Perjuangan Sekolah Perempuan untuk suara perempuan akar rumput

Selain berbagi materi terkait kesetaraan gender, Saraiyah dan anggota sekolah perempuan juga aktif turun ke lapangan untuk membantu para perempuan mengurus administrasi kependudukan sehingga bisa terjangkau pelindungan sosial mengingat banyak perempuan yang terjerat kemiskinan di wilayah tersebut,

Hal ini diawalinya pasca gempa 2018 dan ketika pandemi 2019. Saraiyah membentuk pos pengaduan dan turun langsung juga mendata keluarga yang administrasi kependudukannya tertimbun reruntuhan gempa atau yang butuh akses pengobatan saat pandemi.

“Bersama teman-teman itu melakukan pendataan adminduk. Waktu itu ada tujuh ribu lebih data adminduk masyarakat yang hilang karena reruntuhan, padahal syarat untuk menerima bantuan itu kan harus ada itu. Karena itu, kami data dan advokasinya ke Dukcapil,” kata Saraiyah.

Ia mengakui banyak perempuan di desanya yang belum melek terkait hal-hal semacam ini sehingga luput hak dasarnya, termasuk menerima akses kesehatan seperti BPJS. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perempuan yang selalu dibatasi ruang geraknya di rumah sehingga tidak berani untuk melihat dunia luar.

“Saat kemudian berubah menjadi perempuan kepala keluarga, jadi bingung mau ke mana arahnya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang tidak tau, jangankan tentang adminduk, BPJS saja itu mereka enggak tau bagaimana cara menggunakannya,” jelas Saraiyah.

Akibatnya, para perempuan ini takut berobat karena khawatir biaya. Para anggota sekolah perempuan pun tak hanya mengurus BPJSnya tapi kemudian melakukan pendampingan ketika harus berobat sehingga para perempuan bisa mempelajari prosedurnya.

Pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan juga korban tindak pidana perdagangan orang yang masif di Lombok juga rutin dilakukan. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan dengan mengolah barang daur ulang hingga menanam tanaman pangan lokal yang kemudian diolah dan dipasarkan, seperti ubi dan jagung.

Dari empat desa di wilayahnya, sekolah perempuan disebutnya telah menyebar hingga ke 33 desa. Di tiap desa, biasanya ada 30 anggota aktif.

Nengah Susilawasih (50), anggota Sekolah Perempuan Mosintuwu dari desa Kilo, Poso Sulawesi Tengah, terlibat di komunitas ini karena didorong suaminya. Pada 2013, ia bergabung dengan Sekolah Perempuan Mosintuwu sebagai perwakilan dari kelompok Hindu. Ia pun bersyukur ikut dalam komunitas ini karena materi yang diberikan telah membuka matanya dan membuatnya bisa membantu sesama perempuan.

Nengah menikah ketika usianya 14 tahun dan suaminya saat itu masih berusia 15 tahun. “Kami tidak tahu kalau akan dinikahkan. Saat hari H baru tahu kalau ini kami mau dinikahkan. Kebetulan karena kondisi ekonomi juga,” ujar Nengah yang tak pernah merampungkan SD.

Menikah di usia muda tanpa persiapan menyebabkan Nengah mengalami kekerasan pada tahun-tahun awal pernikahan. Dari bentakan kadang pukulan diterimanya. Namun saat itu, ia menganggap hal tersebut biasa terjadi karena pemandangan di sekelilingnya serupa yang dialaminya.

Ketika masuk Sekolah Perempuan Mosintuwu, ia baru tahu jika semua itu merupakan bentuk kekerasan dan tidak bisa dibenarkan. “Kalau berkelahi dengan suami tidak pernah berani melawan. Hanya air mata saja yang menetes. Menyelesaikan masalah itu dengan air mata.”

Dari Sekolah Perermpuan juga, Nengah yang semula tak ingin punya urusan dengan kelompok agama lain akibat peristiwa Poso, mau tidak mau menjalin relasi. Ia pun menyadari ada persepsi salah yang dibangun karena ketakutan dan trauma Poso waktu itu. Namun, ia akhirnya malah bisa bertindak sebagai juru damai yang melekatkan berbagai kelompok agama ini usai mengikuti sekolah perempuan.

Nengah kemudian dipercaya untuk mengampu enam desa pasca rampung dari sekolah perempuan. Hingga pada 2019, ia terlibat dalam pemerintah desa. Ia juga ditunjuk menjadi Ketua Rukun Tetangga pada 2020 sampai hari ini. Di Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ada di wilayahnya, Nengah juga menjadi ketua.

Posisinya sebagai pemimpin ini memudahkannya melakukan advokasi hingga membantu mengurus administrasi kependudukan yang selama ini gelap bagi para perempuan. Kebiasaan hanya diperbolehkan mengurus ranah domestik saja membuat para perempuan menjadi buta terkait birokrasi dan kebijakan.

Nengah menjembatani hal ini sekaligus memberikan pengetahuan. Meski kesibukannya itu rupanya masih harus menerima cibiran bahkan dari keluarganya besarnya sendiri.

“Dibilang ngapain itu keluar rumah terus, bilang ke suami saya kalau perempuan keluar rumah terus bisa bahaya, selingkuh lah. Suami saya tenang saja dan bilang memang dia yang kasih izin,” ungkap Nengah.

Dengan restu suami itu, Nengah tak ambil pusing. Toh, kegiatannya tersebut juga berdampak positif pada keluarganya. Suaminya tak pernah lagi melakukan kekerasan dan bisa berbagi peran serta bersama mengurus tiga anaknya hingga secara finansial bisa bangkit.

Ia pun ingin perempuan lain di sekitarnya juga bisa merasakan hal yang serupa. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin atau berada di lingkup pengambil kebijakan harusnya bisa mendorong program yang pro pada perempuan. Ia pun menyinggung mengenai soal representasi perempuan yang dipandangnya hanya sebagai formalitas, baik di pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Bukan hanya biar ada perempuan. Tapi beri mereka ruang untuk bersuara, ikut menentukan kebijakan. Karena di pemerintah desa itu, ada kepala urusan yang sebagian perempuan tapi hanya ikut saja dengan keputusan yang laki-laki. Tidak ada keputusan yang berbasis perempuan. Di BPD juga begitu, apa fungsinya perempuan, kok ibarat gaji buta,” kata Nengah.

Yusnaningsi Kasim dan Indri Sri Sembadra dari Institut KAPAL Perempuan menyoroti persoalan ini dalam tulisannya bertajuk Partisipasi Kepemimpinan Perempuan dari Pinggiran ke Pusat: Studi Kasus Sekolah Perempuan dalam Meningkatkan Peran Perempuan Merumuskan Kebijakan Publik yang Berkeadilan di Jurnal Perempuan.

Menurut keduanya, absennya perempuan dan kelompok marginal dari ruang-ruang ini membuat kepentingan dan kebutuhan mereka hilang dari perspektif dan agenda kebijakan pembangunan. Bahkan ketika kelompok perempuan “dihadirkan”, mereka sering kali luput merepresentasikan perempuan dari kelompok marginal.

“Perlu kita tekankan perempuan memiliki pengalaman yang unik dan berbeda karena ketubuhannya. Pengalaman tersebut penting untuk disuarakan oleh perempuan sendiri.”

Karena itu, mekanisme representasi dalam ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan publik perlu berpihak pada kepentingan perempuan yang berbeda tersebut, apalagi bias terhadap apa yang dibutuhkan perempuan sering kali membuat kebijakan yang dihasilkan meleset jauh dari apa yang dirasakan oleh perempuan.

Dengan demikian, peristiwa yang terjadi di Ngada atau kejadian ibu dan anak bunuh diri di Bandung tidak perlu terus berulang.