Universitas Republik Indonesia: Apa urgensi lembaga pendidikan yang baru dibentuk Prabowo?
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Pembentukan Universitas Republik Indonesia “tidak ada urgensinya”, menurut sejumlah pakar pendidikan. Alasannya, fungsi melatih aparatur sipil negara dan para pejabat pemerintah selama ini telah dijalankan Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Universitas Republik Indonesia (URI) membuat birokrasi semakin gemuk, selain akan menguras anggaran negara, kata pengamat pendidikan, Totok Amin Soefijanto.
Presiden Prabowo Subianto, Rabu (22/07), melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menjadi Gubernur URI. Gubernur adalah istilah untuk jabatan nomor satu di lembaga ini.
Selain Donny yang berstatus pensiunan TNI berpangkat marsekal, Prabowo juga melantik Yos Sunitiyoso menjadi Wakil Gubernur URI. Yos selama ini dikenal sebagai akademisi di Institut Teknologi Bandung.
Usai dilantik, Donny menyebut para peserta didik URI bakal digembleng dengan “wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas, termasuk kompetensi manajerial”.
Selain polemik urgensi pembentukannya, sejauh ini muncul pula isu koordinasi berbagai lembaga negara, termasuk antara pemerintah dan DPR, soal pendirian URI.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, bilang lembaganya belum menerima penjelasan resmi pemerintah terkait dasar hukum, tugas, fungsi, dan anggaran URI. Lalu menyebut DPR belum pernah membahas pembentukan URI.
Apa itu Universitas Republik Indonesia?
Pelantikan Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso menandai pembentukan URI.
Pemerintah mengeklaim, URI akan mencetak calon-calon “pemimpin bangsa”. Orang-orang yang lulus dari URI disebut akan duduk di jajaran pimpinan perusahaan milik negara dan juga menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Intinya, menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pembentukan URI dilatari oleh keinginan pemerintah untuk memiliki sistem pembinaan pemimpin yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Konsep URI, klaim Prasetyo Hadi, terinspirasi dari sejumlah negara yang punya lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat negeri.
Salah satu yang disebut Prasetyo adalah adalah École nationale d’administration (ENA) yang kini menjadi Institut national du service public (INSP).
Lembaga di Perancis itu dikenal sebagai sekolah elite para pemimpin negara itu, termasuk mantan presiden François Hollande dan Jacques Chirac, CEO Orange Stéphane Richard, serta sejumlah presiden negara lain.
Meskipun kurikulum URI belum diumumkan, Prasetyo mengeklaim sistem pendidikan di URI akan berfokus pada kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas, dan wawasan kebangsaan.
Prasetyo berkata, lulusan URI dipersiapkan untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional, dengan basis “komitmen terhadap kepentingan nasional”.
Belum ada dasar hukumnya?
Kendati sudah dilantik, pembentukan URI menyisakan banyak pertanyaan.
Kebingungan ini melanda, antara lain, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani.
“Komisi X DPR hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia, baik dalam rapat maupun agenda resmi,” ucapnya kepada pers, Kamis (23/07).
Sumber gambar, KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA
“Kami juga belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya,” kata Lalu.
Menurut Lalu, pemerintah perlu membuktikan urgensi pembentukan URI di tengah banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang telah ada.
Lalu juga meminta pemerintah memastikan URI tidak tumpang tindih dengan institusi pendidikan yang sudah ada.
“Pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran,” ujarnya.
Adakah urgensi pembentukan URI?
Pakar kebijakan pendidikan yang juga Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menilai pemerintah berhak membentuk lembaga baru. Namun langkah itu, kata dia, harus didasari kajian akademik.
Cecep berkata, pemerintah tidak bisa begitu saja mencontek negara lain.
Pemerintah, menurutnya, juga harus melihat terlebih dulu fungsi dan peran dari lembaga yang sudah lebih dulu berdiri.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menurut Cecep, pemerintah sudah memiliki Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang tugasnya melatih, mendidik, dan membina ASN.
Ada juga, katadia, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang mendidik pimpinan pemerintah di tingkat nasional dengan kajian strategi ketahanan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan.
Intinya, menurut Cecep, Lemhanas mempunyai peran yang mirip seperti URI.
“Pertanyaannya, apa yang belum atau tidak dilakukan dua lembaga itu sehingga pemerintah menganggap perlu ada lembaga baru?” ujar Cecep.
“Kalaupun URI harus ada, tidak boleh tumpang tindih dengan lembaga negara lain seperti LAN, Lemhanas, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Harus saling menguatkan. Selain itu birokrasi juga lebih ramping,” ucapnya.
Cecep Darmawan berkata, jika URI hanya berfokus pada pelatihan saja, maka sebaiknya tidak menggunakan terminologi “universitas”. Istilah ini disebutnya akan membingungkan publik.
Merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, universitas adalah adalah satu satu bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sumber gambar, Kompas.COM/Sukoco
Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto menilai URI sebetulnya tidak diperlukan pemerintah. Lembaga ini disebutnya hanya akan “menghambur-hamburkan anggaran”.
Pemerintah, kata Totok, sudah punya banyak lembaga maupun sekolah kedinasan untuk ASN dan pemimpin pemerintahan.
Totok khawatir URI, yang dipimpin oleh mantan petinggi militer, bakal menggunakan pendekatan militer seperti latihan dasar militer, yang baru-baru ini diberikan kepada pengelola Koperasi Desa Merah Putih.
“Meskipun tidak selalu begitu, ada juga militer yang mindsetnya bagus, tapi kecenderungan militer pasti pakai cara-cara militer yang dianggap lebih disiplin dan lebih baik,” ujarnya.
“Di tengah perekonomian saat ini, seharusnya pemerintah menggunakan anggaran dengan bijak, jangan menambah birokrasi yang sudah ada…”
“Birokrasi yang gemuk bakal menyedot anggaran dan gerakannya jadi lambat,” ujarnya.
Totok juga melontarkan kritik pada keputusan Prabowo, yang menurutnya, tanpa rumusan yang jelas.
Kalaupun meniru lembaga pendidikan di Prancis sepertei Institut national du service public (INSP), menurut Totok, langkah pemerintah tidak pas.
URI, kata Totok, akan menebalkan “elitisme” di kalangan calon pemimpin pemerintahan. Dampaknya, meritokrasi tidak menjadi yang paling utama, menurut Totok.
École nationale d’administration (ENA) didirikan pada tahun 1945 oleh Presiden Perancis Charles de Gaulle. Organisasi ini ditujukan untuk “mendemokratisasi birokrasi” di Perancis yang pada waktu itu dipandang terlalu elitis.
ENA kala itu diharapkan bisa menarik “lebih banyak orang dari kelas sosial menengah”.
Namun, meskipun sudah dirancang sebagai sistem meritokrasi, penelitian menunjukkan orang tua siswa ENA seringkali berasal dari kelas sosial atas. Sangat sedikit yang dari latar belakang kelas pekerja.
“Bisa saja nanti hanya orang-orang kaya yang bisa masuk ke URI dan akhirnya jadi kelompok elite. Ini akan menyisihkan orang-orang atau anak pekerja miskin di pedesaan,” kata Totok.
“Artinya ini akan menciptakan monopoli calon pemimpin dan tidak lagi berdasarkan meritokrasi,” ujarnya.
Apa penjelasan Gubernur URI?
BBC News Indonesia telah melayangkan pertanyaan kepada Wakil Gubernur URI, Yos Sunitiyoso mengenai dasar hukum pembentukan URI dan apakah URI akan seperti PTN lainnya yang menerima calon mahasiswa dan memberikan gelar akademik.
Namun hingga artikel ini diterbitkan, Yos tak membalas pesan kami.
Adapun Gubernur URI, Donny Ermawan Taufanto, menyebut URI merupakan lembaga baru di bidang pendidikan.
URI, kata dia, akan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama mencetak calon pemimpin bangsa.
Donny bilang, Prabowo ingin “mengonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang baru didirikan dan tengah bertransformasi”.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Donny berkata, URI bakal menjadi induk dari tiga institusi, yaitu Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Jadi ini bentuknya memang universitas, ada universitasnya, ada SMA, ada LAN,” ujar Donny.
Di sektor pendidikan tinggi, Donny menyebut, pemerintah akan membangun 10 kampus URI. Di tingkat sekolah menengah, URI akan mengelola Sekolah Unggul Garuda.
“Kalau SD-SMP itu kan di kementerian Dikdasmen. Yang kita kelola, tidak semua SMA juga, hanya yang SMA-SMA Unggulan Garuda saja. Kalau SMA-SMA yang lain tetap seperti biasa,” tuturnya.
Donny bilang, URI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami yang mengelola, tapi regulasi-regulasi tetap dari Kementerian Dikti. Kami tetap bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen untuk SMA,” kata Donny.
“Jadi ini bentuknya memang universitas, ada universitasnya, ada SMA, ada LAN,” ucapnya.
Donny berkata, LAN nantinya akan “diintegrasi” ke dalam URI. LAN juga akan mendapat tugas dan fungsi baru untuk membina pimpinan BUMN.
BBC News Indonesia telah menghubungi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir, untuk bertanya mengenai struktur URI sebagai universitas.
Melalui pesan pendek, ia berkata, “yang berwenang menyampaikan adalah URI.”
Hal yang sama dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Mohammad Averrouce. Dalam pesan pendek, dia meminta kami mengarahkan berbagai pertanyaan kepada URI.
Related posts
Latest Post
No Comments