Komdigi menuai polemik setelah blokir konten Magdalene

Berdasarkan Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2025 berjudul “Orba Datang Lagi, Represi Tak Pernah Pergi” yang dirilis Safenet pada Februari 2026, tercatat 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi daring dengan 344 korban.

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan pada 2024 yang mencatat 146 kasus dengan 170 korban. Para korban ini bahkan dijerat pidana dengan penggunaan UU ITE dan pasal terkait dalam KUHP.

Namun tidak sedikit pula yang memperoleh peringatan melalui email yang berbunyi: Hello xx (akun pengguna), untuk kepentingan transparansi, kami menulis untuk memberitahukan Anda bahwa X telah menerima sebuah permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) perihal akun X Anda, xxx, yang mengklaim bahwa konten berikut melanggar hukum di Indonesia.

Lanjutan dari email tersebut adalah pemberitahuan bahwa X berpotensi menghapus konten karena permintaan legal entitas resmi tersebut dan membuka peluang bagi pemilik akun untuk mempertahankan haknya, mencari penasehat hukum, hingga opsi menghapus secara sukarela.

Unggahan yang memantik kemunculan surat peringatan berkaitan dengan topik-topik yang mengritik pemerintah.

Saat demo Agustus-September 2025, konten tentang demo dan gaji DPR yang dikomentari atau diunggah oleh warganet berujung pada kemunculan surat peringatan. Bahkan mengunggah ulang atau repost akun berita resmi juga bisa terdampak.

Kemudian, unggahan banjir Sumatera pada akhir tahun menuai hal serupa.

Awal 2026, makin banyak akun yang terdampak, baik warga biasa hingga akun anonim yang kerap mengunggah kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Unggahan yang menimbulkan surat peringatan adalah kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis”, kritik karena masuknya Indonesia ke Board of Peace, kritik perekrutan SPPI, kritik maraknya sawit yang berakibat deforestasi, kritik ucapan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyebut antek asing, persoalan ketimpangan penghasilan para pejabat dengan warga, hingga tentang tewasnya tiga prajurit TNI di Lebanon.

Bahkan akun yang mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo tidak mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di platform X juga memperoleh surat peringatan.

Beberapa akun menyebut telah berulang kali memperoleh surat peringatan.

Ada yang dalam satu bulan saja bisa dapat tiga kali email berisi peringatan. Ada pula yang sampai lima kali dalam satu bulan.

Dasar dari aksi Kementerian Komdigi ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tujuannya, seperti yang selalu disebut oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid dan jajarannya, yaitu agar ruang digital bebas dari hoaks, ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi.

Pada praktiknya seperti yang terjadi pada banyak akun warga, aturan ini menjadi legitimasi untuk menurunkan konten yang memuat kritik terhadap pemerintah.

Kriteria konten yang berpotensi dihapus menurut aturan ini adalah yang dianggap melanggar hukum, meresahkan masyarakat, dan menyediakan akses info yang dilarang.

Namun ketika BBC News Indonesia membuka aturan tersebut, definisi dari kriteria tersebut tidak dijelaskan secara detil dan rinci sehingga berpotensi multitafsir.

Selanjutnya, muncul aturan teknis di Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024.

Kementerian Komdigi hanya menjelaskan ada dua kategori yang bisa dihapus, yakni mendesak dan tidak mendesak.

Dari aturan teknis ini, platform yang diminta untuk menghapus konten tidak bisa menolak karena ada sanksi denda yang dibayarkan ke negara. Besarannya variatif.

Untuk surat teguran pertama umumnya tidak dikenai denda. Surat teguran kedua berkisar dari jutaan hingga belasan juta rupiah. Surat teguran ketiga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Ini belum termasuk dengan total konten yang diminta untuk dihapus.

Contohnya pada akhir 2025, X disebut telah membayar Rp80 juta kepada negara karena keterlambatan memenuhi kewajiban moderasi konten bermuatan pornografi.

Apabila platform menghapus konten tersebut, maka penggunanya tidak bisa melakukan banding sehingga hanya bisa pasrah.

Balqis Zakkiyah dari Koalisi Damai mendesak pemerintah menata ulang kebijakan moderasi konten ini. PP 71/2019, menurutnya, perlu direvisi dan disesuaikan dengan revisi UU ITE.

Aturan turunan lainnya seperti Kepmen hingga Perkeminfo, menurutnya, juga perlu diubah, alih-alih mengeluarkan SK yang dia nilai makin menutup kebebasan berekspresi.

“Moderasi konten seharusnya bukan dipahami sebatas monitoring dan penghapusan konten, tapi sebagai tata kelola dengan pendekatan sistem yang mengatur transparansi dan akuntabilitas PSE, terutama PSE berdampak besar,” paparnya.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi UGM, Wisnu Prasetya Utomo, berkata pengiriman surat peringatan terhadap unggahan warga yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah ini sejatinya menciptakan preseden pembungkaman kritik terhadap pemerintah.

Dia berpandangan narasi “ruang digital yang aman” yang terus menerus disampaikan Komdigi maupun pemerintah seolah sebagai pembenaran atas pemblokiran atau penghapusan pada konten media sosial yang memuat informasi kritis, termasuk pemberitaan.

“Narasi itu memang terdengar masuk akal. Tapi, ketika instrumen itu digunakan untuk menyasar konten kritik terhadap kebijakan publik, maka yang terjadi bukan perlindungan ruang digital melainkan pengendalian informasi dan narasi,” ujar Wisnu.

“Di negara demokrasi, tidak boleh ada pembungkaman ide yang berbeda hanya karena tidak nyaman dengan kritik,” imbuh Wisnu.

Ketika mencermati yang terjadi pada Magdalene, Wisnu menemukan pola baru dalam sensor yang dilakukan Komdigi. “Mereka memblokir konten jurnalistik dan menerapkan geo-restriction,” ujar Wisnu.

Menurut Wisnu, ada yang janggal dari mekanisme geo-restriction ini. “Konten diblokir untuk masyarakat Indonesia tapi tetap bisa diakses dari luar negeri. Artinya ada sesuatu yang ditutupi dari publik domestik tapi tidak dari dunia internasional. Logikanya tidak konsisten jika alasannya memang disinformasi.”