Prabowo-Putin bertemu tiga jam di Moskow dan sepakat kerjasama energi – Mengapa Indonesia melirik Rusia?
Sumber gambar, Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP via Getty Images
-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
0 german11Waktu membaca: 11 menit
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin, dalam pertemuan empat mata selama tiga jam di Moskow, Rusia, Senin (13/04), sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan energi. Apakah Indonesia kemungkinan membeli minyak dari Rusia di tengah situasi sulit akibat perang AS-Israel dengan Iran?
Tidak ada keterangan lebih rinci tentang kesepakatan kerja sama di bidang energi tersebut.
Usai pertemuan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan Prabowo-Putin menghasilkan sejumlah poin penting.
“Antara lain kerja sama di sektor ESDM (energi dan sumber daya mineral) jangka panjang, termasuk ketahanan energi migas dan hilirisasi,” kata Teddy dalam keterangan Setpres, Selasa (14/04).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah bertemu empat mata selama tiga jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia.
Kedua pemimpin sepakat meningkatkan kerja sama terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri serta farmasi.
Dalam keterangan kepada pers usai pertemuan itu, Prabowo menyebut “Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini.”
Karena itu, lanjut Prabowo, “kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan.”
Prabowo juga menyebut situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat.
“Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi,” tambahnya, seperti dilaporkan Antara, Senin malam (13/04).
Adapun Putin mengharapkan “kita akan sempat mencari berbagi solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan kedua negara kita.”
Putin juga menyoroti keanggotaan Indonesia di BRICS yang disebutnya “membuka peluang baru untuk mengembangkan kerja sama kedua negara.”
‘Memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak’
Sebelum Prabowo bertemu Putin di Moskow, Minggu (12/04), Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, kedua pemimpin akan membahas “melanjutkan kerja sama dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak.”
Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank yang fokus ke isu energi dan lingkungan, Fabby Tumiwa, berpandangan pilihan pemerintah untuk mengambil minyak dari Rusia sangat “masuk akal.”
Sumber gambar, Igor IVANKO / POOL / AFP via Getty Images
Hal ini tidak lepas dari posisi Rusia sebagai produsen minyak serta gas berkapasitas besar di dunia. Apalagi, Fabby meneruskan, Indonesia sudah tercatat menjadi anggota BRICS—organisasi negara berkembang yang ekonominya tumbuh pesat—dengan Rusia turut pula berada di dalamnya.
Yang perlu pemerintah waspadai adalah “apa yang diminta Rusia” dari perbincangan timbal balik soal minyak, kata Fabby.
“Ingat, pemerintah Amerika Serikat menggunakan perjanjian dagang untuk menekan. Itu menjadi alat geopolitik,” tegas Fabby.
“Saya kira pemerintah Rusia juga akan melakukan hal yang sama.”
Sementara dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyatakan pemerintah Indonesia mesti berhati-hati terhadap peluang pembelian minyak dari Rusia.
Pasalnya, Radityo bilang, Rusia sendiri masih diselimuti sanksi oleh Uni Eropa (UE) akibat invasi ke Ukraina pada 2022 silam—dan berlangsung hingga kini. Dengan membeli minyak dari Rusia, tidak menutup kemungkinan Indonesia ikut kena sanksi turunan (secondary sanction).
“Ketika ada kabar akhir tahun lalu port (pelabuhan) di Karimun yang disinggahi minyak (Rusia) saja, kita sudah nyaris disanksi oleh Uni Eropa. Terlebih kalau terang-terangan membeli (minyak Rusia),” tutur Radityo.
“Dan untuk apa? Apakah tidak ada jalan lain? Karena Rusia juga tidak bisa diandalkan sebab masih fokus berperang dengan Ukraina, dan banyak kilangnya diserang oleh Ukraina.”
Mengapa mengetok pintu ke Rusia?
Sebelum kepastian kepergian Presiden Prabowo ke Rusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan kepada wartawan bahwa dalam kondisi krisis energi global seperti sekarang, Indonesia membuka opsi impor minyak dari negara mana saja.
Tujuannya, Bahlil menggaris bawahi, menjamin ketersediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk masyarakat.
Saat ini, Bahlil melanjutkan, Indonesia bersaing dengan negara lain dalam urusan pembelian minyak. Bahlil menjelaskan pelepasan minyak ke suatu negara bergantung seberapa tinggi harga yang ditawarkan.
Semakin “baik” penawarannya, semakin lebar potensi memperoleh minyak.
“Jadi, jangan kita pilih-pilih sekarang. Dari negara mana saja (bisa impor), yang penting ada,” ucap Bahlil, Senin (6/4) minggu lalu.
Sinyal Rusia bersedia menjual minyak mereka ke Indonesia telah dilontarkan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, akhir Maret 2026. Seiring kenaikan harga minyak dunia imbas penutupan Selat Hormuz, Rusia berkenan bertransaksi minyak dengan Pertamina.
Rusia menganggap Indonesia ialah “negara sahabat” sehingga “kami siap bekerja sama di bidang minyak dan gas,” Sergei meyakinkan.
Waktu pernyataan itu dibuat, Sergei mengaku belum ada tawaran resmi yang masuk baik dari pemerintah Indonesia maupun Pertamina.
“Jadi, silakan hubungi kami, sampaikan kebutuhan Anda, dan kita akan diskusikan bagaimana hal itu dapat diwujudkan,” tambahnya.
Pemilihan Rusia dalam pembelian minyak, yang diperlihatkan lewat kunjungan Prabowo, dilandasi faktor bahwa Rusia “merupakan salah satu produsen minyak besar di dunia,” ujar Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank yang fokus ke isu energi dan lingkungan, Fabby Tumiwa.
“Produksinya cukup signifikan dan selama ini memasok kebutuhan minyak di banyak negara. Dia juga produsen gas yang besar, yang memasok ke Eropa,” terang Fabby kepada BBC News Indonesia, Senin (13/4).
Alhasil, keputusan pemerintah mengalihkan pandangan ke Moskow untuk perkara minyak amat “bisa dipahami,” imbuh Fabby.
Sumber gambar, SERGEI BOBYLYOV/POOL/AFP via Getty Images
Data U.S. Energy Information Administration yang dipublikasikan per April 2024 menunjukkan Rusia berdiri di peringkat tiga produsen minyak internasional, di bawah Amerika Serikat (AS) serta Arab Saudi. Lingkup produksi di sini mencakup produksi minyak mentah, semua cairan minyak bumi lainnya, bahan bakar hayati, dan keuntungan pengolahan kilang.
Produksi minyak Rusia diperkirakan stabil—cenderung meningkat—dalam beberapa tahun mendatang sekalipun sanksi dijatuhkan Uni Eropa serta Amerika Serikat karena invasi ke Rusia.
Pada Juli 2025, Uni Eropa, misalnya, menetapkan harga minyak mentah dari Rusia sebesar $47,6 per barel—turun sedikit dari sebelumnya, $60. Uni Eropa juga bakal memberikan sanksi kepada entitas bisnis atau negara-negara yang kedapatan berdagang minyak secara langsung dengan Rusia.
Namun, pasar minyak dari Rusia tidak seketika lenyap. Laporan S&P Global, lembaga analis finansial, memperlihatkan minyak Rusia mengalir ke belahan timur dunia, merentang dari Asia dan Afrika.
Negara-negara seperti India, China, Mesir, sampai Singapura menikmati impor minyak mentah dari Rusia.
Dalam konteks serangan Amerika Serikat (AS) & Israel ke Iran, yang berefek pada blokade jalur Selat Hormuz, Rusia diprediksi mengeruk benefit untuk penjualan minyak.
Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menjelaskan ditutupnya jalur Hormuz berkontribusi terhadap “perubahan dalam pasokan energi global.” Selama ini, Hormuz memegang sekitar 89% aliran minyak mentah di Asia.
Dengan pelayaran kapal pembawa minyak yang berkurang signifikan semenjak perang, distribusi energi pun terhambat. Negara-negara di Asia lalu berupaya mengamankan pasokan dari sumber lain supaya mengurangi guncangan pasokan sekaligus harga di level domestik.
Pemerintah Amerika Serikat, yang menyadari betapa perang dengan Iran akan membikin perekonomian melambat, lantas memberikan lampu hijau kepada banyak negara guna meraih minyak mentah dari Rusia yang berada di laut.
Sanksi dari Amerika Serikat kepada Rusia membikin minyak-minyak mereka mengambang di laut dan tidak dapat dijual. Pada akhir Februari 2026, merujuk pemantauan CREA, minyak mentah Rusia yang tersebar di laut menyentuh 6,9 juta ton.
Amerika Serikat berharap pasokan dari Rusia mampu menggantikan minyak dari negara-negara di kawasan Teluk—Irak, Arab Saudi, Bahrain, sampai Qatar—yang terhalang blokade Hormuz.
Negara yang cukup aktif membeli minyak Rusia dalam konteks perang kiwari yakni India sebab mereka memerlukan subsitusi impor dari Hormuz yang angkanya lumayan besar: 55%.
Fabby menuturkan Indonesia, dalam kondisi hari ini, “harus melakukan diversifikasi minyak mentah.”
Kebutuhan Indonesia atas minyak mentah disumbang oleh pasokan dari Timur Tengah. Perkiraannya 100 sampai 120 ribu barel setiap harinya. Angka tersebut setara dengan 20 hingga 25% dari total impor minyak mentah Indonesia. Secara akumulasi, dalam satu hari, Indonesia mengimpor 400 sampai 500 ribu barel.
“Nah, pemerintah memang harus mencari pasokan lainnya,” terang Fabby.
“Salah satu pasokan yang dilihat masih punya, mungkin, spare capacity untuk produksi minyak mentah itu adalah Rusia.”
Minyak, pada dasarnya, adalah komoditas strategis, imbuh Fabby. Sekarang, negara-negara yang memiliki kuantitas minyak berlebih sedang “berada di atas angin,” jelasnya. Maka dari itu, negara bersangkutan tidak bakal menyerahkan minyaknya cuma-cuma.
Artinya, terdapat trade off—barter—yang diminta negara produsen.
“Kalau saya izinkan Indonesia membeli minyak saya, saya dapat apa?” Fabby mengibaratkan.
Negara yang mempunyai minyak, sambung Fabby, akan berupaya mengoptimalkan kepemilikan sumber daya alamnya guna memperoleh manfaat lain yang—hitung-hitungan politik dan ekonominya—lebih besar.
Inilah yang publik belum bisa menerka kepastiannya. Indonesia tidak tahu apa yang diminta Rusia. Sedangkan, di waktu yang sama, publik juga tak menggenggam informasi perihal apa yang ditawarkan pemerintah Indonesia ke Rusia.
“Dan apakah itu hanya sifatnya yang jangka pendek atau jangka panjang, gitu,” paparnya.
“Ingat, pemerintah Amerika Serikat menggunakan perjanjian dagang untuk menekan. Itu jadi alat geopolitik, dan saya kira pemerintah Rusia juga akan melakukan hal yang sama.”
Sumber gambar, Contributor/Getty Images
Di antara Amerika dan Iran
Pengajar hubungan internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Kishino Bawono, mengungkapkan rencana pembelian minyak Rusia oleh pemerintah Indonesia tidak boleh dilepaskan dari keadaan yang muncul selama perang Amerika Serikat & Israel melawan Iran.
Faktor pertama, blokade Selat Hormuz oleh Iran menyebabkan kapal-kapal tanker minyak kepunyaan negara lain tidak leluasa berlayar, termasuk dua kapal Pertamina.
Akhir Maret 2026, Kementerian Luar Negeri mengeklaim bahwa Iran sudah menghidupkan lampu “hijau” dalam perizinan kepada sepasang kapal Pertamina. Sayangnya, hingga hari ini, kapal-kapal tersebut belum beranjak dari Hormuz.
Bagi Kishino, Iran sudah mengubah Selat Hormuz sebagai “senjata diplomasi.” Dengan mengontrol akses di Hormuz, Iran seolah membikin negara-negara di Asia untuk segera mengambil sikap: mendukung Iran atau Amerika Serikat.
“Asumsinya, jika kita lebih menunjukkan simpati dengan Iran, kita akan diberikan kemudahan ketika Iran, saat ini, menggunakan Hormuz sebagai senjata perang asimetrisnya,” sebut Kishino ketika dihubungi BBC News Indonesia, Senin (13/4).
Kemudian faktor kedua, Kishino melanjutkan, perang antara Amerika Serikat, Israel, serta Iran telah mengakibatkan berkurangnya sanksi ekonomi kepada Rusia.
Dari sini, Kishino menerangkan, Indonesia bakal lebih mudah mendapatkan supplier minyak dan gas lain dalam rangka mengurangi dampak blokade Hormuz oleh Iran.
Ditambah lagi, pada 2025 lalu, Indonesia dan Rusia melangsungkan pertemuan dua negara yang satu dari sekian agendanya ialah pembahasan perdagangan energi, ujar Kishino.
Yang menjadi pertanyaan: mengapa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, belum mengadakan perbincangan diplomatik dengan Iran untuk mengantisipasi blokade Hormuz yang memengaruhi pasokan minyak di Indonesia?
Dugaan Kishino, Prabowo bersikap hati-hati “untuk bertemu atau berbicara dengan pihak Iran” karena pertimbangan apakah langkah itu bakal mengundang atensi maupun pandangan negatif dari rezim Donald Trump atau tidak.
Persepsi negatif dari Trump, menurut Kishino, “tidak ideal untuk Presiden Prabowo.” Pasalnya, berkaca dari beberapa keputusan politik luar negeri yang sudah ditetapkan, Indonesia cenderung “mendekat kepada Amerika Serikat,” tandas Kishino.
Kishino mencontohkannya dengan partisipasi Indonesia di Board of Peace serta International Stabilisation Force—dua-duanya dalam perkara Gaza pascaserangan Israel.
“Dalam dua fenomena itu, kita mengikuti apa yang rezim Amerika Serikat inginkan dengan menyetujui dan mengindikasikan keinginan aktif terlibat di dalamnya,” imbuhnya.
Konsekuensi yang mungkin diterima Indonesia apabila “bertemu” dengan Iran yaitu anggapan bahwa pemerintah tidak loyal kepada Amerika Serikat. Jika demikian, “balasan” tertentu tengah menanti: tarif, sanksi, hingga pemutusan hubungan dagang.
“Karena Presiden Trump sering mengeluarkan retorika dan mengindikasikan kepribadian yang membutuhkan atau menginginkan ‘yes man‘ yang loyal,” kata Kishino.
‘Sudah ada realisasinya belum?’
Rencana pembelian minyak dari Rusia oleh pemerintah Indonesia perlu direspons kritis dengan menyodorkan sejumlah pandangan, papar pengajar hubungan internasional di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputro.
Pertama, mengacu Radityo, apakah Rusia memang bisa memenuhi kebutuhan minyak Indonesia?
Pertanyaan itu berangkat dari “banyak kilang minyak Rusia yang hancur imbas diserang Ukraina,” sebut Radityo.
Kedua, apakah kilang Indonesia mampu memproses minyak mentah dari Rusia, tepatnya yang dihasilkan di Sakhalin maupun Ural?
“Kalau yang Ural, yang dulu pernah kita beli, akan tetap dikirim via Hormuz. Jadi, apa bedanya dengan (minyak) dari Iran?” tanya Radityo.
Ketiga, potensi sanksi turunan dari otoritas Uni Eropa maupun Amerika Serikat.
Pada Februari 2026, Uni Eropa mewacanakan perluasan sanksi terhadap Rusia yang meliputi pelabuhan-pelabuhan di negara ketiga, salah satunya Indonesia.
Rencana ini keluar selepas insiden yang terjadi pada Desember 2025 serta Januari 2026 manakala Pelabuhan Karimun di Kepulauan Riau diduga memfasilitasi penanganan, transit, serta transfer minyak asal Rusia.
“Kita sudah nyaris disanksi oleh Uni Eropa. Apalagi kalau terang-terangan beli. Bisa jadi akan ada peluang sanksi,” ungkap Radityo.
“Belum lagi sejauh mana Amerika Serikat akan melihat langkah kita ini. Memang sempat dibuka sanksi (minyak Rusia), tapi terbatas pada minyak yang sudah ada di laut,” tambahnya.
Radityo melihat hubungan yang sedang baik antara Donald Trump serta Vladimir Putin menjadi pijakan bagi Presiden Prabowo terbang ke Rusia—dan melangsungkan pertemuan dengan Putin.
Sumber gambar, ANATOLY MALTSEV/POOL/AFP via Getty Images
Kendati begitu, Radityo mengingatkan bahwa publik menanti hasil konkret dari kunjungan kenegaraan presiden ke luar negeri. Sebelum pertemuan yang terbaru, Prabowo tercatat telah dua kali menyambangi Rusia, masing-masing di Juni serta Desember 2025.
Pada pertemuan yang pertama, ambil contoh, Prabowo bersua Putin di Saint Petersburg. Kunjungan Prabowo disebut melahirkan kemitraan bisnis antara Danantara dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF). Nilainya menyentuh Rp35 triliun yang bakal difokuskan ke energi terbarukan, infrastruktur digital, dan sektor strategis lainnya.
“Pertanyaannya, sudah ada realisasinya yang terlihat nyata belum?” tutup Radityo.
Related posts
Latest Post
No Comments