MBG: Puluhan lapas akan kelola dapur MBG, bagaimana penyajian menu dari penjara di Sukamiskin?
Sumber gambar, Yuli Saputra
Setidaknya 36 dapur MBG akan dibuka oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di berbagai penjara akhir Mei mendatang. Di Lapas Sukamiskin, Bandung, operasional dapur MBG berkaitan dengan yayasan yang petingginya dekat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, menyebut lapas merupakan tempat rehabilitasi narapidana, bukan mengurusi produksi makanan.
Kepala Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, bahkan menduga pelibatan itu hanya untuk bagi-bagi keuntungan dari proyek yang nilainya mencapai Rp335 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, berkata pihaknya menggandeng lapas karena memiliki fasilitas memadai dan berada di tengah masyarakat sehingga bisa menunjang pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Adapun Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, sebelumnya mengatakan ada 36 dapur MBG di lahan lapas yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Mei 2026 dari total 70 titik.
Dapur-dapur itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia dan melibatkan narapidana sebagai pekerja dapur bersama tenaga profesional.
Seperti apa MBG yang disajikan dari penjara?
Apa alasan BGN membuka dapur MBG di lapas?
Setelah bekerja sama dengan perguruan tinggi, Badan Gizi Nasional kini menggandeng lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk membuka dapur program makan bergizi gratis di dalam penjara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, beralasan lapas memiliki fasilitas memadai dan berada di tengah masyarakat sehingga bisa menunjang pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Lapas adalah salah satu institusi yang memiliki fasilitas memadai dan ada di tengah masyarakat. BGN merasa terbantu dengan inisiatif yang luar biasa sehingga program bisa berjalan dengan seksama,” ujar Dadan.
Dadan kemudian menyebut bahwa Lapas Sukamiskin, Bandung, menjadi salah satu pionir pelaksanaan MBG. Di sana, uji coba dapur MBG telah dilakukan sejak akhir tahun 2024 dan memulai operasionalnya pada 6 Januari 2025.
Sumber gambar, Brigitta Belia/detikcom
Dari situ, Dadan mengklaim melihat dampak positif bagi narapidana yang ikut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.
“Mereka mendapatkan suatu makna kehidupan untuk sesama. Mereka menjadi tidak ragu untuk berbuat untuk masyarakat,” imbuhnya.
Juru bicara BGN, Dian Fatwa, juga memaparkan hal serupa. Dia bilang, pelibatan lapas dan rutan dalam program MBG dalam kerangka pembinaan serta pemanfaatan fasilitas negara yang disebutnya tetap berada dalam pengawasan maupun koordinasi lintas kementerian terkait.
“Dengan standar operasional dan keamanan pangan yang harus dipenuhi,” katanya dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Selasa (12/05).
Ada berapa lapas yang bakal disulap menjadi dapur MBG?
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, menyebut sebanyak 36 dapur MBG akan dibangun di lahan lembaga pemasyarakatan.
Puluhan dapur tersebut, klaimnya, siap beroperasi pada akhir Mei 2026.
“Mudah-mudahan akhir Mei jalan. Saat ini ada 18 ditambah 18 lagi, jadi baru 36 dapur sudah dikerjakan, sudah dibangun,” ujar Mashudi.
Namun, dalam jangka panjang, total ada 70 titik lokasi dapur MBG yang bakal disulap di lahan lapas.
Sumber gambar, KOMPAS.com/HARYANTI PUSPA SARI
Mashudi berkata, BGN tetap membayar biaya sewa lahan yang disebutnya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dia (BGN) membayar PNBP, sewa tanahnya harus bayar,” ungkapnya.
Selain menyediakan lahan, Ditjenpas juga melibatkan narapidana sebagai pekerja dapur MBG.
Dari total 46 pekerja di setiap dapur, sebanyak 20 orang berasal dari warga binaan dan sisanya tenaga profesional.
Dia kemudian menjelaskan progres pembangunan dapur-dapur MBG itu telah mencapai 90%.
Lokasinya tersebar di sejumlah daerah seperti Sumatra, Sulawesi, Kalimantan Selatan, hingga Bengkulu.
Bagaimana operasional dapur MBG di Lapas Sukamiskin?
Mengenakan seragam serba hitam, sarung tangan, hairnet, topi, dan masker, sejumlah pria bertato di lengannya sedang memasak beberapa menu: nasi, mi bihun sayur, ayam bumbu, tempe goreng.
Mereka lalu membagi-bagi tiap potongan lauk pauk itu sesuai takaran ke dalam ompreng yang disusun rapi.
Itu adalah penampakan sehari-hari di dapur MBG Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Dapur yang terletak di dalam area lapas ini, dulunya dipakai sebagai tempat pengembangbiakkan jamur tiram.
Proses pembangunannya, mulai dari persiapan hingga perlengkapan memasak memakan waktu setidaknya lima bulan lebih. Tapi selain dapur, di area ini juga terdapat ruang laundry dan konveksi.
“Jadi posisi (dapur MBG) memang di dalam lapas dan tentu dapur berdiri sendiri, enggak digabung dengan dapur yang memang khusus menangani makanan untuk warga binaan. Jadi terpisah,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, kepada BBC News Indonesia, Senin (11/05).
Kusnali menjelaskan, pada awal-awal beroperasi, dapur MBG Lapas Sukamiskin menyalurkan 3.500 porsi makanan per hari ke 17 sekolah dan posyandu.
Tapi, seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di Kota Bandung, dapur Lapas Sukamiskin kini hanya melayani lima sekolah dan satu puskesmas di Kecamatan Arcamanik. Jumlah penerimanya 1.698 porsi per hari.
Bagaimana akhirnya lapas bisa terlibat, Kusnali bercerita semua dimulai dari adanya informasi soal adanya kebutuhan pendirian SPPG di lingkungan sekitar lapas.
Bersama yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), pihak lapas kemudian berkoordinasi dengan BGN.
Menurut data ICW, yayasan ini terafiliasi dengan Relawan Muda Prabowo-Gibran, Balai Dewan Pakar Prabowo, dan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada perhelatan Pilpres 2024.
Pembina dari yayasan ini, menurut ICW, adalah Hanief Adrian. Pada 2024, dia merupakan Sekretaris Jenderal Relawan Muda Prabowo-Gibran (RMPG).
Selain itu, pimpinan lain yayasan ini adalah Glory Harimas Sihombing yang menjabat sebagai koordinator Balai Dewan Pakar Prabowo.
“Dan tentu kami berkoordinasi dengan BGN dan ternyata di Sukamiskin ini pas untuk didirikan SPPG karena memang penerima manfaatnya ada,” ucapnya.
Sumber gambar, Kanwil Ditjenpas Jabar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mengenai IFSR, Kusnali mengklaim pihaknya sudah kerjasama dengan yayasan itu dalam hal konveksi. IFSR kemudian merambah pengolahan makanan. Dari situlah kemitraan berlanjut dengan pendirian dapur MBG.
“Artinya kalau untuk penyediaan bahan makanan seperti MBG, dia (IFSR) sudah berpengalaman. Itu awal penilaian kami bekerja sama dengan yayasan tersebut,” klaimnya.
Dari pembangunan dapur MBG ini, Kusnali mengakui Lapas Sukamiskin mendapatkan pemasukan dari penyewaan lahan dan bangunan. Tapi, dia tidak menyebutkan nominalnya.
Total ada 45 relawan yang bekerja di dapur MBG Lapas Sukamiskin.
Dari keseluruhan itu, 27 di antaranya adalah narapidana yang klaimnya diseleksi tim penilai. Mereka bertugas di bagian kebersihan hingga juru masak dengan upah sebesar Rp100.000 hingga Rp110.000 per hari.
“(Uang) itu langsung (dikirim) ke rekening mereka. Kalau dapat Rp3 juta dalam satu bulan, kami berikan setengahnya. Setengahnya lagi masuk ke rekening yang bersangkutan…”
Sumber gambar, Kanwil Ditjenpas Jabar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
“Nanti pada saat mereka bebas, (uang) itu paling tidak jadi bekal untuk modal usaha,” jelas Kusnali.
Namun begitu, untuk menjadi relawan, tidak sembarang narapidana bisa masuk. Ada penilaian dan pertimbangan soal keahlian. Para narapidana pun bisa menolak, sebutnya.
Setelah terpilih, mereka bakal mengikuti pelatihan soal higienitas, sanitasi, sampai cara pengemasan.
“Jadi tidak ada eksploitasi, itu suatu hal yang positif.”
“Dari penilaian kelihatan seseorang itu memang berminat atau tidak. Karena tim penilai dilakukan oleh para asesor yang memiliki keahlian. Jadi kami memastikan betul narapidana yang direkrut sesuai.”
Selama setahun lebih berjalan, Kusnali juga mengklaim tidak pernah ada kasus keracunan makanan maupun penolakan dari penerima manfaat.
Seperti apa MBG yang disajikan dari penjara?
BBC News Indonesia mendatangi salah satu sekolah penerima manfaat MBG dari dapur Lapas Sukamiskin.
Pagi itu, kira-kira pukul 08.00 WIB, sebuah mobil boks bertuliskan “Program Makan Bergizi Unit Pelayanan Sukamiskin #Untuk Generasi Emas 2045” berhenti di depan gerbang SD Rancakasumba, Kota Bandung, Selasa (12/05).
Mobil itu mengantarkan tiga boks hitam yang berisi sekitar 130 posri MBG untuk murid dan guru.
Sumber gambar, Yuli Saputra
Neng Hayati, penanggung jawab MBG di sekolah ini, menyambut paket makanan tersebut. Ia mengecek menu yang disajikan.
“Menunya telur, buah semangka kuning, sayur sawi. Untuk kelas 1, 2, dan 3, nasinya 200 gram. Kelas 4, 5, dan 6 nasinya 250 gram,” kata Neng Hayati menerangkan porsi tiap-tiap anak.
Sekolah swasta ini adalah satu dari lima satuan pendidikan yang menjadi penerima manfaat program MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Lapas Sukamiskin.
Dan, sejak berjalan, klaimnya, belum pernah ada kasus keracunan.
Terkait menu, menurut Neng Hayati, cukup memenuhi kebutuhan gizi anak, meski variasi makanannya dinilai standar.
“Saya pernah bilang ke ahli gizinya, mungkin anak-anak ingin kayak nugget, sosis. Tapi (kata ahli gizinya), ‘Ya percuma dong Bu kalau dikasih kayak gitu’. Jadi selama satu setengah tahun ini, belum pernah ada (makanan itu),” ungkapnya.
Bagaimana komentar orang tua siswa?
Dara Puspita, orang tua siswa kelas 1 SD, mengaku cukup puas dengan menu yang disajikan. Ia juga merasa terbantu dalam menyiapkan makanan untuk anaknya.
Erna Fitri Rayana, punya pendapat berbeda. Menurut orang tua siswa kelas 4 SD ini, lauk pauk yang selama ini dimasak dapur Lapas Sukamiskin kurang variatif.
“Kalau kualitasnya sih baik. Tapi, kalau menunya kurang variatif. Jadi anak-anak kadang, khususnya anak saya, sering bilang bosan. Jadi paling (menunya) ayam, telur, ikan. Kalau dulu, setiap hari (dikasih) susu tapi sekarang cuma seminggu sekali,” ucapnya.
Sumber gambar, Yuli Saputra
Berdasarkan pengamatan BBC News Indonesia di sekolah tersebut, sejumlah anak tidak menyantap habis makanan yang disajikan. Sebagian hanya makan telurnya saja, buahnya saja, atau susu, sehingga banyak yang tersisa.
Untuk mengakali limbah makanannya, Neng Hayati memberikan makanan yang tersisa kepada guru atau orang tua siswa lain yang membutuhkan.
“Saya sudah izin ke kepala SPPG Lapas Sukamiskin, kalau misalkan anak enggak dimakan atau ada sisa, silakan diambil saja, kalau ada orang tua yang mau,” katanya.
Soal adanya pelibatan narapidana dalam proses memasak, Neng Hayati mengklaim telah menyampaikannya ke murid dan orang tua siswa.
Dan, respons para wali murid, sebutnya, tidak mempermasalahkan.
“Jadi enggak disumput-sumput (disembunyikan),” cetusnya.
Sumber gambar, Yuli Saputra
Namun, Erna Fitri Rayana, mengaku sempat berpikiran buruk saat mendengar kabar sekolah anaknya mendapat jatah MBG dari SPPG Lapas Sukamiskin. Sebab, citra negatif penjara, ditambah keterlibatan narapidana.
“Sempat kepikiran, narapidana kesannya negatif kan. Memang enggak apa-apa gitu, takutnya aja.”
Hanya saja rasa cemas itu reda begitu mengunjungi dapur di Lapas Sukamiskin. Wali murid bersama guru-guru sempat berkenalan dengan narapidana yang bertugas di dapur.
Setelah kunjungan itu, mulai ada rasa percaya.
Mengapa pelibatan lapas dipertanyakan?
Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, mengaku tak habis pikir dengan pola pikir BGN menggandeng lembaga pemasyarakatan untuk mendirikan dapur MBG.
Sebab, fungsi utama lapas sebagai tempat merehabilitasi narapidana sampai masa hukumannya berakhir. Tidak ada satupun yang menyangkut produksi makanan untuk masyarakat luas.
“Sama halnya pelibatan lembaga hukum lain seperti TNI, Polri, ini kesannya aparatur negara dimobilisasi untuk menopang satu program politik nasional saja,” jelas Isnawati kepada BBC News Indonesia, Senin (11/05).
Sumber gambar, Yuli Saputra
Isnawati juga bilang, pelibatan narapidana sebagai relawan SPPG sesungguhnya melanggar aturannya sendiri yang tertuang dalam Peraturan Ketiga Atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Beleid yang diterbitkan pada tahun 2025 itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 244.
Tertulis di situ, persyaratan perekrutan tenaga relawan di SPPG, salah satunya adalah memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dokumen resmi yang diterbitkan Polri untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang.
Tapi, dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut, katanya, bakal memicu kecemburuan di masyarakat.
“Ini kan jadi kontradiksi, untuk orang sipil ada persyaratan SKCK dan lain sebagainya. Tapi narapidana malah mendapatkan ‘keistimewaan’ bahkan saat mereka masih menjalani masa hukuman.”
Persoalan lain, pelibatan lapas justru semakin menjauhkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan program jagoannya ini sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Badan Gizi Nasional, menurut Isnawati, seharusnya lebih banyak menggandeng pelaku usaha mikro UMKM, kantin sekolah atau dapur sekolah yang sudah memiliki relasi dengan sekolah, ketimbang membangun dapur baru yang disebutnya “mahal”.
Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang berada di dalam penjara. Sebab, tak sembarang orang bisa masuk dan mengecek proses pengolahan makanannya seperti yang selama ini berlaku di dapur-dapur swasta.
“Kemudian operasionalnya seperti apa? Kompetensinya bagaimana? Kita tidak tahu ahli gizinya dari mana. Mungkin ada pelatihan, tapi latihan hanya beberapa hari atau minggu tidak cukup, terlalu rawan.”
“Maka kami dengan tegas agar batalkan (pelibatan) lapas, fokus perbaiki masalah-masalah yang muncul, terutama keamanan pangan, kandungan gizi, pengeluaran yang tidak penting.”
“Dan stop pelebaran SPPG di manapun, rombak menjadi sistem targeted tanpa SPPG yang kompleks dan mahal,” cetusnya sembari menyebut berdasarkan riset Celios hanya 22,2 juta anak dari keluarga tidak mampu termasuk balita yang cocok dengan sasaran MBG.
Sumber gambar, Kanwil Ditjenpas Jabar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kepala Advokasi ICW, Egi Primayogha, sependapat. Ia bahkan menduga pelibatan institusi lapas untuk dijadikan dapur MBG tak lebih dari sekadar “bagi-bagi proyek”.
Sebab, penyedia makanan bergizi ini semestinya dikelola oleh orang-orang yang punya kemampuan secara profesional. Dengan begitu, makanan yang disajikan bakal terjaga kualitasnya, gizinya, dan manfaatnya.
“Jadi pertanyaannya sekarang kenapa harus di lapas, dugaannya jangan-jangan ini hanya untuk bagi-bagi keuntungan kepada pihak-pihak yang ada di lapas,” klaim Egi Primayogha kepada BBC News Indonesia, Senin (11/02).
“Dan bicara soal kepatutan, narapidana ini masih menjalani masa hukuman,” imbuhnya.
Atas dasar itulah, Egi mendesak BGN membatalkan keputusannya menggandeng lapas sebagai penyedia makan bergizi gratis. Selain tak sesuai tugas pokok dan fungsinya, pelibatan ini juga menunjukkan bahwa program MBG dilakukan secara sembrono.
Ia pun meminta agar Presiden Prabowo mengevaluasi total MBG lantaran ada dugaan praktik korupsi pengadaan jasa sertifikasi halal di Badan Gizi Nasional yang potensi kerugian negara mencapai Rp49,5 miliar.
Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Jawa Barat, berkontribusi untuk laporan ini.
Related posts
Latest Post
No Comments