MBG: Gelombang aksi protes Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah
Sumber gambar, Dokumentasi warga
-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
11 german11Waktu membaca: 15 menit
Aksi protes yang menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi muncul di beberapa daerah dalam jarak yang berdekatan. Bersamaan dengan rentetan protes masyarakat, kasus-kasus keracunan juga masih dijumpai. Apa yang dapat dibaca dari aksi warga?
Di Pati, Jawa Tengah, masyarakat menuntut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki menu MBG yang dianggap tidak mencerminkan besarnya anggaran.
Apabila tidak dipenuhi, warga akan kembali berdemo.
Aksi serupa turut ditemukan di beberapa daerah, membentang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, hingga Jawa Barat.
Desakan masyarakat bisa dirangkum menjadi satu kalimat: meminta pemerintah mengevaluasi total penyelenggaraan MBG.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Pada saat demo berlangsung, sejumlah daerah menghadapi keracunan massal, diduga berkat menu MBG.
Di Sumatra Utara, ambil contoh, hampir 300 siswa mengalami keracunan. Makanan yang mereka santap terkontaminasi bakteri.
Salah satu akar masalahnya ialah dapur MBG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari, mengungkapkan adanya demo dan protes terhadap MBG menunjukkan “masalah ini sudah bukan hanya polemik kebijakan.”
“Tapi, pengalaman sosial yang konkret, yang nyata. Karena saat warga turun ke jalan, artinya dampak kebijakan ini enggak hanya abstrak, melainkan nyata menyentuh pengalaman kolektif warga,” sebut Mirah.
Di sisi lain, Mirah melanjutkan, demo MBG “mengindikasikan jarak antara klaim keberhasilan yang terus diulang pemerintah” dengan “pengalaman sehari-hari masyarakat.”
Sementara dosen Fisip Universitas Airlangga, yang juga fokus pada isu politik pembangunan dan kebijakan publik, Febby Risty Widjayanto, mengutarakan kukuhnya pemerintah dalam mempertahankan MBG tak lepas dari faktor “janji politik.”
Perkembangannya, janji politik tersebut, menurut Febby, “diuji oleh publik sebagai penerima manfaat ketika program ini diimplementasikan.”
“Artinya, ketika janji politik tersebut justru menuai protes dan kritik dari publik, maka pemerintah dapat mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil,” papar Febby.
“Karena realisasi kebijakan itu bukanlah tindakan satu arah, melainkan dua arah. Kritik publik adalah ekspresi kepedulian.”
Badan Gizi Nasional (BGN), dalam menanggapi masalah yang ada, mengaku akan senantiasa mengawasi jalannya MBG di lapangan secara aktif dan ketat. Per Februari, BGN mengklaim sudah menghentikan sementara 47 SPPG yang dinilai tidak memenuhi kualitas—tergambar lewat menu yang tidak ideal.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, di Jakarta, Sabtu (28/02).
‘Kalau tidak berbenah, kami siap demo lagi’
Tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu (AWTB), sebagian masyarakat di Pati, Jawa Tengah, melangsungkan demonstrasi menyasar Makan Bergizi Gratis (MBG), Jum’at (27/02). Aksi demo diadakan di depan kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu.
Koordinator aksi, Agus Ribowo Setyo, mengaku demonstrasi berangkat dari keluhan masyarakat yang melihat menu MBG tidak layak, berkebalikan dengan kuantitas angka anggaran yang diberikan.
Agus menyebut dengan situasi yang bertolak belakang itu, rasanya amat “janggal.”
“Misalnya, mereka mengatakan bahwa anggaran MBG per porsi untuk setiap anak itu Rp8.000. Tapi, setelah kami cek di pasar, menu yang diberikan harganya cuma Rp5.000,” katanya kepada BBC News Indonesia, Sabtu (28/2).
Agus mendapati keadaan tersebut di dua SPPG yang berada di Tlogowungu. Mulanya, dia bersama warga yang kecewa sempat menempuh audiensi dengan pengelola SPPG.
Namun, jalur diskusi buntu sehingga melahirkan letupan aksi protes.
Warga yang kesal menuding pengelola SPPG mengambil untung “yang berlebihan.” Alhasil, standar kualitas menu, juga kandungan gizi di dalamnya, dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan anak.
“Jadi, kami memperoleh keluhan dari warga. Sebagai (bagian) karang taruna kelompok muda di Tlogowungu, kami akhirnya menggerakkan aksi itu,” imbuhnya.
Aksi protes dihelat di salah satu SPPG saja sebab “terhalang waktu,” Agus beralasan. Meski demikian, “kedua SPPG yang didemo milik satu orang,” tegasnya.
Sumber gambar, Dokumentasi Warga
Merespons demo, pihak SPPG menyampaikan permohonan maaf serta berjanji bakal memperbaiki pelayanan ke depannya. Sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN), selaku operator MBG, memutuskan buat menghentikan sementara kegiatan di SPPG bersangkutan—Tlogowungu 01 Pati. Evaluasi menyeluruh segera dikerjakan.
Agus dan warga yang berdemo memastikan akan terus mengawal keberlanjutan kedua SPPG tersebut sekalipun pemerintah telah menyetop aktivitas SPPG secara temporer.
Andaikata “nanti ditemukan lagi pelanggaran,” Agus meneruskan, “kami pasti datang dengan massa yang lebih besar.”
“Jadi, persoalan ini selesai tidak selesai,” tuturnya.
Perwakilan orangtua yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG, Wayan, berujar dirinya tidak pernah mempermasalahkan program ini. Tapi, realitanya, baik di level distribusi maupun implementasi, makanan yang disediakan jauh dari definisi bergizi.
Dari awal, Wayan menerangkan, manajemen “anggarannya tidak jelas.” Untuk satu menu, SPPG, jelas Wayan, semula mematok Rp10.000. Nominal ini lantas berubah menjadi Rp8.000 serta Rp7.900, mengacu keterangan SPPG sewaktu audiensi dengan masyarakat.
“Tapi, menu yang diterima anak saya itu harga Rp5.000 saja tidak sampai,” keluhnya.
Seingat Wayan, anaknya diberi menu berupa jarum keriput, telur puyuh empat biji, dan roti. Wayan mengklaim harga untuk makanan semacam ini, jika dibeli sendiri di pasar, kurang dari Rp5.000.
“Mencari untung itu tidak masalah, tapi jangan keterlaluan,” Wayan mengingatkan.
Bagi Wayan, prioritas SPPG semestinya adalah menyediakan menu yang benar-benar mendukung tumbuh-kembang anak-anak. Bukan malah, Wayan menggarisbawahi, dijadikan lahan berbisnis.
Pada saat yang sama, Wayan turut memendam kesal lantaran ahli gizi di SPPG yang warga protes “tidak satupun terlihat.”
Dari sini, Wayan pun mempertanyakan sejauh mana sebetulnya peran para ahli gizi yang ditugaskan untuk memantau menu-menu MBG.
“Roti yang mereka kasih saja, misalnya, ahli gizi juga tidak tahu apa kandungan di dalamnya,” cetusnya.
Sumber gambar, Dokumentasi Warga
Permasalahan ihwal MBG di Pati, Wayan menyatakan, tidak sekali saja muncul. Tidak lama ini, pada awal Februari 2026, kabar keracunan diduga akibat menyantap MBG ditemukan di siswa SMKN 4 Pati. Jumlah korbannya sekitar lebih dari 20 orang.
Peristiwa keracunan itu seketika membikin Wayan, sebagai orangtua, panik bukan kepalang. Dia khawatir anaknya bisa ikut keracunan.
Wayan masih menaruh harap pengelola SPPG berbenah. Dia mewanti-wanti kalau mereka tetap beroperasi tanpa perkembangan ke arah yang lebih baik dengan signifikan, masyarakat bersiap demo kembali.
Rentetan demo MBG di berbagai daerah
Demo terkait MBG tidak sebatas di Pati.
Di Sulawesi Tengah, aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan berdemo di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah di Kota Palu, Jum’at (27/02). Mereka menuntut program MBG dievaluasi.
Massa demo memandang MBG sudah mengeruk dana pendidikan yang, pada dasarnya, merupakan amanat konstitusi.
Demo dipicu oleh berbagai kasus keracunan yang muncul di beberapa daerah, di samping kritik betapa menu yang didistribusikan tidak menggambarkan besaran dana yang dialokasikan pemerintah.
Pada Januari 2026, ribuan guru honorer dan madrasah di Kota Tasikmalaya, yang menjadi bagian dari Aliansi Guru Honorer PGM Indonesia Tasikmalaya, menggelar protes massal sehubungan MBG.
Akar masalahnya: MBG melahirkan perlakuan yang disebut cenderung berbeda terhadap tenaga pendidik.
Massa mengkritik kebijakan pemerintah yang condong untuk mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tidak tanggung-tanggung, jumlah pegawai SPPG yang akan disahkan ke PPPK menyentuh puluhan ribu.
Keputusan itu dituding tidak adil karena banyak guru honorer yang bekerja puluhan tahun dengan penghasilan tidak seberapa yang masih terkatung-katung dari payung PPPK.
Kebijakan ini, peserta demo menekankan, terlihat begitu kontras. Komitmen negara dalam memajukan pendidikan—beserta para guru—langsung dipertanyakan.
“Kami tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Tapi, sangat ironis ketika petugas dapur umum, pencuci piring, ahli gizi, hingga akuntan bisa dengan cepat diangkat PPPK dan digaji besar, sementara guru madrasah yang puluhan tahun mencerdaskan anak bangsa justru dilupakan,” terang Sekretaris PGM Indonesia Tasikmalaya, Arif Rifandi.
“Kami hanya menuntut keadilan yang proporsional.”
Di Rembang, Jawa Tengah, demo MBG tak luput didapati. Puluhan mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Rembang guna menyampaikan aspirasi mereka. Peserta aksi berpendapat program MBG “telah melenceng dari standar operasional prosedur (SOP).”
Indikatornya, sebut massa aksi, berkaca dari pengelolaan anggaran, menu yang tidak mencerminkan kualitas, hingga sampah makanan.
Wakil Ketua DPRD Rembang, Ridwan, mengungkapkan bakal berkomunikasi langsung dengan Koordinator MBG Rembang untuk membahas kritik mahasiswa.
Para mahasiswa sendiri menyatakan akan melangsungkan demo lagi ketika tuntutan perbaikan tidak digubris oleh pemangku kebijakan.
Kemudian di Bulukumba, Sulawesi Selatan, demo MBG yang dimotori mahasiswa berakhir dengan ricuh, Jum’at (27/2) pekan lalu. Aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan sempat terekam, sebelum disusul semprotan meriam air untuk membubarkan peserta demo.
Demo di Bulukumba didorong dugaan manipulasi anggaran oleh pemasok bahan baku serta mitra pengelola yang mengerjakan MBG di wilayah setempat. Imbasnya, menu yang diberikan hanya memakan setengah budget yang terealisasi—atau dengan harga jauh lebih rendah.
Desakan mahasiswa yakni meminta DPRD Bulukumba turun tangan dalam mengusut sengkarut permainan itu.
Kasus-kasus keracunan
Pada kesempatan terpisah, masifnya aksi protes terhadap MBG dibarengi dengan berita kasus-kasus keracunan yang masih mewarnai pelaksanaan program dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto ini.
Di Cimahi, Jawa Barat, pada akhir Februari 2026, sebanyak 43 siswa disebut keracunan selepas melahap menu MBG. Menu yang disantap yaitu onigiri, telur rebus, biskuit, kurma, dan susu.
Puluhan siswa itu lalu dibawa ke beberapa rumah sakit di Cimahi untuk menjalani pemeriksaan medis. Gejala yang dilaporkan berwujud muntah lebih dari dua sampai tiga kali. Tidak ada kondisi berat maupun kritis.
Pengelola SPPG mengaku sudah mengikuti SOP yang ditetapkan BGN. Mereka meminta maaf atas keracunan yang timbul.
Di Aceh Selatan, 18 siswa dikabarkan keracunan setelah mengonsumsi MBG, Sabtu (28/02). Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan bahkan mengambil sikap untuk penetapan Kejadian Luar Biasa (KLN) sebab merupakan “kasus keracunan yang pertama.”
Korban keracunan merentang dari murid di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA. Mereka dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Selatan, Faizah Abbas, menyebut gejala keracunan diawali dengan mual, muntah, serta sakit perut. Menu yang dimakan anak-anak, kala itu, ialah mi, bakso, dan es kacang.
Diagnosis medis menjelaskan anak-anak ini mengalami obs vomitur (muntah hebat) dan urtikaria (reaksi alergi berupa bentol kemerahan serta gatal).
Berdasarkan hasil inspeksi, dapur produksi SPPG—yang dijalankan Yayasan Ruang Kito Basamo—diketahui belum mengantongi sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).
“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika ada kelalaian, tentu akan menjadi evaluasi serius. Namun, kami tetap menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan,” ucap Kepala SPPG Ujung Pandang Asahan, Isfulriza Yanda.
Sumber gambar, ANTARA/Dokumentasi Dinas Kesehatan Aceh Selatan
Masih di Aceh, tepatnya di Kabupaten Bireuen, sekitar 130 siswa disinyalir mengalami keracunan akibat menu MBG, Kamis (26/2) kemarin. Peristiwa tersebut terjadi selepas para siswa mengambil MBG ke sekolah masing-masing, sore hari.
Gejala yang ditemukan, merujuk keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Irwan, yaitu muntah-muntah dan pusing. Rentang waktu keracunan, sebagian besar, pada malam hari.
Perkembangan terkini, korban keracunan berangsur sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit.
Irwan mengimbau pengurus dapur MBG di Bireuen supaya lebih berhati-hati serta teliti dalam memastikan kebersihan.
Mundur sedikit ke belakang, pada awal Februari 2026, hampir 300 murid di SMK HKBP Sidikalang serta SMK Arina Sidikalang, keduanya di Sumatra Utara, terjangkit keracunan, diperkirakan efek dari menu MBG.
Merujuk hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Sumatra Utara, pada 13 sampai 18 Februari 2026, ditemukan adanya indikasi kontaminasi bakteri di menu yang disajikan kepada siswa.
Pemeriksaan memakai metode uji mikrobiologi terhadap sampel makanan yang diamankan segera usai kejadian.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Henry Manik, menerangkan gejala yang dihadapi para siswa mencakup mual, muntah, sakit perut, serta diare. Semuanya mengarah ke dugaan keracunan makanan akibat kontaminasi bakteri.
Di dalam sampel makanan yang dibagikan di SMK HKBP, Henry bilang, dijumpai bakteri Stapilococus aureus, Bacillus Cereus, serta Kapang maupun Khamir. Lalu di makanan SMK Arina, didapatkan Kapang serta Khamir dan total Coliform.
Henry memaparkan keracunan diduga sebab durasi waktu antara proses pengolahan makanan hingga masa konsumsi yang kelewat lama. Konsekuensinya: memicu pertumbuhan bakteri. Kondisi diperparah dengan suhu penyimpanan dan distribusi yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Bagaimana BGN merespons?
Badan Gizi Nasional, dalam menyikapi polemik yang ada, mengeluarkan beberapa pernyataan.
Tentang menu MBG yang dikritik menyimpang dari ketentuan anggaran, BGN menegaskan bahwa uang yang tersedia tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk bahan baku makanan, melainkan ada yang dibagi ke pos kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan atau mitra pelaksana.
Alokasi dana bahan makanan di MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 sampai Rp10.000 per porsi. Keduanya sudah dipotong sebesar kurang lebih Rp5.000—dari Rp13.000 atau Rp15.000—untuk bermacam kebutuhan di lapangan.
Dalam alokasi operasional, yang diambil senilai Rp3.000 per porsi, dipakai, misalnya, untuk pembayaran listrik, insentif relawan, sampai pembelian alat pelindung diri.
Kemudian sisanya, Rp2.000, ditujukan buat sewa lahan atau bangunan, pembangunan saluran air, hingga penyediaan peralatan masak modern.
BGN mengaku terbuka atas masukan atau laporan mengenai indikasi menu MBG yang tidak representatif.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” jelas Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang.
Sumber gambar, Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images
Nanik menambahkan BGN aktif mengawasi SPPG yang dianggap tidak bekerja mengikuti prosedur. Sejauh ini, BGN mengklaim sudah menghentikan sementara operasional 47 SPPG di seluruh Indonesia.
Dasar penghentian yaitu temuan berulang menu MBG yang “tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi.” Temuan meliputi roti berjamur, buah busuk serta berbelatung, lauk basi, sampai telur mentah.
Penghentian sementara ini, menurut Nanik, menegaskan betapa mekanisme pengendalian mutu tidak dapat ditawar. Dengan mutu yang baik, peluang keracunan mampu dikurangi seminimal mungkin.
“Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik di Jakarta, Sabtu (28/2).
Keputusan suspend—penghentian sementara—diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang dari tim pengawasan wilayah, imbuh Nanik. Evaluasi yang ditempuh tidak cuma terbatas pada produk makanan, melainkan manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas.
Program MBG, kata Nanik, “menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi.”
Maka dari itu, “pengawasan kami lakukan secara ketat serta transparan,” tandasnya.
Dalam beberapa kasus, sambung Nanik, makanan yang terindikasi tidak layak telah ditarik sebelum dikonsumsi siswa. Bagaimanapun, sanksi administratif tetap dijatuhkan sebagai bentuk penegakan standar dan pembelajaran sistemik bagi seluruh penyelenggara MBG.
“SPPG yang di-suspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” tutup Nanik.
Protes orang tua pelajar bukan sebagai oposisi pemerintah
Demo dan kritik yang simultan kepada program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan persoalan ini sudah “bukan hanya polemik kebijakan,” tapi “pengalaman sosial yang konkret,” demikian sebut pengajar di Fisipol Universitas Udayana, Mirah Mahaswari.
Ketika warga turun ke jalan, Mirah meneruskan, artinya “dampak kebijakan tidak lagi abstrak,” melainkan “nyata menyentuh pengalaman kolektif.”
“Dan ini juga mengindikasikan adanya jarak antara klaim keberhasilan MBG yang terus diulang pemerintah dengan pengalaman sehari-hari masyarakat,” ucap Mirah saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (2/3).
Selain itu, demo, Mirah menegaskan, biasanya muncul sebab mekanisme formal seperti dialog maupun pengaduan “dianggap tidak cukup responsif.”
Dalam konteks demo MBG yang digerakkan masyarakat “biasa,” sebagaimana yang muncul di Pati, Jawa Tengah, Mirah mengatakan bahwa protes dari mereka cenderung sulit untuk di-delegitimasi.
Pasalnya, tandas Mirah, “mereka hadir dalam kapasitas orangtua yang terdampak,” bukan “oposisi pemerintah.”
“Jadi, secara politik, ini seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam merespons,” ujarnya.
“Karena (demonstrasi) bisa dibaca sebagai sinyal ketidakpercayaan warga terhadap narasi keberhasilan MBG oleh pemerintah.”
Sumber gambar, DEVI RAHMAN / AFP
Protes langsung terkait MBG, yang beberapa waktu belakangan ditemukan, banyak dihelat di daerah di luar kota-kota besar.
Dosen Fisip Universitas Airlangga, yang juga mengajar di bidang ekonomi politik, Febby Risty Widjayanto, melihat hal itu tidaklah lahir dari ruang kosong.
Masyarakat di daerah-daerah “kecil” tersebut, ambil contoh di Pati atau Rembang, Jawa Tengah, merasakan kekecewaan yang mendalam akibat himpitan fiskal imbas berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, jelas Febby.
“Terlebih lagi, tidak semua daerah memiliki sumber daya alam yang mumpuni, yang bisa menjadi sumber pemasukan wilayahnya,” imbuhnya.
Implikasinya, sambung Febby, perputaran ekonomi di daerah semakin seret serta berpotensi menimbulkan pengangguran.
Di antara itu, masyarakat justru dihadapkan dengan program MBG yang “komposisi gizinya tidak sesuai harapan,” ujar Febby. Kemudian, MBG turut mempertontonkan praktik konflik kepentingan yang membuka ruang mengeruk keuntungan.
“Daerah-daerah tersebut merupakan cerminan nyata dari semakin beratnya beban hidup rakyat,” tutur Febby kepada BBC News Indonesia, Senin (2/3).
“Alih-alih menjadi bagian dari aktivitas perekonomian, mereka dihadapkan pada fakta ketimpangan ekonomi yang pahit di depan mata.”
Maka saat masyarakat memprotes langsung MBG, mereka hendak mempertanyakan sampai kapan program ini dapat bertahan dalam jangka panjang, papar Febby.
Febby menerangkan dengan menu yang relatif “seadanya,” langkah kritisnya kini justru terletak pada penyediaan lapangan pekerjaan supaya “para orangtua dapat memiliki pendapatan yang stabil serta berkesinambungan.”
“Ketika mereka memiliki pekerjaan yang baik dan menjamin kehidupan keluarganya, maka bukan hanya soal pemenuhan gizi bagi anak-anak saja. Mereka dapat menabung dana pendidikan serta mendukung aspek pemenuhan kesejahteraan lainnya,” tegasnya.
Sumber gambar, Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images
Pemerintah selalu menyebut akan mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan MBG.
Bahasa “evaluasi,” menurut Mirah, sering kali dipakai “untuk menenangkan situasi tanpa harus mengubah desain kebijakan.”
Setiap kasus yang menyeret MBG, mulai dari keracunan atau menu yang tak sesuai, senantiasa dibingkai pemerintah dengan “kegagalan teknis” bukan “desain kebijakan” itu sendiri.
Jika masalah terus berulang, “itu bisa mengindikasikan persoalannya sistemik,” Mirah menekankan.
“Jadi, respons evaluasi ini bisa dibaca sebagai strategi yang defensif saja untuk menjaga legitimasi program MBG,” ucap Mirah.
Sedangkan Febby berpendapat berkukuhnya pemerintah dalam meneruskan MBG tak lepas dari faktor janji politik Presiden Prabowo kala bertarung di Pilpres 2024.
Yang jadi pengingat, ujar Febby, janji politik perlu disesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada agar “kepercayaan masyarakat pada pemerintah masih terjaga.”
Apabila dipaksakan, bukan tidak mungkin trust terhadap pemerintah merosot yang menghasilkan “krisis legitimasi publik,” tandas Febby.
“Jika memang uji publik itu menyatakan bahwa program ini harus dievaluasi, maka suara publik wajib didengarkan, karena pemerintah merupakan pelaksana mandat publik. Publik pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara,” pungkas Febby.
Jurnalis Kamal di Semarang, Jawa Tengah, berkontribusi dalam laporan ini.
Related posts
Latest Post
No Comments