TNI: Penyerangan air keras aktivis KontraS – Mungkinkah tersangka prajurit BAIS TNI beraksi atas inisiatif sendiri?

Pemerintah mengapresiasi langkah Polri yang telah mengidentifikasi para terduga pelaku dan Puspom TNI yang telah mengamankan mereka.

Selain itu, kata Angga, pemerintah juga menekankan dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa itu tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan.

Angga bilang, negara berkepentingan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Peneliti pertahanan dan keamanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhamad Haripin, ragu para tersangka bertindak atas inisiatif sendiri.

“Kenapa? Karena secara normatif dan struktural, militer terikat dengan sistem komando hierarki yang ketat,” kata Haripin.

“Personel dari level bawah hingga atas harus mengikuti tatanan, norma, peraturan, dan perintah di unit atau institusinya.”

Walaupun demikian, Haripin berkata, tindakan penyerangan atas perintah atasan atau inisiatif pribadi “dua-duanya sangat-sangat bermasalah.”

“Kalau perintah atasan, ini menunjukkan kultur kekerasan di tubuh militer, terutama ke kalangan sipil. Kultur kekerasan, kultur main hakim sendiri, kultur pengecut. Lempar batu, sembunyi tangan.”

“Kalau insiatif sendiri, ini menunjukkan absennya disiplin prajurit, ketidakmampuan sistem komando membina atau mencegah tindakan brutal dari personelnya,” kata Haripin.

Fungsi BAIS TNI, antara lain, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan negara dari dalam maupun luar negeri.

Namun dalam pelaksanannya, Haripin berkata fungsi intelijen kerap kali digunakan untuk kepentingan politik dan menekan masyarakat. Cara-cara itu telah lama terjadi di Indonesia.

“Ini seperti lagu lama yang diputar kembali. Praktik lama, habitus yang tidak pernah hilang selama 28 tahun Reformasi. Kultur kekerasan tentara, kultur represinya, kultur intimidasinya, terornya itu sampai sekarang ternyata masih kental,” katanya.

Haripin mengutip buku berjudul ‘Intelijen dan Kekuasaan Soeharto’ yang diterbitkan pada 2022. Buku yang diedit oleh Diandra Megaputri Mengko mengulas bagaimana rezim Orde Baru di bawah Soeharto melakukan politisasi intelijen.

Haripin berkata, politisasi intelijen adalah upaya rezim menggunakan kekuatan intelijen untuk mempertahankan kekuasannya.

“Tragedi Tanjung Priok, Kedung Ombo, pembunuhan Marsinah, dan banyak contoh lain adalah fakta bagaimana intelijen pada Orde Baru melakukan kekerasan, intimidasi, dan teror ke masyarakat sipil,” kata Haripin.

Buku itu menyoroti dominasi intelijen Orde Baru dalam memanipulasi hukum dan politik, khususnya kasus Komando Jihad sebagai rekayasa kekuasaan.

Senada, dalam organisasi militer yang sangat hierarkis, menurut peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, tindakan kekerasan terutama yang memiliki nuansa politik, jarang sepenuhnya dari inisiatif individual.

“Dugaan keterlibatan unsur BAIS TNI sebagai institusi intelijen strategis memperkuat indikasi bahwa peristiwa semacam ini bisa saja terkait dengan dinamika internal yang melibatkan lebih dari sekadar pelaku lapangan,” kata Beni.

Dalam praktiknya, kata Beni, relasi komando tidak selalu hadir dalam bentuk perintah eksplisit. Tetapi juga melalui “bahasa tak tertulis” berupa sinyal, ekspektasi, dan kultur organisasi.

Hal itu membentuk persepsi prajurit tentang apa yang dianggap dapat diterima atau bahkan diharapkan.