Kampus diminta ‘terlibat aktif’ bangun dapur MBG, bagi-bagi proyek?

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko, mengaku tidak tahu adanya pembahasan seperti disebut Eduart Wolok.

Tapi sejak dua tahun lalu, beberapa yayasan yang dimiliki perguruan tinggi swasta sudah menjadi pengelola dapur MBG. Semisal, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) di Bandung dan Universitas Narotama di Surabaya.

Kedua kampus tersebut mengajukan diri karena, klaimnya, punya lahan yang cukup luas untuk mendirikan dapur MBG dan sejalan dengan program studi di kampus tersebut.

“Ibaratnya kampus harus ada semacam laboratorium, dengan memanfaatkan (program MBG) bisa mengintegrasikan akademik dengan inovasi,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.

“Mahasiswa di ULBI kan mempelajari masalah logistik, pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu bisa praktik kerja di sana.”

Uang untuk mendirikan dapur MBG tersebut menggunakan dana investor. Tidak ada sama sekali pemberian dari pemerintah, klaimnya. Hanya saja, karena yayasan belum berpengalaman di bidang tata boga, mereka merekrut “orang-orang yang berlatar belakang di bidang katering.”

Sasaran atau penerima dari dapur-dapur itu adalah anak-anak SD, SMP, SMA yang dekat dengan lingkungan kampus.

Terlepas dari itu, baik Eduart Wolok dan Budi Djatmiko berkata kampus akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk MBG.

“Kritis itu kan bukan berarti harus tidak sepaham, bisa saja sepaham tetapi perlu bagaimana cara agar lebih optimal, misalnya,” ujar Eduart Wolok.

Masalahnya, keterlibatan kampus dalam program MBG dianggap sebagai upaya “membungkam suara-suara kritis” terhadap proyek bermasalah ini, kata pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto.

Kalaupun ada suara kritis dari kampus, Totok berpandangan, tidak akan setajam seperti yang seharusnya. Perguruan tinggi yang sejatinya berperan menyuarakan kebenaran, bakal bermain aman lantaran sudah “terkooptasi” oleh uang hasil proyek pemerintah.

“Misalnya saya jadi konsultan pemerintah dan dibayar, tapi dibilang boleh tetap kritis, apakah saya bisa melakukan itu?” tanyanya.

Totok juga menilai program MBG sudah menjadi alat pencari popularitas presiden. Sehingga siapa saja yang mengkritisi program ini akan diberikan “porsi” berupa dapur MBG yang bersumber dari anggaran negara sebesar Rp335 triliun.

Itu mengapa, dia menilai keterlibatan kampus dalam proyek MBG tak lebih dari sekadar “bagi-bagi proyek”.

“Jadi ini seperti bagi-bagi proyek saja,” cetusnya.

“Kampus memang punya kemampuan atau memiliki jurusan yang kaitannya dengan gizi, nutrisi, pangan. Tetapi, apakah motifnya murni untuk akademik,” sambungnya.

“Perguruan tinggi sudah punya tupoksi sendiri, dan saya kira kalau sesuai dengan bidangnya ya kenapa tidak. Masalahnya, seolah-olah ini dijadikan bagi-bagi proyek supaya berkurang kritikannya.”

Karena itulah, Totok menyarankan kampus negeri maupun swasta agar berpikir dua kali untuk terlibat dalam proyek tersebut. Apalagi, beberapa kajian dan fakta di lapangan membuktikan program ini bermasalah.

“Jadi banyak masalah, kalau kampus ikut ambil bagian, itu kayak menambah masalah. Kecuali kampus punya kontrol yang lebih besar dalam proses tata kelola dan segala macam.”

“Tapi, program MBG ini sangat top-down, seandainya ada problem akan ditanggung oleh kampus. Ibaratnya tidak ikut membuat keputusan, tapi ketimpa masalah.”

Sebagaimana diketahui, kasus keracunan menjadi persoalan yang paling banyak disorot. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal 2025 hingga April 2026, setidaknya ada 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga terkait MBG.

Selain itu, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan ada seratusan yayasan atau mitra SPPG yang mendapatkan proyek tersebut karena diduga punya koneksi dengan lingkaran pejabat.

Terbaru, ICW mendapati adanya dugaan markup anggaran terkait harga bahan pangan, praktik monopoli pemasok bahan baku, keterlibatan pihak berpengaruh dalam rantai pasok, hingga pengadaan fiktif.

BBC News Indonesia turut merekam suara-suara penolakan masyarakat terhadap pendirian dapur MBG lantaran dianggap mengganggu kenyamanan warga, mencemari lingkungan, dan minim keterlibatan pelaku usaha mikro dan warga sebagai pekerja dapur.

Sejumlah pekerja di dapur MBG bahkan mengaku tidak pernah mendapatkan kontrak kerja tertulis, tidak memperoleh uang lembur, kelebihan jam kerja, dan tak ada jaminan BPJS.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, juga menilai tidak ada relevansinya institusi pendidikan menjadi penyedia Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sama halnya, ketika Polri dan TNI membuka ribuan dapur MBG.

“Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberikan kerjasama di luar tupoksinya,” ujar Seira kepada BBC News Indonesia.

“Apakah (kampus terlibat dalam MBG) bentuk pengejawantahan dari pemikiran BGN, karena anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, maka jadi cocok untuk kerjasama.”

Ketimbang memaksakan diri menjadi pengelola dapur MBG, perguruan tinggi sebaiknya fokus pada upaya mendesak pemerintah menyejahterakan guru dan dosen, memperbaiki kualitas sarana-prasarana pendidikan, dan sebagainya.

Termasuk, mencari jalan keluar dari wacana pemerintah yang ingin menghapus jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

“Itu aspek-aspek penting untuk dibenahi dalam payung besar permasalahan pendidikan.”

“Sudah terlalu banyak akrobatik program MBG ini, yang mana lagi-lagi sangat jauh dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kualitas gizi.”