Kekerasan seksual: Pengakuan penyintas di kampus yang ragu pada satgas

Di kampus Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Pimpinan Umum LPM Mercusuar, Hana Fitri Lisdanta mengatakan, sosialisasi tentang keberadaan Satgas PPKS sudah diketahui mahasiswa sejak awal masa perkuliahan.

“Mereka juga membuat konten-konten di Instagram. Yang menurut saya sebenarnya sebagian besar orang itu tahu kita punya satgas yang memproses itu,” katanya.

Tapi, kata dia, sosialisasi yang ada masih sebatas pengenalan dan belum menyentuh edukasi yang lebih mendalam.

“Sebenarnya menurut saya sosialisasinya hanya sekadar kita punya satgas itu. Jadi memang tidak serta-merta benar-benar langsung turun ke ranah mahasiswa untuk menjelaskan bagaimana rape culture itu terjadi,” ujarnya.

Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat banyak korban enggan melapor, kata Hana.

“Tapi banyak dari korban yang tidak berani atau mungkin sudah lah, kejadiannya sudah lama. Karena sudah diproses sendiri dan lain-lain. Jadinya itu tidak ditangani lagi,” kata mahasiswi program studi Hubungan Internasional ini.

Selain itu, ia menyoroti keterbatasan kewenangan Satgas PPKS. Menurutnya, posisi satgas sebatas mengeluarkan rekomendasi, tak cukup menindak pelaku.

“Jadi memang hanya bisa melakukan rekomendasi, yang mana keputusan (sanksi) itu tetap diserahkan ke rektorat dan fakultas,” ungkap Hana.

Pengacara publik dari Women Crisis Center (WCC) Perempuan Nusantara, Siti Mazumah, mengakui tidak semua satgas di kampus-kampus punya kompetensi dan perspektif terhadap korban.

Dia menemukan kasus kekerasan seksual di sebuah kampus di Jawa Timur yang ia tangani, satgas setempat justru mengancam korban.

“‘Kalau kasus kamu tidak terbukti sebagai kekerasan seksual, kami akan mengeluarkan kamu dari kampus ini, karena kamu sudah melakukan perzinahan’,” kata Zumah menirukan ancaman satgas.

Respons seperti ini yang menurutnya, membuat korban menjadi takut, atau berpikir ulang melapor ke satgas sebagai keputusan yang tepat atau tidak.

Kewenangan satgas sebatas pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi pun menjadi sorotan. Hal ini yang membuat korban pelapor kemungkinan hilang harapan akan keadilan, karena kasusnya berhenti pada sanksi administrasi, tanpa ke jalur hukum.

Selain itu, kata Zumah, korban-korban yang mulai memberanikan diri melapor “tidak mendapat penguatan”. Penguatan ini berupa dukungan, dan menjaga kepercayaan korban, seperti kasusnya jangan sampai diketahui keluarga.

“Jadi korban seringkali butuh penguatan dalam proses pelaporan,” katanya. “Pada kenyataannya tidak semua satgas kemudian punya perspektif yang baik”.

Menurut mantan direktur LBH APIK Jakarta, sejauh ini Satgas PPKS yang dibentuk di kampus-kampus tertentu hanya sekadar memenuhi kewajiban administrasi dari peraturan menteri. Yang penting ada, meskipun anggotanya tak kompeten, dan kantornya terpojok di gedung kampus.

Ditambah lagi, anggotanya adalah dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa yang masih aktif.

“Karena kita tahu beban di kampus di Indonesia secara administrasi itu kan besar dan kemudian harus ada tugas lagi sebagai Satgas.Jadi benar-benar butuh pemuatan kapasitas supaya ketika merangkul korban itu penanganannya bisa tepat,” katanya.

Zumah berharap pihak kampus dan pemerintah memberikan dukungan kepada satgas, baik berupa pelatihan rutin, pendanaan sampai ketersediaan jaringan lembaga pendamping.

“Kita berharap satgas-satgas kampus melibatkan teman-teman lembaga layanan, WCC, LBH yang terbiasa mendampingi kasus, supaya berbagi beban dan juga berbagi sumber daya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Betul, karena itu nggak bisa ditangani sendiri,” tutup Zumah.

Rektor Universitas Andalas, Efa Yonnedi, mengatakan, pihaknya sangat tegas dalam melakukan tindakan terhadap kasus kekerasan apapun di lingkungan kampus, termasuk kasus kekerasan seksual.

“Di Unand ini, kami memberikan jaminan keamanan untuk mahasiswa dan sivitas akademika untuk melakukan aktivitas akademik dan kita memiliki frame work regulasi serta sistem dan mekanisme untuk mengantisipasi dan mencegah supaya kekerasan seksual tidak terjadi di universitas,” katanya.

Namun, Efa tak menampik adanya kasus di kampusnya. Kasus kekerasan seksual tersebut terjadi pada 2022 lalu, dilakukan seorang dosen kepada delapan mahasiswanya.

“Kasus kekerasan seksual memang pernah terjadi dan saya yakin ini pantangan bagi kita semua di institusi perguruan tinggi,” katanya.

Efa menyebutkan telah mengambil langkah terhadap pelaku berinisial KC dan melakukan perlindungan terhadap korban.

“Kami memberikan perlindungan psikis (kepada korban) dan memberikan tempat dan solusi agar dipindahkan program study-nya ke kampus kita yang berada di Payakumbuh,” katanya.

Pihak kampus, kata Efa, menjatuhkan pemberhentian secara tidak hormat kepada dosen pelaku.

“Kita tidak mentolerir tindakan kekerasan seksual atau kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan Unand. Jika terjadi, kita akan proses sesuai dengan jalur hukum dan akan memberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” sebutnya.

Bicara terpisah, Ketua Pusat Hubungan Masyarakat dan Protokol (PHMP) Unair, Pulung Siswantara, menjelaskan komitmen kampusnya mencegah dan menangani kekerasan seksual.

“Kami berusaha untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi di lingkungan kampus,” ujarnya.

Menurut Pulung, Unair telah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan melalui Satgas PPKS serta layanan pendukung lainnya.

“Jadi kami tidak hanya menanggulangi, tidak hanya ketika terjadi, kami berusaha mencegah juga terjadinya kekerasan seksual. Sehingga kami berharap hal-hal yang berbau seperti ini tidak terjadi,” kata dosen yang juga dulunya komika ini.

Selain itu, Unair menyediakan pusat layanan bantuan (help center) sebagai ruang pengaduan dan pendampingan bagi sivitas akademika.

“Artinya ketika mereka membutuhkan bantuan dalam bentuk apa pun, curhat pun, curhat saja itu kami juga sediakan di help center,” tutur Pulung.

Layanan tersebut, kata pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini, dapat diakses melalui berbagai kanal, seperti situs web, WhatsApp, email, dan media sosial. Pertemuan dengan konselor akan dijadwalkan setelah ada laporan masuk.

Dalam penanganan kasus KS, Unair juga melibatkan Unit Layanan Psikologi (ULP) untuk memberikan pendampingan kepada korban.

Sementara itu, Ketua Satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi) Unair, Profesor Myrtati Dyah Artaria, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan, penguatan satgas telah dilakukan jauh sebelum isu ini menjadi perhatian luas.

“Kami di Unair tidak menunggu kasus mencuat,” katanya.

Prof Myrta mengklaim, Unair sudah merintis unit serupa satgas PPKS sejak 2007. Lalu, pada 2013 resmi diluncurkan.

Unit ini menginspirasinya membuat tulisan jurnal nasional tentang korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia mengklaim jurnal ini menjadi bibit gagasan pembentukan satgas PPKS secara nasional melalui Permendikbud Ristek No.30 tahun 2021.

“Menjadi inspirasi mas menteri waktu itu (Nadiem Makarim) untuk membuat Satgas PPKS se-Indonesia. Tulisan ini dapat dilihat di Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer Biokultur 1 (1), 53–72,” ujarnya.

Guru Besar Antropologi FISIP Unair ini juga mengklaim pihaknya rutin melakukan edukasi dan sosialisasi di kampus, termasuk melalui media sosial di Instagram resmi @SatgasPPKPTUnair.

Ia menjelaskan “kekerasan seksual itu sangat beragam”. Namun langkah penanganannya “pada umumnya serupa”.

“Membantu korban mengatasi efek dari kejadian, melakukan pendampingan dan konsultasi, menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. Semua korban diwawancara, lalu saksi-saksi yang ada, dan kemudian Terlapor apabila dia warga Unair. Jika memungkinkan dilakukan pemberian sanksi oleh rektor, dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi,” jelas Myrta.

Selain itu, Myrta mengatakan, evaluasi terhadap faktor penyebab juga menjadi bagian dari upaya pencegahan jangka panjang.

“Misal mencari akar masalah mengapa hal tersebut terjadi. Misal apakah ada hal-hal psikologis yang menyebabkan Terlapor melakukan pelanggaran itu? Apakah psikolog atau psikiater dapat membantu untuk mengatasi hal tersebut? Sering Terlapor merasa terbantu ketika dia bertekad untuk memperbaiki diri,” pungkasnya.

Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) mengakui menghadapi tantangan serius pada awal masa tugas akibat keterbatasan jumlah personel dan luasnya cakupan wilayah kerja.

“Jujur saja salah satu tantangan terbesar kami,” kata Ketua Satgas PPKPT, Datu Hendrawan, Jumat (17/04).

Pada awal dibentuk 2023, kata Datu, satgas hanya beranggotakan 14 orang yang harus menangani lima kampus; empat di Surabaya dan satu di Madiun. Situasi tersebut membuat satgas memprioritaskan penanganan kasus dibandingkan program pencegahan.

Kondisi semakin berat pada 2025, saat jumlah anggota aktif menyusut menjadi sekitar lima hingga enam orang.

Kekurangan personel menyebabkan Satgas harus bekerja secara intensif untuk menangani laporan kasus, termasuk proses investigasi, pemanggilan saksi dan terlapor, pendampingan korban, hingga pengawalan pelaksanaan sanksi.

“Itu utamanya adalah untuk prioritasnya supaya keberbihakan pada korban itu harus ditempatkan sebagai prioritas… kami akan selalu juga meminta kesetujuan dulu dari korban juga. Itu yang kami lakukan,” tambah Datu.

Di sisi lain, anggota satgas juga masih aktif mengajar.

“Kita juga masih harus menjalani kerja yang lain yaitu mengajar, ada yang tanding, lalu ada juga yang mahasiswa yang masing-masing juga punya tugasnya sendiri-sendiri,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, satgas akhirnya kembali melakukan rekrutmen anggota baru. Dengan bertambahnya personel, Satgas kini mulai menata ulang program kerja, termasuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus serta merancang peraturan di tingkat universitas.

Terkait dukungan institusi, pihak universitas disebut memberikan dukungan penuh, baik dalam pendanaan pelatihan, sosialisasi, maupun proses penanganan kasus.

Meski demikian, hingga saat ini tugas Satgas masih dijalankan secara sukarela tanpa tambahan upah, dengan prinsip pengabdian.

“Kami masih meyakini tugas-tugas satgas ini akan kami jalankan dengan prinsip voluntary. Jadi memang kami untuk yang mungkin kesejahteraan tambahan begitu sebagai satgas memang tidak ada,” tutupnya.

Jurnalis Yuli Saputra, Fajar Sodiq, Halbert Caniago, dan Roni Fauzan berkontribusi dalam artikel ini.