Perang AS-Israel vs Iran: WNI gelisah dengan potensi kenaikan harga BBM

Menurutnya, jika kenaikan harga minyak dunia langsung diteruskan ke harga jual BBM domestik, hal itu berisiko menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Purbaya pun menegaskan kapasitas APBN masih cukup kuat untuk menanggung beban kenaikan biaya energi pada kondisi saat ini.

“Ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi. Jika mencapai level itu, dunia akan resesi dan setelah itu harga akan jatuh kembali,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya menambahkan kondisi fiskal kini masih dalam kategori aman sehingga belum membahas tentang kemungkinan penerbitan Perppu untuk pelebaran defisit anggaran.

Senada, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik sampai lebaran. Pasokan BBM dan LPG juga akan aman hingga lebaran.

“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa sekalipun ada terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran,” kata Bahlil, Rabu (04/03).

Namun, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira memprediksi pemerintah tak akan kuat menahan kenaikan harga BBM subsidi, khususnya setelah lebaran.

“Kalau dihitung-hitung, misalkan US$90-US$100 per barrel membutuhkan Rp126 triliun-Rp130 triliun tambahan subsidi energi, belum lagi tambahan defisit APBN-nya yang harus tutup.”

“Jadi memang berat banget menahan harga BBM yang sekarang, sudah enggak sanggup lagi APBN. Dan pasca-Lebaran akan menjadi tantangan terberat jika harga minyak dunia terus naik,” kata Bhima.

Senada, analis energi dan Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna memandang dampak terberat dari kenaikan minyak ini berpotensi akan dirasakan usai lebaran.

“Ketika pemerintah secara eksplisit menyatakan kita tahan sampai lebaran, secara implisit di belakang itu, sudah tampak ada indikasi bahwa akan berubahan setelah lebaran.”

“Sekarang belum terlihat karena pemerintah masih menahan di periode lebaran. Kemungkinan baru terasa 3-4 minggu ke depan kalau pemerintah tidak segera mengerem demand dan mengerem anggaran lainnya. Jika tidak, maka mau enggak mau pasti akan naik (harga BBM),” ujar Putra.

Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Tumiran berkata pemerintah hingga lebaran masih bisa menahan harga karena mungkin menjalankan kontrak-kontrak dengan harga sebelumnya.

“Tapi ketika kontrak habis dan pakai harga baru, mau uang dari mana? Kalau kita enggak naikkan di dalam negeri pasti beban negara akan tinggi dan APBN akan jebol,” katanya.

Pemerintah mengeluarkan beragam rencana aksi dalam menangulangi potensi dampak yang muncul akibat melambungnya harga minyak dunia.

Opsi-opsinya mulai dari penerapan kerja dari rumah bagi ASN, efisiensi kegiatan, hingga penghematan konsumsi BBM subsidi.

“Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya,” kata Prabowo.

Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute setuju dengan upaya penghematan itu karena langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi permintaan BBM subsidi.

“Saya rasa akan cukup membantu ya. Kayaknya paling tidak bisa menekan 10-15% dari konsumsi BBM juga akan cukup membantu.”

Selain itu Putra melihat wacana itu juga menunjukkan bahwa pemerintah telah masuk ke dalam “mode krisis karena beberapa pekan lalu pemerintah seolah tenang-tenang saja, sementara negara lain sudah bergerak cepat, seperti China membatasi BBM, Pakistan dan lainnya.”

Pasalnya, impor minyak mentah dan LPG di Indonesia mayoritas berasal Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Oatar, UEA dan Kuwait.

Terbaru, Indonesia kini sedang menjajaki kerja sama dengan Brunei Darussalam.

“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (16/03).

Melihat itu, Putra berkata diversifikasi impor merupakan langkah yang normal dilakukan untuk mencari persediaan minyak.

“Namun yang akan jadi tantangannya tentunya pada harga berapa? Apalagi dalam kondisi kritis di mana semua produsen akan menjual dengan harga setinggi-tingginya. Sehingga kita akan berebut di kolam yang sama dan apakah uangnya ada?” kata Putra.

Selain itu, kata Putra, diversifikasi juga akan mempengaruhi biaya transportasi dan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kilang di Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkata Presiden Prabowo mendorong agar dilakukan peningkatan tempat penyimpanan (storage) BBM. Pasalnya, Indonesia hanya cukup menampung stok selama 25 hari.

Putra menilai proses itu telah dibahasa selama puluhan tahun, namun tak kunjung tereksekusi.

“Saya berharap komitmen politiknya real dan benar-benar bisa dipegang. Dulu waktu Covid atau konflik Ukraina, harga minyak naik, semua orang heboh. Habis itu selesai, komitmen enggak berjalan lagi,” kata Putra.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil. Salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati (singkong, sawit, tebu, dan jagung) melalui program bioenergi, yaitu biodiesel dan bioetanol.

Kementerian Pertanian mencatat produksi kelapa sawit nasional mencapai 48,12 juta ton pada 2025, dan untuk jagung diproyeksi mencapai 18 juta ton pada 2026.

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk PLTS hingga 100 gigawatt.

Terkait langkah pengembangan biodiesel, bioetanol dan elektrifikasi, Putra memberikan beberapa catatan.

“Pertama biodiesel dan bioetanol itu lebih mahal sekitar 20% daripada minyak reguler secara umum. Selisihnya ditanggung oleh siapa, negara atau korporat?” kata Putra.

Pasalnya untuk biodiesel, katanya, para pengusaha sawit telah mensubsidi sekitar Rp35-40 triliun. “Lalu bagaimana dengan bioetanol yang industrinya masih kecil?”

Ia mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 yang 40% bahannya berasal dari minyak sawit serta E10 bioetanol dari singkong atau tebu.

Bhima dari Celios mendorong pemerintah setidaknya melakukan tiga langkah.

Pertama, kata Bhima, adalah pemerintah segera berdiskusi dengan DPR untuk membahas APBN Perubahan, yang di dalamnya adalah penghematan pos anggaran yang jumbo.

“Apa itu? Penghematan anggaran Kopdes Merah Putih, food estate, MBG, dan anggaran pertahanan keamanan.”

“Kalau anggaran di pos itu tidak direlokasi, APBN enggak bakal sanggup, dan efeknya akan dibebankan ke Masyarakat,” kata Bhima.

Kedua adalah memberikan stimulus ke masyarakat untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi.

Bhima mencontohkan transportasi publik seperti MRT, KRL, TransJakarta, dan lainnya dibebankan biaya hanya Rp1 misalnya, selain sekedar imbauan kerja dari rumah.

“Itu yang dilakukan Spanyol menghadapi tekanan harga minyak dan terbukti berhasil turun konsumsinya.”

Ketiga melakukan percepatan transisi energi terbaharukan.

“Memang tidak ada cara instan mengatasi ketegantungan dengan energi fosil, kecuali mendorong pembangunan energi terbaharukan seperti mikrohidro, air, tata surya.”

Senada, Putra juga berkata untuk menciptakan ketahanan energi merupakan proses jangka panjang.

“Kalau short term responses nya sudah dilakukan semua sama pemerintah. Sekarang tantangannya di komitmen politik jangka panjang. Apakah kita benar-benar serius membangun energi alternatif untuk mengurangi fosil.”

Prof Tumiran dari UGM menambahkan peristiwa ini juga harus menjadi refleksi untuk melakukan akselerasi konversi ke energi alternatif.

“Dengan catatan, kita harus membangun industri-nya di dalam negeri sehingga uang APBN pun yang dipakai tadi menciptakan lapangan kerja baru dan ketahanan energi.”

Wartawan Nanda Fahriza Batubara dari Medan dan Fajar Sodiq dari Solo berkontribusi dalam artikel ini.