatis, atau mekanisme bulk retweet, yang tujuannya memang untuk menaikkan engagement percakapan,” kata peneliti dari Monash University Indonesia, Ika Idris.
Pola lain yang menonjol adalah struktur seed-and-amplify, yaitu sejumlah kecil akun membuat atau menyebarkan narasi awal, lalu ribuan akun lain me-retweet-nya.
Salah satunya adalah unggahan dari akun @dieddfish menghasilkan 13.446 retweet atau 38,7% dari seluruh retweet.
Sementara itu, 10 unggahan sumber lainnya dengan jangkauan retweet terbanyak menyumbang hingga 88,5% keseluruhan aktivitas.
“Dengan demikian, data menunjukkan adanya sejumlah akun dengan perilaku yang sangat mungkin terotomatisasi dan pola amplifikasi yang sangat terpusat,” ungkap Ika.
Hal yang juga perlu diperhatikan dari akun-akun yang paling banyak dibagikan ini, lanjut dia, adalah sebagian besar memiliki “centang biru”.
Centang biru berarti akun berlangganan X Premium, bukan sebagai validasi dan verifikasi identitas, keahlian, atau isi unggahan oleh X.
Lonjakan percakapan terkait isu ini terjadi pada 27 Juli dan 30 Juli.
Pada 27 Juli, ada sebanyak 50.000 unggahan dengan empat topik dominan yaitu:
- Aksi protes di Kejaksaan Agung
Ini berkaitan dengan aksi LBH Harimau Raya di depan gedung Kejaksaan Agung terkait pengusutan kasus-kasus yang melibatkan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah. Aksi lain di depan Kejaksaan Agung sebenarnya juga sudah terjadi pada 20-23 Juli dengan desakan penahanan terhadap Febrie.
- Kekhawatiran soal liputan media dan pembungkaman informasi
Ini merupakan tema berulang. Narasi dan anggapan minimnya liputan media nasional atas demonstrasi berskala besar memunculkan tuduhan adanya pembungkaman informasi atau “media blackout“. Ada pula klaim mengenai gangguan sinyal di area aksi, yang semakin memicu kekhawatiran akan adanya upaya pemerintah untuk mengendalikan informasi.
- Jurnalis memprotes pernyataan “Londo Ireng”
Jurnalis dari berbagai organisasi, termasuk PWI, AJI, IJTI, dan PFI di wilayah Malang Raya dan Yogyakarta, menggelar aksi protes pada 27 dan 26 Juli 2026. Demonstrasi ini merupakan kecaman keras terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yakni, “Londo Ireng” kepada wartawan dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Disinformasi dan tayangan lama dalam pemberitaan aksi
Ini juga masalah berulang. Persoalan serius terkait disinformasi seputar demonstrasi, khususnya pengunggahan ulang rekaman video lama yang diklaim sebagai peristiwa terkini. Praktik ini, yang kerap disertai narasi pembungkaman media, dapat menyesatkan publik dan merusak gerakan protes yang sesungguhnya.
Sumber gambar, Antara Foto/Fakhri Hermansyah
Pada 30 Juli, terpantau 34.000 jumlah percakapan dengan sejumlah isu dominan:
- Demonstrasi BEM UI di Mahkamah Konstitusi (MK)
Sejumlah laporan menyebut kawasan itu relatif sepi. Meski mahasiswa BEM UI memang ikut menyerukan solidaritas untuk mengawal putusan MK, yang pada akhirnya memisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan.
- Video hoaks soal aksi mahasiswa
Informasi aksi demo BEM UI di depan MK disebarkan dengan menggunakan video viral bentrokan dan aksi saling dorong yang merupakan rekaman lama dari aksi BEM UI pada 12 Juni di Bundaran HI. Polda Metro Jaya kemudian mengklarifikasi konten tersebut hoaks.
- Aksi di Patung Kuda dan pembakaran ban
Sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis, termasuk GAMII, Aliansi Mahasiswa Papua, dan Front Gerakan Pelajar-Mahasiswa Intan Jaya, menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 30 Juli 2026.
- Aksi protes terhadap Kejari Pati dan Kejagung
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar sejumlah demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri Pati (Kejari Pati), dengan tuduhan bahwa kantor tersebut melindungi para koruptor. Aksi-aksi ini, sebagian disertai pembakaran ban dan bentrokan dengan polisi, berlangsung selama beberapa hari.
Adapun pada hari itu, unggahan yang paling banyak repost dari akun @urflowerz di X mengenai demo di depan MK tapi dengan menyematkan video demonstrasi lama ketika mahasiswa tengah berjalan menuju gedung DPR di samping flyover Senayan.
Sumber gambar, Anadolu via Getty Images
“Unggahan soal video demo di tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus menunjukkan ada pola yang sangat mirip, terutama berada pada tingkat framing dan struktur narasi,” kata Ika.
Dia menduga adanya narasi yang disebarluaskan secara terkoordinir.
Sebagian besar menunjukkan struktur sebagai berikut:
Elemen pembuka diawali dengan “DEMO HARI INI”; “BEBERAPA HARI TERAKHIR”, “DARURAT”, “TERNYATA INI”, disertai huruf kapital dan emoji 🚨. Proporsi amplifikasinya mencapai 68,1%
Lalu, ada upaya hiperbolis dengan menggambarkan demonstrasi “besar”, “di mana-mana”, “serentak di seluruh Indonesia”, atau “berpotensi mengulang 1998”.
Kemudian masuk pada narasi media nasional dan televisi dituduh “bungkam”, sengaja tidak memberitakan, atau algoritma dianggap menenggelamkan informasi.
Ditambahkan lagi isu sinyal hilang, internet diganggu, atau mahasiswa tidak dapat melakukan siaran langsung karena “sabotase aparat”.
Selain itu, ada kata-kata penekanan yang menggambarkan emosi seperti “muak”, “gila”, “rezim”, “pemerintah zalim”, “negara kacau”, dan “media dibungkam”. Selanjutnya, audiens diminta membantu like, repost, atau menyebar tagar, dan memastikan video “tidak kalah oleh algoritma”.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Ia menambahkan kritik untuk X yang menjual centang biru sebagai kredibilitas dan membiarkan akun-akun bercentang itu melakukan hal-hal yang tidak wajar.
Salah satunya, melakukan retweet bersamaan dalam waktu kurang dari satu detik.
“Jadi yang diverifikasi bukan identitas atau kejujuran, melainkan kesediaan membayar untuk mengamplifikasi,” kata Ika.
Sebab meski akunnya organik, kemungkinan mobilisasi penyebarannya menggunakan program atau dashboard yang bisa diatur jadwal unggahnya. Intinya, percakapan ini tidak otentik.
Ika mengingatkan pada pengguna media sosial untuk menahan diri pada batas ini.
Di sisi lain, warga juga sudah mulai menunjukkan responnya dengan mengingatkan dan mengimbau untuk memverifikasi waktu, sumber, dan konteks video aksi sebelum membagikannya, agar tidak termanipulasi oleh konten “ragebait” atau “hoaks”.
Sumber gambar, mkri.id
Beberapa terlihat pada sejumlah akun. Salah satunya, ada yang menyampaikan foto aksi yang diklaim sebagai aksi demo mahasiswa pada 30 Juli 2026 rupanya merupakan foto aksi di depan Polda Metro pada Agustus 2025 setelah pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan tewas.
Lalu, ada penjelasan mengenai penggunaan foto demo MK pada Agustus 2024 sebagai narasi aksi di depan MK pada 30 Juli.
Unggahan ini memperoleh respon dari para pengguna lain yang mengajak untuk segera report dan block akun-akun yang memakai video atau foto demonstrasi lama dan membingkainya sebagai kejadian terkini dengan sejumlah narasi.
‘Kuncinya ada pada kelompok yang punya kendali algoritma dan informasi’
Pemerhati Budaya dan Komunikasi Digital, Firman Kurniawan, menilai fenomena ini ingin membangun perspektif pada publik bahwa pembungkaman media benar terjadi. Sebab, saat masyarakat memeriksa melalui mesin pencarian memang tidak ditemukan berita terkait demo sesuai dengan unggahan di media sosial.
Akan tetapi, masyarakat kini juga sebagian mulai cerdas. Mereka yang ada di lapangan menjadi penyeimbang dengan menyampaikan argumentasi berdasarkan laporan pandangan matanya. Bahkan ada juga yang bersedia menelusuri ulang video atau foto yang disebarkan.
Menurut Firman, sikap skeptis dan terus menerus kroscek untuk memperoleh informasi yang valid dalam era digital ini sangat penting.
Peneliti dari Monash University Indonesia, Ika Idris menilai fenomena ini adalah gejala dari lingkungan informasi yang tingkat kepercayaannya rendah dan tensi tinggi.
“Sehingga teknik manufaktur skala menjadi murah, efektif, dan sulit dibedakan dari mobilisasi tulus,” ujar Ika.
Akibatnya, informasi simpang siur. Ia berpandangan, dampaknya pun berupa bahaya berlapis karena isu ini bisa mendelegitimasi para pengunjuk rasa yang sah dengan mencampur suara asli dan rekayasa.
Dia khawatir unjuk rasa yang organik dari gerakan masyarakat bisa juga dituding hoaks.
Selain itu, ini juga memberi amunisi bagi narasi “semua ini ditunggangi”. Dalam kondisi seperti ini, korban utamanya bukan satu pihak politik, melainkan kemampuan publik untuk membedakan mana yang nyata dan yang bukan.
Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal, berpendapat senada.
Menurut dia, maraknya resirkulasi konten-konten ini kuncinya ada di kelompok yang terorganisir dan memiliki mesin pengendali algoritma untuk mengontrol informasi.
Akibatnya, informasi di ruang publik digital ini menjadi simpang siur dan sulit diverifikasi.
“Kecuali kita memiliki mesin verifikasi, tapi kan tidak semua orang memiliki itu. Otomatis, masyarakat menerima informasi yang simpang siur,” kata Nicky.
Secara fakta, ia pun merasakan ada semacam “kekosongan informasi”. Salah satunya ketika terjadi demonstrasi pada pekan lalu. Nicky mengaku tidak melihat hal itu di lini masa media sosialnya dan juga di media massa.
Padahal bukan berarti media massa tidak memberitakan mengingat sirkulasi di media sosial itu berkaitan dengan algoritma.
“Kita tahu persis bahwa apapun yang dilempar di media sosial itu kan all about algorithm. Barang siapa yang memiliki mesin yang bisa merekayasa algoritma, dia yang bisa mengendalikan arus informasi seperti itu,” ujar Nicky.
“Arus informasi ini bisa digunakan untuk mengamplifikasi, misalkan ada demo terjadi hari ini sehingga orang tahu. Tapi bisa juga mesin itu diarahkan untuk meredam informasi yang terjadi saat ini, nanti baru dikeluarkan lagi di beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian,” ucap Nicky.
Lalu, narasi yang disebarluaskan seolah-olah media dibungkam dan memperoleh tekanan sehingga memilih tidak memberitakan. Ia pun menyarankan agar media massa juga peka terhadap hal ini sehingga kabar yang ingin disampaikan dapat tersirkulasi dengan baik di tengah kontrol algoritma ini dan bisa memerangi misinformasi dan disinformasi di media sosial.
Meski ia tidak menampik, konten resirkulasi demo yang lama tersebut memang sengaja diorkestrasi dan terorganisir untuk menaikkan suatu narasi. Antara lain, terkait media dibungkam hingga kekhawatiran pada Agustus ini.
Apakah ada keterkaitan dengan isu demo di Agustus?
Mengenai keterkaitan dengan isu demo besar di Agustus dengan konten-konten belakangan ini, Pendiri Literos, Firman Kurniawan, menilai publik sengaja dibangun keresahannya.
Salah satunya, kemunculan konten lain terkait pemasangan pagar di sekitar pusat perbelanjaan yang sejalan dengan konten demo ini.
“Beberapa memang ada faktanya dan terbukti di lapangan. Tapi ada misinformasi bahkan disinformasi berupa pembelokan fakta untuk kepentingan kelompok tertentu dengan memanfaatkan kekosongan informasi,” ucap Firman.
Peneliti dari Monash University Indonesia, Ika Idris menambahkan isu demonstrasi besar pada Agustus sempat mengemuka juga di media sosial dengan sentimen negatif.
“Ada spekulasi dan kekhawatiran yang meluas soal kemungkinan demonstrasi berskala besar yang diperkirakan terjadi pada Agustus,” kata Ika.
Beberapa cuplikan menyebutkan persiapan yang tidak biasa, seperti pusat perbelanjaan dan gedung-gedung besar yang memasang pagar tinggi, yang memicu kecemasan publik dan pertanyaan apakah langkah tersebut bersifat pencegahan atau justru pertanda akan adanya kerusuhan.
Sumber gambar, Bloomberg via Getty Images
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal berpandangan pemasangan pagar ini bisa berangkat dari dua kemungkinan.
Pertama, sesuai dengan penjelasan dari pihak Pakuwon Group yang murni memasang pagar untuk standar keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Kedua, berkaitan simpang siur informasi di lapangan dan media sosial yang membuat pemilik mal merespon dengan pendekatan keamanan.
“Bisa jadi karena informasi gangguan kantibmas pada Agustus yang beredar sehingga mereka bersiap. Atau sebaliknya jangan-jangan mereka sudah tahu informasi spesifik. Ini kan juga tanda tanya. Apalagi kalau diamati hanya grup itu saja,” ucap Nicky.
Kaitan dengan konten demo dengan kekhawatiran pada Agustus ini, Nicky berpendapat ada pihak yang memang ingin melancarkan perang informasi.
“Kita tahu persis kegelisahan masyarakat seperti apa. Kebijakan yang ngawur, kepemimpinannya yang seperti itu, lalu komunikasi publiknya juga kadang blunder itu bisa jadi dimanfaatkan untuk cipta kondisi seolah-olah bisa terjadi seperti Agustus dan September tahun lalu,” kata Nicky.
Kilas balik pada Agustus-September 2025, Nicky berkata pemantik yang meningkatkan eskalasi massa saat itu sebenarnya karena kematian Affan Kurniawan.
Protes yang semula bergulir juga pemicunya jelas karena adanya persoalan ketimpangan dan reaksi anggota dewan yang blunder.
Untuk itu, cara paling tepat adalah pemerintah mendengarkan masyarakat dan merespon positif apa yang menjadi persoalan di lapangan.
“Sebaiknya pemerintah wise saja, dengarkan aspirasinya seperti apa, coba perbaiki kebijakan, perbaiki diri, dan perbaiki komunikasi. Tapi kalau sebaliknya tadi, malah menekan informasi, menutupi, menyensor ataupun menekan siapa yang memberitakan, siapa yang share, siapa yang repost, ya itu yang jadi blunder,” tutur Nicky.
Laporan Pemantauan Hak Digital di Indonesia yang dikeluarkan Safenet pada pertengahan 2026 ini menyoroti maraknya penghapusan konten oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang menyasar para kritik warga terhadap pemerintah, bukan konten disinformasi dan ujaran kebencian.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berkata pemerintah tidak berusaha membatasi pemberitaan aksi demonstrasi dan tidak melarang media melakukan peliputan.
“Jadi ada yang betul-betul hoaks, artinya kejadiannya tidak ada kemudian ditayangkan. Ada juga hoaks yang menggunakan gambar asli tetapi tidak sesuai konteks waktunya. Silakan meliput dan juga memberitakan yang benar dengan cepat,” ujar Meutya.
Related posts
Latest Post
No Comments