Pemerintah buka opsi terbitkan Perppu untuk perlebar defisit APBN lebih dari 3%
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
-
- Penulis, Quinawaty Pasaribu
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
13 german11Waktu membaca: 10 menit
Opsi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk memperlebar batas defisit lebih dari 3% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai “kurang rasional dan terkesan kepepet” karena tidak mempertimbangkan opsi lain yang lebih masuk akal yakni memangkas belanja program makan bergizi gratis.
Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan opsi Perppu APBN 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna menyusul ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya pasokan di Timur Tengah.
Namun begitu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk tidak memperlebar defisit dan menginstruksikan langkah efisiensi ekstrem, mulai dari memangkas gaji menteri dan anggota DPR hingga menerapkan kembali konsep bekerja dari rumah untuk ASN.
Untuk diketahui, pada Jumat (13/03), harga minyak dunia Brent berada di level US$100 per barel. Harga minyak Brent sempat menyentuh level tertinggi US$117 per barel pada 9 Maret lalu.
Apa saja opsi yang dimiliki pemerintah selain menerbitkan Perppu?
Tiga skenario terburuk defisit APBN
Skenario pelebaran defisit APBN menjadi di atas 3% mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/03).
Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyinggung soal konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia menyusul pertikaian yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.
Dalam pemaparannya, dia menjabarkan ada tiga skenario—mulai dari yang optimistis, moderat, sampai pesimistis.
Berdasarkan hitungan tersebut, defisit diperkirakan naik melampaui 3%.
Untuk skenario optimistis, diasumsikan harga minyak mentah mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan surat berharga negara (SBN) 6,9%. Maka defisit akan mencapai 3,18% terhadap PDB.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nym
Skenario moderat, harga minyak mentah diasumsikan mencapai US$97 per barel, kurs mencapai Rp17.200 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,23%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 3,53%.
Skenario pesimistis, asumsi harga minyak mentah adalah US$115 per barel, kurs Rp17.500 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,20%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 4,06%.
“Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan,” ungkap Airlangga.
Airlangga menambahkan, pelebaran defisit APBN bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Kebijakan serupa, klaimnya, pernah dilakukan pemerintahan mantan Presiden Jokowi ketika menghadapi pandemi Covid-19. Tapi, sambungnya, hal itu akan sangat bergantung pada keputusan politik Presiden.
Presiden Prabowo: APBN harus seimbang
Presiden Prabowo Subianto tak langsung menyetujui penerbitan Perppu.
Ia berkomitmen untuk tidak memperlebar defisit APBN tahun 2026, alih-alih menaikkan batas defisit. Prabowo lantas menginstruksikan bawahannya, para menko, untuk menyusun langkah efisiensi dan penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Mulai dari memotong gaji menteri dan anggota DPR, seperti yang dilakukan di Pakistan. Hal lainnya, memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau hanya empat hari kerja.
Selain itu, pemotongan bahan bakar hingga 50% dari total penggunaan pemerintah, pengurangan jumlah kendaraan dinas yang digunakan, serta menghentikan belanja pendingin udara, furnitur, dan kendaraan.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh menko-menko, kita pikirkan. Dulu kita berhasil atasi Covid, kita mampu banyak yang bekerja dari rumah, efisien, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah sangat besar” ucap Prabowo.
“Saya percaya dua, tiga tahun, kita sangat kuat. Tapi tetap kita harus hemat konsumsi…”
“Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN harus balanced budget, itu paling ideal,” tambahnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Selain efisiensi, Prabowo juga ingin mengoptimalkan penutupan kebocoran penerimaan negara. Dengan menutup berbagai celah kebocoran, ia yakin defisit bisa dikurangi.
Kata Prabowo, meskipun pemerintah merasa aman, namun menurutnya tidak boleh lengkah. Pemerintah mesti mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk seiring dengan dinamika situasi global.
APBN rapuh dan dilematis
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp689,14 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
Target defisit anggaran tersebut ditetapkan karena penerimaan negara lebih rendah dibanding anggaran belanja negara pada tahun ini.
Pendapatan negara pada 2026 diperkirakan bisa mencapai Rp3.153 triliun. Angka ini bertambah Rp288 triliun atau melonjak 10% dibanding target akhir 2025 yang dipatok Rp2.865 triliun.
Sumber gambar, Getty Images
Adapun belanja negara 2026 diprediksi sebesar Rp3.842 triliun. Angka ini melonjak Rp315 triliun atau 8,9% dibanding target belanja negara pada 2025 yang sebesar Rp3.527 triliun.
Defisit itu bakal dibiayai dari pembiayaan anggaran yang terdiri dari: pembiayaan utang R832,2 triliun dan pembiayaan lainnya Rp60,4 triliun. Di sisi lain, terdapat potensi pembiayaan investasi Rp203,05 triliun dan pemberian pinjaman Rp404,15 triliun.
Managing Director dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menjelaskan kalau berkaca kondisi fiskal APBN tahun 2026, bisa dibilang berada dalam posisi yang sempit dan memprihatinkan. Padahal semestinya, fiskal dirancang sehat agar “tahan terhadap guncangan internal maupun eksternal”.
Salah satu yang mempersempit ruang fiskal tersebut bersumber dari tekanan beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan menembus Rp600 triliun.
Angka itu setara dengan sekitar 19% dari total pendapatan negara, atau sekitar 22% dari penerimaan perpajakan. Rasio tersebut, sambungnya, sudah berada pada tingkat yang cukup tinggi dan secara struktural mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Di samping itu, tekanan fiskal juga datang dari berbagai program pengeluaran besar yang bersifat rigid. Semisal, subsidi mencapai Rp318,9 triliun—yang terdiri dari subsidi energi Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi sekitar Rp108,8 triliun.
Hal lainnya, berupa subsidi gizi dalam bentuk makan bergizi gratis yang ongkosnya memakan anggaran sampai Rp335 triliun.
“Total dari ketiga komponen pengeluaran itu, mendekati 40% dari pendapatan negara. Setelah dikurangi operasional pemerintah, ruang fiskal yang tersisa untuk belanja produktif menjadi sangat terbatas,” paparnya.
“Dalam kondisi seperti ini, APBN menjadi sangat rentan.”
Kerentanan yang dimaksud Anthony tertuju pada konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam.
Sumber gambar, Getty Images
Untuk diketahui, pada Jumat (13/03), harga minyak dunia Brent berada di level US$100 per barel. Harga minyak Brent sempat menyentuh level tertinggi US$117 per barel pada 9 Maret lalu.
Sedangkan, asumsi harga minyak dalam APBN tahun 2026 hanya US$70 per barel.
Lonjakan harga minyak, menurutnya, sudah pasti akan berdampak ke perekonomian domestik melalui kenaikan biaya energi, logistik, dan produksi yang bisa memicu inflasi.
“Inflasi berpotensi meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan aktivitas ekonomi ikut tertekan. Dalam situasi ini, penerimaan pajak berpotensi meleset dari target. Sementara di sisi lain, belanja subsidi meningkat,” jelasnya.
“Kondisi tersebut membawa pemerintah pada posisi yang sangat dilematis.”
Opsi apa yang dimiliki pemerintah?
Anthony tak menyangkal skenario terburuk defisit APBN yang dipaparkan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Hitungannya juga menunjukkan, jika konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi di kisaran US$90-US$100 per barel, maka bisa mendorong defisit fiskal melebar hingga Rp1.100 triliun atau lebih dari 4% dari PDB.
Sebagai informasi, UU Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB.
Sumber gambar, Getty Images
Defisit fiskal maksimal 3% dimaksudkan agar pemerintah tidak jorjoran menarik utang jangka menengah-panjang yang berdampak pada peningkatan pencetakan uang serta inflasi tinggi.
Namun begitu, kata Anthony, defisit anggaran di atas 3% diperbolehkan dengan kondisi khusus atau darurat, mendapatkan persetujuan DPR, dan melalui perubahan undang-undang.
Salah satu contoh kasus pelebaran defisit yang sudah pernah dilakukan kala pandemi Covid-19. Pada waktu itu, defisit APBN tahun 2020 melonjak hingga 6,14% dari PDB, sedangkan defisit APBN tahun 2021 tercatat sebesar 4,57% dari PDB.
Masalahnya, menurut dia, situasi yang memanas di Timur Tengah dan berimbas pada lonjakan harga minyak dunia “masih bisa” ditangani tanpa perlu memperlebar defisit APBN.
Yakni, dengan mengurangi belanja yang disebutnya tidak terlalu penting: makan bergizi gratis.
“Kenaikan anggaran subsidi (BBM) sekitar Rp100 triliun sampai Rp200 triliun, tergantung dari skenario konflik dan berapa besar harga minyak naik. Tapi kurang lebih segitu. Itu kan, MBG bisa dikurangi,” cetusnya.
“Dan, memperlebar defisit bisa terjadi masalah besar. Memicu ketidakpercayaan investor, yang dampaknya terjadi capital outflow dan ujungnya rupiah bisa turun drastis.”
Direktur Riset dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, sependapat. Hitungannya ketika harga minyak mentah dunia naik US$10 per barel, maka beban yang harus ditanggung APBN sebesar Rp68 triliun per barel.
Seandainya harga minyak mentah dunia naik US$20-US$30 per barel, maka beban bertambah sekitar Rp136 triliun hingga Rp204 triliun.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menurutnya, ketimbang memperlebar defisit, pemerintah masih bisa menambalnya dari anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun. Toh, klaimnya, program MBG sudah banyak dikritik oleh beberapa lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings.
“Jadi yang paling masuk akal sebenarnya memotong anggaran yang bisa dipotong (MBG), kalau dari laporan Fitch dan Moody’s kan menunjukkan MBG berpotensi ruang fiskal.”
“Kita juga tahu anggaran MBG tidak memberikan stimulus di akar rumput. Tapi lebih kepada pemilik SPPG,” sambungnya.
“Kalau memotong gaji menteri dan anggota DPR pun tidak akan signifikan. Cuma menurunkan harga minyak mentah dunia sekitar US$1 sampai US$2 per barel. Walaupun itu juga akan sulit direalisasikan.”
Andri juga berpandangan dengan memperlebar defisit lebih dari 3% sama saja menghancurkan kredibilitas dan kedisiplinan fiskal.
Imbasnya, kepercayaan investor asing bakal melorot, beban bunga utang semakin tinggi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Pada ujungnya pendapatan pajak semakin rendah,” cetusnya.
Ia pun menilai situasi saat ini berbeda kala pandemi Covid-19. Sehingga, baginya, tak bisa dijadikan dalih untuk menerbitkan perppu.
Waktu pandemi, ucapnya, nyaris seluruh aktivitas ekonomi dunia mandek. Itu mengapa, pemerintah menyalurkan stimulus ke pelaku usaha termasuk UMKM.
“Sedangkan sekarang bukan karena kita perlu stimulus, tapi karena perlu menjaga harga subsidi BBM dan ada prospek bahwa nilai rupiah akan jauh lebih mahal.”
Related posts
Latest Post
No Comments