Papua: Militer masih bangun markas di tengah sengketa lahan Biak

Masuknya alat berat mempercepat eskalasi. Situasi makin keruh ketika muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan lembaga masyarakat adat namun tidak lahir dari mekanisme adat yang lazim, disertai beredarnya berbagai dokumen dan surat berkop lembaga adat yang memunculkan kebingungan.

“Ketika muncul banyak versi lembaga dan dokumen, masyarakat menjadi ragu — mana yang benar-benar mewakili adat,” kata Apolos.

“Masalahnya bukan semata-mata tanah, tapi bagaimana proses itu berjalan, apakah semua pihak dilibatkan, apakah struktur adat dihormati, atau tidak,” ujarnya.

Memasuki akhir Desember 2025, Dewan Adat Kainkain Karkara Byak kembali didatangi oleh perwakilan masyarakat, yang meminta agar Dewan Adat turun tangan menyelesaikan konflik yang semakin meluas

Dewan Adat menginisiasi musyawarah di Kampung Inmdi pada 3 Januari 2026, yang menyepakati penutupan sementara lokasi sengketa. Namun saat kesepakatan hendak dijalankan pada 6 Januari, terjadi bentrokan antara keluarga Rejauw dan kelompok Rumawak-Fairyo.

Ketegangan mendorong aksi protes ke DPRK Biak Numfor pada 21 Januari, dipimpin kelompok sipil Bersatu Untuk Kebenaran. Aksi berlanjut melibatkan unsur gereja pada 4 Februari, hingga DPRK menyerahkan penyelesaian sengketa sepenuhnya kepada lembaga adat Kainkain Karkara Byak.

Tiga sidang digelar antara Februari hingga Maret 2026. Keluarga Rejauw absen di dua sidang pertama; baru pada sidang ketiga Bernard Rejauw hadir dan mengakui bahwa lahan tersebut adalah kebun yang mereka kelola dengan akses yang diberikan marga Fairyo — memperlihatkan perbedaan mendasar antara hak pengelolaan dan kepemilikan dalam hukum adat.

Namun putusan akhir majelis pun tidak lepas dari kontroversi. Apolos sendiri mengakui adanya kekeliruan prosedur.

“Memang saya harus akui ada kesalahan dari salah satu hakim. Terlihat ada kesan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan,” katanya. “Seharusnya survei dulu, baru mengambil kesimpulan. Tapi ini terbalik.”

“Persoalan ini harus diselesaikan di dalam mekanisme adat,” tegas Apolos.

Sebelum berujung pada sidang adat, sengketa ini sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat DPRK Biak Numfor pada 27 Januari 2026.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor memang menyerahkan penyelesaian kasus lahan kepada Dewan Adat Kainkain Karkara Byak.

Wakil Ketua III DPRK Biak Numfor, Mintje Anna Yawan, menegaskan, tanah menjadi kewenangan masyarakat adat, sebab mereka yang tahu batas-batas adat.

Mintje berkata, ada hak-hak yang diberikan untuk digunakan, serta ada hak milik yang dihibahkan secara turun-temurun. Jika lahan tidak dihibahkan, masuk ke hak guna pakai.

“Tapi ada bagian lahan tanah yang kemudian diberikan kepada saudara perempuan misalnya, untuk dikelola tapi bukan berarti menjadi hak milik dan ini yang kadang disalahartikan. Karena mungkin lama tinggal disitu akhirnya mengklaim menjadi milik,” ucapnya.

Tapi kalau ditelusuri, lanjut Mintje, sesungguhnya tidak demikian. Menurutnya, Suku Biak lebih mengedepankan kebersamaan, kesejahteraan, saling menopang dalam ekonomi sehingga tidak saling merugikan.

“Bisa saja karena cukup lama hidup membangun bersama dan ada banyak hal yang tidak bisa diukur nilainya tak terhingga yang kemudian saling menerima dan mengakui dan menjadi milik bersama,” tuturnya.

Pakar Hukum Ulayat, Rikardo Simarmata, menjelaskan bahwa secara nasional, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, peradilan adat secara formal sudah tidak diakui.

“Undang-undang itu menyatakan bahwa sistem peradilan di Indonesia yang boleh dijalankan hanya pengadilan negara dan peradilan agama,” katanya.

Namun khusus Papua, Otonomi Khusus memberi pengakuan berbeda. Melalui Perdasus No. 20 Tahun 2008, negara mengakui eksistensi peradilan adat.

“Jawabannya jelas, negara dan pemerintah mengakui peradilan adat. Dengan pengakuan itu, putusan-putusan yang dilahirkan oleh peradilan adat, termasuk di Papua dan di Biak, sah dalam arti mengikat para pihak yang berperkara dan tidak boleh dilanggar oleh lembaga penegak hukum.”

Meski demikian, kekuatan putusan bergantung pada legitimasi lembaga yang menyelenggarakannya.

“Putusan itu punya kekuatan, tetapi dengan syarat peradilan adat diselenggarakan oleh lembaga adat yang benar-benar diakui sebagai lembaga adat,” ujar Rikardo.

Dualisme kepemimpinan lembaga adat di Papua memperumit hal ini.

Tantangan lain adalah Perdasus 2008 yang hampir tidak diimplementasikan.

“Masalahnya, Perdasus itu hampir tidak diimplementasikan. Sehingga sekarang sulit menjawab, mana sebenarnya peradilan adat di Papua sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut,” katanya.

Legitimasi juga menjadi soal mendasar bila sejak awal ada pihak yang menolak.

Terkait peran pemerintah, Rikardo menyebut tiga opsi: mendukung pihak yang telah diakui secara resmi, menjadi mediator bila tidak ada yang diakui, atau membawa kasus ke peradilan negeri.

“Terlepas dari pemerintah ingin memihak yang mana, yang paling penting adalah memastikan konflik tidak sampai menimbulkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.