Pendidikan: ‘Militerisme’ di Sekolah Rakyat, ribuan taruna Akmil akan ‘disiplinkan’ siswa – Apa benar mendidik kedisiplinan siswa harus lewat tentara?

Dari penghasilan itu, dia gunakan untuk menghidupi dirinya, Ramadhan, dan anak bungsunya, Sartika.

Selama seminggu ini, dia mengaku tinggal di rumah baru. Rumah minimalis berkonsep knockdown (bongkar pasang) yang tak jauh dari lokasi sekolah rakyat, tempat Ramadhan menempuh pendidikan.

Surigandi berkata selain dirinya, juga ada orang tua siswa sekolah rakyat lainnya yang tinggal di rumah minimalis tersebut.

Perempuan berusia 40 tahun ini tidak tahu mengapa dirinya diberikan fasilitas rumah tersebut. Sebelumnya, dia tinggal di rumah sepupunya yang juga tak jauh dari lokasi itu.

“Mungkin sengaja disiapkan ini rumah, saya juga tidak tahu kalau dapat rumah karena tidak pernah pergi sini,” terangnya.

Teti Ernita, ibu dari Raziq yang belajar di SRMP 4 Padang, Sumatra Barat, mengaku tidak khawatir jika nanti sang anak dididik oleh TNI. Menurut dia, itu akan meningkatkan kedisiplinan sang anak.

Dia juga tetap tidak cemas meski ramai kabar lima orang calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat pelatihan di bawah kendali militer

Baginya, anaknya bisa memperoleh pendidikan yang baik dengan fasilitas lengkap.

Sebelumnya, Raziq bersekolah di SMP Negeri 18 Padang. Dia pindah saat semester 2 karena ditawari oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial untuk keluarga miskin.

Teti berjualan gorengan di rumahnya untuk membantu ekonomi keluarga. Suaminya bekerja serabutan.

Saat ini, mereka hidup di rumah peninggalan mertua berukuran 6×6 meter yang juga ditinggali oleh saudara dari suaminya.

Raziq disebutnya, sebelum masuk Sekolah Rakyat, sudah mandiri.

Setelah belajar di Sekolah Rakyat, Raziq tidak hanya mandiri mengurus diri tapi juga menawarkan membantu menyelesaikan pekerjaan domestik lainnya.

Namun untuk akademis, Teti mengaku belum melihat kemajuan selama satu semester anaknya belajar di sana. Ia menduga anaknya masih beradaptasi karena tidak biasa menggunakan laptop.

Dia juga berkata bahwa guru-guru dan pendamping atau wali asuhnya baik dan mendukung bakatnya di pencak silat.

Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin mengingatkan kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak, terutama karena pesertanya berasal dari kelompok yang membutuhkan dukungan lebih.

Pendekatan apapun yang diterapkan, kata dia, harus memperkuat perkembangan sosial-emosional anak. Bukan yang mengancam rasa aman psikologis anak. Hal ini jauh melampaui sekadar mengajarkan kerapian fisik, katanya.

Program satu minggu yang berfokus pada kerapian fisik disebutnya belum memadai untuk tujuan pembentukan karakter yang sejati.

“Kualitas pendampingan anak harus menjadi prioritas. Karakter tidak dibentuk melalui penghukuman, tetapi melalui keteladanan, relasi yang hangat, pendampingan yang konsisten, dan lingkungan belajar yang aman,” kata Mukhlisin.

Mukhlisin juga menambahkan, ketika anak tinggal di asrama, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi rumah kedua.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar kedisiplinan, melainkan pendamping yang memiliki kapasitas pedagogis, psikologis, dan pengasuhan.

“Pendamping perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan anak, pedagogi, psikologi anak, perlindungan anak, dan pengasuhan,” ujar Mukhlisin.

Menurut dia, taruna Akmil Tingkat 1 dan 2 yang masih dalam masa pendidikan perlu dibekali secara memadai sebelum berinteraksi dengan anak-anak dalam konteks pendidikan, terutama berkaitan dengan psikologi anak.

“Setiap pihak harus bekerja sesuai kompetensi dan profesionalitasnya. Guru tetap memegang peran utama dalam mendidik dan mengajar, sementara pihak lain berperan melengkapi. Batas peran taruna diperjelas secara tertulis sehingga tidak berpotensi menggantikan fungsi pedagogis guru,” ucapnya.

Keberhasilan Sekolah Rakyat, lanjut dia, perlu dievaluasi secara komprehensif.

“Tidak hanya dari aspek ketertiban, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis anak, kualitas pembelajaran, perkembangan karakter, serta kesiapan anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya.”

Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak ada militerisme di dalam sekolah.

“Seharusnya, sekolah itu bebas dari militerisme seperti itu. Walaupun kata mereka adalah baris berbaris. Itu bertentangan dengan pendidikan itu sendiri. Karena sebenarnya pendidikan itu adalah membangun kesadaran,” kata Retno.

“Untuk membentuk peserta didik yang berkembang potensinya, berkembang kemampuannya, berkembang dirinya. Jadi, bukan kemudian arahnya kepada pendidikan yang militerisme. Enggak ada di dalam peraturan perundangan kita terkait itu.”

Alasan membangun mental, kedisiplinan, dan membangun nilai kebangsaan, lanjut dia, tidak harus dengan militer yang seakan mengabaikan peran dan fungsi guru-guru. Sebab, perlu proses bertahap dalam pendidikan ketika ingin membangun karakter anak.

Dia pun mengaku khawatir ada bentuk-bentuk kekerasan yang kemudian masuk dalam sekolah. Padahal selama ini, pakar pendidikan berupaya keras untuk mewujudkan sekolah yang “nol kekerasan”

“Kalau dia militer salah, terus disuruh push up itu biasa di dunia militer. Kalau di dalam dunia sekolah, tidak. Anak itu, kalau dia bersalah atau dia melakukan pelanggaran, maka dia bisa disanksi. Tapi tidak boleh menyakiti dan edukatif sesuai kerangka disiplin positif.”

Terlebih lagi, jika Sekolah Rakyat juga diniatkan untuk mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah membuat kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang membantu pengembangan pola pikir anak. Misalnya, mengenalkan potensi lokal yang kelak bisa diolah dengan inovasi dan punya nilai ekonomis.

“Jadi, kurikulumnya juga membuat mereka tidak perlu meninggalkan daerahnya. Misalnya, kalau dia tuh berada di pantai atau di pesisir, maka kurikulumnya sebaiknya mengarah ke sana.”

Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Itje Chodidjah, juga menambahkan tidak ada urgensinya militer masuk dalam dunia pendidikan.

“Fenomena yang aneh kalau anak-anak sejak kecil sudah dipaparkan pada tentara. Emangnya kita dalam kondisi darurat sehingga tentara harus mengajar?” ujar Itje.

Abdullah Ubaid Matraji dari JPPI berkata disiplin itu tidak sama dan tidak ada hubungan dengan militerisme itu.

Hal ini terlihat dari aparat militer yang malah banyak kedapatan melanggar hukum, mudah saling pukul, serta mengumbar kekerasan di hadapan masyarakat.

“Disiplin dalam konteks sipil itu beda dengan militer. Kedisiplinan itu bukan soal hanya patuh saja, tapi harus dipahami melalui kesadaran berpikir logis dari nalar kritis. Misal, kenapa ada peraturan begini? Peraturan pun disusun atas kesepakatan bersama. Apa usulanmu? Apa konsekuensinya? Militer kan tidak bisa seperti itu.”

Dalam konteks kali ini, lanjut Ubaid, kerapian atau kebersihan kamar yang disasar seperti merapikan seprei dan menyetrika baju bisa diajarkan tanpa kehadiran taruna Akmil.

“Anak-anak bisa diajak berpikir jika kamarnya berantakan atau baju kusut karena tidak disetrika, apa dampaknya pada diri sendiri atau teman sekamar?” kata Ubaid.

Dengan cara ini, Ubaid berkata anak diajak berpikir, mempertimbangkan konsekuensi, berempati, bahkan berargumentasi.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dengan konsep asrama mestinya bisa mendorong anak menjadi pembelajar yang mandiri dan menempatkan mereka pada ekosistem belajar yang sehat, bukan sebaliknya.

“Anak-anak ini kan berangkat dari ekosistem belajar yang ideal. Misal, keterbatasan biaya karena orang tuanya kerja di sektor non-formal atau kurang perhatian karena orang tua bisa jadi tidak memahami pembelajaran karena faktor latar belakang pendidikan dan juga ekonomi. Ini perlu dipahami. Jangan malah memanfaatkan kerentanan orang,” ujar Ubaid.

Artikel ini dikerjakan juga oleh Halbert Caniago dari Padang, Sumatra Barat dan Muhammad Aidil dari Makassar, Sulawesi Selatan