TNI: Siaga 1 respons konflik global atau alat gebuk dalam negeri?

Pengamat pertahanan, Fauzan Malufti, mengungkapkan relevan atau tidaknya siaga 1 di dalam tubuh TNI “tergantung dari penjelasan maupun kriteria” siaga 1 itu sendiri.

Bagi Fauzan, “ini yang belum publik dapatkan secara jelas.”

“Kalau kita mengacu pada tujuh instruksi yang beredar di media, yang cukup spesifik adalah poin pertama, keempat, dan kelima karena ketiganya jelas mengindikasikan adanya peningkatan risiko ancaman, menurut TNI, terhadap kedutaan asing dan objek vital, terutama yang ada di DKI Jakarta,” Fauzan memberi tahu BBC News Indonesia, Selasa (10/3).

Yang perlu menjadi “perhatian khusus” dalam membahas dinamika siaga 1, sambung Fauzan, ialah “komunikasi publik yang kurang baik dari TNI maupun pemerintah.”

Tanda-tandanya, Fauzan menjelaskan, “belum munculnya keterangan resmi dari TNI dan pemerintah” sejak siaga 1 ramai diberitakan.

Memang, imbuh Fauzan, terdapat pandangan bahwa status kesiagaan bersifat internal atau rahasia serta tidak sembarangan dibuka ke khalayak umum.

Namun, saat status tersebut sudah ‘bocor,’ apalagi menimbulkan kebingungan, seharusnya otoritas terkait meluruskan kabar yang beredar dengan, misalnya, menginformasikan secara detail ihwal jumlah pasukan atau masa pemberlakuan siaga.

Jika dalih TNI yaitu merespons gejolak di Asia Barat, Fauzan berpandangan sejauh ini “belum menyaksikan ancaman langsung bersifat militer kepada Indonesia.”

“Ini juga, mungkin, yang menimbulkan spekulasi-spekulasi bahwa siaga 1 ini, utamanya, diarahkan ke dalam negeri, yaitu terhadap hal-hal, gerakan-gerakan, ataupun entitas dan aktivitas lainnya yang dilihat sebagai ancaman oleh TNI dan pemerintah,” ucap Fauzan.

Kemunculan status siaga 1, mengutip analisa peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menggambarkan “unjuk kekuatan tentara” dalam pencegahan berbagai skenario buruk.

Pesannya, terang Made, adalah bahwa, pertama, masyarakat “jangan main-main (dengan kami),” dan, yang kedua, “tentara berdiri di belakang rezim saat ini.”

Status siaga 1 dari TNI memperlihatkan “gelagat militer untuk menstabilkan keadaan” di tengah kecamuk konflik di Asia Barat beserta efek yang mengiringinya.

Jika harga minyak dunia terus naik, bahkan mencapai US$100 per barel, “Indonesia bakal keteteran,” imbuhnya.

“Artinya, subsidi (minyak) akan meningkat, dan tanpa subsidi naik pun defisit anggarannya sudah besar sekali,” paparnya saat dihubungi BBC News Indonesia, Selasa (10/3).

Pada 2025, defisit anggaran pemerintah menyentuh 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih sesuai dengan batas aman undang-undang walaupun sangat tipis—di bawah 3%.

Tahun ini, tantangan berat hadir di depan mata pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mencapai 3,7%—melampaui batas aman—jika harga minyak global sampai di level US$92.

Kalau sudah begitu, “artinya ada kenaikan BBM,” ucap Purbaya. Pilihan demikian bakal diambil pemerintah saat APBN benar-benar dalam titik tidak mampu mengimbangi tekanan harga minyak dunia.

Tapi, Purbaya memastikan pemerintah akan melirik pintu yang lain. Purbaya, misalnya, menyodorkan rencana untuk realokasi belanja negara, terutama di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pergeseran anggaran tidak menyasar inti program berupa penyediaan makanan berskala besar, melainkan pada kegiatan pendukung.

“MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor,” akunya.

Permasalahannya, ucap Made, tekanan publik terhadap program MBG amat kencang. Di kala pemerintah tetap berkukuh mempertahankan kebijakan ini bertepatan dengan ancaman ekonomi global, itu cuma menambah frustrasi masyarakat.

Akhirnya, tidak menutup kemungkinan, masyarakat pun berpotensi turun ke jalan dan mendesak MBG untuk dihentikan, sebut Made.

“Belum lagi dengan menaikkan harga minyak itu semua orang tahu bahwa ini tindakan paling tidak populer,” tegas Made.

Keadaan inilah yang, pada akhirnya, membikin status siaga 1 dikeluarkan, tandas Made.

Dengan militer dikerahkan, mereka diminta untuk menjaga kepentingan rezim sekaligus memaksa masyarakat menutup niat dalam menggugat MBG.

Beberapa waktu belakangan, kritik kepada MBG kian nyaring terdengar serta mudah dijumpai di berbagai daerah.

Sengkarut masalah seperti menu yang tidak sesuai, kasus-kasus keracunan, hingga kongkalikong di lingkaran pengelola dalam mengeruk keuntungan telah membuat publik bersikap: segera evaluasi MBG.

Tak sekadar MBG, publik juga dianggap memendam kecewa dengan serangkaian kebijakan pemerintah pusat lainnya, mulai dari keputusan untuk bergabung Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat, kegagalan menghalau pelemahan rupiah, hingga kesusahan-kesusahan di lingkup domestik macam seretnya pendapatan.

Supaya tidak melebar ke mana-mana, militer dibenturkan masuk ke ruang-ruang sipil demi mengantisipasi gejolak massa yang lebih masif, terang Made.

Di tataran praktik, merujuk Made, dampak yang akan sangat mungkin terasa dari penetapan siaga 1 ialah pembatasan kebebasan sipil.

“Orang diskusi dibubarkan karena berkerumun. Sementara patroli tentara menciptakan teror ketakutan di masyarakat,” jelas Made.

“Mereka (militer) sangat bisa melakukan itu karena menganggap semuanya sebagai potensi gangguan keamanan.”

Dan sayangnya, sambung Made, pemandangan semacam ini tidak bakal sekali saja terjadi.

“Saya semakin lama semakin pesimis bahwa rezim ini dia bisa sustain (kebijakannya) sampai empat tahun ke depan,” tutupnya.