Papua: Penempatan militer di Biak menuai pro dan kontra

“Koordinasi juga diperkuat dengan LMA Biak, pimpinan daerah, serta tokoh masyarakat dan adat, agar setiap persoalan dapat dibicarakan melalui mekanisme musyawarah sesuai kearifan lokal Kankai Karkara Byak,” jelas Donny.

Selain itu, kata dia, TNI AD juga membuka ruang komunikasi dengan media agar informasi yang disampaikan kepada publik bersifat utuh, berimbang, dan faktual.

“Target dari seluruh langkah ini adalah terciptanya pemahaman bersama, terjaganya stabilitas sosial, serta terbangunnya sinergi antara TNI dan masyarakat Biak Numfor, sehingga kehadiran satuan TNI benar-benar dirasakan manfaatnya bagi keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Donny.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan berdirinya 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada Agustus tahun lalu. Yonif TP ini akan disebar ke seluruh Indonesia.

Pada 29 November lalu, sebanyak 1.728 personel TNI AD dari Yonif TP 858/MSB, 859/RBK, dan 860/NSK telah tiba di Biak. Selain

Yonif TP, Presiden Prabowo juga meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, dan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP).

“Saya telah melantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, (yaitu) orang-orang yang dipilih,” kata Prabowo.

Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan Yonif TP “intinya adalah batalion infanteri”.

“Batalion infanteri itu tugasnya mencari, menemukan, dan menghancurkan musuh. Nah itu yang harus dibuktikan. Sedangkan tugas teritorial pembangunan itu tugas tambahan untuk mendukung pembangunan ekonomi kita,” kata Menhan Sjafrie Sjamsoeddin seperti dikutip kantor berita Antara, Selasa (14/01).

Menhan Sjafrie menganalogikan Yonif TP yang punya tugas seperti kedua tangan.

“Tangan kiri untuk kepentingan batalion infanteri, tangan kanan untuk kepentingan pembangunan. Nah ini harus dikerjakan terus-menerus,” tambahnya.

Dalam kesempatan lain, Menhan Sjafrie mengatakan Yonif TP selain mahir dalam pertempuran, prajurit juga dibekali berbagai keterampilan seperti pertanian, kesehatan, dan konstruksi.

“Intinya, ini adalah batalion infanteri. Jadi, dia harus punya lapangan tembak sehingga prajurit harus mahir menembak. Namun, di saat yang sama, mereka juga bisa dikumpulkan menjadi satu batalion pertanian, medis, atau konstruksi sesuai kebutuhan,” katanya.

Brigjen Wahyu Yudhayana saat menjabat Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD mengatakan, “Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat”.

Dikutip dari Kompas.com, ia mengungkapkan ada empat kompi yang dihadirkan di tengah masyarakat:

Kepala Suku Besar atau Pemimpin Suku Biak, Apolos Srojer mengatakan Kankain Karkara Byak bersama para kepala suku (Mananwir Bar Wamurem, Manfasfas Bar Wamurem dan Manfun Kawsa Byak) menolak penempatan prajurit Yonif TP 858, Yonif TP 859, dan Yonif TP 860 di wilayah adat Byak Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua.

Srojer pun menilai tambahan personel militer ini “tidak menjadi kebutuhan masyarakat”.

“Misalnya di pertanian, mereka akan mengambil alih peran para petani lokal atau tradisional untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan keseharian mereka,” katanya.

Apolos Srojer menilai kehadiran militer tambahan di wilayahnya juga telah memicu “konflik di kami”.

“Kehadiran TNI, batalion TNI dengan menggunakan lokasi ini justru menimbulkan masalah bagi kami. Jadi kami baku perang atau baku menyerang,” kata Apolos Srojer.

Keputusan pemerintah pusat menempatkan tiga Yonif TP di Biak Numfor juga tidak melibatkan masyarakat adat, klaim Apolos Srojer.

“Kami ini kaget dengan kehadiran TNI ini. Ini kan bukan program daerah. Nah tapi kemudian tiba-tiba menggunakan lahan. Biak ini kecil, pulau kecil, dan tidak ada tanah kosong, karena itu setiap sudut itu dimiliki oleh marga-marga secara tradisional,” katanya.

“Jadi, kiranya presiden mengevaluasi kehadiran TNI ini untuk ditarik kembali. Sehingga masyarakat kami bisa mencari kehidupan, mencari nafkah di tanah-tanah yang ada ini secara bebas tanpa tekanan”.

Kepulauan Biak Numfor di masa lalu diberi nama Schouten Eilanden dengan pulau besarnya Pulau Biak sekitar 260.200 hektare atau setara setengah Pulau Bali.

Schouten Eilanden merujuk pada penjelajah Belanda Jacob Le Maire dan Willem Cornelisz Schouten yang melintasi kepulauan ini dan menamakannya Schouten Eilanden pada awal abad ke-17.

Keberadaan mereka kemudian diklaim sebagai penanda warga Kepulauan Biak Numfor berinteraksi dengan dunia luar untuk pertama kali.

Kepulauan Biak Numfor juga memiliki letak geografis yang strategis bagi militer dan pelayaran terutama bagian utara Papua.

Letaknya yang berada di Teluk Cenderawasih, terhubung langsung dengan Samudra Pasifik di bagian utara dan timurnya. Di bagian Selatan dengan Yapen kepulauan serta sisi barat dengan Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan (kepala burung).

Pada masa Perang Dunia II, Biak menjadi saksi pertempuran sengit antara pasukan Sekutu dan Jepang. Negeri matahari terbit menjadikan pulau ini sebagai basis pertahanan yang akhirnya direbut Sekutu.

Peninggalan Sekutu sampai hari ini adalah Bandara Frans Kaisiepo—sekarang menjadi bandara internasional.

Peneliti militer Made Supriatma menduga Rusia mengincar Biak sebagai pangkalan udara militer “kalau terjadi perang”. Wilayah ini, menurutnya, berguna bagi Rusia guna menghadapi “basis-basis militer Amerika” di wilayah Pasifik dan Hindia.

Ia mendeskripsikan Biak sebagai “interseksi Pasifik”. Jarak dari pulau tersebut ke Darwin, Australia, terpaut sekitar 1.300 kilometer. Sementara di Darwin, ada satuan tugas marinir AS yang bertugas di sana dan biasa menggelar latihan bersama dengan pasukan Australia.

Made menambahkan di sebelah utara Biak, ada Guam, yang berada di bawah teritori Amerika Serikat. Jarak antara Guam dan Biak, terpaut sekitar 1.800 kilometer. Di sini AS juga memiliki pangkalan militer yang diperkuat sekitar 9.700 personel militer.

Dalam satu kesempatan, Kepala Biro Humas dan Informasi Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang, membantah bahwa Rusia meminta kepada Indonesia agar Pulau Biak dijadikan sebagai basis pesawat-pesawat Angkatan Udara Rusia, seperti diberitakan Antara, Selasa (15/04/2025).

“Dengan masuknya bala tentara Indonesia ke Papua dengan sebutan sukarelawan dalam rangka melakukan infiltrasi menguasai sebagian wilayah Papua dari Belanda dan kemudian daerah itu dimanfaatkan untuk mengacaukan jalannya pemerintahan Belanda atas Papua,” tulisnya.

Dalam fase infiltrasi pertama, Indonesia mempersiapkan pembentukan pos terdepan untuk penyerbuan Papua. Dalam fase ini, dimasukkan lebih kurang 10 kompi prajurit ke Papua.

“Fase kedua adalah melakukan serangan terbuka di beberapa daerah seperti Biak, Fak-Fak, Sorong, Kaimana dan Merauke,” tutur Amiruddin dalam Jurnal Penelitian Politik (2006) yang dipublikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Namun, keberadaan militer ini tidak sepenuhnya dapat diterima orang Papua. Pada 1963 muncul Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kelahirannya dipicu “reaksi orang-orang Papua atas sikap pejabat-pejabat asal Indonesia yang mengecewakan mereka”.

Sejak saat itu, operasi militer semakin masif sampai momentum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang menandai integrasi Papua dengan Indonesia.

Hasil Pepera yang kontroversial tak menyurutkan perlawanan gerakan prokemerdekaan. Tapi untuk menghentikan perlawanan tersebut dilancarkan operasi militer.

Masih berdasarkan catatan Amiruddin, secara umum dalam melakukan serangan, ABRI kerap melibatkan pasukan dalam jumlah besar dengan dibantu pesawat pembom Bronco dan helikopter bersenjata. Korban jiwa, bukan hanya jatuh dari anggota OPM tapi penduduk kampung yang tidak terlibat.

“Banyaknya korban jiwa di akhir tahun 1970-an ini juga disebabkan oleh sikap militer Indonesia sendiri yang tidak pernah secara jelas memposisikan OPM sebagai gerakan kemerdekaan. OPM hanya dilihat sebagai gerakan kriminal yang disebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK),” tulisnya. Saat ini OPM juga disebut TNI-Polri sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dengan cara seperti ini, setiap korban jiwa yang jatuh dari kalangan orang-orang Papua dengan mudah diklaim oleh militer sebagai anggota OPM, tambahnya.

“Setelah Pepera 1969 Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintahan militer,” kata Amiruddin. “Pandangan orang Papua, ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI”.

Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 ini juga mencuplik beberapa riset yang menunjukkan jumlah korban meninggal.

“Antara tahun 1963-1969 korban orang Papua oleh operasi militer diperkirakan oleh Osborne dengan mengutip Hasting berjumlah 2.000 sampai 3.000 orang,” katanya. Namun, jumlah ini tak pernah diketahui secara pasti karena Papua tertutup dari pemberitaan media.

Setelah Pepera 1969, letupan terus terjadi sampai pada puncaknya, khusus di Biak, terjadi apa yang disebut Komnas HAM sebagai dugaan pelanggaran HAM berat Tragedi Biak 1998.

Menurut catatan Komnas HAM, peristiwa ini berawal dari demonstrasi yang hampir seminggu terjadi dengan mengibarkan bendera bintang kejora di menara Pelabuhan Biak.

Aparat keamanan yang telah berupaya menurunkan bendera selalu gagal karena dihalangi massa. Pada pukul 5 pagi 6 Juli 1998, aparat menyerbu pelabuhan untuk menurunkan bendera dan membubarkan massa.

“Aparat kemudian menangkap setiap orang yang mencoba bertahan di area pelabuhan. Berdasarkan catatan Komnas HAM, dalam peristiwa Biak ini terdapat 8 orang tewas, 3 orang hilang dan 37 orang terluka,” tulis Komnas HAM.

Beberapa organisasi HAM menyebut angkanya mungkin lebih tinggi karena adanya temuan 32 mayat misterius yang mengambang di perairan Biak beberapa hari kemudian.

Sampai hari ini, belum ada penyelidikan yang memadai tentang tragedi Biak, serta penyelesaiannya baik yudisial dan nonyudisial. Begitu pula konflik bersenjata puluhan tahun yang tak pernah usai di tanah Papua secara umum.

“Kami trauma dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, dan belum ada pertanggung jawaban sampai hari ini. Jadi kalau dengan memasukkan batalion banyak-banyak begini, trauma masa lalu kami muncul kembali hari ini,” kata Apolos Srojer.

“Pembantaian dan pembunuhan masalah di Biak tidak ada satu pun diselesaikan. Jadi, jangan menambah luka kami”.

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anum Siregar, memahami penolakan sebagian masyarakat adat di Biak atas penempatan militer tambahan di sana.

Pertama, kebijakan tersebut ditengarai tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat dan apakah sudah sesuai kebutuhan masyarakat. Kedua, kasus-kasus kekerasan di masa lalu yang belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah.

“Jadi masyarakat itu tidak melihat ada itikad baik dari negara untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Bahkan kemudian membuat lagi luka baru,” kata Anum.